Connect with us

Metro

PERNYATAAN SIKAP DEWAN PIMPINAN PUSAT KONFEDERASI SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA

Published

on

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan hormat,

Salam Sejahtera kami sampaikan semoga segala aktifltas kita semua selalu

dalam Iindungan Allah SWT Bahwa menindaklanjuti dinamika RUU Cipta kerja yang disahkan menjadi Undang-Undang pada Paripuma di DPR maka Konfederasi Sarbumusi melalui bebcrapa pertimbangan harus memberikan sikap yang menjadi pedoman semua pengurus di seluruh tingkatan organisasi, DPP Konfederasi Sarbumusi sudah mengikuti alur dan dinamika RUU Cipta kerja ini dengan seksama dan sesuai dengan koridor konstitusi yang ada.

Bahwa dengan pertimbangan dinamika sikap Konfederasi (sebagaimana terlampir) dan Juga atas kajian substansi Undang Undang Cipta kerja (scbagaimana terlampir) maka Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk menerbitkan PERPPU atas Undang-Undang Cipta kerja apabila dalam kurun waktu 1 tahun yang berlaku UU Cipta kerja tidak ada investasi yang signifikan masuk ke Indonesia.

2. Menolak Undang Undang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan dan akan melakukan gerakan kosntitusional dengan Mengajukan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi.

3. Menginstruksikan kepada seluruh Basis, DPC, DPW dan Federasi untuk menyuarakan sikap Organisasi dengan cara dan bentuk disesuaikan dengan kondisi dimasing masing tingkat kepengurusan organisasi.

4. Menginstruksikan kepada seluruh Basis, DPC, DPW dan Federasi untuk mensosialisasikan sikap organisasi, Hasil kajian dan pandangan dari DPP Konfederasi Sarbumusi kepada seluruh anggota.

Demikian Peryataan Sikap dari Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarbumusi atas disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, untuk dijadikan pedoman dalam menyikapi kondisi dan dinamika perburuhan di Indonesia. Atas segala perhatian dan apresiasinya kami ucapkan terimakasih.

Continue Reading

Metro

BPOM Jabar Bersama Anggota DPR RI Komisi IX Gelar Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui (KIE) Keamanan Obat dan Makanan Dimasa Pandemi Covid-19

Published

on

By

DEPOK, – Memasuki masa New Normal atau kenormalan baru Badan POM RI dan Balai Besar POM di Bandung menggelar Sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi informasi, dan edukasi (KIE) Keamanan Obat dan Makanan dimasa Pandemi Covid-19, dengan menghadirkan 250 peserta dengan membagi menjadi 2 sesi, setiap sesi terdiri dari 125 peserta yang dilaksanakan di, Gedung Sarmilih, Kota Depok.

Kepala Badan POM Jawa Barat, Hardaningsih memaparkan, acara ini tetap menerapkan dan mengikuti Protokol Kesehatan, agar mencegah penyebaran virus Covid-19 dilakukan penyemprotkan dan hand sanitizier kepada peserta, menggunakan masker, menjaga jarak serta memberikan bahan informasi sebagai bentuk sosialisasi Badan POM di masa pandemi. Bahan Informasi tersebut berupa, hand sanitizier, face shield, masker dan brosur.

“Sesuai dengan tujuan kegiatan yaitu pemberian edukasi obat dan makanan kepada masyarakat umum untuk menjadikan masyarakat sebagai konsumen cerdas, Balai Besar POM di Jawa Barat mengajak masyarakat untuk selalu melakukan “Cek KLIK: Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa” sebelum mengkonsumsi produk Obat dan Makanan,” ujarnya, Sabtu (24/10/2020).

Ditambahkan, peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini dengan banyaknya pertanyaan kepada narasumber terkait keamanan pangan, dan harapan peserta pada kegiatan ini.

Sementara, anggota DPR RI Komisi IX, Wenny Haryanto menyampaikan bahwa kepedulian pemerintah kepada masyarakat melalui Badan POM dengan mitra komisi IX, sangat baik dalam menjalankan peran dan fungsinya, apalagi dimasa pandemi ini.

