Connect with us

Politik

KONFERENSI PERS TIM PENGGALANGAN OPINI DAN MEDIA BAMSOET (TIM 9)

Published

on

Jakarta – Melawan Politik Suka-Suka Rezim Airlangga dan Testimoni mengenai Akal-Akalan Materi Rapat Pleno Persiapan Munas.

Rencana Musyawarah Nasional (Munas) X Partai GOLKAR di Jakarta tanggal 3-6 Desember 2019, terus-menerus dicemari dan dinodai oleh intrik dan jurus politik akal-akalan dari kubu Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang juga calon ketua umum incumbent. Telah terjadi manipulasi substansi AD/ART Partai Golkar, peraturan organisasi, dan konsensus berorganisasi yang lazim berlaku di tubuh Partai Golkar.
Peristiwa terkini, Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Rabu, 27 Nobember 2019, yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Aula Kantor DPP Partai Golkar dengan agenda penjelasan materi Munas, diwarnai oleh akal-akalan dari kubu Airlangga Hartarto, yang berakibat pada “Tidak Disahkannya Materi Munas oleh Rapat Pleno DPP”.

Menyikapi jurus politik akal-akalan dari rezim politik Airlangga selama ini, dan yang teraktual peristiwa Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Rabu, 27 November 2019, yang sarat anomali (keanehan), maka Tim Penggalangan Opini dan Media Bamsoet menyampaikan PERNYATAAN SIKAP, yang dalam hal ini disampaikan melalui testimoni para Pengurus Pleno DPP yang mengikuti Rapat Pleno tersebut.

1. Intrik dan jurus akal-akalan politik dari rezim Airlangga untuk memuluskan dirinya terpilih kembali dalam Munas X. Rezim Airlangga mengeluarkan berbagai keputusan organisasi secara sembarangan melalui cara-cara yang cacat mekanisme dan substansi, yakni yang sungguh-sungguh bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar.

Akibat tata kelola organisasi yang amburadul ini, tata kelola organisasi Partai Golkar pun menjadi berantakan, mulai dari pusat hingga ke daerah.

2. Akibat ketidakberesan kepemimpinan rezim Airlangga, pada akhir Agustus 2019 (memasuki satu tahun sejak Rapat Pleno terakhir digelar pada 27 Agustus 2018), sebanyak 141 Pengurus Pleno DPP Partai Golkar melakukan Mosi Tidak Percaya kepada kepemimpinan Airlangga.

Pasca peristiwa Mosi Tidak Percaya, pelaksanaan Rapat Pleno DPP baru bisa terealisasi pada 5 November 2019, dan kemudian pada Rapat Pleno 27 November dalam rangka persiapan Munas.

3. Politik akal-akalan rezim Airlangga juga terlihat selama proses rekruitmen dan penetapan Caleg pada Pemilu Legislatif 2019, di mana seharusnya mekanisme rekruitmen itu mutlak ditempuh melalui mekanisme organisasi, tetapi malah diputuskan secara tertutup dan sepihak oleh rezim Airlangga. Cacat mekanisme, cacat prosedural, dan cacat substansi Caleg ini terjadi secara hampir merata dari pusat hingga ke daerah-daerah. Pasca Pemilu 2019, penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota pun dilakukan secara tidak bermartabat, dalam hal ini tidak mengindahkan spirit kebersamaan dan soliditas di lingkungan internal Partai Golkar.

4. Rezim Airlangga melakukan pencopotan dan atau penonaktifan kepemimpinan ketua-ketua partai di sejumlah provinsi (DPD I), yang kemudian memicu konflik dan keterbelahan partai hingga ke kabupaten/kota (DPD II). Pada saat ini, tercatat sedikitnya 8 (delapan) DPD I dan puluhan DPD II dipimpin oleh Plt. Ketua. Yang paling mencolok adalah penonaktifan 6 dari 9 DPD II di Bali, dan

