Connect with us

TNI / Polri

Aristo Yanuaris Seda, SH : Secara Hukum Tidak Logis, Barang/Harta Benda Seseorang Dirampas Untuk Negara

Published

5 tahun ago

on

Jakarta – Memang sangat tidak logis dan tidak adil apabila harta benda seseorang berupa rekening efek berserta isinya dirampas untuk menanggung kesalahan orang lain ( dalam hal ini Terdakwa Benny Tjokro dan Heru Hidayat-Red) hal ini dikatakannya kepada awak media di PN Jakarta Pusat, Jln Bungur Besar Raya, Rabu, 17/03/2021.
 
Aristo yang ditemui oleh awak media setelah selesai sidang mengatakan bahwa perampasan harta benda kliennya, sehubungan dengan adanya perbuatan hukum pembelian saham milik Terdakwa Benny Tjokro dan Heru Hidayat, sangat merugikan Kliennya.
 
“Klien kami sangat dirugikan dengan adanya putusan perampasan Terhadap harta benda milik klien kami berupa rekening efek (saham) beserta isinya. Jikalau  memang klien kami memiliki keterkaitan dengan perbuatan pidana para terdakwa (Benny Tjokro dan Heru Hidayat) seharusnya terhadap saham2 yang benar-benar terkait dengan para terdakwa misalnya saham “ TRAM” milik Heru Hidayat atau saham “ “MYRX” (saham Benny Tjokro) yang sita dan dirampas, Itu pun harus dibuktikan terlebih dahulu di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti, apakah keterkaitan itu sebagai bentuk perbuatan dalam merealisasikan suatu kejahatan, ataukah keterkaitan tersebut hanya karena perbuatan hukum jual beli saham biasa yang umumnya dilakukan dalam pasar modal,”urainya dengan tegas.
 
“Lalu bagaimana dengan saham-saham yang lain yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan Perbuatan terdakwa ? Apakah patut dirampas? Sementara ini dari sekian banyak saham tersebut, dimana 2 (dua) saham yang terkait dengan para terdakwa, namun hal itu karena proses pembelian saham, lalu apakah klien kami yang telah melakukan melakukan pembelian saham tersebut jauh sebelum terjadinya tindak pidana serta tidak mengetahui sama sekali perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa serta merta dianggap sebagai pihak ikut atau turut serta melakukan tindak pidana?,”tuturnya dengan nada heran.
 
“Apabila dianggap melakukan tindak pidana maka status klien kami seharusnya dalam posisi sebagai terdakwa. Seharusnya klien kami juga dikonfirmasi dalam persidangan ‘apa benar anda sebagai nomine? serta klien kami juga harus diberi ruang untuk melakukan pembelaan diri dalam persidangan’. Dalam doktrin hukum,tidak boleh seseorang dijatuhi hukuman, baik itu bentuk hukum pokok maupun hukum tambahan seperti perampasan harta benda tanpa proses peradilan,” bebernya dengan mimik muka serius.
 
Lebih lanjut, Aristo juga mengatakan bahwa ini sesuatu injustice apabila barang (saham) seseorang dirampas negara untuk menanggung kesalahan orang lain (baca: Terdakwa), sementara ia bukan sebagai saksi, bukan sebagai tersangka, bukan pula sebagai terdakwa dan nominee.

Selanjutnya, minggu depan kuasa pemohon akan mengajukan saksi fakta dari broker/ sales beberapa perusahaan sekuritas. “Minggu depan kuasa pemohon akan mengajukan saksi fakta dari broker/sales beberapa perusahaan sekuritas dan kami juga akan menghadirkan beberapa diantaranya ahli hukum pidana untuk memberikan pendapat hukumnya apakah perbuatan pembelian saham (dengan  menggunakan rekening efek dan SIDnya),apakah rekening efek dan SID itu berkualifikasi suatu alat untuk melakukan kejahatan?  Apakah perbuatan pembelian saham di pasar modal, serta merta pihak pembeli dianggap sebagai pihak yang turut serta melakukan kejahatan, bukankah Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum, Kalau memang ada saham2 di dalam rekening efek dan SIDnya tersebut yang benar terkait dengan para terdakwa, seharusnya hanya saham tersebut yang disita dan dirampas untuk negara, tidak boleh dilakukan penyitaan dan perampasan secara gelondongan, harus dipilah-pihak terlebih dahulu mana yang terkait dan mana yang tidak terkait,.  Karena jika disita SID dan Rekening Efeknya tentu klien kami tidak dapat melakukan transaksi saham2 lainya di pasar modal,ini tentu merugikan klien kami,” urainya tegas.

“Kita umpamakan, jika ada barang hasil kejahatan yang disembunyikan di dalam suatu rumah, maka yang dicari barang yang diduga hasil kejahatan tersebut, untuk disita dan dirampas, bukan disita dan dirampas rumahnya,” tutupnya tegas sekaligus menghakhiri sesi wawancara.

Related Topics:
Continue Reading

TNI / Polri

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mapolda DIY, Kapolri Ungkap Kedepankan 4 Konsep Smart City

Published

7 jam ago

on

Mei 3, 2026

By

DIY – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri peletakan batu pertama Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurut Sigit, pembangunan ini mengedepankan empat konsep Smart City.

