Connect with us

Metro

Wana Artha Life Tidak Hadir Dalam Sidang BPSK

Published

on

Sidang pada hari ini, Senin, 19/04/2021 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) antara Perkumpulan Pemegang Polis Wana Artha (P3W) sebagai pemohon tidak dihadiri oleh PT Adisarana Wana Artha sebagai termohon.

Nasabah atau konsumen asuransi yang tergabung dalam P3W dari berbagai wilayah Indonesia akan terus berjuang tanpa mengenal lelah dengan berbagai upaya yang dilakukan dengan segenap hati untuk menyuarakan hak-haknya sebagai pemegang polis yang menjadi korban gagal bayar dari perusahaan asuransi jiwa adisarana wana Artha kepada Negara yang berkewajiban melindungi hak-hak P3W sebagai warga negara.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sudah lebih dari satu tahun sejak bulan Pebruari 2020 sampai bulan April 2021, para nasabah tidak bisa mencairkan uang premi yang sudah jatuh tempo maupun nilai Manfaat Tunai yang diberikan setiap bulan dan sampai saat ini juga manajemen PT Adisarana Wana Artha sangat sulit untuk berkomunikasi dengan pemegang polis.

Sehingga kami pemegang polis jadi bertanya-tanya apa yang disembunyikan dari pihak manajemen PT Adi Sarana Wana Artha sehingga menutup diri sampai tidak mau berkomunikasi dengan kami yang sudah mempercayakan uang premi yang sudah kami titipkan kepada PT Adisarana Wanaartha.

Untuk itu, P3W mengambil langkah dengan tetap mengedepankan itikad baik dalam menyelesaikan masalah ini dengan memohon bantuan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) supaya dengan mediasi ini masalah dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan permohonan P3W ke BPSK maka diharapkan pihak pelaku usaha Wana Artha Life dapat menemui P3W untuk memberikan penjelasan dengan bukti-bukti fakta yang jelas dan benar, karena selama ini pihak Wana Artha Life selalu beralasan uang premi kami tidak dapat dikembalikan dengan alasan uang premi pemegang polis diblokir , disita, dan sekarang dirampas Negara sebagai penggantian kerugian uang Negara.

Menyikapi hal seperti ini maka ketua P3W yaitu Johanes Buntoro Fistanio mengatakan bahwa hal ini sangat mengiris hati para nasabah. “Hal ini sangat mengiris hati kami para nasabah yang tergabung dalam P3W, kenapa harus kami masyarakat/konsumen yang selalu menjadi korban? Saat ini sudah terlalu banyak anggota kami yang menjadi korban atas peristiwa ini. Ada yang anaknya harus putus pendidikannya, ada yang kehilangan rumah tinggalnya, ada yang tidak mampu lagi berobat bahkan ada yang meninggal karena ketidak-berdayaannya,” ungkapnya dengan sedih.

“Kami ini pemegang polis yang tidak ada hubungannya dengan kasus Jiwasraya, karena kami sangat yakin 100% uang premi kami adalah hasil kerja keras dan jerih payah pemegang polis selama usia produktif dan bukan hasil dari kejahatan atau korupsi,” katanya dengan tegas.

Sehingga dengan demikian, Perkumpulan Pemegang Polis wana Artha (P3W) sangat berharap BPSK sapat menolong dalam menyelesaikan masalah saat ini dan sangat berharap ada secercah harapan sehingga ada jalan keluarnya.

Continue Reading

Metro

Partai Buruh Gelar Kongres V

Published

on

By

Jakarta — Presiden Partai Buruh, Ir. H. Said Iqbal, memberikan kata sambutan penuh semangat dalam Deklarasi Perjuangan HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) & RUU Ketenagakerjaan sekaligus Pembukaan Kongres Partai Buruh Ke-5, yang digelar di Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta, Senin (19/01/2026).

Di hadapan ribuan kader dan delegasi buruh dari 38 provinsi, 462 kabupaten/kota, serta puluhan federasi dan konfederasi serikat buruh, Said Iqbal menegaskan bahwa perjuangan buruh bukan sekadar soal upah, tetapi perjuangan melawan ketidakadilan struktural yang menindas kelas pekerja, petani, nelayan, guru honorer, dan rakyat kecil.

