Connect with us

Metro

Konferensi Pers INDUK KOPERASI TKBM Pelabuhan

Published

on

Jakarta – Masifnya rencana Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidan g Maritim dan Investasi untuk mencabut Kesepakatan Bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik lndonesia, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Negara Koperasi dan UKM Nomor : UM.008/41/2/DJPL11, Nomor : 93/DJPPK/Xll/2011 dan Nomor : 96/SKB/DEP.l/XIl/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan dinilai dipaksakan dan sarat dengan kepentingan.

Koperasi TKBM yang telah memberikan kontribusi positifterhadap negara dalam mendukung kelancaran arus bongkar muat di Pelabuhan selama 33 tahun tidak lagi dipandang sebagai lembaga usaha ekonomi rakyat yang dilindungi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperaasian yang semestinya dibina dan ditata bahkan dikembangkan sebagaimana semangat Presiden Jokowi melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang seharusnya diberikan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan namun sebaliknya kegiatan usaha Koperasi TKBM sebagai penyedia jasa TKBM di Pelabuhan semakin dimarginalkan dan bahkan “dimatikan” dengan “mengkambinghitamkan”. Koperasi TKBM penyebab tingginya biaya di Pelabuhan, penyebab dweling time, dan segala pennasalahan rendahnya produktifitas bongkar muat di Pelabuhan Padahal ,Koperasi TKBM hanyalah bagian dari stakeholder terkecil di Pelabuhan yang mengurus anak bangsa yang berprofesi buruh untuk “mencari makan” di Pelabuhan.

Berdasarkan kajian STRANAS PK pada periode tahun 2021-2022 sendiri, mengatakan bahwa tingginya biaya logistik di Indonesia dipicu oleh banyak faktor dan salah satunya di kawasan pelabuhan. Birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih termasuk banyaknya instansi pemerintah yang terlibat. Belum lagi hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) karena sistem yang masih manual pada beberapa titik.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sambutannya pada acara yang diselenggarakan oleh Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) dalam kegiatan “Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan” Tanggal 11 November 2021 menjelaskan empat permasalahan yang ditemukan oleh Tim STRANAS PK di Pelabuhan diantaranya;

1. Masih ditemukan Otoritas Pelabuhan dan Kesyahbandaran yang tidak menggunakan sistem aplikasi INAPORTNET dalam pemberian layanan, yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara bila proses layanan jasa kepelabuhanan tidak terlaporkan ke dalam sistem;

2. Masih ditemukan pemberian layanan jasa kepelabuhanan yang tidak direkam ke dalam sistem (manual) dan tidak sesuai yang dibayarkan oleh pengguna jasa;

3. Masih ditemukan ketidaksesuaian kebutuhan, kualifikasi, kelembagaan, dan proses implementasi kerja pada proses bongkar muat di pelabuhan. Hal ini tidak hanya merugikan pengguna jasa tetapi juga merugikan tenaga keija bongkar muat itu sendiri sebagai akibat dari panjangnya birokrasi dalam pemberian layanan jasa bongkar muat.

4. Masih ditemukan layanan jasa kepelabuhanan yang belum terintegrasi satu sama lain (seperti layanan karantina) dan belum tersedia 24/7 sebagai akibat dari keterbatasan SDM.

Pelabuhan yang produktif dan efisien dapat menjadi suatu keunggulan tersendin’ dalam menarik muatan internasional untuk singgah di Pelabuhan Sebut saja Singapura, dengan traffic peti kemas tahunan sekitar 37 juta TEUs, sekitar 80%-nya merupakan kargo transshipment dari negara-negara lain. Sebaliknya, Pelabuhan yang kurang produktif dan kurang efisien dapat menjadi suatu kelemahan yang signifikan bagi perekonomian suatu negara. Pemahaman yang dilontarkan Pemerintah melalui pejabat-pejabat Kementerian terkait dan STRANAS PK yang mengatakan bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 secara otomatis mencabut SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 dan selanjutnya badan usaha penyedian jasa TKBM di Pelabuhan yang selama ini hanya dikelola oleh Koperasi TKBM dibolehkan untuk dikelola oleh badan usaha lain selain Koperasi TKBM menurut kami hal ini bertentangan dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 7 T ahun 2021 itu sendiri.

