Connect with us

Metro

Sukisari S.H : Uang Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Gagal Bayar

Published

on

Jakarta – Dana nasabah Koperasi Simpan Pinjam banyak yang gagal bayar, ini merupakan jumlah yang tidak sedikit dan termasuk dugaan pidana bank gelap dan kejahatan ‘kerah putih’ dimana uang nasabah dipakai untuk usaha bukan atas nama koperasi.

Sudah banyak nasabah yang menjadi korban koperasi dimana banyak kasus uang nasabah tidak kembali utuh seperti kasus koperasi Cipaganti.

Pengacara Sukisari S.H yang mewakili 80an orang nasabah debitur KSP Indosurya Cipta dengan tagihan sekitar 230 Miliar rupiah yang ditemui oleh awak media ini di Cafe Paradigma Jakarta Pusat Sabtu, 18/07/2020 mengatakan bahwa kasus PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) pada KSP Indosurya Cipta mengakui telah melakukan upaya yang maksimal.

“Klien kami meminta kami untuk melakukan upaya yang maksimal. Kami telah melakukannya kemarin melalui surat seperti yang kita ketahui pada tanggal 17/7/2020 majelis hakim memutus telah mensahkan homologasi atas voting rencana perdamaian yang telah ditawarkan,” kata Sukisari S.H dengan semangat.

“Walaupun dalam rencana penawarannya ada hal yang masih perlu diperdebatkan karena suka atau tidak suka ada hal-hal dalam proses dimana dalam hal ini yang harus kita perhatikan paling tidak pasal 234 ayat 5 dan Pasal 285 ayat 2 huruf a,b,c,d dimana a keadaan harta pailit harus bisa lebih besar dari kewajiban b tidak boleh adanya kondisi tidak terjamin untuk pembayaran utang kepada kreditur untuk menjamin perdamaian c tidak boleh ada upaya upaya diluar yang dilarang oleh undang-undang dan fee pengurus PKPU harus dibayar,

Tetapi berhubung hakim pengawas telah membuat berita acara sesuai pasal 282 maka berdasar itulah majelis hakim pemutus telah mensahkan homologasi tanpa memperhatikan lagi surat-surat yang masuk seperti kami ketahui banyak juga kuasa-kuasa yang lain yang telah memasukkan surat juga kreditur-kreditur independen yang melakukan upaya atau menggugah majelis Hakim untuk menolak homologasi,” urainya lagi.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Sukisari S.H sebagai kuasa klien dari korban KSP Indosurya telah melakukan yang terbaik bagi 80 orang korban KSP Indosurya.

“Sesuai dengan Undang-undang advokat dan juga kode etik advokat saya sudah melakukan yang terbaik bagi klien kami.
Apapun hasilnya, suka atau tidak suka kami, ini adalah perintah undang-undang dan semua harus turut, baik apakah itu kreditur yang menolak ataupun yang menerima, baik yang mengajukan maupun yang tidak mengajukan di dalam proposalnya adalah mengikat semuanya sesuai undang-undang kepailitan no 37 tahun 2004 dengan demikian semuanya harus mengawal proses homologasi atau janji yang ada tertuang didalam homologasi,” pungkasnya lagi.

“Mengenai apakah akan dilaksanakan dengan baik karena kalau tidak, akan ada potensi kreditur yang lain akan mengajukan pembatalan sehingga akan terjadi pailit, karena kita melihat data dari daftar pemegang penagih hutang yang ada dari sekitar 5000 sekian kreditur dengan tagihan 13,8 triliun itu tercermin pada bulan September 2020 debitur harus menyediakan dana sekitar 6.5 Miliar rupiah setiap bulannya untuk mencicil sampai Desember 2020 dan
Januari 2021 akan mulai mencicil sekitar 54 miliar setiap bulannya dan juga bulan Juni 2021 akan lebih berat lagi mencicil setiap bulannya sekitar 254 miliar itu perkiraan angka yang jelasnya dan debitur lebih tahu karena semua angka perlu dijabarkan juga termasuk orang-orang yang katakanlah nilai tagihannya 100 juta itu akan diberikan DP kalau tidak salah nilai sekitar 16 miliar rupiah lebih dimana kalau DPnya 10% maka sekitar 1,6 miliar rupiah, angka yang kami dapat dari daftar penagihan sementara yang kami dapatkan dari panitra pengganti di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,” jelas Sukisari S.H

“Saya mewakili sekitar 80an klien kalau yang termasuk belum diakui atau yang terlambat menjadi sekitar 90-an karena ada memang yang memberi kuasa belakangan tapi karena menurut ketentuan tetap akan mengikuti skema itu, akan ada banyak kreditur atau nasabah yang kurang mengerti sehingga terlambat menagihnya, hal hal itu yang kita akan tetap perjuangkan. Total tagihan yang dikuasakan kepada saya sekitar 250 miliar,” pungkasnya lagi.

