Connect with us

Metro

Konferensi Pers INDUK KOPERASI TKBM Pelabuhan

Published

on

Jakarta – Masifnya rencana Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidan g Maritim dan Investasi untuk mencabut Kesepakatan Bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik lndonesia, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Negara Koperasi dan UKM Nomor : UM.008/41/2/DJPL11, Nomor : 93/DJPPK/Xll/2011 dan Nomor : 96/SKB/DEP.l/XIl/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan dinilai dipaksakan dan sarat dengan kepentingan.

Koperasi TKBM yang telah memberikan kontribusi positifterhadap negara dalam mendukung kelancaran arus bongkar muat di Pelabuhan selama 33 tahun tidak lagi dipandang sebagai lembaga usaha ekonomi rakyat yang dilindungi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperaasian yang semestinya dibina dan ditata bahkan dikembangkan sebagaimana semangat Presiden Jokowi melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang seharusnya diberikan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan namun sebaliknya kegiatan usaha Koperasi TKBM sebagai penyedia jasa TKBM di Pelabuhan semakin dimarginalkan dan bahkan “dimatikan” dengan “mengkambinghitamkan”. Koperasi TKBM penyebab tingginya biaya di Pelabuhan, penyebab dweling time, dan segala pennasalahan rendahnya produktifitas bongkar muat di Pelabuhan Padahal ,Koperasi TKBM hanyalah bagian dari stakeholder terkecil di Pelabuhan yang mengurus anak bangsa yang berprofesi buruh untuk “mencari makan” di Pelabuhan.

Berdasarkan kajian STRANAS PK pada periode tahun 2021-2022 sendiri, mengatakan bahwa tingginya biaya logistik di Indonesia dipicu oleh banyak faktor dan salah satunya di kawasan pelabuhan. Birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih termasuk banyaknya instansi pemerintah yang terlibat. Belum lagi hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) karena sistem yang masih manual pada beberapa titik.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sambutannya pada acara yang diselenggarakan oleh Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) dalam kegiatan “Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan” Tanggal 11 November 2021 menjelaskan empat permasalahan yang ditemukan oleh Tim STRANAS PK di Pelabuhan diantaranya;

1. Masih ditemukan Otoritas Pelabuhan dan Kesyahbandaran yang tidak menggunakan sistem aplikasi INAPORTNET dalam pemberian layanan, yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara bila proses layanan jasa kepelabuhanan tidak terlaporkan ke dalam sistem;

2. Masih ditemukan pemberian layanan jasa kepelabuhanan yang tidak direkam ke dalam sistem (manual) dan tidak sesuai yang dibayarkan oleh pengguna jasa;

3. Masih ditemukan ketidaksesuaian kebutuhan, kualifikasi, kelembagaan, dan proses implementasi kerja pada proses bongkar muat di pelabuhan. Hal ini tidak hanya merugikan pengguna jasa tetapi juga merugikan tenaga keija bongkar muat itu sendiri sebagai akibat dari panjangnya birokrasi dalam pemberian layanan jasa bongkar muat.

4. Masih ditemukan layanan jasa kepelabuhanan yang belum terintegrasi satu sama lain (seperti layanan karantina) dan belum tersedia 24/7 sebagai akibat dari keterbatasan SDM.

Pelabuhan yang produktif dan efisien dapat menjadi suatu keunggulan tersendin’ dalam menarik muatan internasional untuk singgah di Pelabuhan Sebut saja Singapura, dengan traffic peti kemas tahunan sekitar 37 juta TEUs, sekitar 80%-nya merupakan kargo transshipment dari negara-negara lain. Sebaliknya, Pelabuhan yang kurang produktif dan kurang efisien dapat menjadi suatu kelemahan yang signifikan bagi perekonomian suatu negara. Pemahaman yang dilontarkan Pemerintah melalui pejabat-pejabat Kementerian terkait dan STRANAS PK yang mengatakan bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 secara otomatis mencabut SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 dan selanjutnya badan usaha penyedian jasa TKBM di Pelabuhan yang selama ini hanya dikelola oleh Koperasi TKBM dibolehkan untuk dikelola oleh badan usaha lain selain Koperasi TKBM menurut kami hal ini bertentangan dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 7 T ahun 2021 itu sendiri.

