Connect with us

Metro

INDONESIA MENUJU SDM UNGGUL TANPA ROKOK

Published

on

Jakarta – Center of Human and Economicf Development (CHED) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITBAD) Jakarta usai menggelar acara FGD lintas sektoral dan workshop kolaborasi riset : “Industri Tembakau Perspektif Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” pada tanggal 5 7 Februari 2020 di Jakarta, yang diikuti oleh perwakilan kementrian terkait, akademisi (Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah) dan pegiat pengendalian tembakau Indonesia. Data Survei CHED ITB ( Ahmad Dahlan Jakarta (2019) pada rumah tangga masyarakat menengah kebawah di kota Tangerang Selatan dengan sampel 284 responden ditemukan bahwa 54% rumah tangga dengan konsumsi lebih dari satu bungkus rokok per hari hanya megkonsumsi protein kurang dari 3 kali seminggu.

Potret latar belakang pendidikan para perokok didominasi oleh SMP dan SMA sebanyak 64% serta SD sebanyak 24%. Berangkat dari temuan dampak sosial ekonomi rokok pada masyarakat menengah ke bawah yang memprihatinkan ini, bisa menjadi sampel bagaimana daerah lain mengalami masalah sosial ekonomi yang sama. Untuk itu kami menggelar konferensi pers agar dapat menyuarakan pernyataan sikap kami kepada masyarakat luas dan Presiden sebagai berikut.

1. Pemerintah harus segera mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) untuk mencapai visi Indonesia 2024 SDM unggul yang berkualitas dan memiliki daya saing. Saat ini Indonesia menjadi satusatunya negara di Asia yang tidak menandatangani dan mengaksesi FCTC.

2. Mendesak DPR merevisi Undangz Cukal : UU no 39 tahun 2007. Undangundang cukai yang lebih berpihak pada industri rokok tanpa melihat kondisl sosial ekonomi masyarakat Indonesia, hal ini yang menjadi penyebab utama kegagalan pemerintah dalam program program pengentasan kemiskinan. Mengevaluasi kembali keterlibatan industri dan adanya transaksi politik dalam Undang Undang Cukai dengan mengubah klausul keterlibatan Industri demi keadilan sosial sesuai ekonomi pancasila.

3. Mendesak pemerintah untuk segera mensahkan revisi PP 109/2012 dan menerbitkan peraturan presiden terkait road map pengendalian tembakau untuk mengevaluasi tarif cukal dan lmplementasi DBHCHT, serta mendorong ekstenslflkasl cukal produk selaln tembakau dan minuman beralkohol, mendorong ekstensifikasi cukai produk selain tembakau dan minuman beralkohol.

Serta harmonisasi lintas bidang dan lintas sektoral Mendesak Pemerintah melakukan pembatasan distribusi produk rokok pada retail (minimarket dan warung kelontong) untuk mencegah perokok anak dan perokok dari masyarakat miskin. Saat ini penjualan rokok secara retail bebas dan tidak diatur sehingga

anak-anak dan masyarakat miskin bisa membeli dengan mudah tanpa memperhatikankemampuan mereka.
Pemerintah harus segera melakukan pengembangan lndustri dengan prinsip “Sustainable Investment”.

Indonesia saat ini menjadi salah satu negara tujuan investasi untuk industri halal yang sesuai dengan konsep berkelanjutan (sustainability), lnl menjadi salah satu alternatif pengembangan investasl Indonesia untuk shifting penerimaan dari industri yang memiliki dampak negatif di masyarakat seperti lndustrl rokok.

6. Mendesak pemerintah untuk membuat regulasi pelarangan rokok elektronik sesuai dengan fatwa haram e-cigarette oleh Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

7. Seluruh kota dan kabupaten di Indonesia “Harus 100% menerapkan Kawasan Tanpa Rokok”, pelarangan total iklan, promosl, dan sponsmship rokok serta pelarangan pemajangan (display) produk rokok di tempat-tempat penjualan.

Center of Human and Economic Development Jakarta Institute Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta 2020.

