Connect with us

TNI / Polri

Kadislitbangad Buka Focus Group Discussion (FGD) Program Litbanghan TA. 2021

Published

on

JAKARTA, – Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Kadislitbangad) Brigjen TNI Terry Tresna Purnama.,S.I.Kom.,M.M, membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pengaruh Restrukturisasi Satuan Perhubungan dan Pelayanan Perhubungan terhadap Daya dukung Operasional Satuan jajaran TNI AD program litbanghan TA. 2021″, di Madislitbangad Matraman Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Kadislitbangad Brigjen TNI Terry Tresna Purnama.,S.I.Kom.,M.M, dalam kata sambutannya mengatakan bahwa kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penelitian pengaruh restrukturisasi satuan perhubungan dan pelayanan perhubungan terhadap daya dukung operasional satuan jajaran TNI AD, program litbanghan TA. 2021, merupakan kelanjutan pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya serta menggunakan teknik wawancara dan observasi agar hasil pengumpulan data penelitian menjadi valid dan reliabel serta mendekati keabsahan data yang diharapkan.

” Hal ini perlu adanya masukkan dari peserta FGD tentang gagasan dan rumusan variabel penelitian yang telah dilaksanakan mengingat luasnya permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, penelitian ini, ” ujarnya.

Selanjutnya Kadislitbangad menambahkan bahwa tujuan dari FGD ini adalah untuk mengetahui pengaruh hasil pelaksanaan restrukturisasi satuan perhubungan dan pelayanan perhubungan terhadap daya dukung operasional satuan di jajaran TNI AD dan untuk mengukur seberapa besar pengaruh restrukturisasi satuan perhubungan dan pelayanan perhubungan terhadap daya dukung operasional satuan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD.

Pada kesempatan tersebut, Kolonel Cpm Iman Santoso selaku Ketua Tim Penelitian sekaligus pemapar mendiskripsikan tentang Focus Group Discussion (FGD) pembahasan Pengaruh Restrukturisasi Satuan Perhubungan dan Pelayanan Perhubungan terhadap Daya dukung Operasional Satuan jajaran TNI AD adalah bahwa TNI AD dalam melaksanakan tugas TNI Matra Darat di bidang Pertahanan, menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara-negara lain, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Dalam melaksanakan tugasnya, TNI AD menyelenggarakan fungsi utama, fungsi organik militer, fungsi organik pembinaan, fungsi teknis militer umum, fungsi teknis militer khusus dan fungsi khusus. Salah satu fungsi teknis militer umum adalah Pusat Perhubungan TNI Angkatan Darat (Pushubad).

Pusat Perhubungan TNI Angkatan Darat (Pushubad) sebagai salah satu Badan Pelaksana Pusat di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad bertugas pokok menyelenggarakan pembinaan kecabangan, pembinaan personel dan fungsi perhubungan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat baik pada Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dihadapkan pada penggunaan (Gun kuat) dan pembinaan (Bin kuat) bahwa fungsi Perhubungan Angkatan Darat yang meliputi komunikasi, pernika dan foto film militer dan konbekharstal, perlu adanya inovasi dan terobosan baru disesuaikan tupoksi dengan kondisi perkembangan teknologi yang lebih modern dalam mendukung rutin dan dukungan operasi tempur. Dengan demikian, dukungan perhubungan dalam operasi tempur dengan eskalasi tinggi (high escalllation) harus terintegrasi agar tercipta sinergi dengan satuan manuver dan satuan pendukung lainnya tetapi kenyataannya masih banyak kendala dalam hal dukungan.
Perubahan Nomenklatur dari Dithubad menjadi Pushubad mengakibatkan pelayanan birokrasi menjadi lebih panjang; Dislokasi masih satuan belum memperhitungkan keadaan geografi wilayah setempat dan insentitas kegiatan misal di wilayah Kepualuan Riau; Sarana pendukung dengan peralatan harus disesuaikan dengan kondisi wilayah georgafi misal di wilayah Kepualuan Riau Kodam I/BB, Kodam IX/Udayana; Pemenuhan personel secara umum belum memenuhi kriteria keahlian yang linear; Disparitas dukungan peralatan perhubungan yang jauh berbeda dengan kualitas satuan.

Hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) Sesdislitbangad, Paban III/Litbang Asro Srenaad, Paban VI/Alpal Slogad, Danrindam XIII/Merdeka, Pa ahli, Kaliti, Kalab Dislitbangad, Kasubditbindokjuktrakor Pushubad, Kabengpushub Pushubad, Kagupushub Pushubad, Para kepala perhubungan Kodam, Danpomdam IX/Udayana, Dandim 0316/Batam, Para komandan Batalyon. (Dispenad)

Continue Reading

TNI / Polri

Polisi Amankan Pria Diduga Curi Barang dari Mobil Box SAP Express di Cilincing

Published

on

By

Jakarta – Polisi menangkap seorang pria berinisial RS alias B terkait dugaan pencurian barang dari dalam mobil box SAP Express Courier di Jembatan Rusun Cilincing, Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Aksi tersebut sebelumnya viral di media sosial.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa (12/5/2026) sekitar pukul 21.00 WIB. Saat itu, mobil box melintas di lokasi dan terjebak kemacetan.

“Peristiwa ini berawal dari video viral di media sosial. Setelah menerima informasi tersebut, jajaran Polsek Cilincing langsung melakukan pengecekan ke TKP dan menindaklanjuti dugaan pencurian tersebut,” Dalam keterangannya, Pada Senin (18/5/2026).

Dalam video yang beredar, terlihat dua pria diduga mengambil barang dari dalam mobil box. Barang yang diambil berupa satu kotak mainan blok susun DIY merek Laiyinl.

Kombes Pol Erick mengatakan Tim Opsnal Reskrim Polsek Cilincing yang dipimpin AKP M Fauzan Yonnadi kemudian melakukan cek TKP pada Kamis (14/5) sekitar pukul 02.50 WIB. Polisi juga mencari saksi, korban, serta mengamankan barang bukti.

Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan satu orang pelaku berinisial RS alias B. Pelaku bersama barang bukti selanjutnya dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Untuk sementara satu orang terduga pelaku sudah diamankan. Kami masih melakukan pengembangan untuk mencari satu pelaku lainnya serta menelusuri kemungkinan barang bukti lain,” katanya.

Kombes Erick mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menjadi korban atau mengetahui adanya tindak pidana di lingkungan sekitar.

“Masyarakat jangan ragu melapor. Setiap informasi dan laporan akan kami tindaklanjuti. Apabila membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat juga dapat menghubungi Call Center Polri 110 atau kantor polisi terdekat,” pungkasnya.

Continue Reading

TNI / Polri

Musim Haji 2026, Satgas Haji Polri Terus Lindungi Masyarakat dari Praktik Haji Non-Prosedural

Published

on

By

Jakarta, 18 Mei 2026 — Satgas Haji Polri terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum selama musim haji 2026 guna memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik penyelenggaraan ibadah haji non-prosedural, penyalahgunaan visa, hingga berbagai modus penipuan yang merugikan calon jemaah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui langkah preventif, deteksi dini, hingga penindakan terhadap dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Satgas Haji Polri berhasil mencegah keberangkatan 32 Warga Negara Indonesia (WNI) calon jemaah haji non-prosedural di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (15/5/2026). Pencegahan dilakukan oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta setelah menemukan indikasi penggunaan jalur perjalanan yang tidak sesuai ketentuan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari kerja Satgas Haji Polri yang dibentuk melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, melibatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Kementerian Haji Republik Indonesia, otoritas Bandara Soekarno-Hatta, serta memperkuat koordinasi dengan otoritas Kerajaan Arab Saudi dalam pengawasan dokumen perjalanan, validitas visa, dan pencegahan praktik penyelenggaraan haji non-prosedural.

Kolaborasi lintas negara ini dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia dan jemaah haji yang sah, sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan yang memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk berhaji melalui modus penipuan, penyalahgunaan visa, maupun pemberangkatan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi korban.

Selain pengawasan di titik keberangkatan, Subsatgas Gakkum Satgas Haji dan Umroh Polri Tahun 2026 juga terus melakukan penegakan hukum terhadap berbagai laporan masyarakat. Hingga saat ini tercatat 11 Laporan Polisi (LP) dan 21 Laporan Informasi (LI) telah ditangani, dengan 13 tersangka berhasil ditetapkan. Dari penanganan perkara tersebut, jumlah korban mencapai 320 orang dengan total kerugian masyarakat sebesar Rp10.025.000.000.

Dalam kasus pencegahan di Bandara Soekarno-Hatta, hasil pemeriksaan awal menunjukkan para WNI tersebut mengaku akan melakukan perjalanan wisata menuju Provinsi Hainan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui penerbangan Batik Air rute Jakarta–Singapura. Namun, hasil pemeriksaan petugas imigrasi menemukan 31 orang memiliki visa kerja Arab Saudi jenis single entry dengan masa berlaku 90 hari.