“Ada beberapa hal kalau majelis hakim sudah memutuskan pasti dia akan bertanggung jawab karena majelis atas nama Tuhan, wakil Tuhan di dunia biarlah dia yang bertanggung jawab.

Sedangkan untuk pembuat undang-undang atau menteri koperasi tolong lah undang undang koperasi no 25 tahun 1992 ini dipertegas lagi mana yang menjadi aturan mana yang ada sanksi tegasnya sehingga tidak terjadi lagi kasus – kasus di masa depan sehingga semua terlindungi. Kemudian terhadap aparat bertindak dengan benar,

Tegas dan sesuai dengan ketentuan kalau salah katakan lah salah kalau benar sesuai ketentuan Undang-undang jangan dibelok-belok. Pada Bapak Presiden dan para pemangku kepentingan untuk rakyat perlu memikirkan nasib nasabah sebagai rakyat yg dirugikan. Bayangkan kalau tagihan sekitar 13.8 triliun itu sangat besar sekali dan juga bisa menggangu perekonomian dan juga kepercayaan mengenai koperasi yang sangat diharapkan untuk mengambil sikap karena tren untuk melakukan PKPU bukan hanya ini saja,

sudah banyak sekali karena PKPU memang tujuannya restrukturisasi tapi restrukturisasi yang bagaimana yang ada jaminan atau tidak ada jaminan. Jaminan sudah jelas sehingga semua kewajiban bisa dibayarkan dan hak-hak nasabah kreditur bisa diberikan dengan baik,”tutur Sukisari S.H dengan penuh harap.

Continue Reading

Metro

Halunan Gelar Showcase Album Perdana “Roda Empat” (Nan Kanan)

Published

on

By

Jakarta – Mengawali perjalanan di bulan pertama tahun 2025 ini, Halunan, unit pop-enerjik yang berasal dari Depok ini mencanangkan perhelatan khusus untuk mengenalkan keseluruhan track dari album debutnya, Roda Empat.

Setelah tiga tahun berkarya, band indie Halunan akhirnya meluncurkan album perdana mereka, “Roda Empat”, di akhir tahun lalu. Album ini hadir sebagai penanda perjalanan musik Halunan dan menjadi “kendaraan” mereka menghantarkan karya-karyanya kepada pendengar.

Sebagai sebuah debut, album ini berisi keunikan dimana irama pop agresif dan nuansa melankolis berpadu. Lirik-liriknya yang penuh makna dan produksi musik yang berkualitas membuat “Roda Empat” mempunyai potensi untuk dinikmati pendengar musik Indonesia.

Pastinya ada perasaan haru dan bahagia karena bisa punya karya album penuh, suatu pencapaian, tapi tentu itu akan jadi bahan bakar lagi untuk menuju ke “album-album selanjutnya,” Ungkap Ragil Pangestu

album yang dirilis dibawah naungan Angin Segar Records ini, juga menyisakan kesan penasaran dari pendengarnya untuk menyaksikannya dalam kemasan performa langsung di atas panggung.

Mengetahui hal ini, Angin Segar sebagai label sigap mengambil keputusan untuk melancarkan perhelatan pertunjukan dalam rangka perayaan perilisan album perdana dari band Halunan, sekaligus sebagai media untuk menjangkau peminat musik baru secara intim.

James Erlangga, selaku produser eksekutif, berpendapat bahwa belakangan ini banyak musisi generasi baru kembali melakukan bentuk promosi seperti yang terjadi pada tahun 90-an, yaitu kembali menjajal panggung ke panggung.

Hal ini juga memberikan keyakinan Halunan lebih mantap lagi untuk melakukan perjalanan musik mereka melewati jajal panggung.

“Halunan menawarkan banyak unsur nostalgia sekaligus penghangat bagi yang rindu musik pop 90-an, keempat rodanya (personil) sudah mantap, tinggal perlu mesin pendorong yang sigap (Angin Segar)” Jelas James Erlangga.

