Connect with us

nasional

Yusup Kalla Akan Sambut Pahlawan PMI (Mahir

Published

on

JAKARTA – Masih ingat dengan Mahir, relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang melakukan penjelajah wilayah Indonesia menggunakan Sepeda Gunung dan membawa bendera PMI.

Kabarnya, dalam kondisi prima dan sehat wal afiat serta akan menginjakan kaki dan sepedanya di Jakarta jelang hari Pahlawan 10 Novemberr 2020.

Kabar sehat dan rencana kembalinya pemilik nama lengkap M. Mahir Abdullah, dari penjelajahan keliling tujuh gunung tertinggi di Indonesia ke Jakarta, disampaikan Sekretaris Pengurus PMI Jakarta Selatan, M Adnan, di markas PMI Kota Jakarta Selatan, Jalan Jl. Raya Condet Pejaten 9A , Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sabtu ( 7/11).

Dikatakan Adnan, kedatangan relawan PMI Jakarta Selatan sekembalinya dari misi besarnya mengeksplor alam yang ada di seluruh daerah tanah air Indonesia akan disambut dengan kegiatan goes sepeda bersama.

“Kita sedang susun peta dan jalur perjalanan goes sepedanya,” katanya.

Rencanya, jelas Adnan, Mahir sang ‘Pahlawan PMI’ setibanya di Jakarta tepat pada Hari Pahlawan, Selasa, 10 Novemberr 2020, akan disambut Ketua Umum PMI Pusat Yusuf Kalla di markas PMI Pusat Jl. Gatot Subroto No.Kav. 96, RT.4/RW.4, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Sebelum tiba di Jakarta, Mahir dan sepeda gunungnya akan disambut terlebih dahulu di wilayah Tangerang Selatan, Banten, pada hari Senin 9 November 2020.

Dia, lanjutnya, akan menginap sehari di sana guna mempersiapkan diri dan segalanya untuk datang ke Jakarta dan ditunggu kehadirannya oleh Ketua PMI Pusat, Yusuf Kalla.

Dari sana, tambahnya, relawan yang menjelajahi 34 Provinsi di Indonesia selain membawa misi Palang Merah Indonesia juga membawa misi pola hidup sehat dikawal rombongan pesepeda pengurus dan relawan PMI se-Jakarta langsung menuju markas PMI Pusat.

“Setelah disambut Yusuf Kalla, diarak berkeliling ke markas PMI tingkat kota se-Jakarta,” tuturnya.

Terakhir, ungkapnya, Mahir yang disertai rombongan goes sepeda akan mengakhiri perjalanan keliling Indonesia dengan sepeda gunung di markas PMI Kota Jakarta Selatan.

“Banyak cerita yang ingin kita dengar, dari pengalamannya berkeliling Indonesia,” harapnya.

Sebelumnya, Mahir yang berharap dari kegiatan yang dilakukannya bisa menjadi motivasi para relawan PMI seluruh Indonesia, mengawali perjalanan keliling Indonesia pada 11 Maret 2018 dan rencana finish Novemberr 2020.

Dimulai dari provinsi di Pulau Jawa, Bali, NTB, provinsi-provinsi di Papua, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan sebagian provinsi di Pulau Sumatera.

Continue Reading

nasional

Perselisihan Rommo Wartawan Bekasi Dengan Suky Sipen LMJ TNI AL, ini Fakta Sebenarnya

Published

on

By

JAKARTA, – Munculnya perselisihan yang menimbulkan adu mulut melalui komunikasi via seluler antara Romo dari media harian sederhana yang juga anggota Forum Wartawan Jakarta (FWJ) dengan seorang anggota LMJ Sipen TNI AL, yakni Kopka Suky, diakibatkan adanya selisih pendapat soal informasi by telepon, dan berlanjut adanya percekcokan serius dilapangan yang berujung terlukanya wartawan tersebut.

Seperti diketahui percekcokan yang terjadi pada hari Minggu (1 Nopember 2020) di Jalan Burangrang Raya, Kayuringin Jaya Bekasi Selatan Kota Bekasi sekitar pukul 09.30 WIB telah mengundang persepsi yang kurang baik dikalangan media.

