Connect with us

Metro

Sowan ke PWNU Jawa Timur, Puan Disambut Hangat dan Dapat Wejangan Tentang Intisari Pancasila

Published

on

Karyapost.com – Suasana hangat penuh kekeluargaan melingkupi pertemuan *Ketua DPR RI Puan Maharani* dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur pada Selasa (1/3/2022) malam. Kehadiran Puan disambut oleh *Wakil Rais Syuriah KH Agoes Ali Masyhuri*. Selain itu hadir pula sejumlah pengurus PWNU Jatim lainnya, seperti *KH Abdul Adhim Cholili*, *KH Syafruddin*, *KH Marzuki Mustamar*, *KH Sholeh Hayat*, *KH Dzul Hilmy*, dan *KH Djazuli Nur*.

“Tadi saya diberi wejangan oleh Kyai Ali bahwa silaturahmi itu intinya adalah gotong royong sementara gotong royong itu inti sari dari Pancasila. Bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk membangun bangsa Indonesia, apalagi dalam situasi yang sekarang terkena pandemi COVID-19 tidak mungkin kita bangun sendirian. Perlu gotong royong dari semua pihak,” kata Puan.

Ketua DPR RI perempuan pertama ini mengatakan, dalam pertemuan tersebut, para masyayikh NU yang hadir yakni Gus Ali dan Kyai Marzuki, menyegarkan lagi ingatannya tentang silaturahmi dan kedekatan yang terjalin antara *Sukarno*, kakeknya, dengan *Hadratussyekh K.H. Hasyim Ashari*, juga antara *Megawati*, ibundanya dengan *KH Abdurrahman Wahid* atau *Gusdur*.

“Silaturahmi ini saya lakukan sebagai Ketua DPR RI dan sebagai cucu proklamator Bung Karno yang menjalin hubungan dekat dengan Kyai Haji Hasyim Ashari, kemudian dilanjutkan dengan Ibu Mega bersama dengan Gus Dur, dan sekarang saya berusaha menjahit kembali silaturahmi dan kedekatan yang pernah ada dalam dua generasi tersebut, untuk bisa tetap melakukan sinergi dalam membangun bangsa dan negara. Bangsa dan negara ini tidak mungkin kita bisa bangun jika kita tidak bergotong royong,” katanya.

Pentingnya menghidupkan Kembali gotong royong dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu pokok pembicaraan yang mencuat dalam pertemuan antara Puan dengan PWNU Jawa Timur itu.

Ketua DPR RI perempuan pertama itu juga bercerita bahwa ia diberi wejangan oleh Kyai Ali bahwa silaturahmi merupakan inti dari gotong royong yang merupakan sari dari Pancasila. Puan sendiri amat sepakat bahwa untuk membangun bangsa Indonesia, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 tidak mungkin dilakukan sendirian. “Perlu gotong royong dari semua pihak,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Kyai Ali menyatakan apresiasinya atas silaturahmi Puan tersebut dengan menyitir sebuah hadits Nabi yang mengatakan bahwa orang-orang yang merawat silaturahminya, akan memiliki rezeki yang baik dan umur yang panjang. “Haditsnya sahih dan bisa didekati secara empiris, karena saya melihat banyak orang yang senang bersilaturahmi, rata-rata sehat badannya,” Kyai Ali mengungkapkan.

Menurutnya, di negeri yang penuh keragaman seperti Indonesia, silaturahmi dan kebersamaan amat dibutuhkan. “Kita cari titik persamaan, jangan titik perbedaan. Dibutuhkan juga tolong menolong dan gotong royong. Ini penting untuk Kembali dihidupkan karena mulai padam dan ditinggalkan oleh masyarakat,” katanya.

Sementara Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar mengingatkan lagi bahwa kemerdekaan yang dicapai Indonesia pun merupakan hasil dari kumpulan rasa cinta yang amat besar terhadap negara serta gotong royong dari begitu banyak elemen bangsa, antara lain kaum nasionalis dan juga para ulama. “Bagi warga NU, NKRI harga mati itu bukan jargon semata. Merawat dan menjaga NKRI sama pentingnya menjaga Islam,” Marzuki mengungkapkan.

Ia juga menjelaskan sebuah analogi yang menggambarkan pernyataannya tersebut. Menurutnya, kemerdekaan Indonesia ini merupakan berkah luar biasa bagi NU dan juga bangsa Indonesia. “Kami tidak tahu andai kita tidak merdeka seperti sekarang, apakah Islam di Indonesia akan bisa semaju ini? Segala prestasi dan pencapaian yang diraih para santri baik dalam hal keagamaan maupun kenegaraan, ini semua karena berkah NKRI berdiri.