Munadi “Xonad” Alianto, selaku CEO dari Angin Segar Records juga menambahkan, “materi mereka itu cocok sekali dengan pendengar musik generasi sekarang, karena kurang lebih digenerasi kami dulu juga merasakan pengaruh dari musik seperti ini”.

Hal itu ditambahkannya dengan menyebutkan single utama pada album Halunan, “Bahagia” yang ditulis oleh Ragil Pangestu dan menceritakan kegembiraan berbagi rasa dengan kekasih. Meski bergenre pop, namun Halunan berhasil menawarkan kemasan yang berbeda pada musiknya melalui komposisi yang unik seperti yang dapat didengar pada lagu “Bahagia”, “Arogansi”, “Juwita” dan “Senandika” he.

Menyambung ungkapan tersebut, dalam rangka memperkenalkan karya Halunan lebih lanjut lagi, pada tanggal 1 Februari 2025 nanti Halunan akan menyuguhkan sebuah panggung khusus bertema yang akan diadakan di Rumah Studio Sagala, Jl. Ibnu Armah 80, Pangkalan Jati Baru, Cinere.

Gitaris Halunan, Firman, menyatakan bahwa panggung showcase tersebut akan bernuansa intim dan lebih mendahulukan aransemen segar serta pengalaman yang berbeda untuk penonton.

Akan ada juga elemen-elemen berbeda di showcase nanti termasuk keterlibatan beberapa musisi indie dan seniman lainnya seperti Teater Peqho yang tergabung dalam komunitas Sagala untuk menyajikan penampilan yang segar, tambah Khosyinanda, drummer Halunan.

Kami sadar kalau di musik itu ga ada jalan tol, banyak liak-liuk pendakian dan pemandangan yang harus dijalani, tapi itu yang menjadikannya perjalanan seru dan itu semacam jadi filosofi kami menamakan album ini Roda Empat” imbuh Khosyinanda.

“Roda Empat” mengisahkan dinamika kehidupan manusia, dari suka duka hingga berbagai masalah yang sering dihadapi. Musiknya pun beragam, memadukan pop agresif dengan nuansa melankolis yang lembut. Lirik-liriknya, ditulis oleh Ragil (vokalis) menggambarkan realita kehidupan sehari-hari dengan pesan positif dan balutan melodi yang begitu erat dengan nuansa 90-an.

Showcase Halunan diberi tajuk “Nan-Kanan!” yang dimaksud sebagai idiom khas dari “kenek” pengemudi berpenumpang yang berarti “lanjut terus”. Pamerkan Halunan Nan-Kanan! akan berlangsung pada tanggal 1 Februari 2025 di Rumah Studio Sagala, Cinere.

untuk umum dan terbatas tanpa biaya tambahan. Halunan berharap melalui showcase ini, album “Roda Empat” bisa diterima baik oleh banyak orang sekaligus menjadi teman bagi pendengar dalam berbagai situasi perjalanan hidupnya. Dengan 13 lagu yang diproduksi oleh Firmansyah (gitaris), Khosyinanda (drum), Ranelkha (bass) dan Ragil (vokal), “Roda Empat” siap menjadi soundtrack perjalanan hidup.

 

Continue Reading

Metro

Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus PP.F.SPTI Masa Bakti Tahun 2025 – 2030

Published

on

By

Jakarta – Pengurus Pusat Federasi Setikat Pekerja Transportasi Indonesia (PP. F.SPTI) bersama Pengurus Serikat Pekerja Indonesia (SPSI) menggadakan pelantikan dan pengukuhan pengurus PP.F.SPTI masa bhakti tahun 2025-2030 dengan tema “Di Era Digitalisasi Mari Kita Tingkatkan Profesional Serikat Pekerja F.SPTI-KSPI Menuju Indonesia Emas” di Hotel The Tavia Jakarta pada hari Kamis, 30 Januari 2025.

Acara ini dihadiri oleh H. Mohammad Nasir, SE (Ketum F.SPTI), Arnod Sihite (Waketum DPP KSPS), Alenxander Zulkarnain (Ketua Harian PP. F.SPTI/ CEO PT. Benua Integrasi Global), Drs. HM. Jusuf Rizal, SE,M.Si. (Ketua Harian KSPSI), Brigjen. Pol. Nanang Rudi Supriatna, S.H., M.H. (Direktur Sosial Budaya Polri), Dr. Hartanto, MH.,M.Mar.E. (Direktur Lalu Lintas & Angkutan Laut Kementerian Perhubungan)

Mohammad Nasir, SE. sebagai Ketum F.SPTI menyampaikan dalam sambutannya ; “Kepercayaan saya sebagai Ketum F.SPTI merupakan tangung jawab sekaligus tantangan yang tidak mudah guna membawa F.SPTI lebih maju dan berkembang bagi para pengurus dan anggotanya.

