Connect with us

Metro

Klarifikasi tentang PT. TMI dan surat Menhan Prabowo yang bocor

Published

on

Jakarta – Klarifikasi tentang PT. TMI dan surat Menhan Prabowo yang bocor.

1. Apa itu PT TMI?

PT. TMI dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, dulunya namanya YKPP di bawah Kemhan. Bisa dikonfirmasi ke yayasannya sendiri.

Sejauh yang saya ketahui, Pak Menhan ingin ada wadah bagi ahli-ahli alutista berteknologi canggih, ahli elektronika, teknokrat-teknokrat bidang persenjataan, insinyur-insinyur anak bangsa untuk membantu proses transfer of technology (ToT), agar kita tidak dibohongi lagi oleh makelar-makelar ketika membeli alutsista. Kenapa harus ada wadahnya? Ya, supaya ketika kontrak tidak dibohongi lagi. Karena biasanya teknologi itu dikunci oleh prinsipal dalam proses pembelian alutsista maupun ketika transfer of technology. Jadi, TMI ini adalah konsultan untuk membantu mencari alutsista terbaik dan agar tidak kecolongan dari sisi alih teknologinya. Bukan untuk pembelian atau pengadaan. PT TMI tidak berkontrak dengan Kemhan sama sekali.

2. Seperti apa proses ToT selama ini sehingga pemerintah merasa perlu ada wadah?

Selama ini proses ToT dirasa belum maksimal,
Kita ingin ada ToT yang berbobot, yang benar-benar berkualitas. Kita mau agar ada keterlibatan para ahli yang mumpuni, yang mengawal dan terlibat dalam proses ToT. Jangan lagi ToT itu hanya berbentuk hal-hal sederhana, seperti cuma “ngecat” atau “ngelas”. Kita harus memastikan bahwa proses ToT itu dilakukan secara profesional dan mencakup hal-hal penting atau aspek kunci dari setiap alutistas yang dibeli.

Jadi semangat yang dibangun pemerintah saat ini adalah bagaimana Indonesia makin maju dalam sektor pertahanan, agar kita tidak didikte lagi. Kita beli barang, tapi ToT-nya tidak maksimal. Nah, bila ToT bisa berjalan baik, ujungnya perawatan alutsista kita juga bisa hemat biaya dan lebih maksimal, serta itu dilakukan oleh anak negeri sendiri. Setiap service alutista, tidak perlu lagi dibawa ke negara asal pembelian.

3. Apa dasar hukum yang membolehkan negara membuat perseroan yang bertujuan mencari keuntungan?

Kementerian Pertahanan tidak membuat perseroan. Tapi bahwa yayasan membuat perseroan, bisa ditanya langsung ke PT. TMI dan yayasannya serta dicek sendiri dasar hukumnya, apakah boleh? Silakan juga melihat Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan.

4. Apakah benar PT. TMI mendapat rekomendasi dari Menteri Pertahanan untuk pengadaan alutsista?

Perlu diketahui bahwa tidak ada satu pun kontrak dari Kementerian Pertahanan ke PT. TMI. Apalagi jika disebut mendapat kontrak untuk penggadan atau pembelian alutista, itu jelas keliru dan tidak benar sama sekali. PT.TMI adalah konsultan, fungsi dan perannya hanya untuk itu.

5. Buktinya ada surat Pak Prabowo?

Nah, ini juga harus diklarifikasi. Pertahanan itu kan membutuhkan strategi. Sebenarnya surat Menhan yang ramai itu adalah bagian dari strategi Kemhan mencari informasi harga langsung ke pabrikan agar Kemhan tidak bisa dipermainkan dengan harga yang fantastis oleh mafia alutsista. Di surat itu, sih TMI ini kasarnya jadi “intel-nya”Kemhan lah, untuk mengecek agar kita tidak dibohongi dan ditekan oleh vendor-vendor negara sebelah ketika melakukan pembelian.

Kemenhan adalah pengguna anggaran. Kita mau yang terbaik dengan harga semurah-murahnya. Intinya kita tidak mau pengelolaan anggaran Kemenhan saat ini tidak optimal dan tidak tepat sasaran. Boleh dong PT. TMI mengecek harga? Coba cek ke negara itu berapa harganya di sana. Karena Kemenhan kini di bawah Pak Prabowo ingin pembelian alutsista melalui proses G to G ( Government to Government ).

Untuk mengetahui harga yang sebenarnya, kita harus bertanya langsung ke produsen, sehingga harga yang didapatkan Kemenhan tidak digelembungkan atau dinaikkan dan merugikan negara.

