Connect with us

Metro

2700 Lulusan Fakultas Kedokteran Terhambat Untuk Memperoleh Ijazah

Published

on

Jakarta – Saat ini ada 2700 lulusan fakultas kedokteran terhambat untuk memperoleh ijazah. Hal ini disebabkan oleh keluarnya surat edaran no. 598/E.E3/DT/2014 tanggal 8 juli 2014 yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kemenristekdikti.

Surat edaran tersebut berisi ketentuan bahwa semua lulusan fakultas kedokteran yang selesai menempuh pendidikan profesi dan diyudisium setelah tanggal 8 juli 2014 tidak diberikan ijazah sebelum lulus UKMPPD (Uji Kompetensi Mahasiswa
Program Profesi Dokter) bentukan Kemenristekdikti.

Surat Edaran ini menjadi pegangan seluruh FK se-Indonesia dalam menerbitkan ijazah. Keluarnya surat edaran ini berdampak pada banyaknya korban lulusan Fakultas Kedokteran yang akhirnya tidak diberikan ijazah. Padahal ijazah merupakan hak yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun yang menyelesaikan pendidikan di institusi pendidikan.

Langkah Kemenristekdikti dalam menahan ijazah para lulusan Fakultas Kedokteran tidak punya dasar yang kuat. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 10 Tahun 2017 telah memberikan penjelasan bahwa uji kompetensi bukan merupakan syarat untuk diterbitkannya ijazah.

Uji kompetensi hanya merupakan syarat untuk memperoleh sertifikat kompetensi yang dalam dunia kedokteran diampu oleh kolegium. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pihak Kemenristekdikti untuk menahan ijazah lulusan Fakultas Kedokteran karena alasan uji kompetensi.

Tertahannya ijazah dokter ini menyebabkan banyak lulusan fakultas kedokteran yang inginmengabdi untuk bangsa di daerah terpencil tidak dapat mewujudkan cita-citanya.

Selain itu, para lulusan Fakultas Kedokteran ini mengalami kerugian ekonomi. Para lulusan ini menderita kerugian kurang lebih 54 milyar rupiah per semester dikarenakan keharusan membayar SPP terus menerus meskipun tidak lagi kuliah.

Jika dihitung masa 1 tahun menganggur, maka para lulusan ini telah menderita kerugian kurang lebih 320 miliar rupiah. Ini bukan hanya pemerasan tapi juga pencurian yang mengatasnamakan negara melalui panitia UKMPPD.

Para lulusan Fakultas Kedokteran yang ditawan ijazahnya menghimpun diri dalam wadah perjuangan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI). Pada tanggal 28 Maret 2019 tercapai kesepakatan di atas materai antara PDMI dengan Kemenristekdikti lewat Dirjen Belmawa bahwa akan menyelesaikan masalah polemik Ijazah Dokter Pada tanggal 5 April 2019.

Hasilnya justru mengecewakan karena bukannya memutuskan pemberian ijazah yang lama tertawan, justru akan
digelar Focus Group Discussion (FGD) di Kemenristekdikti pada tanggal 11 April 2019 yang sebenarnya merupakan proses pengulangan atas tahapan sebelumnya.

Kekecewaan tersebut diekspresikan PDMI dalam bentuk unjuk rasa di Depan Istana Negara pada tanggal yang sama dengan agenda Menagih Janji Kemenristekdikti.

Salam
Pergerakan Dokter Muda Indonesia

Continue Reading
1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Metro

Ketua Umum (APL-CNGI), Dian Kuncoro : Pentingnya kolaborasi Antara Pelaku Usaha Muda Dengan Perusahaan Penyedia Energi Nasional

Published

on

By

Jakarta, — Dalam upaya memperkuat transformasi ekonomi nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyelenggarakan Workshop & Business Opportunity bertajuk “Peluang Kolaborasi Bisnis BBM dan Gas bersama Pengusaha Muda”, di The Glass Gallery, Menara Sunlife, Kuningan, Jakarta Selatan.Selasa(21/10/2025),

Kegiatan ini menjadi bagian dari semangat HIPMI untuk mendorong lahirnya generasi pengusaha muda yang adaptif terhadap perkembangan sektor energi dan berperan aktif dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Forum ini menghadirkan para pelaku usaha lintas sektor untuk berdiskusi, membangun jejaring, serta menjajaki peluang kerja sama strategis, khususnya di bidang energi gas bumi.

Kolaborasi Strategis di Sektor Energi

Salah satu pembicara dalam diskusi panel, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquefied & Compressed Natural Gas Indonesia (APL-CNGI), Dian Kuncoro, menjelaskan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha muda dengan perusahaan penyedia energi nasional.

“CNG (Compressed Natural Gas) dan LNG (Liquefied Natural Gas) merupakan solusi distribusi gas bumi bagi pelanggan yang belum terhubung dengan jaringan pipa. Jadi, gas bumi ini bisa tetap dimanfaatkan tanpa perlu infrastruktur pipa,” jelas Dian.