Peristiwa yang sebelumnya telah viral di beberapa media online terkait tuduhan yang menyudutkan salah satu institusi TNI AL, serta kesimpangsiuran informasi terkait permasalahannya sehingga berpotensi mengundang kontroversi karena adanya luka dipelipis kiri Rommo yang terlihat serius.

Terkait kesalahpahaman atau pun miskomunikasi yang terjadi pun dianggap telah selesai melalui mediasi yang dilaksanakan bertempat Pangkalan Utama Lantamal III Polisi Militer, Jalan Bungur Raya Nomor 76-78, Gunung Sahari, Kemayoran Jakarta Pusat pada, Senin (02/11/2020).

Menurut informasi dilapangan, kejadian yang telah viral sebelumnya mengundang pertanyaan besar dikalangan institusi TNI AL serta dikalangan profesi jurnalis. Merujuk ketidaknyamanan yang terjadi, maka hasil dari konfirmasi dan klarifikasi diantara pihak-pihak terkait muncul fakta yang sebenarnya.

Fakta-faktanya meliputi, bahwa ; Tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Suky adalah ketidaksengajaan, dikarenakan adanya saling dorong mendorong dan salah satu pihak yakni Suky bergerak refleks tanpa disengaja mengenai pelipis kiri Romo.

Bahwa kondisi dilapangan keduanya sama-sama tidak saling memahami, karena adanya miskomunikasi tersebut. Apalagi dengan adanya terlambatnya penanganan tindakan medis untuk luka yang diderita, sehingga seolah-olah luka robek di pelipis kiri Romo tampak seperti luka serius.

Melalui mediasi yang digelar antara kedua belah pihak di Pomal Lantamal III, telah disepakati bahwa peristiwa tersebut diatas sudah diselesaikan dengan bijak dihadapan Ketua dan pengurus Forum Wartawan Jakarta (FWJ) beserta perwakilan dari LMJ, yakni Pasops Letkol Mar. Ayub Wibowo, didampingi Pasintel Letkol Mar. Imanda, dengan disaksikan oleh Wadan Pomal Letkol PM Hotmatua.

Letkol Mar Ayub Wiebowo menegaskankan bahwa klarifikasi kesalahpahaman atau miskomunikasi yang terjadi dianggap selesai melalui mediasi dan musyawarah. “Permasalahannya pun dianggap telah selesai,” tandasnya.

Continue Reading

nasional

Ormas DKI Jakarta Deklarasi Tolak Demo Anarkis

Published

on

By

Jakarta – Menanggapi maraknya demo penolakan UU Cipta Kerja yang berujung ricuh hingga merusak berbagai fasilitas daerah, 10 lebih perwakilan organisasi kemasyarakatan DKI Jakarta menggelar Deklarasi tolak anarkisme.dan penandatanganan mendukung

Forum Lintas Ormas ,melalui ketuanya Ahmad Zaini mengatakan antara lain Laskar Merah Putih (LMP), Senkom Mitra Polri, Pemuda Pancasila, Forum Betawi Rempug (FBR), Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Kembang Latar, Siliwangi 1912, KBPPP, Pemuda Panca Marga (PPM) , Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bamus BKPB (Banten) Bang Jafar , dan lainya

Deklarasi ormas tersebut turut diapresiasi oleh Dir Binmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Badya yang di dampingi Kasat Binmas Poltes Jakarta Pusat AKBP Pol Asep kepada ormas yang sudah hadir dan berharap agar Deklarasi digelorakan dan mendukung dalam menjaga kamtibmas tetap kondusif tuturnya di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat.Senin (19/10/2020)

Deklarasi ini dalam rangka menolak aksi anarkisme sekaligus bentuk dukungan terhadap Kepolisian untuk mengamankan Ibu Kota dari ulah oknum tidak bertanggung jawab,” tutur salah peserta Anwar Ketua Laskar Siliiwangi 1912

Sementara Ketua Laskar Merah Putih Agus Salim berharap agar semua masalah di musyawarahkan untuk mencari solusi yang baik tegasnya.

Continue Reading

nasional

Praktisi Hukum : Serikat Pekerja Maupun Pekerja Bisa Memahami Pengesahan UU Cipta Kerja

Published

on

By

JAKARTA, – Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law disahkan Pemerintah penolakan dari buruh hingga mahasiswa.

