Connect with us

Metro

INDONESIA MENUJU SDM UNGGUL TANPA ROKOK

Published

on

Jakarta – Center of Human and Economicf Development (CHED) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITBAD) Jakarta usai menggelar acara FGD lintas sektoral dan workshop kolaborasi riset : “Industri Tembakau Perspektif Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” pada tanggal 5 7 Februari 2020 di Jakarta, yang diikuti oleh perwakilan kementrian terkait, akademisi (Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah) dan pegiat pengendalian tembakau Indonesia. Data Survei CHED ITB ( Ahmad Dahlan Jakarta (2019) pada rumah tangga masyarakat menengah kebawah di kota Tangerang Selatan dengan sampel 284 responden ditemukan bahwa 54% rumah tangga dengan konsumsi lebih dari satu bungkus rokok per hari hanya megkonsumsi protein kurang dari 3 kali seminggu.

Potret latar belakang pendidikan para perokok didominasi oleh SMP dan SMA sebanyak 64% serta SD sebanyak 24%. Berangkat dari temuan dampak sosial ekonomi rokok pada masyarakat menengah ke bawah yang memprihatinkan ini, bisa menjadi sampel bagaimana daerah lain mengalami masalah sosial ekonomi yang sama. Untuk itu kami menggelar konferensi pers agar dapat menyuarakan pernyataan sikap kami kepada masyarakat luas dan Presiden sebagai berikut.

1. Pemerintah harus segera mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) untuk mencapai visi Indonesia 2024 SDM unggul yang berkualitas dan memiliki daya saing. Saat ini Indonesia menjadi satusatunya negara di Asia yang tidak menandatangani dan mengaksesi FCTC.

2. Mendesak DPR merevisi Undangz Cukal : UU no 39 tahun 2007. Undangundang cukai yang lebih berpihak pada industri rokok tanpa melihat kondisl sosial ekonomi masyarakat Indonesia, hal ini yang menjadi penyebab utama kegagalan pemerintah dalam program program pengentasan kemiskinan. Mengevaluasi kembali keterlibatan industri dan adanya transaksi politik dalam Undang Undang Cukai dengan mengubah klausul keterlibatan Industri demi keadilan sosial sesuai ekonomi pancasila.

3. Mendesak pemerintah untuk segera mensahkan revisi PP 109/2012 dan menerbitkan peraturan presiden terkait road map pengendalian tembakau untuk mengevaluasi tarif cukal dan lmplementasi DBHCHT, serta mendorong ekstenslflkasl cukal produk selaln tembakau dan minuman beralkohol, mendorong ekstensifikasi cukai produk selain tembakau dan minuman beralkohol.

Serta harmonisasi lintas bidang dan lintas sektoral Mendesak Pemerintah melakukan pembatasan distribusi produk rokok pada retail (minimarket dan warung kelontong) untuk mencegah perokok anak dan perokok dari masyarakat miskin. Saat ini penjualan rokok secara retail bebas dan tidak diatur sehingga

anak-anak dan masyarakat miskin bisa membeli dengan mudah tanpa memperhatikankemampuan mereka.
Pemerintah harus segera melakukan pengembangan lndustri dengan prinsip “Sustainable Investment”.

Indonesia saat ini menjadi salah satu negara tujuan investasi untuk industri halal yang sesuai dengan konsep berkelanjutan (sustainability), lnl menjadi salah satu alternatif pengembangan investasl Indonesia untuk shifting penerimaan dari industri yang memiliki dampak negatif di masyarakat seperti lndustrl rokok.

6. Mendesak pemerintah untuk membuat regulasi pelarangan rokok elektronik sesuai dengan fatwa haram e-cigarette oleh Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

7. Seluruh kota dan kabupaten di Indonesia “Harus 100% menerapkan Kawasan Tanpa Rokok”, pelarangan total iklan, promosl, dan sponsmship rokok serta pelarangan pemajangan (display) produk rokok di tempat-tempat penjualan.

Center of Human and Economic Development Jakarta Institute Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta 2020.

Continue Reading

Metro

Abdul Mujibbb : PB Ekonomi Syariah Rakyat Indonesia Terus Sosialisasikan Ketahanan Ekonomi Nasional dari Sabang sampai Merauke

Published

on

By

Jakarta – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar (PB) Ekonomi Syariah Rakyat Indonesia (ESRA), Abdul Mujib, menegaskan komitmennya untuk terus menyosialisasikan pentingnya penguatan ketahanan ekonomi nasional kepada masyarakat di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

Menurut Abdul Mujib, pembangunan ekonomi yang kuat harus melibatkan seluruh elemen bangsa melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“PB Ekonomi Syariah Rakyat Indonesia akan terus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya ketahanan ekonomi nasional. Semangat kami adalah membangun Indonesia yang maju bersama ESRA melalui penguatan ekonomi rakyat,” ujar Abdul Mujib.

