Connect with us

Metro

Terkait Sistem Upah Per Jam Dengan Omnibus Law, KSPI Tegas Menolak

Published

on

Jakarta – KSPI menegaskan sikapnya untuk menolak omnibus law cluster ketenagakerjaan yang secara langsung berarti melakukan revisi terhadap UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Khususnya terhadap pasal tertentu, seperti pasal tentang upah, pesangon, tenaga kerja asing (TKA), jam kerja, outsourcing, jaminan sosial, dan lain sebagainya.

“Isi omnibus law tersebut sangat merugikan buruh. Antara lain pengurangan nilai pesangon, pembebasan TKA buruh kasar, penggunaan outsourcing yang masif, jam kerja yang flexibel, termasuk upah bulanan dirubah menjadi upah per jam,” kata Presiden KSPI, Said Iqbal.

Terkait wacana perubahan sistem upah menjadi upah per jam, KSPI menolak keras. Adapun alasan adalah:

Prinsip upah minimum adalah safety net atau jaring pengaman agar buruh tidak absolut miskin. Itulah yg terkandung dalam konvensi ILO dan UU No 13/2003. Jadi kalau sitem upah per jam, boleh jadi buruh menerima upah dalam sebulan di bawah nilai upah minimum akibat pengusaha membayar upah sesuai dengan jumlah jam dimana buruh bekerja.

“Jika ini diterapkan, pengusaha bisa seenaknya secara sepihak menentukan jumlah jam bekerja buruh,” kata Iqbal.

Lebih lanjut dia menegaskan, kalau bekerja dibayar sesuai jumlah jam; bsa saja buruh tidak dikasih jam kerja. Sehingga dia tidak dibayar. Akibatnya total pendapatan yang didapat dalam sebulan upahnya dibawah upah minimum.

Jadi tidak ada perlindungan jaring pengaman untuk buruh bisa hidup minimum. Kalau begitu, buat apa ada investasi bila menyengsarakan buruh?

“Peran negara untuk melindungi rakyat kecil yang hanya mengandalkan upah minimum dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya menjadi hilang,” tegasnya.

Alasan lain, terjadi diskriminasi terhadap pekerja perempuan yang sedang haid, dua hari pertama upahnya akan terpotong. Padahal selama ini bila cuti haid upahnya tidak dipotong. Begitupun buruh yang sedang sakit, cuti melahirkan, menjalankan ibadah haji, dan yang lainnya, maka upahnya terpotong. Jelas ini akan merugikan buruh.

Said Iqbal menambahkan, selain itu supply dan demand tenaga kerja di Indonesia gap nya masih tinggi. Termasuk angka pengangguran masih tinggi dibanding negara maju yang sudah menerapkan upah per jam.

“Akibatnya daya tawar upah buruh kepada pengusaha menjadi lemah. Bisa saja pengusaha mengatakan, hanya ingin mempekerjakan buruhnya selama dua jam per hari dengan sistem upah per jam tersebut.”

Berarti tidak ada perlindungan dari negara buat buruh untuk hak hidupnya. Akibatnya terjadilah penurunan daya beli buruh dan menurunkan konsumsi yang berakibat turunnya angka pertumbuhan ekonomi dan rakyat menpunyai penghasilan hanya sekedar buat makan saja untuk perutnya.

Di negara industri maju yang menerapkan upah perjam, supply demand tenaga kerja dan angka pengangguran nya relatif kecil. Selain itu, sistem jaminan sosialnya sudah layak termasuk adanya unemployment insurance. Sehingga mereka pindah kerja di pasar kerja relatif mudah.

Terakhir, tingkat pendidikan buruh Indonesia dalam angkatan kerja 70% adalah lulusan SMP ke bawah. Berarti banyak/mayoritas unskill workers, yang dengan sistem upah per jam bisa dipastikan mereka akan absolut miskin.

Oleh karena itu tugas pemerintah adalah meng up grade dulu agar pendidikan buruh di angkatan kerja menjadi 80% pendidikan nya SMA ke atas dan ketersediaan lapangan kerja yang melimpah, baru kita diskusi upah per jam.

“Intinya buruh menolak sistim upah per jam yang absolut memiskinkan kaum buruh. KSPI juga menolak seluruh isi omnibus law cluster ketenagakerjaan yang merugikan buruh. Sebab sejauh ini UU No 13/2003 sudah cukup memberikan keseimbangan kepentingan buruh dan pengusaha,” tegasnya

Continue Reading

Metro

Kaukus Muda Indonesia (KMI) Gelar Diskusi Publik Tema “Revisi UU Polri Dalam Persepektif Kaum Muda”

Published

on

By

Jakarta – Kaukus Muda Indonesia memandang strategis mengadakan Public hearing dalam rangka mencermati dan menemukan urgensi dilakukannya revisi UU Kepolisian ini dalan persfekrif anak muda dan mahasiswa. Hal ini perlu dilakukan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat sipil untuk memperkuat polri dalam melakukan fungsi pelayanan, pengayoman, dan penegakan hukum.

 

Acara ini dihadiri oleh Bintang Wahyu Saputra Ketua SEMMI, Jefri Gultom Ketua GMKI, Masri Ikon Ketua GPII, Muskin Maju BEM NUS, Retza Sutiana Akbar HMI MPO, Rifyan Ridwan Saleh Ketua PB HMI,  Candra Aditya Ketua Hikmah Budhi, Riyan Betta Delza Ketua IMM, dan sebagai moderator Wasil.

 

Pihak kepolisian sendiri  berharap agar revisi ini menjadi manfaat bagi kepolisian, bisa bekerja lebih baik, salah satunya dengan tambahnya usia pensiun yang berarti usia untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara juga semakin bertambah. (Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho, konferensi pers dimabes Polri, Kamis (30/5/2024).

