Connect with us

TNI / Polri

Tindak Lanjut Arahan Presiden RI, Pangdam II/Sriwijaya dan Kapolda Pimpin Rakor Terkait PPKM di Wilayah Sumsel

Published

on

JAKARTA, – Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi dan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Prof. Dr. Eko Indra Heri, M.M., memimpin kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi perkembangan dan tindak lanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Sumsel, Selasa (10/8/2021), bertempat di Aula Cendrawasih Polrestabes Palembang Jln. Gubernur H. Bastari, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang.

Dalam keterangan tertulis penerangan Koam II/Swj, pada Rakor tersebut, Kodam II/Swj dan seluruh jajarannya, Polda Sumsel dan Pemda Provinsi Sumsel serta Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang serta Instansi terkait lainnya, berkomitmen menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Sumsel dan Kota Palembang.

Rakor yang dilaksanakan ini merupakan tindak lanjut dari Pengarahan Presiden RI Joko Widodo pada Sabtu (7/8/2021) lalu, yang dihadiri oleh anggota Kabinet Terkait, Pimpinan Lembaga Negara, Kapolda, Pangdam, Danrem, Bupati/Wali Kota, serta Kajati/Kajari se-Indonesia.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof. Dr. Eko Indra Heri, M.M, mengatakan bahwa, sesuai arahan dari Presiden RI, dalam menekan angka penyebaran Covid-19, kita harus melakukan pembatasan mobilitas masyarakat, melaksanakan 3T yakni pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracking), dan perawatan (treatment) serta melakukan isolasi terpusat.

Kapolda juga meminta untuk mendukung program pemerintah serta mendukung penuh kebijakan dan langkah pemerintah dalam pembatasan Covid-19, termasuk percepatan program vaksinasi kepada masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sumsel, H. Mawardi meminta meningkatkan sinergitas dan persamaan persepsi dalam penanganan Covid-19, baik unsur TNI, Polri dan seluruh instansi terkait lainnya.

Inti rakor strategi penanganan Covid-19 di Kota Palembang maupun di wilayah Sumsel lainnya dengan menegaskan kembali wajib memakai masker, pembatasan aktivitas dan mobilitas serta mencegah kerumunan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang harus diterapkan di Kota Palembang dan wilayah Sumsel.

Sementara itu, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi mengajak bersama-sama untuk menekan dan mencegah penyebaran Covid-19 di Sumsel.

Pangdam menganalogikan Pandemi yang terjadi sebagai perang dan Palembang sebagai Center of Gravity. Bagaimana agar Palembang tetap kokoh dapat dipertahankan secara maksimal dengan tetap menggunakan Strategi Integral Holistik Komprehensif.

“Jadi tidak bisa berperang ini secara sendiri-sendiri, harus Integral dan bersatu padu seluruh komponen, seluruh instansi, seluruh tokoh menjadi satu. Untuk itu ini harus dilakukan secara Integral, ” jelas Pangdam.

Pangdam juga menyampaikan bagaimana upaya dan cara memutus Covid-19 ini, yaitu dengan menggunakan masker.

Selanjutnya, komprehensif harus sempurna dan yang terakhir adalah Holistik, harus mencegah virus ini dengan divaksin, memakai masker dan menjaga kesehatan serta menjaga pola hidup sehat.

“Jadi ini adalah masalah kita bersama tidak bisa diatasi sendiri-sendiri. Mari kita bergandeng tangan erat untuk menghadapi pandemi ini, “kata Mayjen TNI Agus Suhardi.

Turut hadir juga dalam rakor tersebut, Walikota Palembang H. Harnojoyo, Kasrem 044/Gapo, Asops Kasdam II/Swj, Dandim 0418/Palembang, Kapolrestabes Kota Palembang, Karo Ops Polda Sumsel, Kadis PKPB Palembang, Kadinsos Kota Palembang, Kasat Pol PP Kota Palembang, Kadishub Kota Palembang, Kadinkes Prov. Sumsel, Kepala Dinas PMD, Kasiops Kasrem 044/Gapo, Kasat Pol PP Prov. Sumsel dan Kadishub Prov. Sumsel.

