Connect with us

Metro

Jumlah Wartawan di Penjara Terus Meroket, FWJ Sebut Terancamnya Kebebasan Pers

Published

on

JAKARTA, – Belum usai permasalahan-permasalahan Negeri ini untuk menjamin perekonomian bangsa dan hak Demokrasi yang kian terkikis sehingga muncul kesenjangan sosial dan pengekangan akibat banyaknya aturan ditengah-tengah masyarakat. Bahkan dunia kembali digegerkan adanya pandemi Covid-19 yang menimpa banyak negara di dunia, tentunya hal itu telah memperburuk masalah kebebasan pers secara global. Pernyataan itu dikatakan Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ini melalui siaran persnya, Rabu (16/12/2020) sore.

Opan juga merilisnya yang dikutip pada data terbaru Komite Perlindungan Jurnalis (CJP) pada Selasa (15/12). Dalam rilis yang diungkapnya ada 274 wartawan di dunia termasuk Indonesia yang masih berada di balik jeruji besi.

“Ini adalah jumlah terbesar wartawan yang dipenjarakan di dunia sejak CPJ rutin mengumpulkan data semacam itu sejak awal 1990-an. Artinya contoh kasus di Indonesia yang dialami para wartawan adalah kebebasan pers kita telah dikangkangi dengan munculnya UU ITE. “Ucap Opan.

Opan menyinggung UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dianggap tidak lagi menjadi payung hukum bagi profesi jurnalis. Bahkan secara global, ia menjelaskan tidak sedikit wartawan dipenjara karena sebuah pemberitaan di tahun 2020.

“UU ITE kan sebenarnya bukan untuk media massa (media online, media cetak, media electronik, dan radio). ITE itu setidaknya untuk penyaringan komunikasi di dunia maya (Sosial media) seperti FB, IG, twitter, WhatsApp, dan sejenisnya, itu artinya tidak berlaku untuk media massa. “Ungkapnya.

Penyebabnya, Opan menyimpulkan adanya protes dan ketegangan politik. Akibatnya jurnalis tidak lagi diperhitungkan karya tulisannya, melainkan telah dijadikan object kesalahan atas otoriternya pemerintah.

“Terkadang kita juga dalam keresahan, banyak bermunculan skenario-skenario yang dijadikan alat politik dimasa pandemi Covid-19. Dimana para pemimpin otoriter mencoba mengendalikan pemberitaan. “Singgungnya.

Sebelumnya dikabarkan, Direktur Eksekutif CPJ Joel Simon juga menyebut kejadian seperti itu sangat mengejutkan dan mengerikan. “Kami melihat rekor jumlah jurnalis yang dipenjara di tengah pandemi global,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Joel Simon mengungkapkan laporan penting itu menyalahkan kurangnya kepemimpinan global pada nilai-nilai demokrasi, dan khususnya serangan terhadap media yang dinilai memberi perlindungan kepada otoritas untuk menindak wartawan di negara mereka sendiri.

“Rekor jumlah wartawan yang dipenjara di seluruh dunia adalah warisan kebebasan pers. “kata Simon, seperti dikabarkan Reuters.

Bukan hanya itu, di negara-negara maju dan berkembang jumlah wartawan yang dipenjara juga meningkat secara signifikan termasuk Belarusia, dimana terpilihnya kembali presidennya yang sudah lama memicu protes massal, dan Ethiopia, kerusuhan politik telah menyebabkan konflik bersenjata.

Hal itu dijabarkannya dimana dua pertiga jurnalis di penjara, didakwa dengan kejahatan anti-negara seperti terorisme atau keanggotaan kelompok terlarang. Sementara itu, tidak ada tuduhan yang diungkapkan dalam hampir 20 persen kasus yang menyeret wartawan.

Continue Reading

Metro

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Published

on

By

Kepada Yth.
Bapak Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia

Dengan hormat,

Kami, putra-putri Bangsa Indonesia, menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas masih maraknya praktik korupsi yang terjadi di negeri ini. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan kejahatan yang merampas hak-hak rakyat dan menghambat terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi rakyat, mulai dari kebutuhan pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, masih terdapat oknum-oknum yang dengan sengaja menyalahgunakan jabatan dan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat dan cita-cita luhur bangsa.

Melalui surat terbuka ini, kami menyatakan sikap dan aspirasi agar pemerintah bersama seluruh aparat penegak hukum mengambil langkah yang semakin tegas dalam pemberantasan korupsi. Kami memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang telah menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat.

Bapak Presiden,

Dalam berbagai kesempatan, Bapak selalu menegaskan komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan dan langkah nyata yang mampu memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi serta memperkuat sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kami meyakini bahwa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera hanya dapat terwujud apabila praktik korupsi diberantas secara sungguh-sungguh dan tanpa pandang bulu. Dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, anggaran negara dapat sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan rakyat.

Surat terbuka ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral sebagai warga negara. Kami berharap aspirasi ini dapat menjadi perhatian dalam upaya bersama mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

Atas perhatian Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Agus Harta
Koordinator Presidium
Gerakan Aktivis Jakarta

Continue Reading

Metro

Rapimnas LMP 2026 Tegaskan Komitmen “NKRI Harga Mati”, Siap Kawal Kedaulatan Bangsa dan Program Pro-Rakyat

Published

on

By

Jakarta – Laskar Merah Putih (LMP) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2026 dengan mengusung tema “NKRI Harga Mati” di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi nasional organisasi sekaligus penegasan komitmen LMP dalam menjaga kedaulatan bangsa dan mengawal berbagai program strategis pemerintah yang berpihak kepada rakyat.

