Connect with us

TNI / Polri

Danrem 041/Gamas : Forkopimda Bengkulu Terus Lakukan Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi

Published

on

JAKARTA, – Komandan Korem 041/Gamas, Kodam II/Sriwijaya Brigjen TNI Dr. Handoyo M.Tr (Han) mengatakan evaluasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terus dilakukan oleh jajaran Forkopimda Bengkulu untuk mendukung percepatan penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi Gubernur Rohidin Mersyah dan Kapolda Bengkulu Irjen Pol Guntur Setyanto bersama unsur Forkopimda lainnya, meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong, Kamis (28/10/21).

Dalam keterangan tertulis Penerangan Korem 041/Gamas, Jumat (29/10/2021), Danrem mengatakan, Forkopimda terus melaksanakan evaluasi dalam setiap melaksanakan serbuan vaksinasi Covid-19 untuk memastikan kelancaran proses pelaksanaan, mencari solusi dari kendala yang ada.

“Kendala antara lain vaksinator yang tidak memadai, vaksin yang telat sampai ke satuan bawah dan kurang mendukungnya beberapa stake holder yang terkait di daerah kabupaten,” jelasnya.

Menyiasati kendala tersebut, Alumni Akademi Militer 1992 ini menerangkan, pihaknya telah melaksanakan pelatihan kepada anggota Kodim agar mendapatkan spesifikasi vaksinator sesuai ketentuan.

“Sehingga seluruh daya dan upaya serta pendukung lainnya terintegrasi dalam satu kesatuan yang dapat memenuhi capaian target vaksinasi yang ditentukan. Saya yakin, apabila evaluasi dan seluruh kendala telah dapat diatasi, tidak ada alasan lagi dalam memenuhi capaian target vaksinasi,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, sesuai dengan Pepres No. 14 tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor: 440/1500 /Dinsos/2021, mereka yang tidak melaksanakan vaksinasi akan dikenakan sanksi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial, bantuan sosial, layanan administasi kependudukan hingga denda.

“Ketika capaian vaksin tidak tercapai, maka daerah tersebut ditetapkan statusnya 1 tingkat lebih tinggi dari status sebenarnya. Sebagai contoh Provinsi Bengkulu yang capaian vaksinasi hanya 34,58 persen di mana target yang ditetapkan adalah sebesar 70 persen. Sehingga, peringkat dari capaian vaksinasi provinsi Bengkulu adalah nomor 27 dari 34 provinsi di Indonesia,” paparnya.

“Dengan demikian, saya meminta masukkan kepada Forkopimda dalam menyiasati capaian target vaksinasi Provinsi Bengkulu, selain dari kegiatan serbuan vaksinasi yang telah kita laksanakan saat ini,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Guntur Setyanto selaku Wakil Ketua Satgas Covid-19 bersama Danrem 041/Gamas, terus menyiasati secara menyeluruh dengan memerintahkan kepada satuan bawah di Kabupaten/Kota , Polres dan Kodim untuk tetap melaksanakan serbuan vaksinasi kepada masayarakat, sesuai dengan jumlah dosis yang diberikan.

“Termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan vaksinasi. Misal, Polda Bengkulu memiliki dosis sebanyak 17.500 vaksin per hari, sementara tenaga vaksinator hanya 56 orang. Kami bekerja sama dengan peguruan tinggi yang mempunyai spesifikasi vaksinator untuk menyiasati kekurangan tersebut,” terangnya.

Usai melakukan rapat, Forkopimda Provinsi dengan didampingi Forkopimda Kabupaten Rejang Lebong meninjau beberapa lokasi Gebyar Serbuan Vaksinasi, seperti di Gedung Olahraga (GOR) Curup, Universitas Pat Petulai dan sejumlah Puskesmas.