 

Kami memandang keputusan melakukan revisi ini layak untuk dilanjutkan pembahasannya oleh DPR dan pemerintah hingga selesai (menjadi UU) dengan tetap melibatkan partisipasi Publik.

 

Substansi yang diatur dalam RUU ini terkait perubahan usia pensiun anggota polri, perluasan wilayah hukum polri yang meliputi wilayah negara, wilayah yuridiksi, wilayah perwakilan Indonesia diluar negeri yang memiliki kekebalan diplomatik, kapal laut berbendera Indonesia diwilayah laut internasional, pesawat udara yang teregistrasi dan berbendera Indonesia serta ruang siber dan penyesuaian jabatan PNS Menjadi ASB dilingkungan Polri.

 

Hal demikian diatas menurut kami adalah ikhtiar dari terus menerus meningkatkan kapasitas dan profesionalitas baik secara kelembagaan polri maupun SDM yang dimiliki Polri.

 

Sesuai dengan tantangan dan tuntutan perkembangan zaman dimasa depan, tentu polri harus terus berbenah, negara dan masyarakat membutuhkan polri yang kuat dan profesional.

 

Adapun beberapa catatan atau aspirasi yang muncul dipublik atau tetap layak jadi pertimbangan dengan tanpa harus menihilkan rencana revisi UU tersebut.

 

Kami yakin, dengan adanya keterlibatan publik seperti yang kamu lakukan hari ini, DPR dan Presiden tidak gegabah dalam menyusun UU secara serampangan hanya untuk kepentingan  politik kelompok.

 

Kami percaya, pembentukan revisi UU ini diharapkan akan memperkuat cita cita reformasi untuk penguat sistem demokrasi, negara dan hak hak asasi manusia untuk kepentingan melindungi masyarakat, bukan sebaliknya, revisi UU Polri ini berpotensi mengancam demokrasi dan hak asasi manusia.

Continue Reading

Metro

Drama Kemanusian Romantis dari Bumi Papua, Kaimana

Published

on

By

Jakarta,- Kaimana adalah tepian surga nusantara Papua Barat. Tidak hanya eksotisme pulau Triton, pasir berwarna merah mudah atau yang akrab dengan nama pasir pink, situs peninggalan sejarah burung garuda, lukisan dinding batu atau lagu era 60an Senja Di Kaimana yang melekat erat dalam memori kita semua.

PH APC Production menggandeng Aspeksindo (Asosiasi Pemerintahan Daerah Kepulauan

dan Pesisir Seluruh Indonesia) untuk mengangkat pariwisata Papua Barat yang berada di Kaimana.

Indonesia bangga, kali ini film ini disutradarai dan skenarionya oleh Anwar.Sany dan Tritya Krissantie.

Mengapa judulnya 7ujuh Senja karena tanggal 7 adalah tanggal dimana ayah dari karakter utama meninggal yang berdomisili di Kaimana, ia yang mengurus kematian ayahnya dan menyelesaikan tugas membuat lagu selama 7 hari melewati 7 kali senja di Kaimana.

Anwar Sany, sosok berpengalaman di bidang kreatif selama kurang lebih 17 tahun dari art director sampai creative director, ia mulai debut penyutradaraan di tahun 2018 dengan menyutradarai project iklan tv dan digital sampai ke film pendek yang wara wiri di festival.

“Saya belajar film secara otodidak dan di film pertama layar lebar saya didukung oleh Adinda Thomas, Rendy Herpy, Riza Syah, Julian Kambu, Naura Hakim, lan Williams dan lainnya. Kita mulai syuting 27 Juli 2024, ” papar pria humble dan selalu senyum ini lugas.

Segendang sepenarian, Adinda Thomas sebagai pemeran utama bernama Sandhya yang berarti Senja dalam bahasa Sansekerta membuncah dan sumringah setelah tahu lokasi syutingnya di Kaimana dan suka sekali dengan keindahan narasi skenarionya.

”’Wow, Saya suka ceritanya! Saya suka disinya di skenario ini. Saya baru tahu kalau ada tempat yang tidak kalah indahnya dari Raja Ampat, Kaimana juga punya pesona Senja yang Romantis banget,” kata Adinda dengan senyum lebar.

Mengisahkan perjalanan Sandhya, seorang penulis lagu muda yang mengalami writer’s block parah. Ketika ayahnya meninggal, Sandhya pergi ke Kaimana, Papua Barat, untuk menghadiri pemakamannya.

Di sana, dia menemukan jurnal ayahnya yang penuh dengan kenangan dan kebanggaan.

Dengan bantuan sepupunya Kak Abbi, adiknya Mimi, dan pemuda lokal Kainoa, Sandhya mulai menjelajahi keindahan alam dan budaya Kaimana.

Melalui perjalanan ini, Sandhya menemukan kembali inspirasi dan jati dirinya, sekaligus menyelesaikan konflik internal dan profesional.

Film ini adalah tentang pencarian diri, keindahan budaya Papua, dan pentingnya keluarga serta persahabatan.

Penonton akan mendapati tidak hanya keindahan alam dan panorama indah Senja dari Kaimana Papua juga budaya dan tradisi lokal Papua yng belum banyak di angkat kedalam film so don’t miss it !

Continue Reading

Metro

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Hadiri Apkasi Otonomi Expo2024

Published

on

By

Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Sutan Riska Tuanku Kerajaan, memastikan kehadiran Presiden RI, Joko Widodo pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apkasi sekaligus membuka secara resmi Apkasi Otonomi Expo 2024, di Jakarta Convention Center (JCC) Rabu (10/07/2024)

Continue Reading

Trending