Pemahaman yang harus diluruskan adalah bahwa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 diterbitkan, SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi itu adalah semangat atau cikal bakal lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Sebab, SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 itu telah melakukan fungsi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi TKBM di Pelabuhan. Dan ketika Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 diterbitkan bukan sebaliknya menghilangkan dan atau memarginalkan kegiatan usaha Koperasi TKBM. Terkait dengan tuduhan bahwa Koperasi TKBM dinilai Monopoli, barangkali kita harus membaca kembali; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 PAsal 63 angka (1) huruf (a) dan (b) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada pasal 50 huruf (i) secara arif dan bijaksana dengan tidak menghilangkan mindset kita bahwa Koperasi adalah soko guru ekonomi bangsa. Kami yakin dan bahwa bapak Presiden Jokowi memiliki cara pandang berbeda dengan para Menteri-menterinya yang terkait dengan persoalan Koperaasi TKBM di Pelabuhan. Karena beliau sangat menginginkan Koperasi dan UMKM dimudahkan, dilindungi dan diberdayakan bukan sebalinya dituduh sebagai penyebab biaya tinggi dan dimarginalkan.

Semoga Bapak Presiden Jokowi mendengar teriakan para buruh panggul di Pelabuhan.

Salam perjuangan !!! Hormat kami,
Induk Koperasi TKBM Pelabuhan
Jakarta 10/04/2022 Pengurus,

HM. Nasir. SE.
Ketua Umum

Agoes Budianto ,A. Md Ak. C.ME
Sekretaris Umum

Continue Reading

Metro

BRI Cabang Sudirman 1 Jalin Kerja Sama dengan PT Visa Service Center

Published

on

By

JAKARTA – Dalam rangka memperkuat posisi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam menghadirkan layanan perbankan modern yang adaptif terhadap kebutuhan global serta gaya hidup nasabah yang dinamis, BRI Cabang Sudirman 1 menjalin kerja sama dengan PT Visa Service Center.

Pimpinan Cabang BRI Sudirman 1 menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memperluas sinergi bisnis sekaligus memperkuat posisi BRI dalam meningkatkan layanan pembayaran dan transaksi keuangan bagi nasabah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan kemudahan, efisiensi, serta kenyamanan dalam bertransaksi.

Menurutnya, PT Visa Service Center merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan visa dan layanan imigrasi. Melalui kerja sama ini, BRI memfasilitasi pembayaran biaya visa serta layanan terkait lainnya dengan sistem perbankan yang aman dan terpercaya.

Ia menambahkan bahwa kerja sama ini juga membantu memperluas jaringan kemitraan serta meningkatkan efisiensi layanan perbankan BRI, khususnya dalam mendukung kebutuhan transaksi internasional nasabah.

“BRI Cabang Sudirman 1 berharap kerja sama ini dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelanggan, baik dalam pembayaran biaya visa, pemanfaatan layanan perbankan, maupun kegiatan promosi bersama, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.

Dengan adanya sinergi ini, BRI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung layanan perbankan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di era globalisasi.(Red)

Continue Reading

Metro

It’s Time To Ride The Kalcer! Warna Terbaru Grand Filano Hybrid Siap Jadi Skutik Idaman Anak Muda Kalcer Abis

Published

on

By

Jakarta — Awal tahun 2026 dibuka dengan berbagai hal spesial oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) yang sukses terus mencuri perhatian para pecinta skutik bergaya ikonik Tanah Air, terutama kalangan anak muda zaman kini.

Mengetahui gaya berkendara anak muda saat ini tidak hanya berbicara soal mobilitas, tetapi sepeda motor juga perlu merepresentasikan karakter, kreativitas, dan lifestyle pengendaranya serta mengikuti trend yang ada.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Yamaha menghadirkan penyegaran warna terbaru untuk Grand Filano Hybrid yang tampil semakin kalcer, styiish, dan ini menjadi “It’s Time To Ride The Kalcer” bareng Grand Filano Hybrid bagi generasi muda yang berani mengekspresikan gaya berkendara mereka dengan bebas dan otentik. Penyegaran pada skutik kalcer ini semakin mempertegas identitas Grand Filano Hybrid sebagai skutik yang selalu mampu mendukung gaya para pengendaranya yang fashionable sekaligus mengikuti trend yang terus berkembang.