Kalau NKRI tidak merdeka dan kondusif seperti ini, tidak mungkin para masyayikh dan kyai bisa melakukan pembinaan-pembinaan, pengajaran-pengajaran dakwah maupun taklim sampai akhirnya mencapai prestasi seperti itu,” Marzuki mengatakan.

Hal tersebut membuat seluruh warga NU menyadari bahwa menjaga harapan serta mempertahankan NKRI itu sama pentingnya dengan merawat Islam itu sendiri. “Tidak usah dibeda-bedakan. Bila kita sangat mencintai Rasul, kalau tidak diikuti dengan nilai-nilai cinta tanah air, syubbanul wathan, itu sama-sama belum menyempurnakan. Kalau tidak cinta Rasul tidak sempurna imannya, maka tidak cinta NKRI, tidak cinta tanah air, juga belum sempurna imannya. Hubbul wathan minal iman,” kata Marzuki.

Ia juga mengenang persahabatan antara Bung Karno dan Hadratussyaikh Hasyim Ashari yang terjalin panjang dan mewarnai sejarah bangsa Indonesia.

“Kaum Nasionalis dahulu sangat dekat dengan ulama dan dunia santri. Bung Karno, Mbah panjengenan dahulu, misalnya, kalau ada kesulitan, sowannya ke Mbah Hasyim. Lalu Bung Tomo, yang full pejuang nasionalis itu ternyata juga santri. Dia nyantri ke Malang. Jadi dahulu itu, yang nasionalis nyantri ke Kyai, yang Kyai juga nasionalis. Klop sudah,” Marzuki berujar.

Ia juga berharap, hubungan baik antara kaum nasionalis dan kaum ulama yang telah terjalin sejak lama itu hendaknya bisa terus dirawat dan dilanjutkan.

“Kalau dulu Indonesia merdeka didukung oleh kerjasama antara para ulama dan kaum nasionalis, maka kami semua, para kyai dan juga Mbak Puan yang ingin terus menjaga bangsa ini, harus bergotong royong melakukannya. Bersama-sama, kaum ulama dan kaum nasionalis bahu membahu menjaga NKRI,” tegas Marzuki.

Bagi Puan sendiri, Jawa Timur memiliki nilai emosional yang besar. “Di Jawa Timur ini Bung Karno lahir dan besar, kemudian wafat dan dimakamkan di Jawa Timur. Karenanya, saya sebagai salah satu cucu Bung Karno, merasa punya kedekatan secara psikologis dengan Jawa Timur,” katanya. Ia berharap, Jawa Timur bisa menjadi tempat bersemi dan berkembangnya cita-cita dari para pendiri bangsa yang terangkum dalam dasar negara, Pancasila.

“Sehingga, apa yang dilakukan oleh Bung Karno dan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ada di NU insyaallah bisa diteruskan oleh kita semua secara bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara,” Puan menandaskan.

Continue Reading

Metro

DPD ARUN DKI Jakarta Gelar Musda I, Tegaskan Komitmen Dukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045

Published

on

By

Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPD ARUN) DKI Jakarta menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I di Gren Alia Hotel, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, sebagai forum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan arah kebijakan kepengurusan masa bakti 2025–2030.

Musda mengusung tema “Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” dan menjadi forum untuk memperkuat struktur organisasi serta menyelaraskan program kerja daerah dengan visi pembangunan nasional.
Ketua DPD ARUN DKI Jakarta Faisal Sangadji mengatakan Musda I merupakan momentum strategis bagi organisasi dalam memperkuat peran advokasi dan penyaluran aspirasi masyarakat.

“ARUN harus hadir sebagai pilar penegak advokasi dan ruang aspirasi yang nyata bagi masyarakat Jakarta. Melalui kepengurusan masa bakti 2025–2030, kami siap menyongsong tantangan global serta mengawal realisasi Asta Cita demi tercapainya Indonesia Emas 2045,” kata Faisal.

Sementara itu, Ketua Panitia Musda I ARUN DKI Jakarta Deka, SE, menyampaikan pelaksanaan kegiatan berlangsung lancar dan menjadi cerminan soliditas organisasi.