Rapimnas dihadiri oleh Ketua Umum Markas Besar LMP H.M. Arsyad Cannu, Sekretaris Jenderal Dr. Abdul Rachman Thaha, S.H., M.H., Wakil Ketua Umum Bidang Pertambangan Andi Iwan, serta Ketua Dewan Pembina LMP Dr. Maya Rumantir, M.A., Ph.D., bersama jajaran pengurus pusat dan daerah dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Ketua Umum LMP H.M. Arsyad Cannu menegaskan bahwa tema “NKRI Harga Mati” bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata organisasi dalam menjaga keutuhan bangsa dan melindungi kepentingan rakyat Indonesia.

“NKRI Harga Mati bukan yel-yel kosong. LMP tidak akan membiarkan sejengkal tanah maupun kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh pihak-pihak yang merugikan rakyat.

Kami siap menjadi mitra kritis pemerintah, mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada bangsa, namun juga akan menyuarakan kritik apabila ada kebijakan yang mengancam kedaulatan negara,” tegas Arsyad Cannu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal LMP Dr. Abdul Rachman Thaha menyampaikan bahwa Rapimnas 2026 menjadi forum penting untuk memperkuat soliditas organisasi hingga ke daerah.

Menurutnya, seluruh kader LMP diinstruksikan untuk terus menjaga persatuan, memperkuat struktur organisasi, serta aktif mengawal pelaksanaan program-program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“LMP tidak boleh hanya menjadi penonton.

Kami harus hadir di tengah masyarakat, mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dan memastikan pembangunan berjalan secara adil dan merata,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Pertambangan Andi Iwan menyoroti pentingnya pengawasan terhadap sektor pertambangan nasional. Ia menegaskan bahwa LMP siap berperan aktif dalam mendorong tata kelola pertambangan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan nasional.

“Menjaga sektor pertambangan dari praktik mafia adalah bagian dari bela negara. NKRI Harga Mati berarti tidak ada kompromi terhadap pihak-pihak yang merugikan bangsa. LMP siap bersinergi dengan aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan sumber daya alam dikelola demi kemakmuran rakyat,” katanya.

Ketua Dewan Pembina LMP, Dr. Maya Rumantir, dalam arahannya mengingatkan pentingnya menjaga moralitas, semangat persatuan, dan integritas organisasi. Ia berharap LMP dapat terus menjadi teladan sebagai organisasi kemasyarakatan yang berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara.

Rapimnas LMP 2026 juga menghasilkan sejumlah rumusan strategis organisasi dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya di sektor energi, pangan, pertambangan, koperasi, dan UMKM. Melalui forum ini, LMP menegaskan posisinya sebagai kekuatan sipil yang siap bersinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen bangsa dalam menjaga kedaulatan negara serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dengan semangat “NKRI Harga Mati”, Laskar Merah Putih menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan nasional, mengawal pembangunan, dan memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia.

Continue Reading

Metro

Ukur Purba: RAPIMNAS LMP 2026 Jadi Tonggak Penguatan Soliditas dan Loyalitas Kader di Seluruh Indonesia

Published

on

By

Jakarta – Wakil Ketua Harian Laskar Merah Putih (LMP), Ukur Purba, menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Laskar Merah Putih Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (13/6/2026).

RAPIMNAS yang mengusung tema “NKRI Harga Mati” dengan slogan “Loyalitas Tanpa Batas” tersebut menjadi forum strategis bagi jajaran pengurus dan kader LMP dari seluruh Indonesia untuk memperkuat konsolidasi organisasi, menyatukan visi perjuangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis organisasi ke depan.

Dalam kesempatan itu, Ukur Purba menegaskan pentingnya menjaga kekompakan dan soliditas organisasi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa maupun organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, RAPIMNAS bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh kader terhadap nilai-nilai kebangsaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Melalui RAPIMNAS ini, kita memperkuat persaudaraan, menyatukan langkah, dan meneguhkan loyalitas seluruh kader Laskar Merah Putih. Organisasi yang besar harus dibangun dengan semangat kebersamaan, disiplin, dan komitmen yang kuat terhadap bangsa dan negara,” ujar Ukur Purba.

Ia juga mengajak seluruh jajaran LMP, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, untuk terus menjaga marwah organisasi serta meningkatkan kontribusi nyata di tengah masyarakat. Menurutnya, LMP harus hadir sebagai organisasi yang mampu menjadi mitra strategis dalam menjaga persatuan nasional dan mendukung pembangunan bangsa.

RAPIMNAS LMP 2026 dihadiri oleh Ketua Umum, jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), pengurus Markas Daerah (MADA), Markas Cabang (MACAB), serta ribuan kader dari berbagai provinsi di Indonesia. Selain membahas program kerja dan arah kebijakan organisasi, forum ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antar-kader serta memperkuat sinergi dalam menjalankan visi organisasi.

Dengan semangat “NKRI Harga Mati” dan “Loyalitas Tanpa Batas”, RAPIMNAS LMP 2026 diharapkan mampu menghasilkan berbagai keputusan strategis yang memperkokoh eksistensi organisasi serta mempertegas komitmen Laskar Merah Putih dalam menjaga persatuan, kebhinekaan, dan keutuhan bangsa Indonesia.

Continue Reading

Trending