Kami sudah prediksi, bahwa mereka, mafia yang selama ini mempermainkan harga, akan teriak-teriak dan tidak terima, jika Kemenhan bisa memiliki data dan informasi harga alutista yang sebenarnya.

Sisi lain, publik dan semua kita harus mengerti bahwa PT. TMI sendiri tidak mendapatkan kontrak dari Kemhan sama sekali. Kita tahu itu dan saya mau menekankan hal tersebut. Sebenarnya hal ini sederhana, coba tanyakan yang ngotot di sini, apa tujuannya? Jika PT. TMI tidak mendapatkan kontrak, lalu di mana persoalannya?

Justru kita juga berterima kasih ada yang buka Informasi ini karena publik akhirnya tahu, bahwa Kemenhan dan kami juga ingin agar ada harga terbaik untuk pengadaan alutsista, sesuai direktif presiden untuk masterplan pertahanan, serta tidak ada potensi terjadinya permainan harga ketika dilakukan belanja alutista.

6. Kenapa isinya orang dekat Prabowo?

Kalau pelaksananya adalah orang yang dipercaya oleh Menhan, ya, wajar aja lah. Apalagi terkait dengan alutitas, maka perlu melibatkan orang-orang ahli yang harus bisa dipercaya dan diandalkan.

Artikel oleh Yan P. Mandenas, S.Sos.,M.Si. (Anggota Komisi 1 DPR-RI Fraksi Partai GERINDRA)

Continue Reading

Metro

Yayasan Trisakti Disingkirkan Setelah 58 Tahun Mencerdaskan Putra Putri Bangsa

Published

on

By

 

Jakarta –  Puncak kesewenang-wenangan pemerintah terhadap Yayasan Trisakti, terjadi pada 20 Februari 2023, dimana Kemenkumham RI mengeluarkan Surat Keputusan No AHU-AH.01.06-0009012 tanggal 20 Februari 2023 yang mengesahkan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas “Yayasan Trisakti” versi Pemerintah berdasarkan Akte No. 03 tanggal 10 Februari 2023.

 

Padahal Yayasan Trisakti yang asli sudah berdiri sejak tahun 1966. “Inilah tindakan sewenang-wenang dan menyalahi segala perundang-undangan yang berlaku terhadap yayasan yang telah mengabdi lebih dari 5 dasawarsa,” kata Ketua Pembina Yayasan Trisakti, Prof. Dr. Anak Agung Gede Agung kepada puluhan wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (15/07/2024).

 

Surat Keputusan ini kata Anak Agung bertentangan dengan undang-undang RI No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

 

Sebagai akibat dari pengesahan Kemenkumham RI atas Akta No. 03 tersebut, selanjutnya Bank Negara Indonesia memblokir rekening Yayasan Trisakti yang sah berdasarkan Anggaran Dasar tahun 2005. “Ini mengakibatkan operasi Yayasan Trisakti terpuruk karena tidak lagi memiliki pendanaan yang diperlukan,” papar Anak Agung.

 

Menurut Anak Agung perubahan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) menjadi PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) merupakan tindakan melawan hukum. Apalagi dilakukan dengan cara paksa dan intimidasi. “Kami menolak dijadikan PTN BH, karena kami sudah mandiri sejak lama. Dan kami tidak pernah mengajukan diri untuk ikut program PTN BH. Teror terhadap pengurus Yayasan Trisakti yang asli adalah bentuk pemaksaan yang sangat radikal,” papar Menteri Sosial era Presiden Gus Dur tersebut.

 

Independensi Perguruan Tinggi Swasta lanjut Anak Agung jelas ada dasar hukumnya.

 

“Seperti tertera pada undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengakui adanya Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri masing-masing dengan kewenangannya sendiri,” jelasnya.

 

Anak Agung menegaskan, pihaknya tidak bersedia, tidak berminat dan tidak membutuhkan bantuan pemerintah untuk menjadi PTN BH.

 

“Yayasan Trisakti dan perguruan-perguruan tingginya menyatakan dengan tegas tidak bersedia, tidak berminat dan tidak membutuhkan bantuan pemerintah,” paparnya.

 

Anak Agung berkisah, sejak berdirinya, Yayasan Trisakti dan perguruan-perguruan tingginya sudah tegak mandiri. Fakta inilah yang melatarbelakangi Universitas Trisakti tidak berminat menjadi PTN BH.

 

Anak Agung menceritakan, rencana pengambilalihan Yayasan Trisakti dan aset-asetnya oleh oknum pemerintah bukan pertama kalinya dilakukan. Melainkan sudah sejak lama mereka bergerilya.