Turut serta dalam kunjungan Forkopimda kali ini antara lain, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Iksan Fajri, Kajati Bengkulu Agnes Triani SH MH, Kabinda Bengkulu Pambudi Cahyo Widodo, Kaper. BPKP Prov. Bengkulu Iskandar Novianto, Ka. Kanwil DJPBN Prov. Bengkulu Syarwan, Kalaksa BPBD Prov. Bengkulu Eddyson, Kadis Kesehatan Prov. Bengkulu Herwan Antoni dan Kasat Pol PP Prov. Bengkulu Yurizal. (Dispenad)

Continue Reading

TNI / Polri

Bareskrim Polri Amankan DPO Jaringan Fredy Pratama, Ungkap Peran Pengendali Keuangan Sindikat Narkotika Internasional

Published

on

By

Jakarta – Bareskrim Polri melalui Tim Delegasi Polri berhasil mengamankan Frans Antoni, salah satu Daftar Pencarian Orang (DPO) prioritas sekaligus residivis yang memiliki peran sentral dalam jaringan narkotika internasional yang dipimpin oleh Fredy Pratama. Frans Antoni diamankan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis (18/6/2026), sebelum dipulangkan ke Indonesia pada Jumat (19/6/2026).

Pemulangan tersangka dilakukan menggunakan pesawat melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan fasilitas Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), mengingat yang bersangkutan diketahui masuk ke wilayah Malaysia secara ilegal.

Frans Antoni merupakan tersangka yang telah berstatus DPO sejak 12 November 2023 berdasarkan Nomor: DPO/B15-97/XI/2023/DITTIPIDNARKOBA. Dalam struktur organisasi sindikat Fredy Pratama, ia diketahui memegang peran ganda sebagai pengendali keuangan, pengatur operasional lapangan, sekaligus penghubung jaringan internasional.

Berdasarkan hasil penyidikan, Frans Antoni diduga menjadi otak operasional tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkotika yang berlangsung selama kurun waktu 2017 hingga 2023. Selama periode tersebut, ia tercatat melakukan pengangkutan uang hasil kejahatan dari Indonesia menuju Thailand sebanyak kurang lebih 168 kali perjalanan.

Setiap perjalanan membawa dana minimal Rp1 miliar yang terlebih dahulu disamarkan melalui sejumlah money changer di Indonesia. Dana tersebut kemudian dikonversi ke dalam pecahan 1.000 Dolar Singapura sebelum dibawa keluar negeri.

Selain berperan dalam pengiriman uang lintas negara, Frans Antoni juga diketahui menerima setoran tunai senilai total 1.200.000 Dolar Singapura dari Kosnadi Irwan alias Uncle. Penyidik turut menemukan keterlibatan tersangka dalam penguasaan tiga rekening penampungan Bank BCA yang menggunakan identitas adik kandungnya, Steven Antoni, yang diduga dipakai untuk menampung dan mengalirkan dana hasil kejahatan.

Setibanya di Indonesia, Frans Antoni langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Pemeriksaan tersebut difokuskan untuk menelusuri seluruh aliran dana sindikat, memetakan jaringan pendukung yang masih aktif, serta memperkuat upaya pengejaran terhadap Fredy Pratama yang hingga kini masih berstatus buronan internasional dan masuk dalam daftar Red Notice.

Kadivhumas Polri, Johnny Eddizon Isir, mengatakan bahwa keberhasilan pengamanan Frans Antoni merupakan hasil kerja sama yang erat antara Polri dengan berbagai pihak, termasuk otoritas terkait di Malaysia dan perwakilan Pemerintah Indonesia di luar negeri.

“Frans Antoni merupakan salah satu figur penting dalam struktur jaringan Fredy Pratama. Perannya tidak hanya sebagai pelaksana di lapangan, tetapi juga sebagai pengendali keuangan dan penghubung jaringan internasional. Penangkapannya menjadi langkah strategis untuk membongkar secara menyeluruh struktur organisasi dan aliran dana sindikat narkotika internasional tersebut,” ujar Johnny kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Ia menegaskan bahwa Polri akan terus melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut guna menelusuri aset-aset hasil tindak pidana narkotika dan menindak seluruh pihak yang terlibat.

“Polri berkomitmen menindak tegas setiap pelaku kejahatan narkotika, termasuk pihak-pihak yang berperan dalam pencucian uang hasil kejahatan. Kami akan terus mengejar para pelaku yang masih buron, termasuk Fredy Pratama, serta menyita aset-aset yang berasal dari hasil tindak pidana untuk memutus mata rantai kejahatan narkotika sampai ke akarnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Johnny mengapresiasi sinergi antarinstansi yang telah mendukung proses pelacakan, pengamanan, hingga pemulangan tersangka ke Indonesia.