Menurut dia, dinamika yang berkembang selama musyawarah menunjukkan komitmen para kader dalam memperkuat peran ARUN di wilayah DKI Jakarta.

Musda I turut dihadiri Ketua Umum DPP ARUN Bob Hasan, Bendahara Umum DPP ARUN Zaria Assegaf, jajaran pengurus DPD ARUN DKI Jakarta, serta perwakilan kader dari lima wilayah kota administrasi Jakarta.

Melalui Musda tersebut, DPD ARUN DKI Jakarta menargetkan penguatan program kerja di bidang advokasi hukum, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan pemuda sebagai bagian dari kontribusi organisasi dalam mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Continue Reading

Metro

GMKR Gelar Pernyataan Sikap: JANGAN BIARKAN JOKOWI & OLIGARKI MERAMPOK KEDAULATAN RAKYAT

Published

on

By

JAKARTA, 4 Juli 2026 –Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR)  menggelar aksi *Pernyataan Sikap Nasional* pada Sabtu, *11 Juli 2026* di *Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat*. Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi para aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan elemen perjuangan untuk menyuarakan keresahan atas kondisi demokrasi dan kedaulatan rakyat saat ini.

Acara yang berlangsung tertib dan damai ini dihadiri oleh Mayjen TNI (Purn.) Soenarko, Said Didu, Dr. Marwan Batubara, Muhammad Rizal Fadillah, S.H., Ahmad Khozinudin, Rustam Effendi, Laksma TNI (Purn.) drg. Moeryono Aladin, S.IP., M.M., serta berbagai tokoh masyarakat lainnya.

Dengan mengusung tema *“JANGAN BIARKAN JOKOWI & OLIGARKI MERAMPOK KEDAULATAN RAKYAT”*, GMKR menegaskan bahwa kedaulatan yang diamanatkan konstitusi harus kembali sepenuhnya ke tangan rakyat.

*1. Latar Belakang:
Kedaulatan Rakyat dalam Bahaya*GMKR menilai dalam beberapa tahun terakhir terjadi penyimpangan prinsip demokrasi. Kekuasaan negara dinilai semakin dikendalikan oleh kepentingan segelintir elite dan oligarki, sementara aspirasi rakyat dikesampingkan.

“Ini bukan soal individu. Ini soal sistem. Ketika kebijakan negara lebih berpihak pada kepentingan modal dan kekuasaan, maka rakyatlah yang dirugikan. Kami menyerukan agar seluruh elemen bangsa kembali merebut kedaulatan rakyat,” demikian pernyataan Panitia GMKR.
GMKR melihat momentum ini penting untuk menyatukan kembali gerakan civil society yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, agar memiliki satu sikap dan satu barisan perjuangan.

Kegiatan Pernyataan Sikap GMKR diikuti ratusan  anggota dan jaringan GMKR dari berbagai daerah. dengan kegiatan:1. *Orasi Kebangsaan* dari tokoh-tokoh civil society dan akademisi seperti Mayjen. Soenarko, Marwan Batubara, Said Didu.
2. *Pembacaan Pernyataan Sikap Nasional GMKR*
3. *Diskusi Terbuka* terkait strategi merebut kembali kedaulatan rakyat
4. *Deklarasi Komitmen Bersama* seluruh elemen yang hadir
*3. Ajakan untuk Seluruh Pejuang Civil Society*

GMKR berkomitmen mengawal 4 pilar: *Demokrasi, Keadilan Sosial, Kedaulatan Ekonomi, dan Penegakan Konstitusi*. Gerakan ini menolak segala bentuk monopoli kekuasaan, oligarki, dan kebijakan yang merugikan rakyat banyak.
*5. Harapan Pasca Kegiatan*Setelah Pernyataan Sikap di Gedung Joeang, GMKR akan menyusun langkah lanjutan berupa konsolidasi nasional, pendidikan politik kerakyatan, dan aksi-aksi damai di berbagai daerah. Tujuannya satu: memastikan suara rakyat kembali menjadi penentu arah bangsa.

Panitia berharap kegiatan ini menjadi titik awal kebangkitan gerakan rakyat yang lebih masif, tertib, dan konstitusional.