Pemahaman yang harus diluruskan adalah bahwa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 diterbitkan, SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi itu adalah semangat atau cikal bakal lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Sebab, SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 itu telah melakukan fungsi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi TKBM di Pelabuhan. Dan ketika Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 diterbitkan bukan sebaliknya menghilangkan dan atau memarginalkan kegiatan usaha Koperasi TKBM. Terkait dengan tuduhan bahwa Koperasi TKBM dinilai Monopoli, barangkali kita harus membaca kembali; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 PAsal 63 angka (1) huruf (a) dan (b) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada pasal 50 huruf (i) secara arif dan bijaksana dengan tidak menghilangkan mindset kita bahwa Koperasi adalah soko guru ekonomi bangsa. Kami yakin dan bahwa bapak Presiden Jokowi memiliki cara pandang berbeda dengan para Menteri-menterinya yang terkait dengan persoalan Koperaasi TKBM di Pelabuhan. Karena beliau sangat menginginkan Koperasi dan UMKM dimudahkan, dilindungi dan diberdayakan bukan sebalinya dituduh sebagai penyebab biaya tinggi dan dimarginalkan.

Semoga Bapak Presiden Jokowi mendengar teriakan para buruh panggul di Pelabuhan.

Salam perjuangan !!! Hormat kami,
Induk Koperasi TKBM Pelabuhan
Jakarta 10/04/2022 Pengurus,

HM. Nasir. SE.
Ketua Umum

Agoes Budianto ,A. Md Ak. C.ME
Sekretaris Umum

Continue Reading

Metro

Permata Jaya 2026 Gelar Halal Bihalal, Pererat Persaudaraan Masyarakat Taeh di Perantauan

Published

on

By

Jakarta – Permata Jaya 2026 (Persatuan Masyarakat Taeh Jakarta Raya dan Sekitarnya) menggelar kegiatan Halal Bihalal bertema “Menjalin Silaturahmi Mempererat Persaudaraan di Rantau” di Aula Gedung B Kantor BPSDM Kemendagri, Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat Taeh yang merantau di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk mempererat hubungan kekeluargaan sekaligus melepas kerinduan dengan sesama warga kampung halaman.

Acara yang dihadiri ratusan peserta itu berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan. Selain menjadi ajang saling memaafkan pasca-Idulfitri, kegiatan juga menjadi ruang memperkuat solidaritas antarperantau agar tetap menjaga nilai kebersamaan di tanah rantau.

Wakil Ketua Permata Jaya 2026, Wandi Setiadi, menjelaskan bahwa Halal Bihalal merupakan agenda rutin tahunan organisasi yang biasanya dilaksanakan setelah Lebaran. Namun, tahun ini pelaksanaannya sempat tertunda karena beberapa kendala internal.

“Halal Bihalal ini sebenarnya agenda rutin Permata Jaya setiap tahun setelah Lebaran. Karena ada beberapa kendala, pelaksanaannya sedikit tertunda. Alhamdulillah antusias masyarakat tetap tinggi,” ujarnya kepada media.

Ia mengatakan Permata Jaya telah berdiri selama 52 tahun dan kini memasuki periode kepengurusan ke-6. Menurutnya, meski aktivitas organisasi tidak selalu berjalan intensif, namun semangat sosial kemasyarakatan tetap menjadi prioritas utama.

“Kalau ada anggota yang mengalami musibah atau meninggal dunia, biasanya kita langsung bergerak bersama. Semangat gotong royong dan kebersamaan itu masih sangat kuat,” katanya.