Praktisi hukum Frans Andrianus Polnaya SH, MH dengan disahkannya UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja ini adalah satu pengesahan yang dilakukan oleh DPR RI atas usulan pemerintah dan ini adalah keputusan tepat dan benar.

“Kenapa saya katakan itu menjadi keputusan tepat dan benar dan menguntungkan para pihak, karena sudah melalui sebanyak 64 kali paripurna,” ujar Wakil Sekjen KAI (Kongres Advokat Indonesia), saat ditemui wartawan dibilangan Dago, Bandung Jawa Barat.Kamis.(8/10/2020)

Dalam proses Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law semua para pihak dihadirkan dan dilibatkan, baik dari unsur akademisi, para pakar, pemerintah, pengusaha maupun para pekerja dan telah melalui rumusan-rumusan sistematik dan melalui pertimbangan-pertimbangan yang dalam.

“Karena tidak mungkin, DPR RI itu mengesahkan Undang-undang atas usulan pemerintah yang merugikan pengusaha maupun pekerja ataupun masyarakat. Karena DPR RI itukan adalah suara rakyat. Dengan demikian, segala legitimasi tidak perlu diragukan lagi dengan pengesahan DPR RI itu,” tandas Dewan Pembina Projo.

Mengapa para pekerja atau serikat pekerja menolak undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu? Kalau yang namanya penolakan itu adalah sesuatu yang wajar, karena ini sistem demokrasi dan mereka juga mempunyai regulasi yang mengatur itu tentang kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum.

“Jadi demonstrasi itu boleh, tetapi jangan sampai demokrasi itu diduga ‘diboncengi’ oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang membuat kondisi negara ini tidak baik. Kalau mau demonstrasi, pekerja juga harus berpikir, dia meninggalkan pekerjaan itu yang berdampak berapa kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan.

Apalagi mereka demontrasi dengan kumpul-kumpul massa yang begitu banyak dimasa pandemi Covid-19. Inikan bisa mengancam nyawa karena akan menimbulkan klaster-klaster baru,” ujarnya kepada wartawan.

Frans menambahkan, mungkin dalam demonstrasi itu tidak semua para pekerja maupun serikat pekerja yang ikut demonstrasi. Karena secara fakta, di perusahaan-perusahaan tidak semua ada serikat pekerja, dan walaupun ada serikat pekerja, mereka tidak mau ikut-ikutan mogok kerja (demontrasi).

“Sebenarnya sederhana, apakah ikut demo itu mereka sudah tahu isi daripada keputusan undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja, mungkin mereka belum membaca atau mungkin mereka belum memahami isi daripada keputusan UU tersebut.

Atau mungkin ada diduga penyebaran beberapa statement hoaks yang seolah-olah bahwa dikeluarkan UU Omnibus Law atau Cipta Kerja ini menghilangkan hak-hak pekerja seperti yang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 03 Tahun 2003, padahal tidak seperti itu. Karena didalam UU Omnibus Law ini masih dalam Lex Specialis tetap ada dan KepMen 101, 102. Pekerja boleh demo, apabila hak-hak yang diatur dalam UU itu dihapus,” imbuhnya

Mengenai status kerja atau hubungan kerja yang diatur penerapannya adalah, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan sudah diatur sebaik mungkin dan itu tidak ada pembatasan. Artinya tidak pengkebirian UU tersebut.

“Terkait ada kabar yang menyebut semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti babtis, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan dan tidak ada kompensasinya, adalah tidak benar,” ujarnya.

Frans Andrianus Polnaya SH, MH berharap, agar serikat pekerja maupun pekerja bisa memahami, namun jika pengesahan UU Cipta Kerja belum bisa diterima oleh pihak serikat pekerja maupun pekerja atau pihak lain yang tidak puas, dapat mengajukan judisial review (uji materi) UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mengutip dari pernyataan Presiden Joko Widodo terkait UU Cipta Kerja yang disahkan oleh 9 fraksi DPR menjadi Undang-undang Cipta Karya, terjadi disinformasi.

“Saya melihat unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi mengenai substansi undang-undang ini dan hoaks di media sosial,” ujarnya

Continue Reading

Trending