Continue Reading

Metro

FORMASI Akan Gelar Aksi Jika KPK Tidak Segera Periksa Bupati Gowa Terkait Dugaan Gratifikasi dan Korupsi

Published

on

By

JAKARTA, 19 Juli 2026 – Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindaklanjuti berbagai dugaan yang mencuat dalam proses penyelidikan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, usai bertemu dengan sejumlah aktivis antikorupsi yang terdiri dari Aliansi Mahasiswa Hukum, Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah, serta insan pers Jakarta yang hadir di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

Dalam keterangannya, Jalih Pitoeng meminta KPK segera melakukan telaah dan penyelidikan terhadap seluruh dugaan yang berkembang dalam proses Pansus Hak Angket DPRD Gowa.

“Kami meminta KPK segera melakukan penyelidikan, dan pemeriksaan serta langkah hukum sesuai kewenangannya terhadap seluruh dugaan yang berkembang dalam proses Pansus Hak Angket DPRD Gowa.

FORMASI menilai seluruh dugaan yang berkembang dalam forum Pansus perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan ketentuan yang berlaku agar masyarakat tahu karena merupakan hak konstitusional mereka.

Selain itu, FORMASI menegaskan akan terus mengawal proses tersebut. Apabila dalam waktu 7 x 24 jam sejak penyampaian laporan desakan ini belum ditindak lanjuti oleh KPK, maka FORMASI berencana menggelar aksi unjuk rasa secara damai di depan Gedung Merah Putih KPK.

“Kami ingin mengembalikan Marwah KPK sebagai pengemban amanat reformasi, dimana KPK dibentuk sebagai jawaban atas amanat TAP MPR No 11 tahun 1998 tentang KKN,” tegas Jalih Pitoeng mengingatkan.

“Jika KPK mengabaikannya, maka kita akan menggelar aksi Akbar di gedung KPK,” ungkap Jalih Pitoeng.

Melalui aksi tersebut, FORMASI menyatakan akan mendesak KPK untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Gowa Husniah Talenrang.

Continue Reading

Metro

Rina Tambunan Apresiasi Jakarta Prov Oke 2026, Dorong Jakarta Jadi Kota Kolaborasi Bertaraf Dunia

Published

on

By

JAKARTA – Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sukses menggelar ajang Jakarta Prov Oke 2026, sebuah ruang kolaborasi yang mempertemukan kreativitas lintas generasi dalam upaya memperkuat identitas Jakarta sebagai kota modern, inklusif, dan berdaya saing global.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menampilkan potensi di bidang seni, budaya, olahraga, dan ekonomi kreatif, sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang mampu membawa Jakarta sejajar dengan kota-kota besar dunia.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan pelari World Major Marathon, Rina Tambunan, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menghadirkan ruang kreatif bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Menurut Rina, kehadiran program seperti Jakarta Prov Oke 2026 menjadi alternatif positif yang dapat mengarahkan generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dibanding menghabiskan waktu pada aktivitas yang kurang produktif.

“Daripada menghabiskan waktu untuk hangout yang kurang bermanfaat, lebih baik kita memaksimalkan media dan ruang yang ada di sini. Program ini sangat baik karena didukung kuat oleh pemerintah dan menjadi wadah yang merangkul semua generasi, termasuk Generasi Z,” ujar Rina.

Rina menilai, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci utama dalam membangun ekosistem kreatif yang berkelanjutan. Berbagai bentuk ekspresi seni, mulai dari seni lukis, budaya, hingga adaptasi tren global, dinilai memiliki potensi besar apabila mendapatkan dukungan yang memadai.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan terus berinovasi dan berani menghadirkan karya-karya kreatif yang dapat menjadi identitas baru Jakarta.

