Connect with us

TNI / Polri

Tindak Lanjut Arahan Presiden RI, Pangdam II/Sriwijaya dan Kapolda Pimpin Rakor Terkait PPKM di Wilayah Sumsel

Published

on

JAKARTA, – Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi dan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Prof. Dr. Eko Indra Heri, M.M., memimpin kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi perkembangan dan tindak lanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Sumsel, Selasa (10/8/2021), bertempat di Aula Cendrawasih Polrestabes Palembang Jln. Gubernur H. Bastari, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang.

Dalam keterangan tertulis penerangan Koam II/Swj, pada Rakor tersebut, Kodam II/Swj dan seluruh jajarannya, Polda Sumsel dan Pemda Provinsi Sumsel serta Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang serta Instansi terkait lainnya, berkomitmen menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Sumsel dan Kota Palembang.

Rakor yang dilaksanakan ini merupakan tindak lanjut dari Pengarahan Presiden RI Joko Widodo pada Sabtu (7/8/2021) lalu, yang dihadiri oleh anggota Kabinet Terkait, Pimpinan Lembaga Negara, Kapolda, Pangdam, Danrem, Bupati/Wali Kota, serta Kajati/Kajari se-Indonesia.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof. Dr. Eko Indra Heri, M.M, mengatakan bahwa, sesuai arahan dari Presiden RI, dalam menekan angka penyebaran Covid-19, kita harus melakukan pembatasan mobilitas masyarakat, melaksanakan 3T yakni pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracking), dan perawatan (treatment) serta melakukan isolasi terpusat.

Kapolda juga meminta untuk mendukung program pemerintah serta mendukung penuh kebijakan dan langkah pemerintah dalam pembatasan Covid-19, termasuk percepatan program vaksinasi kepada masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sumsel, H. Mawardi meminta meningkatkan sinergitas dan persamaan persepsi dalam penanganan Covid-19, baik unsur TNI, Polri dan seluruh instansi terkait lainnya.

Inti rakor strategi penanganan Covid-19 di Kota Palembang maupun di wilayah Sumsel lainnya dengan menegaskan kembali wajib memakai masker, pembatasan aktivitas dan mobilitas serta mencegah kerumunan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang harus diterapkan di Kota Palembang dan wilayah Sumsel.

Sementara itu, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi mengajak bersama-sama untuk menekan dan mencegah penyebaran Covid-19 di Sumsel.

Pangdam menganalogikan Pandemi yang terjadi sebagai perang dan Palembang sebagai Center of Gravity. Bagaimana agar Palembang tetap kokoh dapat dipertahankan secara maksimal dengan tetap menggunakan Strategi Integral Holistik Komprehensif.

“Jadi tidak bisa berperang ini secara sendiri-sendiri, harus Integral dan bersatu padu seluruh komponen, seluruh instansi, seluruh tokoh menjadi satu. Untuk itu ini harus dilakukan secara Integral, ” jelas Pangdam.

Pangdam juga menyampaikan bagaimana upaya dan cara memutus Covid-19 ini, yaitu dengan menggunakan masker.

Selanjutnya, komprehensif harus sempurna dan yang terakhir adalah Holistik, harus mencegah virus ini dengan divaksin, memakai masker dan menjaga kesehatan serta menjaga pola hidup sehat.

“Jadi ini adalah masalah kita bersama tidak bisa diatasi sendiri-sendiri. Mari kita bergandeng tangan erat untuk menghadapi pandemi ini, “kata Mayjen TNI Agus Suhardi.

Turut hadir juga dalam rakor tersebut, Walikota Palembang H. Harnojoyo, Kasrem 044/Gapo, Asops Kasdam II/Swj, Dandim 0418/Palembang, Kapolrestabes Kota Palembang, Karo Ops Polda Sumsel, Kadis PKPB Palembang, Kadinsos Kota Palembang, Kasat Pol PP Kota Palembang, Kadishub Kota Palembang, Kadinkes Prov. Sumsel, Kepala Dinas PMD, Kasiops Kasrem 044/Gapo, Kasat Pol PP Prov. Sumsel dan Kadishub Prov. Sumsel.