Pelaksanaan Musnalub Rekonsiliasi F.SPTI merupakan upaya dari DPP KSPSI guna menyatukan perbedaan diantara kita secara demokratis dan kontitusional, maka mari kita bersama-sama membangun organisasi F.SPTI kedepan dengan bergandengan tangan untuk kemajuan organisasi ini.

Begitun juga Munaslub Rekonsiliasi merupakan munaslub perubahan menuju kemajuan dan kebesaran organisasi F.SPTI dan diharapkan dapat memperkuat posisi F.SPTI yang salah satunya terutama dibidang koperasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan.

Melalui Munaslub Rekonsiliasi kita akan melakukan regenering setidaknya ada 3 hal yang perlu di agendakan untuk kemajuan F.SPTI yaitu ;

1. Konsolidasi organisasi dengan melakukan penataan organisasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, daerah, TUK, pimpinan kerja melakukan revitalisasi kepengurusan yang se-visi dengan demikian akan menjadi penguatan dan solidaritas dalam kepengurusan.

2. Konsolidasi program dengan membuat berbagai kepelatihan demi meningkatkan kompetensi advokasi serta sertifikasi bagi keahlian sumber daya manusia agar mampu mengikuti perubahaan dalam Revolusi Industri.

3. Konsolidasi menuju transparan dan akuntabel termasuk didalamnya sebagaimana memgelola organisasi dengan mengapdosi telnologi informasi mengunakan sistem database keanggotaan yang transparan, modern dan canggih.

Kami berharap Pelantikan & Pengukuhan F.SPTI menjadi momentum bagi kita untuk memperbaharui komitmen terhadap organisasi ini terlebih diera digitalisasi kita harus meningkatkan profesional guna menuju Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan Munaslub Rekonsiliasi F.SPTI kita laksanakan sesuai AD/ART akan menjadi pelajaran berharga buat kita semua untuk tidak mengulangin hal yang sama, perpecahan akan membuat anggota menjadi lemah dan akan menghambat bagi kemajuan organisasi.

Maka dari itu saya akan mengajak seluruh pengurus PP, PD, PC maupun kader F.SPTI di seluruh Indonesia agar bersama-sama untuk bahu membahu membangun organiasi F.SPTI yang kita cintai agar dapat mengikuti perubahan khususnya Revolusi Industri sesuai dengan tuntutan jaman dan kebutuhan industri sehingga F.SPTI dapat maju. Kita juga perlu membekali sdm anggota F.SPTI dengan advokasi sesuai kebutuhan masing-masing dilapangan.

Guna memajukan F.SPTI sebagai organisasi yang visioner bukanlah mudah, tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dukungan seluruh pengurus mulai dari tingkat pusat sampai daerah dan karena itu setelah munaslub ini kita akan mengadakan rakernas untuk membahas berbagai program dalam memajukan F.SPTI sebagai organisasi yang modern, profesional dan mandiri juga memperkuat hubungan industrial dengan Pemerintah maupun pengusaha untuk menghindari pengelolaan organisasi yang menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal,” tutupnya.

Arnod Sihite sebagai Waketum DPP KSPSI menyampaikan ; “Tentunya apresiasi yang luar biasa atas pelantikan dan pengukuhan kepengurusan F.SPTI yang baru, semoga F.SPTI dibawah kepemimpinan Mohammad Nasir bisa maju terus, berkembang dan solid kedepan yang tentu dengan visi misinya dan bisa mewujudkan kesejahteraan para anggota F.SPTI yang baru ini,” tutupnya.

Alenxander Zulkarnain sebagai Ketua Harian PP. F.SPTI/ CEO PT. Benua Integrasi Global mengatakan ; “Dengan adanya pembentukan pengurus F.SPTI yang baru kita yang pasti akan masuk ke rana perubahan yang baru juga salah satunya kita akan memasuki transformasi digital yaitu AI dan digitalisasi karena saat ini disegala bidang apapun sudah memasuki dunia digital dan kita harus maju mengikuti perkembangan teknologi saat ini maka saya yakin akan banyak ide-ide atau hal-hal baru yang akan kita beri masukan kepada Pemerintah untuk mengembangkan bagaimana transformasi digital di Indonesia jauh lebih berkembang lagi khususnya di dunia tenaga kerja.

