Connect with us

Metro

Sowan ke PWNU Jawa Timur, Puan Disambut Hangat dan Dapat Wejangan Tentang Intisari Pancasila

Published

on

Karyapost.com – Suasana hangat penuh kekeluargaan melingkupi pertemuan *Ketua DPR RI Puan Maharani* dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur pada Selasa (1/3/2022) malam. Kehadiran Puan disambut oleh *Wakil Rais Syuriah KH Agoes Ali Masyhuri*. Selain itu hadir pula sejumlah pengurus PWNU Jatim lainnya, seperti *KH Abdul Adhim Cholili*, *KH Syafruddin*, *KH Marzuki Mustamar*, *KH Sholeh Hayat*, *KH Dzul Hilmy*, dan *KH Djazuli Nur*.

“Tadi saya diberi wejangan oleh Kyai Ali bahwa silaturahmi itu intinya adalah gotong royong sementara gotong royong itu inti sari dari Pancasila. Bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk membangun bangsa Indonesia, apalagi dalam situasi yang sekarang terkena pandemi COVID-19 tidak mungkin kita bangun sendirian. Perlu gotong royong dari semua pihak,” kata Puan.

Ketua DPR RI perempuan pertama ini mengatakan, dalam pertemuan tersebut, para masyayikh NU yang hadir yakni Gus Ali dan Kyai Marzuki, menyegarkan lagi ingatannya tentang silaturahmi dan kedekatan yang terjalin antara *Sukarno*, kakeknya, dengan *Hadratussyekh K.H. Hasyim Ashari*, juga antara *Megawati*, ibundanya dengan *KH Abdurrahman Wahid* atau *Gusdur*.

“Silaturahmi ini saya lakukan sebagai Ketua DPR RI dan sebagai cucu proklamator Bung Karno yang menjalin hubungan dekat dengan Kyai Haji Hasyim Ashari, kemudian dilanjutkan dengan Ibu Mega bersama dengan Gus Dur, dan sekarang saya berusaha menjahit kembali silaturahmi dan kedekatan yang pernah ada dalam dua generasi tersebut, untuk bisa tetap melakukan sinergi dalam membangun bangsa dan negara. Bangsa dan negara ini tidak mungkin kita bisa bangun jika kita tidak bergotong royong,” katanya.

Pentingnya menghidupkan Kembali gotong royong dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu pokok pembicaraan yang mencuat dalam pertemuan antara Puan dengan PWNU Jawa Timur itu.

Ketua DPR RI perempuan pertama itu juga bercerita bahwa ia diberi wejangan oleh Kyai Ali bahwa silaturahmi merupakan inti dari gotong royong yang merupakan sari dari Pancasila. Puan sendiri amat sepakat bahwa untuk membangun bangsa Indonesia, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 tidak mungkin dilakukan sendirian. “Perlu gotong royong dari semua pihak,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Kyai Ali menyatakan apresiasinya atas silaturahmi Puan tersebut dengan menyitir sebuah hadits Nabi yang mengatakan bahwa orang-orang yang merawat silaturahminya, akan memiliki rezeki yang baik dan umur yang panjang. “Haditsnya sahih dan bisa didekati secara empiris, karena saya melihat banyak orang yang senang bersilaturahmi, rata-rata sehat badannya,” Kyai Ali mengungkapkan.

Menurutnya, di negeri yang penuh keragaman seperti Indonesia, silaturahmi dan kebersamaan amat dibutuhkan. “Kita cari titik persamaan, jangan titik perbedaan. Dibutuhkan juga tolong menolong dan gotong royong. Ini penting untuk Kembali dihidupkan karena mulai padam dan ditinggalkan oleh masyarakat,” katanya.

Sementara Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar mengingatkan lagi bahwa kemerdekaan yang dicapai Indonesia pun merupakan hasil dari kumpulan rasa cinta yang amat besar terhadap negara serta gotong royong dari begitu banyak elemen bangsa, antara lain kaum nasionalis dan juga para ulama. “Bagi warga NU, NKRI harga mati itu bukan jargon semata. Merawat dan menjaga NKRI sama pentingnya menjaga Islam,” Marzuki mengungkapkan.