Rakor ditandai dengan penyerahan masker dari Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof. Dr. Eko Indra Heri, M.M., kepada Walikota Palembang, H. Harnojoyo. (Dispenad)

Continue Reading

TNI / Polri

Tekankan Kepemimpinan Humanis, Wakasad: Komandan Harus Dekat dengan Prajurit

Published

on

By

BANDUNG, – Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menekankan pentingnya kepemimpinan humanis bagi seorang Komandan Satuan (Dansat), yakni dengan membangun kedekatan, kepedulian, serta ikatan yang kuat dengan prajurit yang dipimpinnya.

Penegasan tersebut disampaikan Wakasad saat memberikan pengarahan kepada peserta pendidikan Calon Komandan Brigade/Resimen (Danbrig/Danmen), Calon Komandan Batalyon (Danyon), Calon Komandan Detasemen (Danden), serta Wakil Komandan Batalyon (Wadanyon) di Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif), Bandung, Jawa Barat, Senin (20/4/2026).

Dalam arahannya, Wakasad menekankan bahwa seorang komandan tidak cukup hanya memberikan perintah, tetapi harus hadir langsung di tengah anggota dan membangun komunikasi yang efektif. “Tidak hanya dibutuhkan kepedulian, tidak hanya dibutuhkan pengarahan-pengarahan, tetapi hatimu harus ada di situ, kamu harus cek, kamu harus turun, kamu harus bicara langsung. Komunikasi langsung dengan anggota harus kalian lakukan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wakasad menyampaikan bahwa komandan satuan harus mampu berperan sebagai orang tua, mitra kerja, sekaligus guru dan pelatih bagi anggotanya, guna membentuk prajurit yang tangguh, profesional, dan berkarakter.

Melalui seleksi yang ketat serta pola pendidikan yang terprogram, para peserta diharapkan mampu menjadi komandan yang membawa pengaruh positif, membangun semangat, serta memperkuat soliditas satuan dalam pelaksanaan tugas.

Wakasad juga mengingatkan agar kepemimpinan yang dibangun mampu mendorong pelaksanaan tugas secara efektif, terarah, dan bertanggung jawab, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesiapan dan kemajuan TNI Angkatan Darat.

Adapun jumlah peserta pendidikan terdiri dari 27 orang peserta Pendidikan Danbrig/Danmen, 115 orang peserta pendidikan Danyon/Danden, serta 53 orang peserta pendidikan Wadanyon. Pendidikan dilaksanakan selama delapan minggu dengan penilaian meliputi aspek Sikap dan Perilaku (Sikku), jasmani, serta kemampuan menembak, renang militer, lintas medan, ketahanan mars, bela diri taktis, dan kesegaran jasmani. *(Dispenad)*

Continue Reading

TNI / Polri

Polri dan Kementerian Haji Bentuk Satgas Gabungan, atasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ilegal

Published

on

By

Jakarta – Polri bersama Kementerian Haji resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Haji dan Umrah ilegal sebagai langkah tegas dalam melindungi masyarakat dari berbagai praktik pelanggaran dan tindak pidana dalam penyelenggaraan ibadah tersebut.

Pembentukan Satgas ini disampaikan dalam doorstop yang digelar di Lobby Bareskrim Polri, Senin (20/4/2026), dengan menghadirkan Wakabaintelkam Polri Irjen Pol. Nanang Rudi Supriatna, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni, serta Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al-Rasyid.

Wakabaintelkam Polri Irjen Pol. Nanang Rudi Supriatna menegaskan bahwa pembentukan Satgas merupakan perintah langsung Kapolri sebagai respons atas berbagai persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Satgas Haji ini dibentuk untuk menjamin dan memberikan pelayanan keamanan kepada para calon jamaah, serta mencegah terjadinya tindak pidana dalam penyelenggaraan ibadah haji,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara Polri dan Kementerian Haji menjadi kunci dalam memastikan pelaksanaan ibadah berjalan aman, tertib, dan sesuai aturan.

