Connect with us

Metro

Konferensi Pers INDUK KOPERASI TKBM Pelabuhan

Published

on

Jakarta – Masifnya rencana Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidan g Maritim dan Investasi untuk mencabut Kesepakatan Bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik lndonesia, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Negara Koperasi dan UKM Nomor : UM.008/41/2/DJPL11, Nomor : 93/DJPPK/Xll/2011 dan Nomor : 96/SKB/DEP.l/XIl/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan dinilai dipaksakan dan sarat dengan kepentingan.

Koperasi TKBM yang telah memberikan kontribusi positifterhadap negara dalam mendukung kelancaran arus bongkar muat di Pelabuhan selama 33 tahun tidak lagi dipandang sebagai lembaga usaha ekonomi rakyat yang dilindungi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperaasian yang semestinya dibina dan ditata bahkan dikembangkan sebagaimana semangat Presiden Jokowi melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang seharusnya diberikan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan namun sebaliknya kegiatan usaha Koperasi TKBM sebagai penyedia jasa TKBM di Pelabuhan semakin dimarginalkan dan bahkan “dimatikan” dengan “mengkambinghitamkan”. Koperasi TKBM penyebab tingginya biaya di Pelabuhan, penyebab dweling time, dan segala pennasalahan rendahnya produktifitas bongkar muat di Pelabuhan Padahal ,Koperasi TKBM hanyalah bagian dari stakeholder terkecil di Pelabuhan yang mengurus anak bangsa yang berprofesi buruh untuk “mencari makan” di Pelabuhan.

Berdasarkan kajian STRANAS PK pada periode tahun 2021-2022 sendiri, mengatakan bahwa tingginya biaya logistik di Indonesia dipicu oleh banyak faktor dan salah satunya di kawasan pelabuhan. Birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih termasuk banyaknya instansi pemerintah yang terlibat. Belum lagi hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) karena sistem yang masih manual pada beberapa titik.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sambutannya pada acara yang diselenggarakan oleh Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) dalam kegiatan “Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan” Tanggal 11 November 2021 menjelaskan empat permasalahan yang ditemukan oleh Tim STRANAS PK di Pelabuhan diantaranya;

1. Masih ditemukan Otoritas Pelabuhan dan Kesyahbandaran yang tidak menggunakan sistem aplikasi INAPORTNET dalam pemberian layanan, yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara bila proses layanan jasa kepelabuhanan tidak terlaporkan ke dalam sistem;

2. Masih ditemukan pemberian layanan jasa kepelabuhanan yang tidak direkam ke dalam sistem (manual) dan tidak sesuai yang dibayarkan oleh pengguna jasa;

3. Masih ditemukan ketidaksesuaian kebutuhan, kualifikasi, kelembagaan, dan proses implementasi kerja pada proses bongkar muat di pelabuhan. Hal ini tidak hanya merugikan pengguna jasa tetapi juga merugikan tenaga keija bongkar muat itu sendiri sebagai akibat dari panjangnya birokrasi dalam pemberian layanan jasa bongkar muat.

4. Masih ditemukan layanan jasa kepelabuhanan yang belum terintegrasi satu sama lain (seperti layanan karantina) dan belum tersedia 24/7 sebagai akibat dari keterbatasan SDM.

Pelabuhan yang produktif dan efisien dapat menjadi suatu keunggulan tersendin’ dalam menarik muatan internasional untuk singgah di Pelabuhan Sebut saja Singapura, dengan traffic peti kemas tahunan sekitar 37 juta TEUs, sekitar 80%-nya merupakan kargo transshipment dari negara-negara lain. Sebaliknya, Pelabuhan yang kurang produktif dan kurang efisien dapat menjadi suatu kelemahan yang signifikan bagi perekonomian suatu negara. Pemahaman yang dilontarkan Pemerintah melalui pejabat-pejabat Kementerian terkait dan STRANAS PK yang mengatakan bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 secara otomatis mencabut SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 dan selanjutnya badan usaha penyedian jasa TKBM di Pelabuhan yang selama ini hanya dikelola oleh Koperasi TKBM dibolehkan untuk dikelola oleh badan usaha lain selain Koperasi TKBM menurut kami hal ini bertentangan dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 7 T ahun 2021 itu sendiri.