Ditempat yang sama, Kepala Bidang Komunikasi Informasi, dan Edukasi (KIE) BPOM Jawa Barat Lusiana menambahkan, definisi kosmetik adalah bahan yang di pakai pada luar tubuh manusia.

Continue Reading

Metro

Milad ke-3 Ormas Bang Japar

Published

on

By

Jakarta, 24 Oktober 2020-Ada yang berbeda dari rangkaian Perayaan Milad ke-3 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) tahun ini.

Perayaan Milad yang berlangsung di tengah pandemi ini diisi dengan berbagai kegiatan sederhana tetapi bermakna karena difokuskan pada berbagai kegiatan bakti sosial yang langsung menyasar warga.

Ketua Umum Ormas Bang Japar yang juga Anggota DPD RI DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, sepanjang Oktober dan November 2020 ini Bang Japar menggelar serangkaian kegiatan bakti sosial di berbagai titik di Jakarta.

Kegiatan bakti sosial dan pelayanan warga di masa pandemi ini merupakan bentuk kontribusi Bang Japar untuk ikut berkolaborasi bersama elemen masyarakat lain dalam menghadapi pandemi yang sudah terjadi 7 bulan lebih.

“Di masa-masa pandemi seperti ini, kolaborasi antarwarga, antarormas dan antar semua pemangku kepentingan harus terus digiatkan lagi.

Kita belum tahu kapan pandemi ini benar-benar akan berakhir. Salah satu cara agar kita bisa kuat menghadapi berbagai kesulitan hidup akibat pandemi ini adalah terus berkolaborasi, bahu membahu, dan saling mengisi. Dan Bang Japar berupaya senantiasa ikut berkontribusi dalam kolaborasi ini,” ujar Fahira Idris di Jakarta Sabtu.(24/10/2020).

Menurut Fahira, pandemi yang sudah berlangsung selama 7 bulan lebih ini bukan hanya mengakibatkan terjadi krisis kesehatan, tetapi juga berpotensi mengancam kondisi ekonomi warga jika penyebaran Covid-19 tidak segera dikendalikan. Upaya Pemerintah menanggulangi penyebaran Covid-19 perlu diapresiasi, tetapi jika pandemi ini ingin segera dikendalikan harus ada terobosan- terobosan baru.

“Sudah saatnya, kita mempunyai blueprint atau kerangka kerja terperinci dan strategi utama penanggulangan Covid-19 termasuk di dalamnya menetapkan target kapan pandemi ini bisa dikendalikan.

Target pengendalian ini akan menjadi daya dorong bagi Pemerintah dan semua elemen bangsa untuk bergerak bersama mengendalikan pandemi termasuk berkolaborasi bersama membantu kesulitan warga akibat pandemi,” tukasnya.

Rangkaian kegiatan bakti sosial Milad ke-3 Bang Japar ini adalah salah satu upaya Bang Japar ikut berkolaborasi membantu warga di masa pandemi. Sepanjang Oktober dan November 2020 ini Bang Japar telah dan akan terus menggelar bakti sosial berupa pemeriksaan rapid test gratis, tes kadar gula darah gratis serta membuka ruang konsultasi kesehatan gratis di berbagai titik wilayah Jakarta.

Selain itu, pembagian paket sembako dan starterpack (sabun cuci tangan dan
paket handsanitizer, masker; sarung tangan plastik) secara berkala juga rutin terus dilakukan.

Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Walikota Jakarta Selatan dan Walikota Jakarta Timur yang berkenan meminjamkan Selasar nya untuk kegiatan pada tanggal 17 Okt lalu di Jaksel dan 24 Okt di Jaktim hari ini.

Insya Allah yang selanjutnya Jakarta Utara 14 Nov, Jakarta Pusat 21 Nov, Jakarta Barat 28 Nov. Semoga bisa bekerja sama juga dengan Kantor Walikota di wilayah tersebut. Insya Allah kegiatan ini akan saya lanjutkan bila dirasakan bermanfaat oleh warga.

