Connect with us

Metro

Terkait Sistem Upah Per Jam Dengan Omnibus Law, KSPI Tegas Menolak

Published

on

Jakarta – KSPI menegaskan sikapnya untuk menolak omnibus law cluster ketenagakerjaan yang secara langsung berarti melakukan revisi terhadap UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Khususnya terhadap pasal tertentu, seperti pasal tentang upah, pesangon, tenaga kerja asing (TKA), jam kerja, outsourcing, jaminan sosial, dan lain sebagainya.

“Isi omnibus law tersebut sangat merugikan buruh. Antara lain pengurangan nilai pesangon, pembebasan TKA buruh kasar, penggunaan outsourcing yang masif, jam kerja yang flexibel, termasuk upah bulanan dirubah menjadi upah per jam,” kata Presiden KSPI, Said Iqbal.

Terkait wacana perubahan sistem upah menjadi upah per jam, KSPI menolak keras. Adapun alasan adalah:

Prinsip upah minimum adalah safety net atau jaring pengaman agar buruh tidak absolut miskin. Itulah yg terkandung dalam konvensi ILO dan UU No 13/2003. Jadi kalau sitem upah per jam, boleh jadi buruh menerima upah dalam sebulan di bawah nilai upah minimum akibat pengusaha membayar upah sesuai dengan jumlah jam dimana buruh bekerja.

“Jika ini diterapkan, pengusaha bisa seenaknya secara sepihak menentukan jumlah jam bekerja buruh,” kata Iqbal.

Lebih lanjut dia menegaskan, kalau bekerja dibayar sesuai jumlah jam; bsa saja buruh tidak dikasih jam kerja. Sehingga dia tidak dibayar. Akibatnya total pendapatan yang didapat dalam sebulan upahnya dibawah upah minimum.

Jadi tidak ada perlindungan jaring pengaman untuk buruh bisa hidup minimum. Kalau begitu, buat apa ada investasi bila menyengsarakan buruh?

“Peran negara untuk melindungi rakyat kecil yang hanya mengandalkan upah minimum dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya menjadi hilang,” tegasnya.

Alasan lain, terjadi diskriminasi terhadap pekerja perempuan yang sedang haid, dua hari pertama upahnya akan terpotong. Padahal selama ini bila cuti haid upahnya tidak dipotong. Begitupun buruh yang sedang sakit, cuti melahirkan, menjalankan ibadah haji, dan yang lainnya, maka upahnya terpotong. Jelas ini akan merugikan buruh.

Said Iqbal menambahkan, selain itu supply dan demand tenaga kerja di Indonesia gap nya masih tinggi. Termasuk angka pengangguran masih tinggi dibanding negara maju yang sudah menerapkan upah per jam.

“Akibatnya daya tawar upah buruh kepada pengusaha menjadi lemah. Bisa saja pengusaha mengatakan, hanya ingin mempekerjakan buruhnya selama dua jam per hari dengan sistem upah per jam tersebut.”

Berarti tidak ada perlindungan dari negara buat buruh untuk hak hidupnya. Akibatnya terjadilah penurunan daya beli buruh dan menurunkan konsumsi yang berakibat turunnya angka pertumbuhan ekonomi dan rakyat menpunyai penghasilan hanya sekedar buat makan saja untuk perutnya.

Di negara industri maju yang menerapkan upah perjam, supply demand tenaga kerja dan angka pengangguran nya relatif kecil. Selain itu, sistem jaminan sosialnya sudah layak termasuk adanya unemployment insurance. Sehingga mereka pindah kerja di pasar kerja relatif mudah.

Terakhir, tingkat pendidikan buruh Indonesia dalam angkatan kerja 70% adalah lulusan SMP ke bawah. Berarti banyak/mayoritas unskill workers, yang dengan sistem upah per jam bisa dipastikan mereka akan absolut miskin.

Oleh karena itu tugas pemerintah adalah meng up grade dulu agar pendidikan buruh di angkatan kerja menjadi 80% pendidikan nya SMA ke atas dan ketersediaan lapangan kerja yang melimpah, baru kita diskusi upah per jam.