 

Namun naas bagi Universitas Trisakti, sejak tahun 1998, tepatnya ketika terjadi pengambilalihan Universitas Trisakti secara tidak sah oleh rektor Thoby Mutis. “Sejak saat itulah pemerintah tidak henti-hentinya melakukan berbagai rentetan usaha untuk mengambilalih Yayasan Trisakti,” kata Anak Agung.

 

Buntutnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim tanggal 25 Agustus 2022 mengeluarkan Kepmen No. 330/P/2022 yang mengangkat 9 Pejabat Pemerintah aktif menjadi anggota pembina Yayasan Trisakti Tandingan.

 

Padahal, Yayasan Trisakti yang lama masih ada berdiri kokoh.

 

Pengangkatan pejabat pemerintah aktif tersebut menurut

Anak Agung jelas bertentangan dengan Undang-undang RI No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang RI No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan.

 

“Dalam UU itu, yang dapat diangkat menjadi anggota pembina adalah orang perseorangan berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dan bukan oleh keputusan menteri,” ujarnya.

 

Anak Agung tidak diam, Yayasan Trisakti asli lantas menggugat Kepmen No. 330/P/2022 melalui PTUN dan memenangkan perkara tersebut dengan Putusan No. 407/G/2022/PTUN.JKT tanggal 16 Mei 2023 yang menyatakan Kepmen No. 330/P/2022 tidak sah demi hukum dan harus segera dicabut.

 

Namun oknum-oknum pemerintah tidak mengindahkan putusan PTUN tersebut. Mereka malah pada 10 Februari 2023, melalui akta No.03 yang dibuat oleh notaris membentuk Yayasan Trisakti versi pemerintah berikut susunan kepengurusannya yang didasari Kepmen No. 330/P/2022 yang sebelumnya dinyatakan tidak sah.

 

“Inilah yang saya katakan radikal sekali merebut Yayasan Trisakti,” jelas Anak Agung.

 

Sebagai warga negara yang taat hukum,  saat ini, pihaknya melakukan perlawanan kepada pemerintah untuk mengembalikan kembali Yayasan Trisakti untuk dikelola langsung oleh para pembina sebelumnya.

 

Kuasa Hukum Yayasan Trisakti, Nugraha Kusumah mengatakan langkah hukum baik di PTUN maupun di Mahkamah Agung sudah dimenangkannya.

 

Gugatan selanjutnya adalah pengajuan pembatalan akta nomor 3 tahun 2023 versi pemerintah sedang dibatalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

 

“Ada memang beberapa langkah yang kita lakukan tapi tidak kita sampaikan dulu, secara politis juga kita berharap Komisi X DPR RI dapat memantau juga kasus ini,” tegasnya.

 

Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tengah mempersiapkan perubahan perguruan tinggi menjadi PTN-BH untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Pemerintah juga memberi kesempatan kepada perguruan tinggi swasta untuk mengikuti program ini.

 

Namun kampus Universitas Trisakti tidak tertarik mengikuti program tersebut karena sejak puluhan tahun sudah terbukti kualitasnya.

 

Upaya paksa terhadap Universitas Trisakti, menurut Anak Agung, salah satu tujuannya adalah untuk mengambil seluruh aset milik yayasan.

 

Upaya yang mereka lakukan adalah pada tahun 2011, Yuswar Zainul Basri, salah satu termohon eksekusi, membuat laporan yang tidak benar ke Kemenkumham RI menyatakan bahwa Yayasan Trisakti tidak sah berdasarkan putusan pengadilan. Laporan ini berakibat dilakukannya pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Yayasan Trisakti, walaupun Menristekdikti melalui Surat No. B/124/M/HK.04.00/2009 tanggal 20 Maret 2019 menyatakan bahwa Kemenristekdikti tidak pernah mengajukan permohonan pemblokiran Yayasan Trisakti pada SABH.

 

Pemblokiran SABH ini kata Anak Agung mengakibatkan Yayasan Trisakti lumpuh.

 

“Kami tidak bisa melakukan tindakan-tindakan hukum sehari-hari seperti mengangkat dan memberhentikan kepengurusan universitas dan perguruan-perguruan tingginya, membuat kurikulum baru, bahkan tidak bisa membuka rekening bank,” paparnya.

 

Seperti diketahui, Yayasan Trisakti didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 27 Januari 1966 yang dibuat di hadapan Notaris Eliza Pondaag dengan disaksikan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia Dr. Sjarif Thayeb.

 

Pada tanggal 31 Desember 1979 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan SK No. 0281/U/1979 yang “Menyerahkan pembinaan dan pengelolaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti, seluruh harta benda bergerak maupun tak bergerak milik Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki dan semua harta benda bergerak maupun tak bergerak Universitas Trisakti menjadi milik dan tanggung jawab sepenuhnya Yayasan Trisakti”.