“Manusia tidak boleh tunduk kepada manusia. Manusia hanya tunduk kepada Tuhan. Karena itu, tugas Partai Buruh adalah membebaskan dan memanusiakan manusia,” tegas Said Iqbal disambut gemuruh massa.

Said Iqbal mengingatkan bahwa Partai Buruh lahir dari sejarah panjang perlawanan kelas pekerja, yang berakar dari tragedi Chicago Massacre pada abad ke-19, perjuangan delapan jam kerja, hingga penindasan buruh global. Ia menyebut pendiri Partai Buruh Indonesia, almarhum Muchtar Pakpahan, Tony Budi Sasono, serta peran Gus Dur dalam memperjuangkan politik buruh yang berkeadilan dan humanis.

Dalam pidatonya, Said Iqbal juga mengkritik keras perampasan tanah petani, eksploitasi sumber daya alam, dan ketimpangan di wilayah kaya sumber daya seperti Kalimantan, Papua, Sumatera, dan Sulawesi, di mana rakyatnya justru hidup dalam kemiskinan.

“Tanah kaya, emas hitam melimpah, tapi rakyat tinggal di rumah reot. Ini bukan takdir, ini ketidakadilan sistemik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa upah murah bukan hanya menyengsarakan buruh, tetapi mematikan daya beli rakyat dan menghancurkan ekonomi nasional, termasuk sektor pertanian dan UMKM. Karena itu, Partai Buruh konsisten menuntut upah layak, jaminan sosial, pendidikan gratis, reforma agraria, dan jaminan kebutuhan dasar rakyat.

Said Iqbal juga menyoroti pengalaman internasional, dengan mencontohkan keberhasilan partai buruh dan sosial demokrat di berbagai negara seperti Brasil, Inggris, Australia, dan negara-negara Skandinavia, yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa menghancurkan investasi.

“Buruh memimpin negara tidak menghancurkan ekonomi. Justru ketidakadilanlah yang menghancurkan bangsa,” tegasnya.

Menutup pidatonya, Said Iqbal mengajak seluruh kader untuk tetap bersatu, tidak putus asa, dan menjadikan Kongres Partai Buruh V sebagai momentum konsolidasi besar menuju kemenangan politik Partai Buruh 2029.

“We are the working class. Jangan pernah malu menjadi buruh. Indonesia hanya bisa adil jika kelas pekerja berdaulat,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Wendalimo Wenda Ketua Exco Provinsi Papua Pegunungan : Kepemimpinan Presiden Partai Buruh Berlanjut Demi Menjaga Konsistensi Perjuangan Kaum Buruh di Seluruh Indonesia

Published

on

By

Jakarta — Ketua Exco Provinsi Papua Pegunungan, Wendalimo Wenda, menghadiri Deklarasi Perjuangan Hostum (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) sekaligus Pembukaan Kongres Partai Buruh V, yang digelar di Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta, Senin (19/01/2026).

Dalam keterangannya kepada media, Wendalimo menegaskan sikap tegas kaum buruh, petani, dan pekerja informal di Papua Pegunungan yang menolak mekanisme Pilkada yang dipilih oleh  DPR. Menurutnya, skema tersebut merugikan rakyat dan mencederai prinsip demokrasi.

“Kami kaum buruh, petani, ojek, hingga pekerja sektor informal dengan tegas menolak Pilkada yang tidak dipilih langsung oleh rakyat. Itu tidak memberi kebebasan dan keadilan demokrasi bagi kami,” tegas Wendalimo.

Ia menyampaikan bahwa penolakan ini bukan sikap spontan, melainkan telah disuarakan sejak lama, termasuk saat peresmian Sekretariat Partai Buruh di Papua Pegunungan pada 16 Januari lalu dan telah diberitakan melalui berbagai media.

Selain isu Pilkada, Wendalimo juga menyoroti belum adanya kejelasan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) di Papua Pegunungan untuk tahun 2026. Kondisi ini dinilai semakin menekan kehidupan buruh di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Wendalimo mengapresiasi perjuangan Partai Buruh di bawah kepemimpinan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, yang dinilainya telah membawa perubahan nyata bagi rakyat Papua, khususnya dalam memperjuangkan kebebasan menyampaikan aspirasi dan isu keadilan atas tanah Papua.