Ia juga menjelaskan sebuah analogi yang menggambarkan pernyataannya tersebut. Menurutnya, kemerdekaan Indonesia ini merupakan berkah luar biasa bagi NU dan juga bangsa Indonesia. “Kami tidak tahu andai kita tidak merdeka seperti sekarang, apakah Islam di Indonesia akan bisa semaju ini? Segala prestasi dan pencapaian yang diraih para santri baik dalam hal keagamaan maupun kenegaraan, ini semua karena berkah NKRI berdiri.

Kalau NKRI tidak merdeka dan kondusif seperti ini, tidak mungkin para masyayikh dan kyai bisa melakukan pembinaan-pembinaan, pengajaran-pengajaran dakwah maupun taklim sampai akhirnya mencapai prestasi seperti itu,” Marzuki mengatakan.

Hal tersebut membuat seluruh warga NU menyadari bahwa menjaga harapan serta mempertahankan NKRI itu sama pentingnya dengan merawat Islam itu sendiri. “Tidak usah dibeda-bedakan. Bila kita sangat mencintai Rasul, kalau tidak diikuti dengan nilai-nilai cinta tanah air, syubbanul wathan, itu sama-sama belum menyempurnakan. Kalau tidak cinta Rasul tidak sempurna imannya, maka tidak cinta NKRI, tidak cinta tanah air, juga belum sempurna imannya. Hubbul wathan minal iman,” kata Marzuki.

Ia juga mengenang persahabatan antara Bung Karno dan Hadratussyaikh Hasyim Ashari yang terjalin panjang dan mewarnai sejarah bangsa Indonesia.

“Kaum Nasionalis dahulu sangat dekat dengan ulama dan dunia santri. Bung Karno, Mbah panjengenan dahulu, misalnya, kalau ada kesulitan, sowannya ke Mbah Hasyim. Lalu Bung Tomo, yang full pejuang nasionalis itu ternyata juga santri. Dia nyantri ke Malang. Jadi dahulu itu, yang nasionalis nyantri ke Kyai, yang Kyai juga nasionalis. Klop sudah,” Marzuki berujar.

Ia juga berharap, hubungan baik antara kaum nasionalis dan kaum ulama yang telah terjalin sejak lama itu hendaknya bisa terus dirawat dan dilanjutkan.

“Kalau dulu Indonesia merdeka didukung oleh kerjasama antara para ulama dan kaum nasionalis, maka kami semua, para kyai dan juga Mbak Puan yang ingin terus menjaga bangsa ini, harus bergotong royong melakukannya. Bersama-sama, kaum ulama dan kaum nasionalis bahu membahu menjaga NKRI,” tegas Marzuki.

Bagi Puan sendiri, Jawa Timur memiliki nilai emosional yang besar. “Di Jawa Timur ini Bung Karno lahir dan besar, kemudian wafat dan dimakamkan di Jawa Timur. Karenanya, saya sebagai salah satu cucu Bung Karno, merasa punya kedekatan secara psikologis dengan Jawa Timur,” katanya. Ia berharap, Jawa Timur bisa menjadi tempat bersemi dan berkembangnya cita-cita dari para pendiri bangsa yang terangkum dalam dasar negara, Pancasila.

“Sehingga, apa yang dilakukan oleh Bung Karno dan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ada di NU insyaallah bisa diteruskan oleh kita semua secara bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara,” Puan menandaskan.

Continue Reading

Metro

PMII Resmi Membuka Harlah Ke-66 Tahun Dirangkai PKN, PIN, Lokakarya, dan Rakornas

Published

on

By

Jakarta – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) secara resmi membuka rangkaian kegiatan Hari Lahir (Harlah) PMII ke-66 Tahun yang dirangkaikan dengan PKN, PIN, Lokakarya, dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Kegiatan pembukaan dilaksanakan pada sore hari dengan penuh khidmat dan semangat kebersamaan kader PMII dari seluruh Indonesia.

Acara pembukaan ini dihadiri oleh jajaran Pengurus Besar PMII, antara lain M. Syofyulloh Cokro selaku Ketua Umum PB PMII, M. Irkham Tamrin Sekretaris Jenderal PB PMII, Sainuddin Bendahara Umum PB PMII,  Wulan Sari (Ketua Kopri PMII), Arafat Soleman selaku OC Muspimmas, Acep Jamaluddin selaku Steering Committee (SC) Harlah PMII & Muspimmas, serta M. Razik Ilham sebagai OC Harlah PMII dan juga langsung dihadiri oleh Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si., (Ketua Mabinas PB PMII).