Ditambah dengan desainnya yang ikonik melalui ciri khas Diamond Shape serta lampunya yang sudah Full LED menjadi daya tarik utama karena memberikan kesan modern, premium, dan bahkan berkelas. Ditambah dengan beberapa pilihan warna terbaru yang eye catchy untuk varian Hybrid Lux, maupun Hybrid Neo dan pastinya memperluas ruang anak muda untuk menunjukkan gayanya yang kaicer.

“Melalui penyegaran wama Grand Filano Hybrid, kami ingin menghadirkan pilihan yang semakin relevan dengan karakter anak muda saat ini yang kreatif, kalcer, dan selalu ingin tampil berbeda. Grand Filano Hybrid bukan hanya menawarkan desain yang stylish, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fitur praktis yang mendukung aktivitas dan gaya berkendara sehari-hari sehingga dengan beberapa pilihan warna baru ini, Grand Filano Hybrid dapat terus menjadi skutik idaman para anak muda zaman now,” ujar Rifki Maulana, Manager PR, YRA & Community, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Sebagai bagian dari penyegaran ini, Yamaha menghadirkan pilihan warna baru dan juga pembaruan pada beberapa warna yang selama ini sudah memikat hati para anak muda sehingga pengendara dapat memilih sesuai dengan kepribadian dan gaya hidup mereka: Royal Iron – Hybrid Lux Warna Royal Iron pada skutik ini semakin memperkuat aura elegan dan premium dari Grand Filano Hybrid varian Lux karena memiliki warna silver bernuansa biru serta finishing matte yang mampu menjaga tampilannya tetap berkelas.

Warna ini menjadi lebih spesial karena Grand Filano Hybrid menjadi skutik Yamaha pertama yang memiliki warna Royal Iron sehingga siap mendukung setiap anak muda yang ingin tampil classy. Prime Gray – Hybrid Neo.

Dengan nuansa abu-abu lembut serta finishing satin membuat wama Prime Gray mudah dipadukan dengan gaya berpakaian pengendaranya yang stylish sehingga dapat menonjolkan karakter minimalis dan clean look membuat warna ini juga cocok untuk laki-laki yang ingin terlihat kalcer.

Warna terbaru Prime Gray pada skutik ini menjadi lebih menarik karena warna ini juga secara perdana diluncurkan Yamaha Indonesia untuk line up Grand Filano Hybrid.

Greenish Gray – Hybrid Neo

Warna terbaru lainnya yang tak kalah menarik adalah Greenish Gray yang tampil dengan warna hijau ikonik dan finishing matte sehingga memberikan kesan fresh sekaligus tetap terlihat mengikuti tren warna kekinian. Karakter warna ini sangat cocok untuk seluruh gaya anak muda kalcer baik laki-laki maupun perempuan, khususnya yang berani tampil berbeda dan punya selera gayanya sendiri.

Pink Mauve & Essential White — Hybrid Neo

Kedua warna lainnya dari varian Hybrid Neo seperti Pink Mauve dan Essential White juga tidak lupa diberikan sedikit sentuhan penyegaran agar terlihat lebih selaras dan premium serta kesan timeless yang cocok untuk berbagai karakter pengendara. Sentuhan tersebut merupakan list berwarna abu-abu pada bagian dasi pada fascia depan dan cover headlamp Grand Filano Hybrid yang ikonik.

Seluruh pilihan warna ini semakin cocok untuk anak muda kalcer karena berbagai fitur unggulan milik Grand Filano Hybrid yang siap mendukung mobilitas yang semakin beragam seperti mesin canggih Blue Core Hybrid 125cc yang irit dan responsif dan Digital Speedometer yang sudah dilengkapi dengan TFT Sub Display.