“Intinya buruh menolak sistim upah per jam yang absolut memiskinkan kaum buruh. KSPI juga menolak seluruh isi omnibus law cluster ketenagakerjaan yang merugikan buruh. Sebab sejauh ini UU No 13/2003 sudah cukup memberikan keseimbangan kepentingan buruh dan pengusaha,” tegasnya

Continue Reading

Metro

Peresmian Rumah Makan Bebek Bumbu Desa dan Santunan Anak Yatim

Published

on

By

KOTA BEKASI – Bisnis kuliner di Kota Bekasi terus berkembang, setelah banyak rumah usaha berdiri, kini telah dibuka Rumah makan Bebek Bumbu Desa di Jl Ahmad Yani, Kranji, Kota Bekasi, Sabtu (1/102022).

Tak tanggung, peresmian rumah makan tersebut sekaligus digelar Bhakti Sosial (baksos) santunan kepada 15 anak yatim piatu dari pondok pesantren Cilincing Jakarta Utara.

Pemilik (Owner) Ir. Efriyaldi saat dijumpai awak media mengatakan bahwa rumah makan Bebek Bumbu Desa ini merupakan cabang ke-2. “Ini adalah cabang ke-2 cabang yang pertama di Penggilingan Jakarta milik H Marsumin (asli Madura).

Berjumpa dan ngobrol-ngobrol hingga saat makan di rumah makannya terasa berbeda ya disini, seperti rica rica. Pernah makan bebek Madura rasa tidak mantap (hitam). Sama-sama jamaah luar batang sehingga klop. Minta ijin buka cabang dengan H. Musni, setelah berkordinasi dengan keluarga (istri) karena racikan bumbu darinya. Usaha ini mirip frenchise (kemitraan), jumlah tenaga kerja ada dari Cianjur dan warga sekitar,” katanya dengan ramah.

Ir. Efriyaldi berharap agar usahanya dapat berkembang. “Harapannya usaha ini bisa berkembang, semoga ekonomi tumbuh ( situasi tetap kondusif tidak terjadi huru-hara) apalagi menjelang tahun politik 2024,” tuturnya.

Ir. Efriyaldi adalah pengusaha kontraktor bidang mekanikal elektrikal bergabung di Gapensi dan property (perumahan Taman Nuansa Indah Kota Serang Banten), importir sapu dari China.

Satu lagi yang membuat Bumbu Desa ini rasanya sangat enak karena dibuat tanpa pengawet serta tahan 3 atau 4 hari.

Continue Reading

Metro

PPWI dan Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Gelar Pelatihan Jurnalistik

Published

on

By

Jakarta – Dalam Rangka meningkatkan kapasitas SDM bidang kehumasan, Tim Humas Jasa Raharja Cabang Utama mengadakan Pelatihan jurnalistik dengan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah memberikan motivasi baru, semangat baru, re-charger dan refresh ilmu yang berkaitan dengan pembuatan konten media sosial, kehumasan, dan media lini masa lainnya.

Training tersebut diikuti 20 orang dari berbagai satuan kerja Jasa Raharja seluruh DKI Jakarta, Sabtu (01/10/22), di Gedung Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Jl. Jatinegara Timur No. 123 Jakarta Timur. Hadir sebagai narasumber seorang Tokoh Pers Nasional yang juga Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., dan Mung Pujanarko, S.Sos., S.I.Kom., Dosen Universitas Jayabaya, yang juga menjabat sebagai Ketua I DPN PPWI.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Cabang Jasa Raharja DKI Jakarta, Suhadi. Beliau menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan pegawai dalam membuat berita kegiatan Jasa Raharja.

“Melalui kegiatan training kehumasan ini diharapkan pegawai dapat membuat berita yang bisa mendongkrak nama Jasa Raharja agar lebih dikenal oleh masyarakat luas,” kata Suhadi.

Dalam materinya, Wilson Lalengke menyampaikan tujuan training ini agar humas ke depan dapat menampilkan performa yang lebih prima dan menghasilkan produk kehumasan yang lebih inovatif, kreatif, dan berkualitas, sesuai dengan standar dan tata cara penulisan karya jurnalistik yang memuat unsur 5W+1H yang baik dan benar. “Tantangan di era digitalisasi, humas harus dapat menyesuaikan dengan era saat ini, terutama di bidang informasi publik. Dengan dilakukannya training ini bidang kehumasan dapat mengemas informasi secara cepat dan sesuai standar 5W+1H,” jelas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Bertempat di Gedung Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, para peserta yang notabene adalah bagian humas di masing-masing unit kerjanya terlihat sangat antusias dalam mengikuti alur materi yang disampaikan oleh kedua pemateri/narasumber. Dalam memberikan materi terlihat, baik pemateri atau pun para peserta, sangat serius untuk memahami teknis-teknis di dalam kehumasan, khususnya pada sesi pembuatan berita atau laporan kejadian, dan cara cepat menyampaikan berita yang berstandar 5W+1H.