“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ruang gerak para pelaku kejahatan transnasional semakin sempit. Polri bersama mitra dalam dan luar negeri akan terus memperkuat kerja sama untuk memastikan setiap pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Continue Reading

TNI / Polri

Polda Metro Jaya Siagakan 4.131 Personel Layani Aksi Penyampaian Pendapat di Jakarta

Published

on

By

Jakarta,  – Polda Metro Jaya menyiapkan 4.131 personel gabungan untuk melayani aksi penyampaian pendapat sejumlah elemen masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Kamis (18/6/2026).

Personel akan ditempatkan di sejumlah titik kegiatan, antara lain area Monas, Bundaran HI/Dukuh Atas, Gedung DPR/MPR RI, serta Gedung Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif.

“Polda Metro Jaya menyiapkan 4.131 personel gabungan untuk melayani dan mengamankan kegiatan penyampaian pendapat masyarakat. Kehadiran personel di lapangan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” ujar Kombes Budi.

Adapun personel yang dilibatkan terdiri dari unsur Polda Metro Jaya sebanyak 2.359 personel, jajaran Polres sebanyak 372 personel, serta BKO sebanyak 1.400 personel. Unsur BKO tersebut meliputi TNI sebanyak 200 personel, Korbrimob sebanyak 900 personel, dan Korsabhara sebanyak 300 personel.

Sejumlah elemen masyarakat dijadwalkan menyampaikan aspirasi di beberapa lokasi. Di area Monas diperkirakan terdapat massa dari sejumlah organisasi kemahasiswaan dan masyarakat. Sementara itu, massa lainnya direncanakan berada di kawasan Bundaran HI/Dukuh Atas dan Gedung Kemenaker RI.

Lebih lanjut Kombes Budi menjelaskan, pola pelayanan dan pengamanan dilakukan secara preemtif, preventif, serta penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Petugas juga disiagakan untuk pengaturan arus lalu lintas, pengamanan objek, serta pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan.

“Kami mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Seluruh personel telah diingatkan untuk bertindak sesuai prosedur, tidak mudah terprovokasi, serta mengutamakan keselamatan masyarakat, peserta aksi, dan petugas,” katanya.

Kombes Budi menambahkan, rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional menyesuaikan perkembangan di lapangan. Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan yang menjadi titik kegiatan apabila tidak memiliki kepentingan mendesak.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Kepada peserta aksi, silakan menyampaikan pendapat secara tertib, damai, tidak melakukan tindakan anarkis, tidak merusak fasilitas umum, dan tetap menghormati hak masyarakat lainnya,” ujar Kombes Budi.

Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat segera melapor apabila melihat potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui layanan kepolisian terdekat atau Call Center 110.

Continue Reading

TNI / Polri

Pelayanan BPKB Polda Metro Jaya Dapat Apresiasi dari Masyarakat

Published

on

By

Jakarta — Pelayanan BPKB Polda Metro Jaya kembali mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah satu warga, Ahmad, menyampaikan kepuasannya usai mengurus pembukaan blokir dan berkas kendaraan di layanan BPKB Polda Metro Jaya, Rabu (17/6/2026).

Ahmad mengaku pelayanan yang diberikan petugas berjalan dengan baik dan memuaskan. Menurutnya, proses pengurusan dapat dilakukan dengan lancar serta petugas memberikan pelayanan yang ramah.

“Ya baik, alhamdulillah. Pelayanannya cukup baik,” ujar Ahmad.

Saat ditanya mengenai saran atau masukan terhadap pelayanan yang diberikan, Ahmad mengaku sejauh ini tidak menemukan kendala yang berarti.

“Selama ini sih tidak ada, sudah cukup,” tambahnya.

Sementara itu, Pamin Seksi BPKB Polda Metro Jaya, Ipda Feri Prasetyo, mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan yang profesional, cepat, dan transparan kepada masyarakat.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan kepastian layanan, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan nyaman,” ujar Ipda Feri Prasetyo.

Continue Reading

Trending