Pendalaman lebih lanjut menemukan 5 orang mengaku akan menjalankan ibadah haji melalui jalur tertentu, sedangkan sebagian lainnya menyatakan tujuan perjalanan wisata. Satu orang diketahui berperan sebagai tour leader sekaligus manajer operasional agen perjalanan (Travel FEIGO) yang menyelenggarakan perjalanan tersebut.

Petugas turut mengamankan 32 paspor RI, 32 boarding pass penerbangan Jakarta–Singapura, serta 31 visa kerja Arab Saudi guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Adapun tindak lanjut yang dilakukan mencakup penyusunan laporan informasi, pelengkapan administrasi penyelidikan, koordinasi dengan kementerian terkait, klarifikasi terhadap pihak travel, hingga penguatan koordinasi dengan Satgas Penanganan Haji Ilegal Mabes Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. menegaskan bahwa pembentukan Satgas Haji Polri merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat agar pelaksanaan ibadah haji berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan.

“Pengamanan dan pengawasan haji bukan hanya menyangkut aspek penegakan hukum, tetapi bagian dari perlindungan negara terhadap masyarakat. Satgas Haji Polri hadir melalui kolaborasi bersama kementerian, lembaga terkait, dan otoritas Kerajaan Arab Saudi untuk memastikan warga negara memperoleh kepastian, keamanan, dan perlindungan dari berbagai potensi kejahatan, termasuk penipuan dan penyalahgunaan jalur keberangkatan,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

Menurut Kadiv Humas Polri, pendekatan yang dilakukan mengedepankan pencegahan sejak awal agar masyarakat tidak menjadi korban praktik ilegal yang dapat merugikan secara finansial maupun menghambat pelaksanaan ibadah.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang melalui prosedur yang sah. Negara harus hadir mencegah setiap bentuk penyimpangan yang memanfaatkan harapan masyarakat untuk beribadah. Karena itu, pengawasan dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, termasuk memperkuat kerja sama dengan kementerian terkait dan otoritas Kerajaan Arab Saudi untuk melindungi jemaah Indonesia,” tegas Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

Ia juga mengimbau masyarakat agar memastikan legalitas penyelenggara perjalanan, jenis visa yang digunakan, serta seluruh dokumen keberangkatan sesuai ketentuan pemerintah dan regulasi otoritas Arab Saudi.

“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran keberangkatan cepat melalui jalur tidak resmi. Pastikan seluruh dokumen dan mekanisme keberangkatan sesuai aturan demi keamanan, perlindungan hukum, dan kelancaran pelaksanaan ibadah. Jangan sampai niat ibadah justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan melalui modus penipuan,” tambahnya.

Polri menegaskan akan terus memperkuat pengawasan selama musim haji 2026 bersama seluruh kementerian dan lembaga terkait, termasuk otoritas Kerajaan Arab Saudi, sebagai bagian dari komitmen menghadirkan perlindungan maksimal bagi masyarakat

Continue Reading

TNI / Polri

Kapolri Beberkan Inovasi Polri Manfaatkan dan Tingkatkan Produksi Pertanian

Published

on

By

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan sejumlah inovasi yang telah dilaksanakan oleh Polri dalam rangka memanfaatkan dan meningkatkan produksi pertanian.

Sigit mengungkapkan, Polri melakukan kerja sama dengan UMKM lokal untuk mendorong pemanfaatan hasil samping pertanian melalui pengembangan briket tongkol jagung dengan nama Miracle Carbon (mirekel karbon).

“Sebagai energi alternatif untuk keperluan rumah tangga, pendukung UMKM, penghangat kandang ayam, serta pengganti kayu bakar,” kata Sigit saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, Groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri serta launching operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Di segi mendukung peningkatan produktivitas pertanian, Sigit menyebut, Korps Bhayangkara melahirkan inovasi pupuk Presisi berbasis batu bara, yang bermanfaat untuk menaikkan PH sebanyak satu sampai dengan dua
tingkat.

“Sekaligus merestorasi unsur hara, sehingga dapat menyuburkan tanah dan menyehatkan tanaman,” ujar Sigit.

Menurut Sigit, inovasi tersebut sudah berjalan di lahan pertanian jagung pada Provinsi Jawa Barat dan Papua.

Lebih dalam, Sigit menuturkan, inovasi lain yang telah dilakukan Polri di antaranya membuat vertical dryer, mobil pemipil, soil tester, pompa tenaga surya, Atmosphere Water Generator, serta Mobile Rotary Dryer.

“Yang bermanfaat untuk mengeringkan jagung secara merata dan lebih bersih tanpa harus membawa hasil panen ke gudang,” tutup Sigit.

Continue Reading

Trending