Sementara itu, Kasubag Humas Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Lousiana Margareth Salaki, S.H., A.WP, berharap melalui pelatihan itu, bagian humas Jasa Raharja akan terlihat semakin bagus dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik sehingga menentukan kebijakan dalam membangun reputasi lembaga. “Dalam konteks manajemen risiko, ada risiko reputasi yang harus dikelola agar bernilai positif,” ungkap Lousiana.

Untuk itu, tambah dia, Humas di setiap Kementerian atau Lembaga harus melakukan media monitoring secara aktif dengan memperhatikan isu publik yang terkait kementerian atau lembaga. “Kegiatan humas atau public relation saat ini menjadi hal penting yang harus dibangun oleh pemerintah kepada publik sebagai cara memberikan edukasi serta membangun kepercayaan institusi di mata publik, bahwa pemerintah melakukan kerja nyata untuk pembangunan Indonesia demi meningkatkan daya saing dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Lousiana.

Usai training yang berlangsung satu hari itu, setiap peserta yang diwajibkan membuat berita dengan jumlah 150 kata dalam 5-10 menit ini, mendapatkan sertifikat pelatihan jurnalistik dari PPWI Nasional. (ADI/NJK/Red)

Continue Reading

Metro

Penghargaan Best TJSL 2022 Jadi Penyemangat Jasa Raharja untuk Konsisten Implementasikan Program TJSL

Published

on

By

JAKARTA– Jasa Raharja berhasil menyabet penghargaan sebagai Best TJSL 2022 With Outstanding Community Basic Needs Suport, kategori Insurance and Pension Fund Services. Apresiasi tersebut, diraih Jasa Raharja dalam ajang Warta Ekonomi.co.id Indonesia Best TJSL Awards 2022: Establishing Business Responsibility based on Sustainable Development Goals, yang digelar secara daring/online pada Kamis, (29/09/2022).

Penghargaan tersebut diterima secara simbolis oleh Khawarid Pasaribu, selaku Kepala Urusan TJSL Jasa Raharja, yang mewakili Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja, Munadi Herlambang. “Semoga penghargaan ini bisa lebih meningkatkan semangat Jasa Raharja dalam mengembangkan program- program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, serta memberikan nilai tambah bagi kebermanfaatan perusahaan,” ujar Munadi di Jakarta.

Munadi menyampaikan, Jasa Raharja sebagai BUMN yang bertugas memberikan perlindungan dasar terhadap korban kecelakaan lalu lintas, tidak hanya concern dalam menjalankan tugas pokok.

“Kami juga terus berkomitmen untuk turut berkontribusi terhadap permasalahan sosial dan lingkungan, sesuai dengan instuksi Kementerian BUMN, serta kedepannya TJSL Jasa Raharja akan semakin berkontribusi mendukung program berkelanjutan pemerintah dalam upaya memperkecil angka kecelakaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban kecelakaan lalu lintas” ujarnya.

Direktur Bisnis Wartaekonomi.co.id, Edy nurmansyah, menyampaikan, penghargaan yang diberikan kepada Jasa Raharja merupakan hasil seleksi dan penilaian yang telah dilakukan terhadap berbagai program TJSL.

Dari penilaian tersebut, lanjut Edy, pihaknya mendapatkan beberapa program TJSL Jasa Raharja yang berdampak langsung terhadap lingkungan, sosial, serta peningkatan ekonomi masyarakat bawah.

Antara lain program dukungan traffic hero atau masyarakat baik itu individu maupun komunitas yang peduli keselamatan berlalu lintas, pengembangan ekowisata Desa Kulati di Wakatobi berupa pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar serta pemberdayaan wanita pesisir yang telah menghasilkan produk kerupuk ikan dan berbagai program lainnya.

“Dengan berbagai dukungan dari Jasa Raharja, semoga bisa memberikan kontribusi terbaik dalam membantu pemerintah melakukan percepatan pemulihan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan berbagai dampak positif lainnya,” ujar Edy.

Continue Reading

Trending