Wandi memperkirakan jumlah peserta yang hadir mencapai sekitar 300 hingga 400 orang. Kehadiran tersebut menunjukkan tingginya semangat silaturahmi masyarakat Taeh yang kini tersebar di wilayah Jabodetabek.

Ia berharap Permata Jaya ke depan semakin maju dan mampu merangkul generasi muda yang baru datang merantau ke Jakarta.
“Setiap tahun pasti ada masyarakat Taeh yang datang ke Jabodetabek. Harapannya Permata Jaya bisa menjadi rumah bersama dan mampu mengakomodasi generasi muda agar organisasi semakin kuat dan solid,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Permata Jaya 2026, Nur Ihklas Kusmiati, mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan membutuhkan kerja keras seluruh panitia. Menurutnya, tantangan terbesar adalah menyatukan para perantau yang memiliki kesibukan dan tinggal terpencar di berbagai wilayah.

Panitia bekerja cukup keras karena kehidupan di Jakarta membuat masing-masing orang sibuk dengan urusan keluarga dan pekerjaan. Tetapi semangat untuk berkumpul sangat besar,” tuturnya.

Dalam kegiatan tersebut, Permata Jaya juga mengangkat tema budaya Minang, “Rang Taeh Bakumpua Maota Malope Taragak”, yang bermakna orang-orang Taeh di perantauan berkumpul, berbincang, dan melepas rasa rindu.

Nur Ihklas juga mengapresiasi semangat kebersamaan masyarakat yang tetap berupaya menyelenggarakan kegiatan meskipun dengan keterbatasan dana melalui sistem gotong royong dan iuran bersama.

“Dengan dana yang minim dan hasil patungan bersama, acara sebesar ini akhirnya dapat terlaksana. Ini bukti semangat kebersamaan masyarakat kita masih sangat kuat,” katanya.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlangsung setiap tahun agar hubungan antarsesama perantau semakin erat, saling mengenal, serta saling membantu saat menghadapi kesulitan dan musibah.

Melalui Halal Bihalal ini, Permata Jaya ingin terus menjaga nilai persaudaraan, kebersamaan, dan budaya gotong royong sebagai identitas masyarakat Taeh di tanah rantau. Acara pun ditutup dengan suasana penuh keakraban serta hiburan budaya tradisional yang menambah hangat kebersamaan para peserta.

Continue Reading

Metro

Baraprov SSI /Senam Sehat Indonesia WTK DIY Gelar Senam Bersama di Kulon Progo, Gaungkan Semangat Hidup Sehat

Published

on

By

Kulon Progo, karyapost.com – Semangat hidup sehat dan kebersamaan tampak mewarnai kegiatan senam bersama yang digelar oleh Pengurus Baraprov SSI WTK DIY di wilayah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Minggu pagi (17/05/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Dusun Prembulan, Pandowan, Galur, Kulon Progo mulai pukul 08.00 hingga pukul 09.00 WIB dilanjutkan hiburan orgen tunggal untuk hiburan para peserta senam SSI dari kulon Progo sampai pukul.12.00 wib siang.

Acara yang mengusung tema “SSI Bergerak, Indonesia Sehat dan Bugar” ini terselenggara atas koordinasi dan penyelenggaraan oleh  Agus Suprianto SM bersama jajaran panitianya.

Kegiatan berlangsung meriah dengan diikuti sekitar 80 peserta yang didominasi oleh ibu-ibu pecinta olahraga dan senam sehat.

Para peserta hadir dari berbagai wilayah di Kabupaten Kulon Progo, di antaranya dari Kecamatan Galur, Lendah, Panjatan, Wates, serta beberapa daerah lainnya.

Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan olahraga bersama yang menyehatkan sekaligus mempererat tali silaturahmi.

Dalam kegiatan tersebut, SSI DIY menghadirkan empat instruktur senam profesional serta satu orang pemandu acara yang memandu jalannya kegiatan dengan penuh semangat dan energik.

