Connect with us

Metro

Terkait Sistem Upah Per Jam Dengan Omnibus Law, KSPI Tegas Menolak

Published

on

Jakarta – KSPI menegaskan sikapnya untuk menolak omnibus law cluster ketenagakerjaan yang secara langsung berarti melakukan revisi terhadap UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Khususnya terhadap pasal tertentu, seperti pasal tentang upah, pesangon, tenaga kerja asing (TKA), jam kerja, outsourcing, jaminan sosial, dan lain sebagainya.

“Isi omnibus law tersebut sangat merugikan buruh. Antara lain pengurangan nilai pesangon, pembebasan TKA buruh kasar, penggunaan outsourcing yang masif, jam kerja yang flexibel, termasuk upah bulanan dirubah menjadi upah per jam,” kata Presiden KSPI, Said Iqbal.

Terkait wacana perubahan sistem upah menjadi upah per jam, KSPI menolak keras. Adapun alasan adalah:

Prinsip upah minimum adalah safety net atau jaring pengaman agar buruh tidak absolut miskin. Itulah yg terkandung dalam konvensi ILO dan UU No 13/2003. Jadi kalau sitem upah per jam, boleh jadi buruh menerima upah dalam sebulan di bawah nilai upah minimum akibat pengusaha membayar upah sesuai dengan jumlah jam dimana buruh bekerja.

“Jika ini diterapkan, pengusaha bisa seenaknya secara sepihak menentukan jumlah jam bekerja buruh,” kata Iqbal.

Lebih lanjut dia menegaskan, kalau bekerja dibayar sesuai jumlah jam; bsa saja buruh tidak dikasih jam kerja. Sehingga dia tidak dibayar. Akibatnya total pendapatan yang didapat dalam sebulan upahnya dibawah upah minimum.

Jadi tidak ada perlindungan jaring pengaman untuk buruh bisa hidup minimum. Kalau begitu, buat apa ada investasi bila menyengsarakan buruh?

“Peran negara untuk melindungi rakyat kecil yang hanya mengandalkan upah minimum dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya menjadi hilang,” tegasnya.

Alasan lain, terjadi diskriminasi terhadap pekerja perempuan yang sedang haid, dua hari pertama upahnya akan terpotong. Padahal selama ini bila cuti haid upahnya tidak dipotong. Begitupun buruh yang sedang sakit, cuti melahirkan, menjalankan ibadah haji, dan yang lainnya, maka upahnya terpotong. Jelas ini akan merugikan buruh.

Said Iqbal menambahkan, selain itu supply dan demand tenaga kerja di Indonesia gap nya masih tinggi. Termasuk angka pengangguran masih tinggi dibanding negara maju yang sudah menerapkan upah per jam.

“Akibatnya daya tawar upah buruh kepada pengusaha menjadi lemah. Bisa saja pengusaha mengatakan, hanya ingin mempekerjakan buruhnya selama dua jam per hari dengan sistem upah per jam tersebut.”

Berarti tidak ada perlindungan dari negara buat buruh untuk hak hidupnya. Akibatnya terjadilah penurunan daya beli buruh dan menurunkan konsumsi yang berakibat turunnya angka pertumbuhan ekonomi dan rakyat menpunyai penghasilan hanya sekedar buat makan saja untuk perutnya.

Di negara industri maju yang menerapkan upah perjam, supply demand tenaga kerja dan angka pengangguran nya relatif kecil. Selain itu, sistem jaminan sosialnya sudah layak termasuk adanya unemployment insurance. Sehingga mereka pindah kerja di pasar kerja relatif mudah.

Terakhir, tingkat pendidikan buruh Indonesia dalam angkatan kerja 70% adalah lulusan SMP ke bawah. Berarti banyak/mayoritas unskill workers, yang dengan sistem upah per jam bisa dipastikan mereka akan absolut miskin.

Oleh karena itu tugas pemerintah adalah meng up grade dulu agar pendidikan buruh di angkatan kerja menjadi 80% pendidikan nya SMA ke atas dan ketersediaan lapangan kerja yang melimpah, baru kita diskusi upah per jam.

“Intinya buruh menolak sistim upah per jam yang absolut memiskinkan kaum buruh. KSPI juga menolak seluruh isi omnibus law cluster ketenagakerjaan yang merugikan buruh. Sebab sejauh ini UU No 13/2003 sudah cukup memberikan keseimbangan kepentingan buruh dan pengusaha,” tegasnya

Continue Reading

Metro

DR. H. Tubagus Bahrudin, SE. MM Mendirikan Wadah Pengusaha Kecil Menengah Indonesia Dengan tujuan Merangkul Seluruh Pedagang Kecil

Published

on

By

Jakarta – DR. H. Tubagus Bahrudin, SE. MM mendirikan wadah tempat berkumpulnya para pengusaha kecil menengah Indonesia dengan tujuan merangkul seluruh pedagang kecil seperti pedagang kaki lima dan lainnya di tanah air.