Rakor ditandai dengan penyerahan masker dari Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof. Dr. Eko Indra Heri, M.M., kepada Walikota Palembang, H. Harnojoyo. (Dispenad)

Continue Reading

TNI / Polri

Bareskrim Polri Amankan DPO Jaringan Fredy Pratama, Ungkap Peran Pengendali Keuangan Sindikat Narkotika Internasional

Published

on

By

Jakarta – Bareskrim Polri melalui Tim Delegasi Polri berhasil mengamankan Frans Antoni, salah satu Daftar Pencarian Orang (DPO) prioritas sekaligus residivis yang memiliki peran sentral dalam jaringan narkotika internasional yang dipimpin oleh Fredy Pratama. Frans Antoni diamankan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis (18/6/2026), sebelum dipulangkan ke Indonesia pada Jumat (19/6/2026).

Pemulangan tersangka dilakukan menggunakan pesawat melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan fasilitas Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), mengingat yang bersangkutan diketahui masuk ke wilayah Malaysia secara ilegal.

Frans Antoni merupakan tersangka yang telah berstatus DPO sejak 12 November 2023 berdasarkan Nomor: DPO/B15-97/XI/2023/DITTIPIDNARKOBA. Dalam struktur organisasi sindikat Fredy Pratama, ia diketahui memegang peran ganda sebagai pengendali keuangan, pengatur operasional lapangan, sekaligus penghubung jaringan internasional.

Berdasarkan hasil penyidikan, Frans Antoni diduga menjadi otak operasional tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkotika yang berlangsung selama kurun waktu 2017 hingga 2023. Selama periode tersebut, ia tercatat melakukan pengangkutan uang hasil kejahatan dari Indonesia menuju Thailand sebanyak kurang lebih 168 kali perjalanan.

Setiap perjalanan membawa dana minimal Rp1 miliar yang terlebih dahulu disamarkan melalui sejumlah money changer di Indonesia. Dana tersebut kemudian dikonversi ke dalam pecahan 1.000 Dolar Singapura sebelum dibawa keluar negeri.

Selain berperan dalam pengiriman uang lintas negara, Frans Antoni juga diketahui menerima setoran tunai senilai total 1.200.000 Dolar Singapura dari Kosnadi Irwan alias Uncle. Penyidik turut menemukan keterlibatan tersangka dalam penguasaan tiga rekening penampungan Bank BCA yang menggunakan identitas adik kandungnya, Steven Antoni, yang diduga dipakai untuk menampung dan mengalirkan dana hasil kejahatan.

Setibanya di Indonesia, Frans Antoni langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Pemeriksaan tersebut difokuskan untuk menelusuri seluruh aliran dana sindikat, memetakan jaringan pendukung yang masih aktif, serta memperkuat upaya pengejaran terhadap Fredy Pratama yang hingga kini masih berstatus buronan internasional dan masuk dalam daftar Red Notice.

Kadivhumas Polri, Johnny Eddizon Isir, mengatakan bahwa keberhasilan pengamanan Frans Antoni merupakan hasil kerja sama yang erat antara Polri dengan berbagai pihak, termasuk otoritas terkait di Malaysia dan perwakilan Pemerintah Indonesia di luar negeri.

“Frans Antoni merupakan salah satu figur penting dalam struktur jaringan Fredy Pratama. Perannya tidak hanya sebagai pelaksana di lapangan, tetapi juga sebagai pengendali keuangan dan penghubung jaringan internasional. Penangkapannya menjadi langkah strategis untuk membongkar secara menyeluruh struktur organisasi dan aliran dana sindikat narkotika internasional tersebut,” ujar Johnny kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Ia menegaskan bahwa Polri akan terus melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut guna menelusuri aset-aset hasil tindak pidana narkotika dan menindak seluruh pihak yang terlibat.

“Polri berkomitmen menindak tegas setiap pelaku kejahatan narkotika, termasuk pihak-pihak yang berperan dalam pencucian uang hasil kejahatan. Kami akan terus mengejar para pelaku yang masih buron, termasuk Fredy Pratama, serta menyita aset-aset yang berasal dari hasil tindak pidana untuk memutus mata rantai kejahatan narkotika sampai ke akarnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Johnny mengapresiasi sinergi antarinstansi yang telah mendukung proses pelacakan, pengamanan, hingga pemulangan tersangka ke Indonesia.

