Connect with us

TNI / Polri

Pangdam II/Sriwijaya Rakor Bersama Forkopimda Sumsel Bahas Percepatan Penanganan Covid -19 Dan Pemulihan Ekonomi

Published

on

JAKARTA, – Panglima Kodam II/Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi mengikuti Rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, Selasa (9/11/2021) bertempat di Hotel Santika Premiere Jln Gubernur H. Asnawi Mangku Alam No.168-169, Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Kota Palembang.

Rakor yang dihadiri kurang lebih 200 peserta ini mengusung tema, “Sinergitas Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Wilayah Provinsi Sumsel”.

Rakor ini dihadiri juga oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Wagub Sumsel H. Mawardi Yahya, Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, M.H., Kajati Sumsel Drs. M. Rum, S.H., M.H., Danrem 044 Gapo Brigjen TNI Mohammad Naudi Nurdika, S.I.P., Danlanud SMH Palembang, Danlanal Palembang, Kaban Kesbangpol, Asisten I Pemprov Sumsel, Deputi Penanganan Darurat BNPB, Kepala Basarnas Sumsel, Para Bupati/Walikota Se-Sumsel, Para Dandim jajaran Korem 044/Gapo, para Kapolres jajaran Polda Sumsel, para Kajari Se-Sumsel dan para Kepala BPBD Kota/Kab se-Sumsel.

Gubernur Sumsel H. Herman Deru dalam sambutannya menyampaikan bahwa, sekarang ini terasa berbeda dan semakin komprehensif dikarenakan seluruh camat ikut hadir di hadapan kita meskipun secara virtual mudah-mudahan tidak mengurangi makna juga kita dapat segera meningkatkan kesehatan dan meningkatkan ekonomi.

“Saya menginginkan kita semua agar langkah ini ada eksplorasi di antaranya yang saat ini sedang gencar kita lakukan adalah keroyok vaksin, bukan hanya sekedar menambah imun juga menambah kepercayaan diri serta dapat beraktivitas seperti sedia kala meskipun tetap harus patuh dengan disiplin kesehatan, ” kata Gubernur.

Dijelaskan Gubernur, diketahui bahwa kondisi medan di Sumatera Selatan ini tidaklah sama, ada pegunungan dan ada perairan, yang membuat penyebaran vaksinasi ini sangat ada perbedaan antara satu Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota lainnya. Awalnya kita selalu merasa terhambat dalam penerimaan vaksin ketika negara juga harus menerima impor dari negara-negara lain dari berbagai jenis vaksin.

“Kondisi ekonomi masyarakat kita juga menjadi alasan untuk mereka tidak aktif datang ke Faskes vaksin, di sinilah kita harus menyamakan pikiran agar kita bisa saling membantu Pemerintah Provinsi dan November 50 persen sehingga pada awal 2022 meningkat hingga pada 70 persen yang menjadi target kita, ” jelasnya.

Sementara itu, Pangdam II/Swj Mayjen TNI Agus Suhardi menyampaikan bahwa, kita semua sudah sama-sama mempunyai pengalaman dan masing-masing daerah sudah punya cara sendiri dan ini juga telah disampaikan oleh Kapolda dari segi geografis yang berbeda-beda, karakter penduduknya berbeda-beda dan penanganannya juga kalau dalam memperbandingkan mana cara bertindak yang paling tepat karena kita sudah punya pengalaman, baik pada saat awal puncak dari Covid.

Pangdam juga mengatakan, ada tiga faktor saja sebenarnya bagaimana kita bisa mempercepat pelaksanaan vaksinasi yaitu, pertama adalah ketersediaan vaksinnya, yang kedua yaitu vaksinatornya dan ketiga adalah masyarakatnya.

“Ketiga faktor ini kita tingkatkan lagi implementasinya”, ujar Pangdam. (Dispena)

Continue Reading

TNI / Polri

Dari Evakuasi Bayi Sampai Motor, Ditpolairud Polda Metro Jaya Langsung Aksi Tangani Banjir di Kebon Pala

Published

on

By

Jakarta – Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Metro Jaya langsung bergerak menangani banjir di Kebon Pala, Jakarta Timur, Jumat (20/2/2026).

Sejak pagi, Tim SAR Ditpolairud turun ke lokasi dan melakukan aksi cepat membantu warga terdampak. Ketinggian air di kawasan tersebut dilaporkan mencapai sekitar 50 sentimeter akibat hujan deras.