 

Pada  31 Januari 1992 dilakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Trisakti melalui Akta No. 152 tanggal 31 Januari 1991 dibuat di hadapan Notaris Achmad Abid, SH, yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 29, tanggal 9 Juli 1991 Tambahan No. 55.

 

Pada tahun 1998, Rektor Universitas Trisakti Thoby Mutis merevisi Statuta yang pada hakikatnya mengambil alih Universitas Trisakti secara tidak sah.

 

Terakhir Anggaran Dasar Yayasan Trisakti diubah berdasarkan Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti dengan Akta No. 22 tanggal 7 September 2005 yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 21 tanggal 6 Januari 2006 dan dicatat dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Continue Reading

Metro

Epi Sulandari S. Si ME Hadiri Acara Economic Talk Batch I, Food Security And The Global Uncertainty

Published

on

By

Jakarta – Epi Sulandari S. Si ME Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog hadiir di acara Economic Talk Batch I, Food Security And The Global Uncertainty di Sadjo Resto Cafe, senin  (15/7/2024)

Acara dihadiri oleh Prof Dr.Ir. Rokhmin Dahuri Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong (2001-20004), Epi Sulandari S. Si ME Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Prof Anthony Budiawan Managing Director at Political, Economic and Policy Studies, Prof Dr. Jamhari, S.P., M.P Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Bagas Kurniawan Ketua Umum PB HMI , Ibnu Tokan Kabid Ekonomi Pembangunan PB HMI , Muhammad Nafi’i Fungsionaris PB HMI.

Seusai acara ditemui awak media Epi Sulandari S. Si ME mengatakan Bulog menjaga ketahanan pangan , Pangan yang tersedia dapat dijangkau mengutamakan pangan dalam negeri, produksi dan yang dikonsumsi sama malah harga semakin naik, maka kita harus produksi pangan sebanyak – banyaknya dalam negeri, pemerintah bekerjasama dengan Bulog harus menyediakan cadangan atau simpanan pangan,”paparnya Epi, Seusai acara ditemui awak media

Jadi kita tidak ada rencana untuk import pangan karena memang kita mengutamakan pangan dalam negeri, kalau seumpama kurang dalam negeri, kita boleh tambahkan dari luar negeri kalau ada penugasan Bulog dari pemerintah, tapi kalau kita tidak perlu import tidak apa- apa juga tapi itu menjadi kekuatan kita dan bisa menjadi kemampuan pemerintah bahwa stock food di dalam negeri sudah aman,”terang Epi.

Untuk ketahanan pangan/food itu sendiri yang pertama kita harus jaga stock pangan dulu namanya stock cadangan pemerintah, kita mendukung banget peningkatan produksi pangan jadi lebih mudah dan lebih banyak pangan yang akan kita beli dan tersedia untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,”pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Isu Jusuf Hamka Di Dorong DPP Golkar Wagub Jakarta, MKGR Jaktim Menolak

Published

on

By

Desas desus Jusuf Hamka Alias Baba Alun Bos Jalan Tol ini di isukan akan maju di Pilgub Jakarta, selebaran angin itu dari DPP Golkar entah benar atau tidak, Akan tetapi isu itu sudah berhembus ketengah masyarakat.

Agus Harta Ketua Ormas MKGR Jakarta Timur, Sekaligus Bendahara Partai Golkar Jakarta Timur.

Menepis sebaran angin tersebut hanya isapan jempol sekelompok orang yang ingin mengambil Manfaat Isu Pilkada dijakarta, Agus menilai lagipula Jusuf Hamka sudah terlalu sepuh, jangan dong dikerjain, Beliau orang baik suka menolong. Seru agus.

Tapi di Jakarta kan ada Bang Zaki Ketua Golkar Provinsi Jakarta, beliau sudah teruji, poles sedikit jadi ini barang, DPP Golkar harus segera menunjuk Cagub-cawagub Di Pilkada DKI Jakarta, Jangan terlalu banyak Menggoreng, Kalo kelamaan ya Hangus, Masyarakat ogah dikasih barang Hangus.

Artinya jangan patahkan semangat kader golkar di Jakarta, Bang Zaki sdh menaikan jumlah kursi DPRD Provinsi Jakarta loh dari 6 Ke 10, Plus beliau sebagai ketua Tim Kemenangan Prabowo-Gibran di Jakarta dan itu sukses.  Dan jangan anggap segala sesuatu perjuangan itu pake materi, Tapi jadikan penglaman dan semangat kader itu sebagai modal Dasar. Tutup agus.

Continue Reading

Trending