Pemahaman yang harus diluruskan adalah bahwa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 diterbitkan, SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi itu adalah semangat atau cikal bakal lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Sebab, SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 itu telah melakukan fungsi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi TKBM di Pelabuhan. Dan ketika Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 diterbitkan bukan sebaliknya menghilangkan dan atau memarginalkan kegiatan usaha Koperasi TKBM. Terkait dengan tuduhan bahwa Koperasi TKBM dinilai Monopoli, barangkali kita harus membaca kembali; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 PAsal 63 angka (1) huruf (a) dan (b) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada pasal 50 huruf (i) secara arif dan bijaksana dengan tidak menghilangkan mindset kita bahwa Koperasi adalah soko guru ekonomi bangsa. Kami yakin dan bahwa bapak Presiden Jokowi memiliki cara pandang berbeda dengan para Menteri-menterinya yang terkait dengan persoalan Koperaasi TKBM di Pelabuhan. Karena beliau sangat menginginkan Koperasi dan UMKM dimudahkan, dilindungi dan diberdayakan bukan sebalinya dituduh sebagai penyebab biaya tinggi dan dimarginalkan.

Semoga Bapak Presiden Jokowi mendengar teriakan para buruh panggul di Pelabuhan.

Salam perjuangan !!! Hormat kami,
Induk Koperasi TKBM Pelabuhan
Jakarta 10/04/2022 Pengurus,

HM. Nasir. SE.
Ketua Umum

Agoes Budianto ,A. Md Ak. C.ME
Sekretaris Umum

Continue Reading

Metro

Partai Kedaulatan Rakyat Rayakan HUT ke-3: Konsisten Berjuang untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia

Published

on

By

Jakarta, 28 Oktober 2025 – Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 dengan penuh semangat kebersamaan dan komitmen memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peringatan yang mengusung tema “Tiga Tahun Konsisten, Melangkah Mantap Menuju Indonesia Berkeadilan” ini menjadi momentum refleksi atas perjalanan partai dalam mengawal aspirasi rakyat serta memperkuat peran politik yang bersih, berpihak, dan berintegritas.

Acara ini diselenggarakan, pada hari Selasa 28 Oktober 2025, bertempat di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, perayaan 3 tahun Partai Kedaulatan Rakyat (PKR). Bukan cuma soliditas dalam yang diperkuat, PKR juga berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia, kebijakan pemerintah terus menjadi kajian.

Tuntas Subagyo Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat, menyampaikan bahwa usia tiga tahun menjadi tonggak penting bagi Partai Keadilan Rakyat (PKR) untuk terus tumbuh menjadi partai modern yang berpihak pada rakyat kecil

Terbukti hari ini dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia hadir di Jakarta, ini membuktikan sebuah konstituensi seperti warna hitam yang selalu kita bawa di dalam seragam dan bendera kita. Warna hitam adalah warna komitmen, warna Konstituensi, warna jujur, warna yang bisa membawa militansi yang besar untuk membangun bangsa dan negara.

“Saya berharap niat dan juga kemauan dari saudara-saudara ku semua bisa di pertahankan sampai kita menjalankan semua program, semua sistem, semua mekanisme, yang akan kita jalankan.”ungkap Anwar Ibrahim

Di HUT PKR yang ke-3 ini bisa membawa semangat baru, membawa sebuah langkah- langkah baru yang besar kedepannya.

Perayaan HUT ke-3 ini diisi dengan berbagai kegiatan sosial serta dialog publik bertajuk “Politik Keadilan untuk Masa Depan Bangsa”. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus pusat, perwakilan daerah, kader muda, sekitar yang antusias menyambut momentum bersejarah ini.

Sigit Purwoko Sekretaris Jenderal Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), menambahkan Dan hari ini berketetapan dengan sumpah pemuda, maka ini satu momen yang luar biasa dimana kita sama-sama melihat pemerintah saat ini, betul-betul giat dan semangat melakukan pembenahan ke arah yang lebih baik. Hal yang telah dilakukan itu akan sulit tercapai, bilamana para pemuda, rakyat, tidak memiliki arah yang sejalan.

“Dan kebetulan siang tadi sampai sore hari, kita lakukan konsolidasi 90 persen dari pengurus DPW, yang hadir secara menyeluruh di tingkat 90, terkahir adalah provinsi Papua Barat daya, 90 persen semuanya pemuda,.”ujarnya

Dan hari ini, hari sumpah pemuda maka saya minta. Kepada seluruh keanggotaan partai terutama , yang tadi mengikuti konsolidasi kalian masih muda jangan sampai kalian menjadi pemuda yang loyo, tidak mau melakukan sesuatu yang baik, buat daerah anda. Dengan Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) harapan kita semua, kalian mampu melakukan sesuatu yang baik buat daerah melalui politik, itu sama hal nya kita ikut memberikan satu sumbngsi membangun  negeri ini dengan hal yang lebih baik.”tegas Sigit Prawoso Sekretaris Jenderal PKR

Dengan semangat tiga tahun perjalanan ini, Partai Kedaulatan Rakyat berkomitmen untuk terus melangkah mantap membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat.