“Alhamdulillah dengan izin Allah Yang Maha Kuasa Himpunan Pengusaha Kecil Menengah baru berada di 25 Provinsi ia yakin dalam waktu dekat bersama kawan-kawan perwakilan di setiap provinsi akan mengadakan deklarasi himpunan pengusaha kecil menengah Indonesia berdiri di seluruh Provinsi di Indonesia. Rabu, (1/1/2023)

DR. H. Tubagus Bahrudin, SE. MM menegaskan berdirinya Himpunan Pengusaha Kecil Menengah ini adalah sebagai bentuk kecintaan dan pengabdiannya terhadap bangsa dan negara.

“Kita sebagai generasi penerus anak bangsa, ikut andil dalam mengisi pembangunan. Bagaimana membantu pemerintah terutama di bidang usaha kecil menengah.” Papar Tubagus.

Beberapa tokoh yang turut bergabung dalam struktur kepengurusan di Himpunan Pengusaha Kecil Menengah, diantaranya Irjen Pol purnawirawan Islam Nur, purnawirawan Haji Asep Khairudin, Mayjen Purnawirawan Haji Samsul Jalal, dan dari sisi tokoh ulama seperti Kiyai Nafi Hasan Al bashri.

“ Insya Allah acara deklarasi akan dilaksanakan di Hotel Puri Jaya, jalan Percetakan Negara pada hari Rabu pekan depan dan dihadiri oleh seluruh perwakilan di Indonesia.” Ungkapnya

Continue Reading

Metro

Demi Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemasyarakatan, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Pimpin Apel Pengukuhan Satopspatnal PAS Di Rutan Cipinang

Published

on

By

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun memimpin Apel Pengukuhan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satopspatnal) Tahun 2023 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang dengan tema “Kinerja Pemasyarakatan Semakin PASTI dan BerAKHLAK”, Jumat (30/1).

Kegiatan Pengukuhan Satopspatnal ini diikuti oleh seluruh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan serta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Apel pagi serta pengukuhan Satopspatnalpas merupakan implementasi dari Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor : pas- 1052.pk.02.10.02 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan.

Pengukuhan Tim Satops Patnal ditandai dengan penandatangan serta penyematan tanda handbadge Satops Patnal Pas oleh Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan didampingi oleh Kepala Divisi Pemasayarakatan, Marselina Budiningsih kepada perwakilan anggota Satops Patnal.

Dalam amanatnya, Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun mengatakan tujuan dari Satopspatnalpas ini yaitu untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas fungsi Pemasyarakatan ditingkat pusat, wilayah dan UPT Pemasyarakatan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi fungsi pengawasan Internal terhadap kepatuhan pelaksanaan aturan bidang Pemasyarakatan.

Lebih lanjut, Kakanwil menambahkan perlu kita pahami bersama, bahwa pelaksanaan back to basics ini harus kita terapkan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, dukungan Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah diharapkan dapat memberikan pembinaan, monitoring pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan back to basic di UPT.

“Semoga Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan ini dapat bekerja maksimal terutama dibidang keamanan dan ketertiban di seluruh satuan kerja agar seluruh potensi permasalahan bisa dideteksi, diatasi dan ditangani terutama dalam tekad memberantas peredaran narkoba dan menjadikan Lapas Rutan di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta “Bersinar” (Bersih dari Narkoba),” tandasnya.

Diakhir amanat, Kakanwil menginstruksikan kepada seluruh jajaran pegawai di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta melaksanakan test urine sebagai bukti nyata Kementerian Hukum dan HAM RI berkomitmen untuk mendukung penuh P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba).

Continue Reading

Metro

Pelantikan Serentak RT dan RW di Kelurahan Karet Tengsin Jakarta Pusat

Published

on

By

Jakarta – Kelurahan Karet Tengsin menggelar pelantikan RT dan RW masa bakti 2023 – 2028 secara serentak di Aula Kantor Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, dengan sebelum nya bersama – sama menyanyikan lagu kebangsaan, Indonesia Raya.

Wilayah Kelurahan Karet Tengsin memiliki luas 153,43 Ha, terdiri atas 8 Rukun Warga (RW) dan 67 Rukun Tetangga (RT) dengan memiliki topografi yang relatif datar dan berbatasan dengan dua aliran sungai yaitu Kanal Banjir Barat dan Kali Krukut. Jumat, (27/01)

Hadir dalam acara ini Bimaspol, Babinsa, FKPDM dan LMK Kelurahan Karet Tengsin. Dalam sambutannya Lurah Karet Tengsin Hari Ananda berterima kasih kepada para RT dan RW yang baru agar dalam menjalankan tugasnya dengan ikhlas dengan penuh rasa tanggung jawab dan dapat bersinergi dengan masyarakat maupun Kelurahan.

“Saya ucapan terima kasih kepada pengurus RT dan RW sebelumnya atas pengabdiannya selama menjabat dalam melayani warganya. Dan saya ucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Ketua RT dan RW yang baru masa bakti 2023 – 2028, semoga dapat menjalankan tugas ini dengan adil, bijaksana dan bisa mengemban amanah ini dengan sebaik – baiknya dan tanggung jawab,” ujar Lurah Hari semangat.

Di sela – sela waktu istirahat Ketua RW 06 Zulharman berharap bisa mensukseskan program pemerintah maupun melakukan pelayanan kepada warga secara langsung dan selalu menciptakan suasana yang harmonis, bersinergi dan gotong royong agar lebih baik lagi kedepannya.*Ag

Continue Reading

Trending