Continue Reading

Metro

Penampakan Batman Dengan Jubah Komplit Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Published

on

By

JAKARTA – Penampakan Batman dengan jubah komplit, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (21/10/2020). Bukan tanpa sebab, Advokat Natalia Rusli, sebagai Founder Master Trust Lawfirm, mengatakan kehadiran Batman tersebut hadir sekaligus merayakan di putusan perkara dengan nomor 445/PDT G/2020 PN JktUt, ikhwal gugatan terhadap Pabrik sarang burung walet PT Fortune Nestindo Sukses.

Awalnya, dalam sidang tersebut, kuasa hukum termohon Lawyer Suhadi, meminta agar Majelis Hakim Tumpanuli Marbun, jangan sampai terkena jebakan Batman dari pihak Pemohon yang meminta laporan keuangan. Pengacara Suhadi menganggap bahwa permohonan yang diajukan di PN Jakarta Utara adalah jebakan Batman dari para kuasa hukum pemohon.

Terkait itu, Advokat Alvin Lim, menjelaskan kedatangan para Batman adalah karena permintaan “jebakan Batman” diterima atau dikabulkan oleh Hakim yang mengadili.

Hakim Tumpanuli Marbun, telah menengakkan keadilan dengan dikabulkannya permohonan permintaan laporan keuangan yang diajukan oleh klien kami. “Karena perbuatan PT FNS yang tidak mau membuat dan memberikan Laporan keuangan adalah perbuatan melawan hukum khususnya pasal 100 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jadi tentunya hakim tidak mau ikut serta apalagi dengan pembiaran terjadinya pelanggaran hukum, tentunya sebagai aparat penegak hukum, hakim wajib meluruskan sesuatu yang salah. Tindakan hakim sudah tepat dan berani tegas walaupun yang dikalahkan adalah perusahaan sarang burung walet besar.” katanya, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10).

Sementara itu, Advokat Bryan Roberto Mahulae, juga mengatakan bahwa sebenarnya sudah jelas duduk perkara kasus ini. Masa klien kami sebagai 30% pemegang saham dan komisaris tidak boleh melihat data keuangan dan tidak pernah mendapatkan laporan keuangan selama 4 tahun Perusahaan berjalan. Jadi keadilan ditegakkan di PN Jakarta Utara.

Dalam sidang sebelumnya, Hakim Tumpanuli Marbun, menghimbau kepada PT FNS untuk memberikan Laporan keuangan sebagaimana diminta oleh Pemohon karena itu merupakan hak pemohon selaku pemegang saham dan komisaris. Menurut Hakim, hal seperti ini tidak semestinya terjadi karena merupakan hal sederhana dan seharusnya diselesaikan baik-baik dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Hakim Tumpanuli Marbun, dalam amar putusan menyatakan bahwa terhadap eksepsi Termohon PT FNS tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, hakim juga menjelaskan bahwa pemohon memiliki legal standing karena SAH merupakan pemegang saham 30%.

Hakim juga menyatakan bahwa FAKTA HUKUM dimana pemohon sudah memberikan surat permintaan tertulis dan pembahasan permintaan laporan keuangan di RUPS dan karena tidak adanya realisasi pemberian laporan keuangan maka Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan keuangan kepada PN Jakarta Utara sebagai pemohon yang beritikat baik.

Hakim dan Pengadilan juga menyatakan bahwa Direksi PT FNS tidak melaksanakan kewajibannya dan perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak lainnya dengan demikian bahwa permohonan pemohon WAJIB DIKABULKAN untuk seluruhnya.

Pengadilan akan menunjuk tim ahli untuk memeriksa laporan keuangan Termohon, dalam jangka waktu maksimal 90 hari setelah pengangkatan dan biaya pemeriksaan dan auditor harus dibayarkan oleh Termohon sebagaimana tertera dalam penetapan majelis hakim PN Jakarta Utara.

Continue Reading

Trending