Lebih lanjut, Petugas berhasil mengevakuasi bayi dan kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Petugas juga membantu warga mengamankan sepeda motor agar tidak terendam banjir lebih dalam.

Dalam kegiatan tersebut, tim mengerahkan dua unit perahu karet, satu unit skiff boat, tiga mesin tempel, serta perlengkapan keselamatan seperti life jacket dan ring buoy untuk mendukung proses evakuasi.

Dirpolairud Ditpolairud Polda Metro Jaya Kombes Pol Mustofa mengatakan pihaknya bergerak cepat begitu menerima laporan adanya genangan yang meningkat.

“Personel kami langsung turun dan melakukan evakuasi warga serta membantu mengamankan barang-barang berharga milik masyarakat. Kami pastikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan saat masyarakat membutuhkan,” ujarnya.

Saat ini personel masih berada di lokasi untuk membantu warga dan mengantisipasi kemungkinan kenaikan debit air.

Continue Reading

TNI / Polri

Pelayanan SIM Keliling Jakarta, 19 Februari 2026 Awal Puasa

Published

on

By

Jakarta  – Warga DK Jakarta yang ingin memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) A dan C bisa mendatangi lokasi pelayanan SIM Keliling.

Berdasarkan informasi dari TMC Polda Metro Jaya, pada Kamis 19 Februari 2026, pelayanan SIM Keliling dibuka di beberapa titik lokasi di Jakarta.

Untuk warga Jakarta Timur, SIM Keliling berlokasi di Mall Grand Cakung.

SIM Keliling untuk daerah Jakarta Utara berlokasi di Lobby Utama LTC Glodok.

Warga Jakarta Selatan, SIM Keliling berlokasi di Area Parkir Samping Kampus Trilogi Kalibata.

Jakarta Barat, SIM Keliling berlokasi di Lobby Selatan Mall Ciputra.

Terakhir, bagi warga Jakarta Pusat, SIM Keliling berlokasi di Area Parkir Kantor Pos Lapangan Banteng.

Pelayanan SIM Keliling ini akan berlangsung dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.

Biaya perpanjang SIM A sebesar Rp80.000 dan SIM C sebesar Rp75.000. Perhitungan ini berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Adapun syarat untuk perpanjangan SIM A dan C yakni:

1. Fotokopi KTP;
2. Fotokopi SIM lama dan SIM asli;
3. Bukti Cek Kesehatan;
4. Bukti Tes Psikologi.

Sekadar informasi, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM peraturan ini tercantum pada Pasal 18 (1) UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan.

Setiap pengemudi kendaraan bermotor diwilayah wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM)

Continue Reading

TNI / Polri

Kapolri Perintahkan Divpropam, Tes Urine Serentak Seluruh Personel Polri menjaga Integritas

Published

on

By

Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran kepolisian di Indonesia melaksanakan tes urine secara serentak. Perintah tersebut dikeluarkan menyusul masih ditemukannya anggota Polri yang terlibat kasus narkoba.

Perintah pelaksanaan tes urine serentak itu disampaikan Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Mabes Polri, Kamis (19/2/2026). Ia menegaskan, langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh personel Polri bersih dari penyalahgunaan narkotika untuk menjaga Integritas.

“Berdasarkan perintah Kapolri, Divpropam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urine yang akan kami laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Polri secara serentak,” kata Trunoyudo.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk keseriusan Kapolri dalam memastikan pemberantasan narkoba di internal Polri berjalan optimal, sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberantasan narkoba sebagai prioritas nasional.

Trunoyudho menjelaskan, pelaksanaan tes urine akan melibatkan fungsi pengawasan berlapis, baik internal maupun eksternal kepolisian, mulai tingkat Mabes Polri hingga polda dan satuan kewilayahan.

“Pemeriksaan urine tersebut akan melibatkan fungsi pengawas, baik internal maupun eksternal kepolisian, dari level Mabes Polri sampai polda dan jajaran untuk menjaga Integritas,” ujarnya.

Ia menegaskan, Polri tidak akan berhenti memerangi narkoba yang dinilai sebagai kejahatan luar biasa dan ancaman serius bagi masa depan bangsa.

“Polri tidak akan berhenti memerangi narkoba sebagai salah satu kejahatan luar biasa yang dapat merusak masa depan bangsa Indonesia,” tegas Trunoyudo.

Tes urine serentak ini menjadi bagian dari langkah pengawasan dan pencegahan internal Polri untuk menjaga integritas anggota sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Continue Reading

Trending