Continue Reading

Metro

“Kemah Bakti Pemuda Jakarta Utara 2025 : Pemuda Muslimin Indonesia Jakut apresiasi peran aktif dan komitmen Anggota DPRD Bebizie Sri Mulyati dalam membangun Pemuda”

Published

on

By

Jakarta Utara, 25 Oktober 2025 Pemuda Muslimin Indonesia Jakarta Utara memberikan apresiasi tinggi kepada Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, Bebizie Sri Mulyati, atas komitmen yang kuat dan konsistensinya dalam mendukung kegiatan positif bagi pemuda dan masyarakat Jakarta Utara.

Salah satu contoh nyata komitmen tersebut adalah partisipasinya  dalam acara Kemah Bakti Pemuda Jakarta Utara 2025 yang diselenggarakan Sudinpora Jakarta Utara di Bumi Ariloka, Sentul, Jawa Barat, 23- 25 Oktober 2025 sebagai salah satu narasumber yang sangat menginspirasi Pemuda Jakarta Utara.

Dalam acara tersebut, Bebizie Sri Mulyati menunjukkan dukungannya terhadap program-program kepemudaan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat khususnya pemuda yang menjadi garda terdepan agen perubahan dalam pembangunan daerah.

Bebizie  juga menyampaikan pentingnya pemuda berperan dalam membangun UMK/UMKM dengan berbagai  pelatihan yang disediakan Pemerintah Kota Adminstrasi Jakarta Utara agar pemuda Jakarta Utara selalu berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan positif termasuk pelatihan-pelatihan lain demi mencetak pemuda-pemuda yang mempunyai kemampuan dan keterampilan baik softskill dan hardskill.

Ketua Umum Pemuda Muslimin Indonesia Jakarta Utara Oloan Gani berharap agar kegiatan Kemah Bakti seperti ini dapat terus berlanjut dan mendapat dukungan dari berbagai pihak se hingga memberikan manfaat nyata bagi pemuda dan masyarakat secara luas.

“Kami juga sangat menghargai dan mengapresiasi semangat dan dedikasi Ibu Bebizie Sri Mulyati dalam mendukung kegiatan positif bagi pemuda dan masyarakat Jakarta Utara. Semoga kegiatan seperti ini dapat menjadi contoh bagi kota-kota administrasi yang lain agar Indeks Pertumbuhan Pemuda di Jakarta bisa meningkat yang berdampak pada pembangunan pemuda di Indonesia ,” ujar  Oloan Gani”.

Dengan adanya dukungan dari anggota DPRD Komisi B  seperti Bebizie Sri Mulyati semoga menjadi spirit bagi kami para pemuda  Jakarta Utara dapat terus berkembang dan menjadi agen perubahan bagi masyarakat dan daerahnya, “tutup Olan”.

Continue Reading

Metro

Mempringati Hari Sumpah Pemuda PP AMPG Menyantuni Anak Yatim Dijakarta Timur

Published

on

By

Jakarta – Selasa 28 Oktober 2025, Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG), Melaksanakan Bakti Sosial Santunan Anak Yatim dengan memberi makan siang dan paket sembako.

Ucapan trimakasih dari ketua Rw 05 Kelurahan Rawa Bunga Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Kepada; Ketua Umum PP AMPG Bapak Said Aldi Al Idrus Dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadalia, Syukur Alhamdulillah atas perhatian kepada warga kami khususnya anak anak Yatim. Semoga kebaikan bapak-bapak dan Partai Golkar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wata’ala, Ucap Irvan.

Acara tersebut di Komandoi oleh Nuansa Rambe Dan Agus Harta Selaku Pengurus dan Satgas PP AMPG. Dalam sambutannya Agus Menyalami kepada masyarakat, mewakili Pimpinan PP AMPG mengucapkan trimakasih kembali atas kerjasamanya, semoga kedepan kita dapat bersinergi kembali bersama Partai Golongan Karya. Tutup Agus.

Continue Reading

Trending