“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ruang gerak para pelaku kejahatan transnasional semakin sempit. Polri bersama mitra dalam dan luar negeri akan terus memperkuat kerja sama untuk memastikan setiap pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Continue Reading

TNI / Polri

Polda Metro Jaya Siagakan 4.131 Personel Layani Aksi Penyampaian Pendapat di Jakarta

Published

on

By

Jakarta,  – Polda Metro Jaya menyiapkan 4.131 personel gabungan untuk melayani aksi penyampaian pendapat sejumlah elemen masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Kamis (18/6/2026).

Personel akan ditempatkan di sejumlah titik kegiatan, antara lain area Monas, Bundaran HI/Dukuh Atas, Gedung DPR/MPR RI, serta Gedung Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif.

“Polda Metro Jaya menyiapkan 4.131 personel gabungan untuk melayani dan mengamankan kegiatan penyampaian pendapat masyarakat. Kehadiran personel di lapangan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” ujar Kombes Budi.

Adapun personel yang dilibatkan terdiri dari unsur Polda Metro Jaya sebanyak 2.359 personel, jajaran Polres sebanyak 372 personel, serta BKO sebanyak 1.400 personel. Unsur BKO tersebut meliputi TNI sebanyak 200 personel, Korbrimob sebanyak 900 personel, dan Korsabhara sebanyak 300 personel.

Sejumlah elemen masyarakat dijadwalkan menyampaikan aspirasi di beberapa lokasi. Di area Monas diperkirakan terdapat massa dari sejumlah organisasi kemahasiswaan dan masyarakat. Sementara itu, massa lainnya direncanakan berada di kawasan Bundaran HI/Dukuh Atas dan Gedung Kemenaker RI.

Lebih lanjut Kombes Budi menjelaskan, pola pelayanan dan pengamanan dilakukan secara preemtif, preventif, serta penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Petugas juga disiagakan untuk pengaturan arus lalu lintas, pengamanan objek, serta pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan.

“Kami mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Seluruh personel telah diingatkan untuk bertindak sesuai prosedur, tidak mudah terprovokasi, serta mengutamakan keselamatan masyarakat, peserta aksi, dan petugas,” katanya.

Kombes Budi menambahkan, rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional menyesuaikan perkembangan di lapangan. Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan yang menjadi titik kegiatan apabila tidak memiliki kepentingan mendesak.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Kepada peserta aksi, silakan menyampaikan pendapat secara tertib, damai, tidak melakukan tindakan anarkis, tidak merusak fasilitas umum, dan tetap menghormati hak masyarakat lainnya,” ujar Kombes Budi.

Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat segera melapor apabila melihat potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui layanan kepolisian terdekat atau Call Center 110.

Continue Reading

TNI / Polri

Pelayanan BPKB Polda Metro Jaya Dapat Apresiasi dari Masyarakat

Published

on

By

Jakarta — Pelayanan BPKB Polda Metro Jaya kembali mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah satu warga, Ahmad, menyampaikan kepuasannya usai mengurus pembukaan blokir dan berkas kendaraan di layanan BPKB Polda Metro Jaya, Rabu (17/6/2026).

Ahmad mengaku pelayanan yang diberikan petugas berjalan dengan baik dan memuaskan. Menurutnya, proses pengurusan dapat dilakukan dengan lancar serta petugas memberikan pelayanan yang ramah.

“Ya baik, alhamdulillah. Pelayanannya cukup baik,” ujar Ahmad.

Saat ditanya mengenai saran atau masukan terhadap pelayanan yang diberikan, Ahmad mengaku sejauh ini tidak menemukan kendala yang berarti.

“Selama ini sih tidak ada, sudah cukup,” tambahnya.

Sementara itu, Pamin Seksi BPKB Polda Metro Jaya, Ipda Feri Prasetyo, mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan yang profesional, cepat, dan transparan kepada masyarakat.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan kepastian layanan, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan nyaman,” ujar Ipda Feri Prasetyo.

Continue Reading

Trending