Ia menambahkan, program sosialisasi akan menjangkau berbagai daerah di Indonesia dengan menggandeng pelaku UMKM, tokoh masyarakat, akademisi, pemuda, serta berbagai organisasi kemasyarakatan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran ekonomi syariah sebagai salah satu pilar dalam memperkuat perekonomian nasional.

Abdul Mujib juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dalam membangun kemandirian ekonomi bangsa melalui peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan pengembangan usaha berbasis syariah.

Dengan semangat “Maju Bersama ESRA”, PB Ekonomi Syariah Rakyat Indonesia optimistis dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Continue Reading

Metro

Rakernas GP Al Washliyah 2026 Fokus Perkuat Kedaulatan Ekonomi dan Peran Strategis Pemuda

Published

on

By

Jakarta – Gerakan Pemuda (GP) Al Washliyah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 di Hotel Orchard, Jakarta, Minggu (12/7), dengan mengusung tema “Penguatan Peran Pemuda Al Washliyah dan Kedaulatan Ekonomi di Tengah Dinamika Politik Global”.

Ketua Umum PP GP Al Washliyah H. Aminullah Siagian mengatakan Rakernas menjadi momentum untuk memperkuat peran organisasi dalam pembangunan nasional, khususnya melalui pengembangan ekonomi, penguatan kaderisasi, dan peningkatan kontribusi sosial kemasyarakatan.

Menurut Aminullah, GP Al Washliyah kini mengarahkan fokus organisasi pada pengembangan sektor ekonomi riil sebagai langkah mewujudkan kemandirian organisasi.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pembentukan koperasi GP Al Washliyah yang telah memiliki badan hukum. Organisasi tersebut menargetkan berdirinya 41 unit usaha hingga tahun 2028, sesuai dengan tahun berdirinya GP Al Washliyah pada 1941.

“Pengembangan usaha akan dimulai dari pengelolaan sektor galian C dan batu di Konawe yang dipercayakan masyarakat kepada koperasi. Selanjutnya akan dikembangkan berbagai unit usaha lain seperti barbershop, pabrik roti, serta sektor produktif lainnya,” kata Aminullah.

Ia menegaskan seluruh kegiatan usaha harus dijalankan secara profesional dengan mematuhi seluruh ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku.

Di bidang hukum, Rakernas juga menegaskan penguatan fungsi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Al Washliyah untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat dan kader, sekaligus mendukung upaya penyelamatan aset-aset organisasi Al Washliyah di berbagai daerah.

Pada sektor kaderisasi, GP Al Washliyah berkomitmen menghidupkan kembali Brigade Hawari sebagai bagian dari pembinaan karakter dan disiplin kader. Program tersebut akan diwujudkan melalui pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) bekerja sama dengan Korps Brimob Polri di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam kesempatan itu, Aminullah juga menyatakan dukungan organisasi terhadap upaya pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas korupsi serta berbagai praktik mafia yang merugikan negara.

Ia berharap Rakernas menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat organisasi sekaligus memberikan kontribusi terhadap program-program prioritas pemerintah, termasuk peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Riduan Dalimunthe, S.H.I., M.H., mengatakan Rakernas merupakan forum strategis untuk merumuskan gagasan dan rekomendasi yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan bangsa.

Menurut dia, rekomendasi Rakernas akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan kementerian serta lembaga terkait sebagai bentuk kontribusi organisasi terhadap pembangunan nasional.

Rakernas GP Al Washliyah 2026 diikuti sekitar 300 peserta yang terdiri atas pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, unsur pemuda, mahasiswa, serta organisasi bagian Al Washliyah dari berbagai provinsi di Indonesia.

Continue Reading

Metro

Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin S.E., M.M. Ucapkan Selamat atas Penunjukan Rudi Margono sebagai Plt. Jampidsus RI

Published

on

By

Jakarta – Ketua Dewan Pembina Pengurus Besar Persatuan Pengacara Nasional (PB PPN), Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin, S.E., M.M., menyampaikan ucapan selamat kepada Rudi Margono atas penunjukannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Republik Indonesia.

Prof. Tubagus Bahrudin berharap amanah yang diemban Rudi Margono dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, serta komitmen dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan.

“Selamat kepada Bapak Rudi Margono atas kepercayaan yang diberikan sebagai Plt. Jampidsus RI. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam mengemban tugas serta mampu memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan demi kepentingan bangsa dan negara,” ujar Prof. Tubagus Bahrudin.

Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa kepemimpinan Rudi Margono akan semakin memperkuat kinerja institusi Kejaksaan, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Ucapan tersebut menjadi bentuk dukungan dan apresiasi PB Persatuan Pengacara Nasional terhadap upaya Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjaga supremasi hukum serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Continue Reading

Trending