“Perjuangan ini panjang. Tapi kami yakin, jika rakyat bersatu, kedaulatan pasti bisa kita rebut kembali,” tutup Panitia GMKR.
Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) menggelar *Pernyataan Sikap Nasional* di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam forum yang dihadiri ratusan aktivis civil society, GMKR secara tegas menuntut *H. Joko Widodo diadili* dan *Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan* dari jabatan Wakil Presiden RI.
GMKR menilai proses demokrasi, konstitusi, dan kedaulatan rakyat telah dirusak secara sistematis oleh praktik kekuasaan dan oligarki.
*1. Dasar Tuntutan GMKR*Dalam pernyataan sikapnya, GMKR menyampaikan 3 poin utama tuntutan:
1. *Adili Jokowi*GMKR menuntut agar Joko Widodo diadili secara hukum atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan, intervensi politik, dan kebijakan yang dinilai menguntungkan kelompok oligarki serta merugikan kepentingan rakyat. GMKR mendorong DPR, KPK, dan lembaga hukum independen membentuk Tim Pencari Fakta dan mengusut dugaan pelanggaran konstitusi selama masa pemerintahan 10 tahun terakhir.2. *Makzulkan Gibran Rakabuming Raka*GMKR menuntut DPR RI segera memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Alasannya: proses pencalonan dinilai cacat konstitusi, melanggar etika, dan mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil. “Jabatan Wakil Presiden bukan warisan politik keluarga,” tegas GMKR.3. *Kembalikan Kedaulatan ke Rakyat*GMKR menuntut penghentian segala bentuk politik dinasti, intervensi kekuasaan terhadap lembaga negara, dan penguasaan sumber daya nasional oleh segelintir oligarki.
*2. Pernyataan GMKR*Koordinator GMKR dalam orasinya menyampaikan:“Kedaulatan ada di tangan rakyat. Hari ini kedaulatan itu dirampok. Kami tidak diam. Kami menuntut pertanggungjawaban hukum untuk Jokowi dan pemakzulan untuk Gibran. Ini bukan soal dendam pribadi. Ini soal menyelamatkan konstitusi dan masa depan demokrasi Indonesia.”

GMKR juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, buruh, petani, dan akademisi untuk bergabung dalam gerakan konstitusional merebut kembali kedaulatan rakyat.
*3. Langkah Lanjutan GMKR*Setelah Pernyataan Sikap di Gedung Joeang, GMKR akan:1. *Mengirimkan tuntutan resmi* ke DPR RI, MPR RI, dan Mahkamah Konstitusi2. *Melakukan konsolidasi nasional* di 20 provinsi untuk membangun barisan civil society3. *Menggelar aksi damai konstitusional* di berbagai daerah sebagai bentuk penolakan terhadap politik dinasti dan oligarki
*4. Seruan kepada DPR dan Penegak Hukum*GMKR mendesak DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dan menggunakan hak angket, hak interpelasi, serta proses pemakzulan sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Kepada aparat penegak hukum, GMKR menuntut proses hukum yang transparan, tanpa tebang pilih.
“Jika hukum tidak ditegakkan hari ini, maka besok anak cucu kita akan hidup di negara yang dikuasai keluarga dan oligarki, bukan oleh rakyat,” tutup pernyataan GMKR.

*Tentang GMKR*Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat adalah koalisi organisasi masyarakat sipil dan aktivis yang memperjuangkan demokrasi, keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, dan penegakan konstitusi. GMKR menolak politik dinasti, korupsi, dan segala bentuk perampasan hak rakyat.

Continue Reading

Metro

DPC MKGR Jakarta Timur Siap Sukseskan Mubeslub DPP ORMAS MKGR*

Published

on

By

Jakarta – Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Masyarakat Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (DPC ORMAS MKGR) Kota Jakarta Timur menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) Dewan Pimpinan Pusat ORMAS MKGR yang digelar Sabtu, 11 Juli 2026 di Jakarta.

Ketua DPC MKGR Jakarta Timur, Agus Harta, mengatakan Mubeslub merupakan forum tertinggi organisasi untuk memperkuat konsolidasi dan arah perjuangan MKGR ke depan. “Kami tegak lurus dengan keputusan DPP. Mubeslub ini jadi momentum MKGR untuk semakin relevan menjawab tantangan bonus demografi dan politik benefisial,” kata Agus Harta di Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Turut hadir dalam persiapan Mubeslub jajaran pengurus DPC MKGR Jaktim, Sekretaris Gorbiyan Khurmaini dan Bendahara Meta. DPC MKGR Jakarta Timur menegaskan komitmennya untuk terus menjadi pilar kaderisasi Partai Golkar berbasis kekaryaan dan gotong royong.

Continue Reading

Trending