Connect with us

Metro

Kuasa Hukum Jerry Lawalata Mengajukan Eksepsi Lantaran keberatan Atas Dakwaan

Published

on

Jakarta — Sidang kasus penyalahgunaan narkoba, yang menjerat artis Jerry Lawalata, kembali digelar dengan No. Perkara PDM 547/Jaktut/2020 yang digelar hari ini, Senin, 02 November 2020, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan eksepsi.

Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa dengan pasal berlapis yaitu, Pasal 112 ayat (1) subsider dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat empat tahun penjara.

Terkait hal ini tim kuasa hukum Jerry Lawalata dari Family Law Firms & Tidar Partners yakni, (1) Mifta Chatul Cholif, SH, Sip, (2) Lucky Sunarya, SH, (3) Indra Setiawan Sembiring, SH, dan (4) Ir. Burhanurdin, SH mengajukan eksepsi lantaran keberatan atas dakwaan tersebut.

Didalam persidangan Mifta Chatul Cholif SH, Sip selaku kuasa hukum Jerry Lawalata menyampaikan, bawasanya dakwaan jaksa penuntut umum dengan memberikan pasal 112 ayat I, adalah suatu kesalahan dalam pemeriksaan dan sangatlah tidak adil bagi terdakwa.

” Terdakwa adalah seorang pecandu, penguna, pemakai untuk diri sendiri, bahwa terdakwa adalah salah satu korban ketergantungan, dan atas ketergantungan terdakwa bukan Suatu perbuat criminal, tetapi melainkan perbuatan orang yang sedang sakit ketergantungan, yang mana terdakwa wajib di rehabilitasi dan mendapatkan pengobatan serta perawatan Ahli medis, Maka terdakwa tidak selayaknya dijadikan tersangka atau didakwakan,” ujar Mifta Chatul Cholif SH, Sip.

Ia menambahkan, mengenai surat dakwaan Reg.Perk: PDM-547/JAKTUT tanggal 19 Oktober 2020 tidak sah dan cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum, bahwa dakwaan terhadap terdakwa sangatlah di paksakan. Pertama, mengingat dalam hal tindakan penangkapan terdakwa tidak sesuai Prosedur.

“Kedua, menimbang dari hasil memeriksaan dalam hal masa/waktu saat penangkapan dan tindakan pemeriksaan dari penulisan tanggal penerbitan surat Sp.Kap dan Sp,Han tidak sesuai, dari tanggal dan tempat di mulai Asesment , dari tanggal pengiriman terdakwa ke RSKO, dari tanggal pemeriksaan tes Urine dan dari masa tanggal pemeriksaan alat bukti , banyak kesalahan dan kejangalan dan tidak Singkron,” sambungnya.

Selanjutnya, membebaskan terdakwa dari tahanan dan dakwaan, karena kondisi kesehatan terdakwa tidak stabil setelah di pindahkan di tahanan polres dan terdakwa sangat tertekan fisikis nya karena tidak mendapatkan pengobatan.

Kuasa hukum meminta, menetatapkan terdakwa untuk direhabilitasi sebagai korban ketergantungan dan kembali Menjanlakan pengobatan di RSKO atau di panti rehabilitasi swasta untuk mendapatkan penaganan medis dengan pengobatan , terapis dan menjalankan kembali progam IPWL di RSKO , berdasarkan data-data dari asesement dari BNNK dan data- data medis dari RSKO.

Continue Reading

Metro

Sengketa Kepemilikan Gedung Golkar Bekasi Murni Kriminal Bukan Politis

Published

on

By

Bekasi – Perseteruan mengenai kepemilikan gedung Golkar Bekasi di jalan Achmad Yani Bekasi masih belum ada titik temu sampai sekarang.

Andi Iswanto Salim pengusaha Mengatakan bahwa kasus ini adalah murni kejahatan kriminal dan bukan politik ditemui waktu luangnya di Metropolitan Mal Bekasi, Jumat, (20/11/2020)

“Saya tidak hidup dari proyek Kota Bekasi saja. Saya yang membesarkan Jln. Achmad Yani Bekasi. Saya yang menarik investor untuk masuk dan membuka usahanya di ruko Jln Achmad Yani sehingga Jln

Achmad Yani terkenal sebagai pusat bisnis di Bekasi,” tutur Andy.

Sengketa gedung DPD Golkar Bekasi ini bermula pada tanggal 13 September 2004 ketika ada Keputusan Bersama Antara DPD Golkar Kabupaten dan Kota Bekasi yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua DPD tentang Pelepasan Asset Partai Golkar Bekasi.

Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2004 ada keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bekasi Nomor: KEP-58/DPD-II/P.GOLKAR/X/2004 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris yang menjabat memutuskan tentang Pelepasan Asset Bersama (Tanah dan Bangunan) kantor DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bekasi, kemudian menetapkan harga jual Asset tersebut senilai Rp3 milyar.

Andy Salim yang merasa sudah membayar kewajibannya sebagai pembeli, kini sedang berupaya mendapatkan hak kepemilikannya atas gedung tersebut.

Continue Reading

Metro

Pimpinan Cabang NU Jakarta Pusat Mengadakan Rapat Kerja Cabang (Rakercab)

Published

on

By

Jakarta – Pimpinan Cabang NU Jakarta Pusat mengadakan rapat kerja cabang (Rakercab) peserta dari seluruh ketua Ketua Ranting Kelurahan yang ada Jakarta Pusat kurang lebih ada 44 Kelurahan. Tujuan MKNU memberikan pemahaman kaderisasi apa sesungguhnya NU.

Pemahaman Aswaja Annahdiyah yang diciptakan oleh para wali songo. Guna menindaklanjuti kader kader kita lebih kepemahaman kemoderat. NU khitahnya ada 4 tawasun tasamuh ihtidal ungkap Ketua Panitia Rifki Fuadi di Jakarta, Jum’at (13/11/20).

Rifki menegaskan maka dari itu kami keluarga besar PCNU Jakarta Pusat dibantu dari PWNU. Pelatihan semua para Kyai dari PBNU.

Tujuannya masyarakat di Jakarta Pusat paham betul apa itu NU Aswaja Annahdiyah. Dihadiri Pak Walikota, Pak Kesra, dari PWNU DKI, dan tokoh masyarakat yang ada Jakarta Pusat.

Mudah mudahan kedepannya NU Jakarta Pusat lebih membawa marwah kepada masyarakat memberikan pemahaman yang moderat.

Jumlah peserta kurang lebih 50 orang dengan standar covid yang sudah ikut swab rapid test dan mengikuti protokol kesehatan pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Presiden Joko Widodo Membagikan 5.430 Sertifikat Tanah Gratis Untuk Masyarakat Bogor

Published

on

By

Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 5.430 sertifikat tanah gratis untuk masyarakat Bogor, kemarin. Sertifikat ini dibagikan melalui masing-masing kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sebanyak 5.430 sertifikat tanah gratis ini dibagikan kepada warga Kabupaten dan Kota Bogor. Dengan rincian 4.800 bagi warga Kabupaten Bogor dan 630 warga Kota Bogor. Penyerahan simbolis dilakukan dengan menghadirkan perwakilan penerima manfaat.

Untuk di Kabupaten Bogor, penyerahan berlangsung di Gedung Serbaguna 1, Setda Kabupaten Bogor. Di mana Bupati Bogor Ade Yasin membuka langsung acara video telekonferensi yang dilakukan bersama Jokowi.Senin.(9/11/2020)

Pada kesempatan itu, Ade Yasin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah membantu memberikan 4.800 sertifikat kepada masyarakat Kabupaten Bogor.

”Alhamdulillah kita dapat bantuan sertifikasi dari pemerintah pusat. Hari ini (kemarin, red) kita serahkan kepada 60 warga secara simbolis, sebelum nantinya diserahkan kepada pemiliknya masing-masing,” kata Ade Yasin kepada awak media.

Orang nomor satu di Kabupaten Bogor itu juga meminta masyarakat menjaga sertifikat tanah yang sudah diberikan pemerintah. Ia tak ingin sertifikat tersebut disalahgunakan, seperti dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumtif warga.

”Ingat! Jangan dijual ya ibu/ bapak tanahnya. Sayang itu pemberian dari pemerintah. Jangan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, seperti jual tanah untuk beli motor. Sayang, lebih baik ditabung atau diberikan untuk anak cucu sebagai investasi,” pesannya.

Ade juga mengingatkan kepada penerima sertifikat, dari pada sertifikat digunakan untuk hal konsumtif, lebih baik diwariskan untuk anak cucu.

”Anggap saja ini tabungan ibu dan bapak, untuk anak atau cucu. Ingat, harga tanah pasti selalu naik. Tapi kalau harga mobil, motor, pasti turun. Jadi lebih baik disimpan dengan baik,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Kabupaten Bogor Sepyo Achanto mengatakan, pada tahun ini pihaknya menargetkan melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada 20 ribu bidang tanah di Kabupaten Bogor.

Dengan adanya bantuan 4.800 sertifikat tersebut, pihaknya tentu merasa terbantu. ”Target kita di tahun ini itu 20 ribu dan kondisinya sudah hampir terealisasi sekitar 80 persen dari target. Ditambah 4.800 ini, tentu kami merasa terbantu,” katanya.

Continue Reading

Trending