4 dari 10 DPD II di Bengkulu yang telah memicu perpecahan atau keterbelahan partai. Sebagaimana ketentuan Peraturan Organisasi (PO) menyatakan Plt. Ketua sebagai karateker wajib menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa dalam waktu dua bulan terhitung sejak tanggal penetapan dan hanya dapat diperpanjang satu kali. Tetapi konyolnya ada Plt. Ketua yang sudah ‘berusia’ lebih dari satu tahun, yakni DPD I DKI Jakarta sejak tanggal 31 Agustus 2018. Begitupun dengan DPD I Bali berdasarkan SK tanggal 4 Desember 2018, serta DPD I Jambi pada tanggal 31 Mei 2018. Plt. Ketua DPD I DKI Jakarta dan Jambi bahkan telah berganti masing-masing satu kali.

5. Rezim Airlangga pun tidak menjalankan kewajiban-kewajiban organisasi sebagaimana konsensus yang berlaku selama ini, di antaranya pemberian bantuan untuk pembiayaan rutin bulanan kepada DPD I dan DPD II. Padahal, hal tersebut berlangsung secara permanen pada era kepemimpinan ketua umum-ketua umum sebelum Airlangga. Selain itu, komitmen Airlangga untuk melanjutkan penyelesaian fisik Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta, sampai kini tidak pernah terealisasi dan seperti diingkari begitu saja.

6. Rapat Pleno 27 November 2019 telah melanggar ketentuan AD/ART Partai Golkar, karena agenda rapat dan pembahasannya dilaksanakan dengan cara-cara yang sangat manipulatif. Rapat Pleno tersebut terasa sangat intimidatif, akibat hadirnya para petugas keamanan internal partai berseragam loreng yang jumlahnya cukup banyak. Padahal, para petugas berseragam loreng itu bukan Pengurus Pleno DPP.

Tidak ada urgensinya para petugas berloreng itu berada dalam forum rapat pleno yang sifatnya tertutup. Rezim Airlangga sangat mungkin telah terkena sindrom paranoid, dihantui bayangan ketakutan yang berlebihan, sehingga mengizinkan para petugas berloreng itu berada dalam ruangan rapat pleno.

Atas kondisi ruangan sidang yang tidak nyaman akibat kehadiran para petugas berloreng, protes sudah disampaikan, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dari Sdr Airlangga selaku pimpinan rapat.

7. Pengurus Pleno DPP merasa dipaksa dan atau dijebak untuk menyetujui ‘keputusan’ yang dirancang oleh Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) terhadap materi rapat yang bersifat sangat sumir dan penuh dengan akal-akalan. Draft materi Munas tidak diberikan kepada peserta rapat pleno, sehingga penjelasan materi tersebut seperti peristiwa mendongeng.

8. Airlangga Hartarto selaku pimpinan rapat pleno tersebut tidak mampu menjawab satu pun pertanyaan dan interupsi dari hampir semua penanya, termasuk pertanyaan mengenai penggunaan keuangan Partai, baik yang berasal dari APBN maupun sumber lainnya. Akibatnya, rapat pleno tersebut terkesan sebagai rapat yang tidak serius, yang materi rapatnya bersifat akal-akalan, rapat yang tidak sehat dan penuh intrik.

Terkesan kuat, rapat pleno dilakukan hanya untuk menggiring keputusan yang tidak dimengerti oleh Pengurus Pleno DPP, sebab telah ‘diputuskan’ secara sepihak oleh kubu Airlangga yang mendominasi komposisi kepanitiaan Munas. Pembahasan dan penetapan materi Munas, termasuk Tata Cara Pemilihan Pimpinan Partai sebagaimana konsensus yang berlangsung menjelang pelaksanaan Munas.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Politik

H Sulung Sang Surya Muda Dukung Penuh Pradi – Afifah

Published

on

By

DEPOK – Deklarasi tersebut dihadiri oleh lintas generasi Sang Surya Muda di Restoran Bakoel Samara Jalan Parung bingung, Sawangan Kota Depok, Rabu (18/11/2020).

