Connect with us

Metro

Penampakan Batman Dengan Jubah Komplit Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Published

on

JAKARTA – Penampakan Batman dengan jubah komplit, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (21/10/2020). Bukan tanpa sebab, Advokat Natalia Rusli, sebagai Founder Master Trust Lawfirm, mengatakan kehadiran Batman tersebut hadir sekaligus merayakan di putusan perkara dengan nomor 445/PDT G/2020 PN JktUt, ikhwal gugatan terhadap Pabrik sarang burung walet PT Fortune Nestindo Sukses.

Awalnya, dalam sidang tersebut, kuasa hukum termohon Lawyer Suhadi, meminta agar Majelis Hakim Tumpanuli Marbun, jangan sampai terkena jebakan Batman dari pihak Pemohon yang meminta laporan keuangan. Pengacara Suhadi menganggap bahwa permohonan yang diajukan di PN Jakarta Utara adalah jebakan Batman dari para kuasa hukum pemohon.

Terkait itu, Advokat Alvin Lim, menjelaskan kedatangan para Batman adalah karena permintaan “jebakan Batman” diterima atau dikabulkan oleh Hakim yang mengadili.

Hakim Tumpanuli Marbun, telah menengakkan keadilan dengan dikabulkannya permohonan permintaan laporan keuangan yang diajukan oleh klien kami. “Karena perbuatan PT FNS yang tidak mau membuat dan memberikan Laporan keuangan adalah perbuatan melawan hukum khususnya pasal 100 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jadi tentunya hakim tidak mau ikut serta apalagi dengan pembiaran terjadinya pelanggaran hukum, tentunya sebagai aparat penegak hukum, hakim wajib meluruskan sesuatu yang salah. Tindakan hakim sudah tepat dan berani tegas walaupun yang dikalahkan adalah perusahaan sarang burung walet besar.” katanya, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10).

Sementara itu, Advokat Bryan Roberto Mahulae, juga mengatakan bahwa sebenarnya sudah jelas duduk perkara kasus ini. Masa klien kami sebagai 30% pemegang saham dan komisaris tidak boleh melihat data keuangan dan tidak pernah mendapatkan laporan keuangan selama 4 tahun Perusahaan berjalan. Jadi keadilan ditegakkan di PN Jakarta Utara.

Dalam sidang sebelumnya, Hakim Tumpanuli Marbun, menghimbau kepada PT FNS untuk memberikan Laporan keuangan sebagaimana diminta oleh Pemohon karena itu merupakan hak pemohon selaku pemegang saham dan komisaris. Menurut Hakim, hal seperti ini tidak semestinya terjadi karena merupakan hal sederhana dan seharusnya diselesaikan baik-baik dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Hakim Tumpanuli Marbun, dalam amar putusan menyatakan bahwa terhadap eksepsi Termohon PT FNS tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, hakim juga menjelaskan bahwa pemohon memiliki legal standing karena SAH merupakan pemegang saham 30%.

Hakim juga menyatakan bahwa FAKTA HUKUM dimana pemohon sudah memberikan surat permintaan tertulis dan pembahasan permintaan laporan keuangan di RUPS dan karena tidak adanya realisasi pemberian laporan keuangan maka Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan keuangan kepada PN Jakarta Utara sebagai pemohon yang beritikat baik.

Hakim dan Pengadilan juga menyatakan bahwa Direksi PT FNS tidak melaksanakan kewajibannya dan perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak lainnya dengan demikian bahwa permohonan pemohon WAJIB DIKABULKAN untuk seluruhnya.

Pengadilan akan menunjuk tim ahli untuk memeriksa laporan keuangan Termohon, dalam jangka waktu maksimal 90 hari setelah pengangkatan dan biaya pemeriksaan dan auditor harus dibayarkan oleh Termohon sebagaimana tertera dalam penetapan majelis hakim PN Jakarta Utara.

Continue Reading

Metro

Sengketa Kepemilikan Gedung Golkar Bekasi Murni Kriminal Bukan Politis

Published

on

By

Bekasi – Perseteruan mengenai kepemilikan gedung Golkar Bekasi di jalan Achmad Yani Bekasi masih belum ada titik temu sampai sekarang.

Andi Iswanto Salim pengusaha Mengatakan bahwa kasus ini adalah murni kejahatan kriminal dan bukan politik ditemui waktu luangnya di Metropolitan Mal Bekasi, Jumat, (20/11/2020)

“Saya tidak hidup dari proyek Kota Bekasi saja. Saya yang membesarkan Jln. Achmad Yani Bekasi. Saya yang menarik investor untuk masuk dan membuka usahanya di ruko Jln Achmad Yani sehingga Jln

Achmad Yani terkenal sebagai pusat bisnis di Bekasi,” tutur Andy.

Sengketa gedung DPD Golkar Bekasi ini bermula pada tanggal 13 September 2004 ketika ada Keputusan Bersama Antara DPD Golkar Kabupaten dan Kota Bekasi yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua DPD tentang Pelepasan Asset Partai Golkar Bekasi.

Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2004 ada keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bekasi Nomor: KEP-58/DPD-II/P.GOLKAR/X/2004 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris yang menjabat memutuskan tentang Pelepasan Asset Bersama (Tanah dan Bangunan) kantor DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bekasi, kemudian menetapkan harga jual Asset tersebut senilai Rp3 milyar.

Andy Salim yang merasa sudah membayar kewajibannya sebagai pembeli, kini sedang berupaya mendapatkan hak kepemilikannya atas gedung tersebut.

Continue Reading

Metro

Pimpinan Cabang NU Jakarta Pusat Mengadakan Rapat Kerja Cabang (Rakercab)

Published

on

By

Jakarta – Pimpinan Cabang NU Jakarta Pusat mengadakan rapat kerja cabang (Rakercab) peserta dari seluruh ketua Ketua Ranting Kelurahan yang ada Jakarta Pusat kurang lebih ada 44 Kelurahan. Tujuan MKNU memberikan pemahaman kaderisasi apa sesungguhnya NU.

Pemahaman Aswaja Annahdiyah yang diciptakan oleh para wali songo. Guna menindaklanjuti kader kader kita lebih kepemahaman kemoderat. NU khitahnya ada 4 tawasun tasamuh ihtidal ungkap Ketua Panitia Rifki Fuadi di Jakarta, Jum’at (13/11/20).

Rifki menegaskan maka dari itu kami keluarga besar PCNU Jakarta Pusat dibantu dari PWNU. Pelatihan semua para Kyai dari PBNU.

Tujuannya masyarakat di Jakarta Pusat paham betul apa itu NU Aswaja Annahdiyah. Dihadiri Pak Walikota, Pak Kesra, dari PWNU DKI, dan tokoh masyarakat yang ada Jakarta Pusat.

Mudah mudahan kedepannya NU Jakarta Pusat lebih membawa marwah kepada masyarakat memberikan pemahaman yang moderat.

Jumlah peserta kurang lebih 50 orang dengan standar covid yang sudah ikut swab rapid test dan mengikuti protokol kesehatan pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Presiden Joko Widodo Membagikan 5.430 Sertifikat Tanah Gratis Untuk Masyarakat Bogor

Published

on

By

Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 5.430 sertifikat tanah gratis untuk masyarakat Bogor, kemarin. Sertifikat ini dibagikan melalui masing-masing kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sebanyak 5.430 sertifikat tanah gratis ini dibagikan kepada warga Kabupaten dan Kota Bogor. Dengan rincian 4.800 bagi warga Kabupaten Bogor dan 630 warga Kota Bogor. Penyerahan simbolis dilakukan dengan menghadirkan perwakilan penerima manfaat.

Untuk di Kabupaten Bogor, penyerahan berlangsung di Gedung Serbaguna 1, Setda Kabupaten Bogor. Di mana Bupati Bogor Ade Yasin membuka langsung acara video telekonferensi yang dilakukan bersama Jokowi.Senin.(9/11/2020)

Pada kesempatan itu, Ade Yasin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah membantu memberikan 4.800 sertifikat kepada masyarakat Kabupaten Bogor.

”Alhamdulillah kita dapat bantuan sertifikasi dari pemerintah pusat. Hari ini (kemarin, red) kita serahkan kepada 60 warga secara simbolis, sebelum nantinya diserahkan kepada pemiliknya masing-masing,” kata Ade Yasin kepada awak media.

Orang nomor satu di Kabupaten Bogor itu juga meminta masyarakat menjaga sertifikat tanah yang sudah diberikan pemerintah. Ia tak ingin sertifikat tersebut disalahgunakan, seperti dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumtif warga.

”Ingat! Jangan dijual ya ibu/ bapak tanahnya. Sayang itu pemberian dari pemerintah. Jangan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, seperti jual tanah untuk beli motor. Sayang, lebih baik ditabung atau diberikan untuk anak cucu sebagai investasi,” pesannya.

Ade juga mengingatkan kepada penerima sertifikat, dari pada sertifikat digunakan untuk hal konsumtif, lebih baik diwariskan untuk anak cucu.

”Anggap saja ini tabungan ibu dan bapak, untuk anak atau cucu. Ingat, harga tanah pasti selalu naik. Tapi kalau harga mobil, motor, pasti turun. Jadi lebih baik disimpan dengan baik,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Kabupaten Bogor Sepyo Achanto mengatakan, pada tahun ini pihaknya menargetkan melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada 20 ribu bidang tanah di Kabupaten Bogor.

Dengan adanya bantuan 4.800 sertifikat tersebut, pihaknya tentu merasa terbantu. ”Target kita di tahun ini itu 20 ribu dan kondisinya sudah hampir terealisasi sekitar 80 persen dari target. Ditambah 4.800 ini, tentu kami merasa terbantu,” katanya.

Continue Reading

Trending