Sangihe, Sulut – Kedatangan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jabes Ezar Gaghana, SE, ME, beserta rombongan disambut dengan penuh sukacita oleh Kepala BP2MI, Benny Rhamdany, di Kantor Badan Pelindungan Penempatan Migran Indonesia (BP2MI) di Jakarta, Senin 29/3/2021.
Pada kesempatan ini BP2MI bersama Pemkab Sangihe telah menandatangani MOU kesepakatan program Skil (tokutei ginou) ke negara Sakura, untuk menekan angka pengangguran dan penyediaan lapangan kerja bagi muda-mudi Sangihe di negara yang punya kemajuan teknologi itu.
Dalam sambutannya, Benny Rhamdany menyampaikan bahwa saat ini Presiden RI Jokowi sangat memperhatikan daerah-daerah perbatasan untuk percepatan pembangunan secara fisik maupun Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk Tanah Tampungang Lawo (Sangihe) Kota Malahasa (Tahuna). “Jokowi inginkan lajunya pembangunan fisik di daerah perbatasan ditingkatkan, terlebih khususnya SDM. Tentunya melalui program Skil ke negara Matahari Terbit ini, dapat meningkatkan SDM yang unggul setelah kembali 5 tahun dari Jepang,” terang Rhamdany yang juga pernah mengenyam pendidikan di jajaran pulau Nusa Utara.
Bupati Sangihe berterimakasih kepada Kepala BP2MI yang sudah merealisasikan program ke Nipon dari pemuda-pemudi perbatasan. “Terimakasih pak Benny atas kerjasama ini. Pemkab Sangihe bersyukur program ke Jepang telah direalisasikan,” ungkap Bupati, yang juga pernah mengampanyekan program ke Jepang saat mencalonkan kepala daerah tahun 2017.
Terpisah, Ketua Umum Gabungan Alumni Magang Jepang Berusaha Amat Tekun Taat dan Enerjik (GAMBATTE) Indonesia, Asriel Johan Tatande, mengapresiasi terobosan Bupati pada program ke Jepang. “Ini merupakan hal yang luar biasa, sebab program ini bagus. Anak muda Sangihe mendapatkan dua manfaat dari program tersebut, yaitu menerima finansial lumayan banyak sebagai modal usaha untuk masa depannya bersama keluarga, serta terpoles karakter disiplin semangat orang Jepang yang dia bisa aplikasikan di Indonesia,” tutur pemilik Face Book (FB) Gambatte Asril yang merupakan alumni program magang 3 tahun di Jepang di kota Osaka sebagai pusat teknologi industrinya Jepang.
Lanjutnya, tapi program ini tidak sembarang. “Super ketat, butuh pelatih atau guru (sensei) yang berpengalaman seperti mantan program magang Jepang. Karena negara tujuan kerjanya di Jepang bukan di negara lain, Jepang sangat disiplin, beda dengan negara lain. Makanya para calon Migran atau TKI, butuh perjuangan dengan penuh kesabaran pada waktu mengikuti pelatihan bahasa Jepang dan budayanya di Sangihe selama kurang lebih satu tahun. Kenapa demikian? Karena pelatihan bahasa Jepang dan skilnya kira-kira 5 bulan. Setelah itu mendaftar ujian bahasa Jepang dan skil untuk mendapatkan sertifikat sebagai persyaratan program tokutei ginou (skil). Jadwal ujiannya sudah diatur bulannya oleh pemerintah Jepang di sembilan negara, didalamnya ada Indonesia. Di negara kita tempat ujiannya hanya di Medan, Surabaya, Jakarta, Bandung. Kiranya kedepan bisa di Sangihe atau minimal di Manado untuk menghemat biaya dari Pemda,” urai Asril yang fasih bahasa Jepang dan tulisannya huruf hiragana serta katakana juga kanji.
Asril Tatande menambakan bahwa program ini sangat serius, tidak main-main, seraya dia menerangkan kelanjutan tahapan atau prosedur selama di Indonesia. “Saya yakin program ini berkesinambungan jika kemasan produk SDM nya dilatih dengan disiplin di Sangihe. Selanjutnya, sesudah 5 bulan belajar bahasa juga budaya dan skil lalu ikut ujiannya. Para Migran akan mengikuti wawancara dari perusahaan di Jepang. Setelah lulus, akan mengurus paspor dan kesehatan. Terus, pihak penyelenggara di Jepang (torukushien kikan) akan mengurus eligibility atau surat izin tinggal di Jepang yang memakan waktu 3-4 bulan. Nah, kurang lebih satu tahun tahapan yang dijalani di Indonesia, baru bisa berangkat ke Jepang,” tambah Ara Fendi sapaan akrab di kampung halamannya Mahumu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara.
“Perlu di ketahui bahwa program skil ini ada 14 bidang yaitu pertanian, peternakan, bangunan, perikanan, perawat lansia dan lain-lain. Program ini dimulai pada tanggal 1 April 2019. Jepang meminta 345.000 pekerja dari 9 negara, salah satunya Indonesia mendapatkan kuota 70.000 orang,” kata Asril mengakhiri.