Sementara itu, Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al-Rasyid, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima tidak kurang dari 15 hingga 20 laporan kasus setiap hari terkait penyelenggaraan haji dan umrah, dengan total sekitar 95 kasus yang saat ini ditangani.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan penuh dari Kepolisian sangat kami butuhkan agar upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana ini bisa berjalan efektif dan memberikan efek jera,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Satgas telah mulai bekerja sejak diterbitkannya surat perintah Kapolri. Salah satu hasil awalnya adalah penggagalan keberangkatan delapan warga negara Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji menggunakan visa non-haji di Bandara Soekarno-Hatta.

“Semua pihak yang terlibat akan dilakukan pendalaman, termasuk travel yang memberangkatkan maupun pihak lain yang bertanggung jawab,” tegas Harun.

Lebih lanjut, ia menyebut sejumlah titik rawan pemberangkatan ilegal yang kini dalam pengawasan, antara lain Bandara Soekarno-Hatta, Juanda Surabaya, Lombok, dan Batam.

Di sisi lain, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan segera melapor apabila menemukan indikasi praktik ilegal dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

“Kami mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan hotline pengaduan dengan nomor 081218899191. Jika menemukan indikasi penipuan atau pelanggaran, segera laporkan agar dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Polri bersama Kementerian Haji akan mengedepankan langkah preventif dan represif secara simultan guna menekan angka pelanggaran, sekaligus memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Dengan terbentuknya Satgas gabungan ini, diharapkan praktik penyelenggaraan haji dan umrah ilegal dapat diminimalisir, serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi seluruh calon jamaah Indonesia.

Continue Reading

TNI / Polri

Kapolda Metro Jaya Pimpin Apel 2.098 Personel Brimob di Stadion Presisi, Tekankan Sikap Disiplin dan Humanis

Published

on

By

Jakarta – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri memimpin apel personel Satuan Brimob Polda Metro Jaya yang diikuti 2.098 personel di Stadion Presisi Polda Metro Jaya, Senin (20/4/2026). Apel tersebut dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personel dalam menghadapi pelaksanaan tugas ke depan.

Dalam arahannya, Irjen Pol Asep Edi Suheri menyampaikan apresiasi atas semangat dan kesiapan seluruh personel. Ia menegaskan bahwa kesiapan anggota tidak hanya ditunjukkan melalui kekuatan pasukan, tetapi juga melalui kedisiplinan, ketenangan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.

Kapolda mengatakan personel Brimob harus mampu menjalankan tugas secara profesional, terukur, dan akuntabel. Menurutnya, setiap pelaksanaan tugas harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta tetap mengedepankan sikap humanis kepada masyarakat.

Lanjut, Ia juga memberikan penekanan kepada personel Brimob yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri dengan dinamika tugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. ia mengingatkan bahwa kehormatan sebagai anggota Polri harus tercermin dalam sikap disiplin, loyalitas, dan tanggung jawab.

“Kehormatan yang saudara emban harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Jadilah personel yang disiplin, loyal, dan mampu menjaga nama baik institusi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta seluruh personel menjaga kesiapsiagaan, keselamatan, dan kekompakan dalam bertugas. Ia menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan yang baik serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Jangan sekali-kali menyakiti hati masyarakat. Tampilkan Brimob yang tegas tanpa arogan, siap bertindak dengan penuh kendali, serta selalu hadir memberi rasa aman,” tegasnya.

Sebagai penutup arahan, Kapolda Metro Jaya memberikan motivasi melalui slogan pengabdian Brimob untuk mempertebal semangat kesatuan. “Tampilkan Brimob yang tegas tanpa arogan, siap bertindak dengan penuh kendali. Ingatlah semboyan kita: Sekali Melangkah, Pantang Menyerah, Sekali Tampil Harus Berhasil. Brimob untuk kemanusiaan,” tegas Kapolda Metro Jaya.

Continue Reading

Trending