Pertama, kata Sigit, terkait data dan driven policing hub, yakni pusat kendali kepolisian yang menggunakan data dari berbagai sumber secara real-time untuk membantu mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis fakta.

“Kedua, social listening and sentiment intelligence system, yaitu, sistem untuk memantau dan memahami opini serta perasaan masyarakat, terutama dari media sosial, agar polisi dapat merespons isu secara lebih cepat dan tepat,” kata Sigit dalam sambutannya di Mapolda DIY, Minggu (3/5/2026).

Kemudian, kata Sigit, Mapolda DIY bakal dilengkapi cyber security defense center. Adapun itu adalah, pusat perlindungan digital yang bertugas menjaga sistem dan data dari serangan siber, seperti peretasan, penipuan online, dan kejahatan digital lainnya.

Lalu yang terakhir, decision intelligence and knowledge system. Menurut Sigit, Mapolda DIY nantinya dipengkapi sistem yang mengolah data dan pengalaman menjadi pengetahuan.

“Sehingga membantu pimpinan dalam membuat keputusan yang lebih cerdas, akurat, dan berkelanjutan,” tutup Sigit.

Continue Reading

TNI / Polri

Pelayanan Humanis May Day, Polisi Bagikan Makanan kepada Peserta Aksi

Published

2 hari ago

on

Mei 1, 2026

By

Jakarta — Suasana humanis terlihat di tengah kegiatan pelayanan penyampaian pendapat di muka umum dalam momentum May Day 2026, Jumat (1/5/2026), di depan Kantor Disnaker Provinsi DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat. Sejumlah personel Polda Metro Jaya tampak berinteraksi hangat dengan peserta aksi serta masyarakat di sekitar lokasi.

Tidak hanya hadir untuk menjaga situasi tetap aman dan tertib, petugas juga membagikan makanan berupa somay kepada peserta aksi. Momen sederhana tersebut menjadi bentuk kepedulian dan pendekatan humanis Polri dalam melayani masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Metro Jaya dalam memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat.

“Polda Metro Jaya hadir bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memberikan rasa nyaman kepada saudara-saudara kita yang sedang menyampaikan aspirasi. Pendekatan humanis seperti ini menjadi bagian dari pelayanan Polri kepada masyarakat,” ujar Kombes Budi Hermanto.

Menurut Kombes Budi, pembagian makanan berupa somay kepada peserta aksi menjadi simbol sederhana bahwa komunikasi dan kedekatan antara petugas dengan masyarakat perlu terus dibangun, terutama dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

“Hal-hal kecil seperti menyapa, berdialog, dan berbagi makanan dapat mencairkan suasana. Kami ingin seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, damai, dan penuh rasa saling menghormati,” tambahnya.

Di lokasi, petugas juga tampak berdialog ringan, menyapa peserta aksi, hingga berfoto bersama masyarakat. Suasana tersebut menggambarkan bahwa pelayanan penyampaian pendapat dapat berjalan sejuk, tertib, dan tetap mengedepankan nilai kemanusiaan.

Selanjutnya Kombes Budi menegaskan, Polda Metro Jaya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, sepanjang dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan.

“Kami mengajak seluruh peserta aksi untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Sampaikan aspirasi dengan tertib. Polri akan terus hadir sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan, dengan tetap melayani serta menjaga keamanan bersama,” pungkasnya

Continue Reading

TNI / Polri

Polri Jamin Hak Konstitusional Buruh Saat May Day, Pengamanan Humanis Dikede­pankan

Published

2 hari ago

on

Mei 1, 2026

By

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjamin hak konstitusional para buruh untuk menyampaikan pendapat pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat (1/5), di Jakarta.

Polri memastikan seluruh rangkaian penyampaian aspirasi buruh mendapat pengawalan agar berjalan aman, tertib, dan bermartabat. Dalam pengamanan momentum May Day, jajaran kepolisian juga menekankan pendekatan humanis serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi dan wajib dihormati.

“Polri menjamin hak konstitusional buruh untuk menyampaikan pendapat secara aman, tertib, dan bermartabat. Kami memahami bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi,” kata Johnny di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Ia menegaskan, kehadiran personel kepolisian di lapangan bukan untuk membatasi ruang demokrasi, melainkan memastikan kegiatan berlangsung kondusif serta para peserta aksi merasa aman dan terayomi.

“Kami ingin saudara-saudara buruh yang menyampaikan aspirasi merasakan kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Karena itu, seluruh personel kami arahkan mengedepankan sikap persuasif, profesional, dan humanis,” ujarnya.

Menurut dia, Polri juga terus berkoordinasi dengan unsur terkait guna mengatur arus lalu lintas, pengamanan titik kumpul massa, serta menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan selama aksi May Day berlangsung.

Polri turut mengimbau seluruh peserta aksi memperingati Hari Buruh Internasional dengan damai, tertib, serta menjaga fasilitas umum agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung lancar dan bermartabat.

Continue Reading

Trending