Dalam sambutannya, Ketua Umum PB PMII M. Syofyulloh Cokro menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya pembukaan Harlah PMII ke-66. Ia menegaskan bahwa puncak peringatan Harlah PMII ke-66 akan dilaksanakan pada 17 April 2026 di Kalimantan Selatan.

“Alhamdulillah, hari ini kita membuka rangkaian Harlah PMII ke-66. Banyak hal strategis yang akan dibahas dalam Rakornas, terutama terkait penerapan dan arah gerak PMII ke depan. Meski PMII telah berusia 66 tahun, tantangan zaman terus berubah, namun tujuan dan komitmen perjuangan tetap sama, yakni menyiapkan kepemimpinan Indonesia di masa depan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tantangan besar bangsa Indonesia, khususnya persoalan kemiskinan ekstrem, kesenjangan sosial, dan struktur kelas masyarakat yang masih timpang, di mana hanya sekitar 1 persen penduduk yang berada pada kelas atas.

Lebih lanjut, ia menegaskan peran strategis PMII sebagai agen pemberdayaan masyarakat. Saat ini, PMII memiliki 30 PKC, sekitar 300 cabang, lebih dari 1.300 komisariat, dan sekitar 5.000 rayon di seluruh Indonesia. Bahkan, banyak sekretariat PMII yang telah berfungsi sebagai pusat pengaduan masyarakat dan pusat pemberdayaan sosial.

“Jangan ragu untuk terus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat sekitar, dan jangan ragu pula untuk memberikan evaluasi demi kemajuan organisasi. Dalam pembukaan agenda ini, kita ingin mengumpulkan energi nyata, memperkaya perspektif, dan merumuskan arah PMII ke depan agar semakin relevan dan berdampak bagi Indonesia,” pungkasnya.

Rangkaian Harlah PMII ke-66 ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi nasional sekaligus penguatan komitmen PMII dalam menghadirkan aksi nyata untuk Indonesia.

Ketua OC Harlah PMII, M. Razik Ilham, dalam wawancara bersama awak media menjelaskan bahwa kegiatan Kick Off Harlah PMII ke-66 merupakan penanda dimulainya seluruh rangkaian agenda besar PMII menuju puncak peringatan Hari Lahir ke-66.

“Kick Off ini artinya kita resmi memulai rangkaian langkah selanjutnya. Rangkaian kegiatan itu sudah berjalan dan meliputi PKN, PIN, Lokakarya, serta Rakornas. Setelah ini, akan ada banyak kegiatan lanjutan dalam rangka menyambut Harlah PMII ke-66,” ujar Razik.

Ia memaparkan bahwa rangkaian kegiatan Harlah PMII ke-66 akan diisi dengan beragam agenda yang menyentuh aspek intelektual, sosial, keislaman, dan kebangsaan. Di antaranya adalah sayembara kader, kegiatan di bulan Ramadan seperti diskusi sambil buka puasa bersama, ujur Al-Qur’an yang dirangkaikan dengan santunan anak yatim, serta berbagai kegiatan edukatif lainnya.

“Setelah Ramadan dan Idul Fitri, kita akan melaksanakan Ziarah Walisongo dengan empat titik utama, dimulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Titik terakhir di Jawa Timur sekaligus menjadi momentum napak tilas, karena PMII lahir di Kota Surabaya,” jelasnya.

Tidak hanya itu, rangkaian Harlah PMII ke-66 juga akan dimeriahkan dengan turnamen mini soccer yang direncanakan memperebutkan Piala Presiden, serta kegiatan Khataman Al-Qur’an yang dijadwalkan pada 14 April 2026, setelah Idul Fitri.

Razik menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut akan bermuara pada puncak peringatan Harlah PMII ke-66 yang direncanakan berlangsung pada 17 April 2026 di Kalimantan Selatan.