Kebetulan saya sendiri di perusahaan PT. Benua Integrasi Global yang memang yang bergerak dibidang digitalisasi atau teknologi saat ini sedangkan mengembangkan blockchain dan AI, yang memang udah dibidang saya dalam dunia teknologi ini hingga saya tinggal membentuk atau mengimplementasikan sistemnya ke dalam ke pengurusan maupun anghota F.SPTI yang baru ini.

Adapun harapan untuk kepengurusan F. SPTI ini adalah akan kita buat peribahaan yang lebih bagus daripada yang lainnya artinya tidak mungkin kita membentuk satu hal sedemikian rapi saat ini kalo tidak ingin adanya perubahan-perubahan yang lebih besar untuk kepengurusan F.SPTI ini,” tutupnya.

Brigjen. Pol. Nanang Rudi Supriatna, S.H., M.H. (Direktur Sosial Budaya Polri) mewakili
Komjen. Pol. Drs. Syahar Diantono, M.Si (Kepala Badan Intelijen & Keamanan Polri) menyampaikan pesan ; “Sektor transportasi memiliki peran yang sangat vital dalam memperkokoh perekonomian bangsa Indonesia juga berkontribusi besar dalam memobilitas barang maupun orang yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun demikian tantangannya yang dihadapi didepan semakin besar mulai dari masalah keselematan, perlindungan, hak-hak pekerja hingga isu ketenagakerjaan yang semakin kompleks.

Kehadiran masyarakat pekerja yang kuat dan profesional sangat diperlukan untuk menaungi para pekerja di sektor transportasi dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai dengan amanat undang-undang sekaligus sebagai pencegah meluasnya permasalahaan yang berdampak terjadinya ngagguan kamtibmas.

Kegiatan transportasi yang tertib dan aman sangat bergantung kepada kolaborasi antara Polri, setikat pekerja dan stakeholder lainnya.

Dalam pidato perdananya pada saat pelantikan Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah perioritas utama yang tidak bisa ditawar-tawar.

Dalam 5 tahun mendatang Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dimana target ini menjadi acuan utama dalam kebijakan ekonmi nasional yang membutuhkan strategi yang matang. Untuk meraih strategi tersebut Pemerintah telah membuat visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Adapun visi ini memiliki 3 pilar yaitu Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program terbaik.

Dalam mendukung Program Asta Cita khusunya Asta Cita yang ke 3 dan ke 5 yaitu untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif maupun menciptakan stabilitas ekonomi dimana Polri berkomitmen dan telah melakukan tindakan nyata melalui upaya-upaya sesuai tupoksi sebagai berikut ;

1. Mengoptimalkan penegakan hukum terhadap kejahatan yang merugikan masyarakat dan menggangu perekonomian negara seperti judi online, penyelundupan, narkoba maupun korupsi.

2. Peran Polri dalam membela hak tenaga kerja antara lain mengawal dan mengamankan giat penyampaian pendapat termasuk mendampingin penyelesaian sengketa, mengawasi pekerjaan imigran Indonesia, tenaga kerja asing serta penegakan hukum ketenagakerjaan dengan menjalin kerjasama dengan BP2MI dan Imigrasi.

3. Sinergitas dalam mengoptimalkan perlindungan ketanagakerjaan yang berisi antara lain nota kesepahaman dengan kemenaker dan perjanjian kerjasama dengan BPJS.

4. Sebagai wujud komitmen nyata Polri maka pada hari Senin, 22 Januari 2025 di Gedung Mabes Polri bahwa Kapolri telah melaunching Desk Ketenagakerjaan Polri tahun anggaran 2025 dimana kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri sebagai upaya untuk mewujudkan jalinan hubungan industrial yang lebih baik yang saling melengkapi serta menciptakan keseimbangan antara buruh dengan perusahaan sebagai modal menyambut bonus modal Demografi guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

Satu tekad Polri dalam mendukung kesejahteraan buruh di Indonesia yaitu buruh sejahtera, perusahaan berkarya dan Indonesia berjaya,” tutupnya.

Continue Reading

Bisnis

Komisaris Independen LPN Perumahan Nasional H.M. Mujiono: “Kolaborasi dan Sinergi Untuk Mewujudkan Rumah Murah Bagi Masyarakat

Published

on

By

JAKARTA – HM Mujiono, S.IP, M.PD, yang baru saja dilantik sebagai Komisaris Independen LPN Perumahan Nasional, memulai peran barunya dengan penuh harapan dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam wawancara dengan awak media pada Senin (27/12) di sebuah hotel di Jakarta, Mujiono didampingi oleh Dr. H. Tubagus Bahrudin, SE, MM, anggota Dewan Komisaris LPN Perumahan, berbicara tentang visi dan langkah-langkah yang akan diambil dalam mengemudi menyediakan rumah murah bagi masyarakat Indonesia.

