Connect with us

Metro

Terkait Sistem Upah Per Jam Dengan Omnibus Law, KSPI Tegas Menolak

Published

on

Jakarta – KSPI menegaskan sikapnya untuk menolak omnibus law cluster ketenagakerjaan yang secara langsung berarti melakukan revisi terhadap UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Khususnya terhadap pasal tertentu, seperti pasal tentang upah, pesangon, tenaga kerja asing (TKA), jam kerja, outsourcing, jaminan sosial, dan lain sebagainya.

“Isi omnibus law tersebut sangat merugikan buruh. Antara lain pengurangan nilai pesangon, pembebasan TKA buruh kasar, penggunaan outsourcing yang masif, jam kerja yang flexibel, termasuk upah bulanan dirubah menjadi upah per jam,” kata Presiden KSPI, Said Iqbal.

Terkait wacana perubahan sistem upah menjadi upah per jam, KSPI menolak keras. Adapun alasan adalah:

Prinsip upah minimum adalah safety net atau jaring pengaman agar buruh tidak absolut miskin. Itulah yg terkandung dalam konvensi ILO dan UU No 13/2003. Jadi kalau sitem upah per jam, boleh jadi buruh menerima upah dalam sebulan di bawah nilai upah minimum akibat pengusaha membayar upah sesuai dengan jumlah jam dimana buruh bekerja.

“Jika ini diterapkan, pengusaha bisa seenaknya secara sepihak menentukan jumlah jam bekerja buruh,” kata Iqbal.

Lebih lanjut dia menegaskan, kalau bekerja dibayar sesuai jumlah jam; bsa saja buruh tidak dikasih jam kerja. Sehingga dia tidak dibayar. Akibatnya total pendapatan yang didapat dalam sebulan upahnya dibawah upah minimum.

Jadi tidak ada perlindungan jaring pengaman untuk buruh bisa hidup minimum. Kalau begitu, buat apa ada investasi bila menyengsarakan buruh?

“Peran negara untuk melindungi rakyat kecil yang hanya mengandalkan upah minimum dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya menjadi hilang,” tegasnya.

Alasan lain, terjadi diskriminasi terhadap pekerja perempuan yang sedang haid, dua hari pertama upahnya akan terpotong. Padahal selama ini bila cuti haid upahnya tidak dipotong. Begitupun buruh yang sedang sakit, cuti melahirkan, menjalankan ibadah haji, dan yang lainnya, maka upahnya terpotong. Jelas ini akan merugikan buruh.

Said Iqbal menambahkan, selain itu supply dan demand tenaga kerja di Indonesia gap nya masih tinggi. Termasuk angka pengangguran masih tinggi dibanding negara maju yang sudah menerapkan upah per jam.

“Akibatnya daya tawar upah buruh kepada pengusaha menjadi lemah. Bisa saja pengusaha mengatakan, hanya ingin mempekerjakan buruhnya selama dua jam per hari dengan sistem upah per jam tersebut.”

Berarti tidak ada perlindungan dari negara buat buruh untuk hak hidupnya. Akibatnya terjadilah penurunan daya beli buruh dan menurunkan konsumsi yang berakibat turunnya angka pertumbuhan ekonomi dan rakyat menpunyai penghasilan hanya sekedar buat makan saja untuk perutnya.

Di negara industri maju yang menerapkan upah perjam, supply demand tenaga kerja dan angka pengangguran nya relatif kecil. Selain itu, sistem jaminan sosialnya sudah layak termasuk adanya unemployment insurance. Sehingga mereka pindah kerja di pasar kerja relatif mudah.

Terakhir, tingkat pendidikan buruh Indonesia dalam angkatan kerja 70% adalah lulusan SMP ke bawah. Berarti banyak/mayoritas unskill workers, yang dengan sistem upah per jam bisa dipastikan mereka akan absolut miskin.

Oleh karena itu tugas pemerintah adalah meng up grade dulu agar pendidikan buruh di angkatan kerja menjadi 80% pendidikan nya SMA ke atas dan ketersediaan lapangan kerja yang melimpah, baru kita diskusi upah per jam.

“Intinya buruh menolak sistim upah per jam yang absolut memiskinkan kaum buruh. KSPI juga menolak seluruh isi omnibus law cluster ketenagakerjaan yang merugikan buruh. Sebab sejauh ini UU No 13/2003 sudah cukup memberikan keseimbangan kepentingan buruh dan pengusaha,” tegasnya

Continue Reading

Metro

Olla Shopping Depok Gelar Vaksin Massal

Published

on

By

Depok – Pelaksanaan program Vaksinasi Covid-19 di Kota Depok hingga kini masih terus berlangsung. Berdasarkan realisasi program tersebut, di Kota Depok.