Bagasinya yang berkapasitas 27 Liter dilengkapi lampu LED di sisi bagasi dan pengisian bensin yang berada di depan serta tapak kaki yang lebar menjadi lebih praktis untuk mendukung gaya hidup anak muda aktif dan kreatif sehingga siap menjadi partner berkendara yang kalcer, stylish, dan relevan

Sebagai informasi tambahan, Yamaha memasarkan warna terbaru dari Grand Filano Hybrid varian Hybrid Lux, Royal Iron dengan harga Rp 28.795.000″ & untuk varian Hybrid Neo, Prime Gray, Greenish Gray, Pink Mauve, dan Essential White dipasarkan dengan harga Rp 28.315.000”.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk, silahkan mengunjungi website resmi Yamaha Indonesia di httes www. amaha motor.co.id sroduct/erand-f ano .

“Harga On The Road Jakarta

Continue Reading

Metro

Muhammad Tohar Ketua DPC Exco Partai Buruh Kabupaten Batanghari komitmen kuat kader daerah untuk mengawal keputusan Kongres Serta Perjuangkan Kepentingan Buruh dan Petani di Tingkat Lokal Maupun Nasional

Published

on

By

Jakarta — Ketua DPC Exco Partai Buruh Kabupaten Batanghari, Muhammad Tohar, menghadiri penutupan Kongres Partai Buruh V yang mengusung tema “We Are Working Class Welfare State (Kami Kelas Pekerja Wujudkan Negara Sejahtera)”, bertempat di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Kamis (22/01/2026).

Kongres Partai Buruh V secara resmi kembali menetapkan Ir. H. Said Iqbal, M.E. sebagai Presiden Partai Buruh dan H. Ferri Nuzarli, S.E., S.H. sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh untuk masa jabatan periode 2026–2031. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang kongres di Ballroom Hotel Golden Boutique, Kemayoran, Jakarta Pusat, dan disambut antusias oleh peserta kongres dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam arahannya, Said Iqbal menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan militansi kader, serta menjadikan Partai Buruh sebagai kekuatan politik rakyat pekerja yang diperhitungkan di tingkat nasional.

Sementara itu, Ferri Nuzarli menekankan pentingnya penguatan administrasi partai, disiplin struktur, serta kerja kolektif seluruh jajaran dalam menghadapi agenda politik nasional, khususnya persiapan menuju Pemilu 2029.

Kongres ini menjadi momentum strategis bagi Partai Buruh untuk melakukan evaluasi perjalanan organisasi, menetapkan garis perjuangan politik, serta menyusun langkah-langkah pemenangan ke depan.

Usai penutupan kongres, Muhammad Tohar menyampaikan harapannya agar kepemimpinan Partai Buruh yang baru kembali terpilih dapat membawa semangat perjuangan yang semakin kuat, termasuk di daerah-daerah.

“Harapan kami, khususnya dari Provinsi Jambi, baik yang sudah terpilih maupun yang belum, semangat perjuangan Partai Buruh harus tetap sama dan semakin menguat,” ujar Tohar.

Sebagai Ketua DPC Exco Partai Buruh Kabupaten Batanghari sekaligus Ketua Serikat Pertanian Indonesia (SPI) setempat, Tohar menegaskan bahwa isu utama yang akan terus diperjuangkan di daerah adalah reforma agraria, kesejahteraan petani, dan penyelesaian konflik tanah.

“Di Jambi, khususnya Batanghari, masih banyak konflik agraria. Ada ribuan hektare lahan yang menjadi persoalan. Perjuangan kami jelas, bagaimana petani bisa menguasai lahan, mengolahnya, dan memperoleh kesejahteraan,” tegasnya.

Selain isu agraria, Tohar juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di daerahnya. Ia menyebutkan bahwa kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Batanghari relatif minim, namun Partai Buruh tetap konsisten memperjuangkan kenaikan upah minimum sesuai tuntutan nasional, yakni sebesar 7,5 persen.

Kehadiran Muhammad Tohar dalam Kongres Partai Buruh V menegaskan komitmen kuat kader daerah untuk mengawal keputusan kongres serta memperjuangkan kepentingan buruh dan petani di tingkat lokal maupun nasional.

Continue Reading

Trending