“Kami merasakan langsung perubahan itu. Suara Partai Buruh didengar, dan ruang kebebasan mulai terbuka. Atas hal itu, kami menyampaikan terima kasih,” ujarnya.

Menatap Kongres Partai Buruh V, Wendalimo menyampaikan harapan agar kepemimpinan Presiden Partai Buruh tetap berlanjut demi menjaga konsistensi perjuangan kaum buruh di seluruh Indonesia.

“Kalau kita mulai dari nol lagi, perjuangan akan berat. Dari Papua Pegunungan, kami siap mendukung dan mengawal kepemimpinan Presiden Partai Buruh, Bapak Said Iqbal,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Menase Ugedi Degei, S.Sos Wakil Ketua I Exco Partai Buruh Provinsi Papua Tengah Target Sekitar 20 Hingga 25 kursi

Published

on

By

Jakarta — Wakil Ketua I Exco Partai Buruh Provinsi Papua Tengah, Menase Ugedi Degei, S.Sos, menghadiri Deklarasi Perjuangan Hostum (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) serta RUU Ketenagakerjaan dan Pembukaan Kongres Partai Buruh V yang digelar di Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta, Senin (19/01/2026).

Kehadiran delegasi Papua Tengah menjadi bagian dari konsolidasi nasional Partai Buruh dalam memperkuat barisan perjuangan kaum buruh, masyarakat adat, dan kelompok marjinal di seluruh Indonesia. Dalam momentum Kongres V ini, Partai Buruh menegaskan komitmen perjuangan politik menuju kemenangan Pemilu 2029.

Dalam keterangannya kepada media, Menase Ugedi Degei menegaskan bahwa Kongres V menjadi tonggak penting konsolidasi organisasi dan strategi politik Partai Buruh, khususnya di Papua Tengah.

“Dengan adanya kongres ini, kami Partai Buruh Pusat berkomitmen untuk memenangkan Pemilu 2029. Di Papua Tengah, kami juga menyiapkan strategi-strategi khusus untuk mencapai kemenangan,” ujar Menase.

Ia menjelaskan, Partai Buruh Papua Tengah akan memperluas basis perjuangan dengan menjaring berbagai komunitas, mulai dari komunitas adat, serikat buruh, organisasi sayap Partai Buruh, hingga komunitas nelayan dan kelompok pekerja sektor informal.

“Kami akan membangun dan memperkuat serikat-serikat, termasuk serikat buruh bangunan dan serikat para pendulang yang selama ini hidup di bawah tekanan korporasi,” tegasnya.

Selain penguatan organisasi, Menase menekankan pentingnya edukasi dan pendidikan politik kepada masyarakat agar memahami secara utuh perjuangan Partai Buruh.

“Pendidikan politik sangat penting agar masyarakat benar-benar paham bahwa perjuangan Partai Buruh adalah memperjuangkan kesejahteraan masyarakat secara nasional bahkan internasional, menuju kesejahteraan yang merata dan saling menguntungkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menase menegaskan komitmen Partai Buruh Papua Tengah untuk membangkitkan semangat juang bersama masyarakat di tengah keberadaan perusahaan dan industri di wilayah tersebut.

“Kami ingin membangun satu barisan perjuangan bersama masyarakat Papua Tengah, agar kehadiran industri benar-benar membawa kesejahteraan,” katanya.

Menutup pernyataannya, Menase menyampaikan optimisme besar terhadap capaian politik Partai Buruh di Papua Tengah.
“Target kami di Papua Tengah adalah merebut sekitar 20 hingga 25 kursi. Secara nasional, Partai Buruh menargetkan hingga hampir 400 kursi dari daerah sampai pusat, sesuai harapan Exco Pusat,” pungkasnya.

Kongres Partai Buruh V diharapkan menjadi momentum penguatan perjuangan Hostum sekaligus konsolidasi nasional dalam memperjuangkan keadilan sosial, kesejahteraan buruh, dan kedaulatan rakyat Indonesia.

Continue Reading

Trending