“Dengan adanya dukungan dari pemerintah, inilah waktunya kita untuk menjadi lebih kreatif dan inisiatif dalam segala hal. Saya sangat berharap Jakarta benar-benar menjadi kota kolaborasi yang modern, yang mendukung penuh upaya kreatif warganya,” katanya.
Bawa Inspirasi World Major Marathon ke Jakarta

Berbekal pengalaman mengikuti sejumlah ajang World Major Marathon, termasuk Tokyo Marathon, Rina mengaku memiliki impian untuk menghadirkan atmosfer penyelenggaraan event kelas dunia di Jakarta.

Menurutnya, Jakarta memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai kota tujuan berbagai kegiatan olahraga, budaya, dan pariwisata internasional apabila didukung dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat.

“Harapan dan impian saya adalah membawa pengalaman luar biasa yang ada di Tokyo untuk diterapkan di sini, di Jakarta. Kita punya potensi besar untuk itu,” ungkapnya.

Melalui penyelenggaraan Jakarta Prov Oke 2026, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta berharap semangat kolaborasi yang terbangun dapat menjadi pemicu lahirnya berbagai inovasi kreatif serta memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang maju, berbudaya, dan mampu bersaing di tingkat internasional.

Continue Reading

Metro

Abdul Malik Optimistis PBB Konawe Utara Tambah Kursi pada Pemilu Mendatang, Targetkan Raih 9 Kursi DPRD

Published

on

By

JAKARTA – Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Konawe Utara menegaskan optimisme menghadapi kontestasi politik mendatang dengan menargetkan peningkatan perolehan kursi legislatif. Berbekal capaian politik yang konsisten dalam dua pemilu terakhir, PBB Konawe Utara menilai peluang untuk memperkuat posisinya di tingkat kabupaten maupun provinsi semakin terbuka.

Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai Bulan Bintang, Abdul Malik, mengatakan bahwa Konawe Utara merupakan salah satu daerah dengan capaian politik terbaik bagi PBB secara nasional. Pada Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024, PBB berhasil meraih tujuh kursi di DPRD Kabupaten Konawe Utara dan mempertahankan posisinya sebagai kekuatan politik utama di daerah tersebut.

Selain sukses di legislatif, PBB juga memperoleh kepercayaan masyarakat untuk memimpin Kabupaten Konawe Utara melalui Bupati Ruksamin yang telah menjabat selama dua periode.

Menurut Abdul Malik, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh kader yang secara konsisten membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

“Kedepan kami akan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Kekuatan Partai Bulan Bintang ada pada kerja nyata dan komunikasi yang baik dengan rakyat. Insyaallah target kami di Kabupaten Konawe Utara adalah meningkatkan perolehan dari tujuh kursi menjadi sembilan kursi DPRD pada pemilu mendatang,” ujar Abdul Malik.

Ia juga optimistis PBB mampu meningkatkan kekuatan politiknya di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini PBB memiliki empat kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, namun pada pemilu berikutnya partai menargetkan peningkatan perolehan menjadi sedikitnya enam hingga tujuh kursi.

Menurut Abdul Malik, target tersebut realistis apabila seluruh kader terus memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, serta menghadirkan calon-calon legislatif yang memiliki integritas, kapasitas, dan kedekatan dengan konstituen.

Ia menegaskan bahwa momentum Milad ke-28 Partai Bulan Bintang menjadi kesempatan penting untuk mempererat soliditas kader sekaligus menyatukan langkah dalam menyongsong agenda politik mendatang.

“Kami berharap seluruh kader terus menjaga kekompakan dan tetap hadir di tengah masyarakat. Masyarakat membutuhkan figur pemimpin yang bekerja, mendengar aspirasi rakyat, dan mampu memberikan solusi. Itulah semangat yang terus kami bangun di Partai Bulan Bintang,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Malik saat ditemui di sela-sela rangkaian peringatan Milad ke-28 Partai Bulan Bintang yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (18/7/2026).

Menurutnya, semangat kebersamaan yang dibangun melalui Milad ke-28 PBB diharapkan menjadi energi baru bagi seluruh kader untuk semakin solid, memperluas basis dukungan masyarakat, serta membawa Partai Bulan Bintang meraih hasil yang lebih baik pada Pemilu 2029.

Continue Reading

Trending