Menurutnya, perusahaan yang tergabung dalam APL-CNGI berperan untuk mendistribusikan gas bumi melalui dua bentuk tersebut—yakni gas bertekanan (CNG) dan gas cair (LNG)—dengan sistem pengiriman langsung ke pelanggan menggunakan truk atau kapal.

“Kolaborasi dengan teman-teman HIPMI bisa terjadi di berbagai lini, mulai dari penyediaan transportasi, investasi infrastruktur, hingga perdagangan gasnya sendiri. Bahkan, HIPMI bisa ikut terlibat dalam penyediaan sarana transportasi seperti truk dan kapal,” tambah Dian.

Peluang Investasi dan Keuntungan

Dian juga memaparkan bahwa sektor ini terbuka luas bagi investor muda, dengan potensi keuntungan yang menjanjikan.

“Skema investasinya tergantung kapasitas usaha. Untuk transportasi gas, misalnya, investasi truk bisa mulai dari Rp100 juta hingga Rp2 miliar, sementara kapal bisa di atas Rp10 miliar. Tingkat pengembalian investasi (IRR) berada di kisaran 11–12 persen, dengan masa balik modal sekitar 4–5 tahun,” ungkapnya.

Namun, ia menegaskan bahwa calon pengusaha yang ingin terjun ke bisnis gas bumi perlu memiliki izin resmi.

“Untuk menjadi pelaku usaha CNG atau LNG, wajib memiliki izin niaga yang dikeluarkan BKPM dengan verifikasi dari Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas,” kata Dian.

Mendorong Energi Nasional Tanpa Ketergantungan Impor

Selain aspek bisnis, Dian menyoroti pentingnya optimalisasi gas bumi domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

“Indonesia memiliki sumber daya gas bumi yang melimpah. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, kita bisa kurangi impor BBM maupun LPG. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal kemandirian energi nasional,” ujarnya.

Melalui forum ini, HIPMI berharap para pengusaha muda dapat mengambil peran aktif dalam membangun ekosistem bisnis energi yang inklusif dan berdaya saing, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

“Acara ini bukan sekadar ajang diskusi, tapi momentum untuk menciptakan kolaborasi nyata antara pengusaha muda dengan sektor energi nasional. Kita ingin membentuk arah baru transformasi ekonomi Indonesia,” tutup panitia penyelenggara.

Continue Reading

Metro

M. Faisal Thamrin Ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Datang Hadir Seminar Nasional Sebagai Narasumber

Published

on

By

Jakarta, – Dalam upaya memperkuat ekonomi halal sekaligus menjaga semangat persatuan bangsa, digelar Seminar Nasional bertema “Pemuda Penggerak Ekosistem Halal Penjaga Persatuan Bangsa”. Yang dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gedek pada Senen 20 oktober 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pelaku usaha muda, akademisi, hingga lembaga pemeriksa halal.

Ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) M. Faisal Thamrin, yang menjadi salah satu narasumber utama, menegaskan pentingnya peran strategis pemuda dalam membangun dan memperluas ekosistem halal di Indonesia.

“Pemuda hari ini memiliki potensi luar biasa dalam menggerakkan industri halal. Mereka adalah generasi kreatif dan digital yang mampu memperkenalkan nilai-nilai halal ke dunia dengan cara yang modern, inklusif, dan berdaya saing,” ujar Faisal Thamrin.

Menurutnya, penguatan ekosistem halal bukan hanya tentang sertifikasi produk, melainkan juga mencakup pembentukan budaya dan gaya hidup yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kebersihan, dan keberlanjutan.

“Gerakan halal sejatinya adalah gerakan moral dan sosial. Ketika pemuda memahami hal itu, mereka bukan hanya menjadi pelaku ekonomi, tapi juga penjaga nilai dan persatuan bangsa,” lanjutnya.

Dalam seminar tersebut juga dibahas bagaimana ekosistem halal dapat menjadi jembatan bagi persaudaraan lintas agama dan suku. Faisal menekankan bahwa nilai halal memiliki sifat universal dan bisa diterima oleh semua kalangan.

“Halal bukan hanya milik umat Islam. Prinsipnya adalah kebaikan, kebersihan, dan keadilan. Melalui gerakan ini, kita bisa memperkuat rasa saling menghargai dan mempererat persatuan,” tambahnya.

Seminar ini menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk memahami potensi besar industri halal sebagai sektor ekonomi masa depan yang menjanjikan. Selain meningkatkan pemahaman, kegiatan ini juga diharapkan melahirkan kolaborasi antara lembaga halal, pemerintah, kampus, dan pelaku usaha muda.

“Harapan kami, setelah seminar ini, akan muncul lebih banyak pemuda yang menjadi penggerak halal di lingkungannya masing-masing. Mereka bisa menjadi motor penggerak ekonomi yang bersih, adil, dan beretika,” tutup Faisal Thamrin.

Continue Reading

Metro

Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Perempuan Minang Indonesia (PPMI)

Published

on

By

Continue Reading

Trending