Ibu Olla selaku tuan rumah mengatakan bila belum di vaksin ribet mau kemana mama seperti mall, ke luar kota bahkan hingga berpergian ke luar negri ujarnya saat di temui media di Lokasi Grand Depok City Ruko De Valerian Blok.A 29.Kota Depok. kamis (23/9/2021)

Kegiatan ini berlangsung selama seminggu 23 – 30 September untuk dosis tahap I dan Ii dengan Vaksin Sinopach dan tenaga kesehatan dari Dokkes Polda Metro Jaya, taget 3000 orang ungkapnya,

Brharap, masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan vaksinasi dengan maksimal. Dengan begitu, target percepatan vaksinasi dapat segera tercapai di Kota Depok.

Semoga tujuan membentuk herd immunity dapat segera terwujud,”tandasnya

Continue Reading

Metro

LDII Gelar Vaksin Massal Bekerja Sama Dengan Pemkot Kota Bekasi dan Yayasan Baitul Mukmin

Published

on

By

Kota Bekasi – Lembaga Dakwah Islam Indonesia bekerja-sama dengan Pemkot Kota Bekasi, Polres Kota Bekasi, Polsek Bekasi Timur, Yayasan Baitul Mukmin dan Senkom Kota Bekasi mengadakan vaksinasi di halaman mesjid Baitul Mukmin, Pondok Aren, Kota Bekasi, Sabtu, (11/09/2021)

Ketua PC LDII Bekasi Timur H.Oji Fahruji mengatakan kepada awak media bahwa vaksinasi yang diberikan adalah vaksinasi ke-2.

“Vaksinasi ini adalah vaksinasi yang kedua dengan vaksin Sinovach dan Phizer dosis pertama. Sinovach dosis pertama sudah diberikan pada 18 Agustus yang lalu,”urainya dengan ramah.

Vaksinasi ini, sambungnya bekerja-sama dengan Polres Kota Bekasi dan Polsek Bekasi Timur, Puskesmas Aren Jaya, dan Yayasan Bani Baitul Mukmin.
“Vaksinasi ini diadakan bekerja-sama dengan Polres Kota Bekasi, Polsek Bekasi Timur, Puskesmas Aren Jaya dan yayasan Bani Baitul Mukmin,”tuturnya.

Terlihat warga yang sangat antusias mengikuti vaksinasi tahap kedua, terbukti dengan target vaksinasi yang tercapai. Para peserta vaksin juga dapat menikmati bakso gratis yang disediakan panitia.

Turut hadir dalam kegiatan ini untuk melakukan pengamanan kegiatan vaksinasi Ketua Senkom Kota Bekasi H. Suyono.

Continue Reading

Metro

Polda Metro Jaya Meminta Percepatan Stok Vaksin

Published

on

By

Jakarta – Dampak dari program vaksinasi yang gencar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia, sementara ketersediaan vaksin kurang, maka berpengaruh pada program Presisi Polri.

Awak media yang menemui Kepala Bidang Dokter dan Kesehatan Polda Metro Jaya Kombes Didiet Setioboedi mengutarakan bahwa stok vaksin Covid-19 di Jakarta semakin menipis.Hal itu diungkapkan saat hadir meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMKN 29 Jakarta Selatan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya turut membantu penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya. Dalam melakukan vaksinasi tersebut, Didiet menerangkan belakangan ini stok vaksin berkejaran dengan jumlah masyarakat yang mengikuti program vaksin.

“Jadi ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Pak Wagub. Bahwa jumlah vaksin kita sekarang ini sering datangnya terlambat Pak. Jadi kecepatan dari bekerjanya teman-teman di lapangan itu jauh lebih cepat daripada kedatangan vaksinnya,” urai Didiet, Sabtu (11/9/2021).

Ia pun berharap Wagub DKI dapat berkomunikasi dengan pemerintah pusat maupun BUMN Bio Farma sebagai BUMN yang melakukan distribusi vaksin Covid-19.”Mungkin itu yang kami minta kepada Pak Wagub mungkin bisa meminta kepada Bio Farma supaya mempercepat,” tuturnya lagi.

sisi lain, kolaborasi antara Polda Metro Jaya dengan Pemprov DKI dalam melaksanakan vaksinasi covid-19 di Ibukota sudah terjalin dengan sangat baik. Kolaborasi penyelenggaraan vaksin ini ditujukan agar Jakarta cepat mencapai target vaksinasi dan mencapai kekebalan imunitas atau ‘Herd Imunity’.

Vaksin merdeka menargetkan 70 persen/100 juta penduduk Indonesia sudah divaksin dosis tahap kesatu dan kedua. Jenis vaksin Sinovac, AstraZeneka, Moderna, Phizer, dan akan segera datang Johnson dan Casino dari Belanda.

Continue Reading

Trending