“Kami melakukan road show Harlah ini karena ingin melibatkan berbagai macam stakeholder serta mengonsolidasikan seluruh daerah, khususnya PKC dan PC se-Indonesia. Harapannya, Harlah PMII ke-66 ini bisa berlangsung semarak, sekaligus menghadirkan nilai-nilai pendidikan, keislaman, kebangsaan, nasionalisme, dan nilai perjuangan PMII,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

SOSIALISASI PERDA NO 5 TAHUN 2020 TERKAIT ADMINITRASI PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO

Published

on

By

Kulon Progo – Agus supriyanto Anggota DPRD kabupaten kulon progo dari Komisi 1 fraksi Golkar pada hari senin tanggal
2 Februari 2026 melaksanakan acara sosialisasi perda no 5 tahun 2020 kepada masyarakat kulon Progo bersama bapak Misbachun Eko Raharjo dari Dinas Pertanahan dan tata ruang kabupaten kulon Progo.

Acara dihadiri warga masyarakat meliputi Wilayah kecamatan Galur dan Lendah kabupaten kulon Progo Yogyakarta, acara sosialisasi tersebut berlangsung dari Pukul.07.30 wib sampai Pukul.11.30 wibn nampak terlihat warga masyarakat sangat antusias dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut.

Bapak Waluyo selaku Dukuh pedusunan Tubin , Desa Sidorejo kecamatan Lendah mengapresiasi kegiatan yang di laksanakan oleh Bapak Agus Supriyanto dari DPRD Kulon Progo berserta dinas terkait karena sangat bermanfaat bagi informasi warga tentang perda tahun 2020 soal aturan administrasi pertanahan di kabupaten kulon Progo.

Agus Supriyanto menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut penting untuk disampaikan kepada masyarakat dan sudah menjadi ketugasannya sebagai anggota DPRD selaku wakil rakyat untuk jalin silaturahmi maupun menampung aspirasi keluhan dari warga, Acara berjalan lancar dan ditutup dengan doa bersama oleh seluruh peserta yang hadir.

Jurnalis Budi Legowo Santoso.

Continue Reading

Metro

Faomasi Laia, S.H., M.H. Apresiasi Putusan PN Jakut: Bukti Nyata Hukum Masih Tegak

Published

on

By

Jakarta — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan sela dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Budi, pada sidang pembacaan putusan pokok perkara Nomor: 1295/Pid.B/2025/PN JKT.Utr, yang digelar pada Kamis (29/1/2026).

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan perkara tidak dapat dilanjutkan karena terdapat cacat kewenangan penuntutan, sehingga proses hukum dinilai tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional dan KUHAP yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Dengan demikian, terdakwa Budi dinyatakan bebas demi hukum.

Majelis Hakim menegaskan bahwa penerapan pasal-pasal dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, termasuk ketentuan pidana yang mensyaratkan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum serta kebenaran materiil dari peristiwa yang didakwakan. Ketidakmampuan penuntut umum dalam memenuhi unsur tersebut menjadi dasar utama dikabulkannya putusan sela.

Apresiasi Kuasa Hukum

Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa, Faomasi Laia, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi tinggi kepada Majelis Hakim atas putusan tersebut.

“Putusan sela hari ini adalah bukti konkret bahwa hukum dan keadilan benar-benar ditegakkan. Majelis Hakim telah menunjukkan independensi dan keberanian dalam menegakkan supremasi hukum sebagaimana diamanatkan KUHP Nasional,” ujar Faomasi.

Ia menegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, keadilan harus didahulukan apabila terjadi pertentangan dengan kepastian hukum, sebagaimana prinsip yang kini ditegaskan dalam KUHP baru.

Faomasi juga mengingatkan seluruh aparat penegak hukum agar membaca dan menerapkan undang-undang secara komprehensif, serta tidak melakukan praktik kriminalisasi yang berpotensi menyesatkan proses peradilan.

“Jika suatu perkara sebenarnya dapat dihentikan namun tetap dipaksakan hingga ke pengadilan, itu dapat dikategorikan sebagai penyesatan proses peradilan dan memiliki konsekuensi pidana, bukan sekadar pelanggaran etik,” tegasnya.

Pihak kuasa hukum menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan terhadap oknum penegak hukum yang diduga tidak menjalankan proses secara profesional, sekaligus meminta pengawasan ketat dari Mahkamah Agung guna menjaga marwah dan independensi peradilan.

Continue Reading

Trending