H. Sulung mengatakan, dukungan Sang Surya Muda Depok kepada Pradi-Afifah adalah dikarenakan pasangan calon tersebut memberikan visi dan misi yang jelas tegasnya.

H. Sulung menjelaskan, peluang yang diberikan oleh Pradi-Afifah adalah akan mengikutsertakan Sang Surya Muda Kota Depok untuk memberikan sumbangsih pikiran dalam memajukan Kota Depok lima tahun ke depan.

“Saya kira ada peluang yang diberikan oleh calon Walikota Pradi Supriatna. Peluangnya adalah mengapresiasi seluruh program yang ada di Depok dan masuk kedalamnya, itu peluangnya,” tuturnya.

Karena itu Ibu Afifah- Alia mengajak, kepada seluruh Sang Surya Muda pada 9 Desember nanti agar datang ke tempat pemungutan suara (TPS) mencoblos nomor urut 1, Pradi-Afifah. ,” tegasnya.

Ibu Afifah Alia yang hadir saat deklarasi sangat mengapresiasi dan mengatakan dukungan itu merupakan dorongan untuk untuk memajukan Kota Depok.

“Saya senang sekali mendapatkan dukungan dari berbagai elemen ormas yang sudah mengisi berbagai ruang strategis di negeri ini. Nanti kami akan sharing untuk kemajuan Depok ke depan,” pungkasnya

Continue Reading

Politik

Silahturahmi Sahabat Pradi – Afifah Di Hadiri Rudy H DPRD Kota Bekasi

Published

on

By

DEPOK – Dukungan dari warga Depok terus bertambah, kali ini Sohib Bang Pradi (SBP) Pondok Cina berkomitmen memenangkan Pradi Supriatna-Afifah Alia dalam Pilkada Depok 2020.

Apin (panitia / tokoh muda) mengatakan bergotong royong memenangkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna – Afifah

Relawan SBP siap menangkan Pradi-Afifah, di Pilkada Depok pada 9 Desember nanti,” katanya, Kamis (18/09/2020).di Lapangan Teras Bali

Rudy H (DPRD Kota Bekasi) bahwa pihaknya beserta
pengurus Relawan Sohib tentunya sudah siap untuk memenangkan dan mengawal hingga Pradi Supriatna sebagai Wali Kota Depok berdampingan dengan Wakil Wali Kota Afifah Aliyah.

“Untuk itu, tentunya sebagai Relawan SBP siap dan bertekad untuk memenangkan pada Pilkada tahun ini. Jadi pada intinya, kami ingin ada perubahan di Kota Depok ini,” pungkasnya.

Continue Reading

Politik

Calon Wali Kota Depok Nomor Urut 1 Pradi Supriatna Kunjungi Gerakan Arus Bawah

Published

on

By

Depok – Calon Wali Kota Depok nomor urut 1 Pradi Supriatna pada hari ini mengunjungi Gerakan Arus Bawah (GERABAH) di jalan Siliwangi nomor 10 Depok, 11/11/2020.

Sekitar 50 orang yang hadir di sekretariat GERABAH hari ini tampak dengan semangat menyambut Bang Pradi.

Turut hadir dalam silaturahmi ini yaitu Kartika ketua GERABAH Depok, Aning Sasworo bendahara, Ray Cec sebagai penasehat.

Ketua GERABAH Depok yaitu Kartika yang ditemui di sela-sela acara mengatakan bahwa dirinya menginginkan perubahan dimulai dari sekarang.

“Pembangunan ada di Depok selama ini tetapi banyak yang hasilnya tidak memuaskan dari yang berkuasa selama ini,” ungkapnya dengan mimik wajah kesal.

Kartika juga menambahkan bahwa dirinya sangat Menginginkan perubahan bagi Kota Depok. “Saya sangat menginginkan perubahan bagi Depok, karena inilah saat yang tepat melalui Pilkada Depok,” katanya lagi dengan semangat.

Tampaknya Pilkada Depok akan menjadi pertarungan yang sengit antara Paslon nomor urut 1 Pradi-Afifa dan nomor urut 2 Idris-Imam

Continue Reading

Trending