Dengan pengalaman sebagai Ketua dan Anggota DPRD 2 Periode Di Kalimantan Timur, Dan Ketua Asosiasi DPRD Se Indonesia di Jakarta, serta berpengalaman di bidang bisnis properti di Jawa dan Kalimantan, Mujiono menegaskan bahwa dirinya sangat berkomitmen untuk menjalankan tugas ini dengan baik, terutama untuk memastikan bahwa program rumah murah untuk masyarakat dapat terlaksana dengan optimal. “Saya berharap dengan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengangkat sebagai komisaris independen ini, kita dapat berkolaborasi dan bekerja sama untuk menuntaskan masalah perumahan yang dihadapi oleh masyarakat,” ujar Mujiono.

Mendorong Program 3 Juta Rumah untuk Masyarakat

Salah satu fokus utama yang diusung oleh Mujiono adalah mendukung program pemerintah dalam menyediakan 3 juta unit rumah untuk masyarakat. “Saya pernah menjabat sebagai Ketua DPRD dan Ketua Asosiasi DPR di Jawa dan Kalimantan, pengalaman tersebut memberi saya pemahaman yang baik tentang bagaimana mengelola proyek perumahan,” ungkapnya.

Mujiono percaya bahwa kolaborasi antara jajaran direksi LPN Perumahan dan komisaris adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Menurutnya, dengan sinergi yang kuat, banyak hal yang bisa dicapai. Sebagai contoh, ia menyarankan untuk memberikan lahan secara gratis di daerah Tangerang, yang dapat digunakan untuk membangun rumah dengan harga terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.

Program Jangka Pendek dan Menengah untuk Kolaborasi

Mujiono juga menyampaikan bahwa LPN Perumahan Nasional akan segera merancang program jangka pendek dan menengah. “Pada tahap awal, kami akan bekerja sama dengan jajaran arah untuk memetakan langkah-langkah konkret yang dapat diambil, seperti pendataan lokasi dan identifikasi lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mujiono menambahkan bahwa pemilihan wilayah-wilayah seperti Tangerang, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur akan menjadi fokus utama untuk program rumah murah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan perumahan di daerah-daerah tersebut dapat teratasi dengan baik.

Prioritas kepada Masyarakat Menengah ke Bawah

Salah satu prioritas utama LPN Perumahan di bawah kepemimpinan Mujiono adalah memastikan bahwa rumah yang dibangun dapat dijangkau oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Ia menekankan bahwa, sebagai bagian dari program pemerintah, perumahan yang dibangun harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau.

“Tujuan utama kami memastikan tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki rumah. Kami ingin agar setiap keluarga di Indonesia dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau,” ujar Mujiono dengan penuh keyakinan.

Kolaborasi Internal dan Eksternal

Mujiono juga menegaskan bahwa kolaborasi internal antara arah dan komisaris sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, LPN Perumahan juga akan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak eksternal, termasuk kontraktor dan organisasi lainnya, untuk mendukung program rumah murah.

Ia juga mengakui bahwa dalam perjalanan mencapai tujuan ini pasti akan ada tantangan dan kendala. Namun, dengan semangat kerja keras, ikhlas, dan komitmen untuk kepentingan masyarakat, Mujiono yakin semua masalah bisa teratasi. “Kami akan bekerja dengan hati yang ikhlas, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan rumah layak huni,” kata Mujiono.

Pesan untuk Pemerintah dan Masyarakat

Di akhir wawancara, Mujiono menyampaikan pesan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia. “Doakan kami, semoga program ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Kami ingin membantu pemerintah untuk mewujudkan impian rakyat Indonesia, terutama dalam hal perumahan,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan jajaran direksi LPN Perumahan yang telah mempercayakan dirinya untuk mengemban tugas sebagai Komisaris Independen. “Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan dengan semangat untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia,” tutupnya.

Dengan komitmen yang kuat, pengalaman yang luas, dan visi yang jelas, HM Mujiono siap menghadapi tantangan dan berkontribusi dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat Indonesia, demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi setiap keluarga.

Continue Reading

Trending