Suasana kebersamaan dan kekompakan begitu terasa sejak awal hingga akhir acara.
dengan mengenakan pakaian olahraga seragam berwarna putih, para peserta mengikuti setiap gerakan senam dengan penuh semangat bersama iringan musik yang dinamis turut menambah suasana menjadi lebih hidup dan menyenangkan.

Agus Suprianto SM selaku Ketua Baraprov SSI WTK Kulon Progo dan penyelenggara acara menyampaikan harapannya agar kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai upaya membangun masyarakat yang sehat, aktif dan penuh semangat kebersamaan dan kegiatan ini bukan hanya untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan antarwarga dari berbagai wilayah di Kulon Progo, ujarnya.

DR. Drs Agus Mulyono BSc . MM selaku Ketua Baraprov SSI WTK DIY menjelaskan kegiatan senam bersama ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen SSI WTK DIY dalam mendukung pola hidup sehat di tengah masyarakat selain meningkatkan kebugaran jasmani kegiatan tersebut juga menjadi ruang positif bagi masyarakat untuk saling mengenal bersilaturahmi dan memperkuat rasa persaudaraan begitu disampaikan kepada awak media.

Acara berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh kegembiraan hingga selesai dan semangat kebersamaan yang tercipta dalam kegiatan ini diharapkan dapat terus tumbuh dan menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk membiasakan hidup sehat melalui olahraga  bersama.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Metro

PW IPNU-IPPNU DKI Jakarta Resmi Dilantik, Usung Transformasi Pelajar Berbasis Budaya dan Karya

Published

on

By

Jakarta – Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama DKI Jakarta resmi melaksanakan pelantikan masa khidmat 2026–2030 pada Sabtu (16/05/2026) di Aula Balai Kota Jakarta. Kegiatan tersebut mengusung tema “Transformasi Pelajar: Merawat Akar Budaya, Mewujudkan Buah Karya.”

Pelantikan ini menjadi momentum penguatan peran organisasi pelajar Nahdlatul Ulama dalam menghadapi tantangan generasi muda di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Tema yang diangkat menegaskan pentingnya menjaga identitas budaya serta nilai-nilai keislaman di tengah derasnya arus modernisasi, sekaligus mendorong lahirnya karya nyata dari generasi pelajar Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Ketua PW IPPNU DKI Jakarta, Fitri Farhana, menyampaikan bahwa fokus utama organisasi ke depan ialah pembinaan pelajar usia 12 hingga 24 tahun agar mampu berkembang secara intelektual, sosial, dan spiritual.

Menurutnya, transformasi budaya menjadi isu penting agar generasi muda di ibu kota tidak kehilangan jati diri di tengah pengaruh budaya global.

“Tema yang kita angkat adalah transformasi budaya. Di era global ini kami ingin pelajar di ibu kota tetap teguh pada nilai dan budaya yang dimiliki,” ujar Fitri saat diwawancarai media.

Ia menjelaskan, persoalan pelajar saat ini tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal, tetapi juga menyangkut persoalan sosial seperti perundungan (bullying) hingga berbagai tekanan psikologis yang kerap dialami remaja.
Sebagai bentuk perhatian terhadap persoalan tersebut, PW IPPNU DKI Jakarta berencana membentuk wadah pendampingan khusus bagi pelajar putri, termasuk menghadirkan layanan pengaduan dan ruang curhat bagi pelajar yang mengalami persoalan sosial maupun kesehatan mental.

“Kami ingin menghadirkan layanan call center atau ruang aduan dan layanan curhat bagi teman-teman pelajar yang mengalami persoalan. Nantinya juga akan ada pendampingan dan kerja sama dengan berbagai pihak,” jelasnya.

Program tersebut diharapkan menjadi langkah konkret organisasi dalam menciptakan ruang aman bagi pelajar sekaligus memperkuat perhatian terhadap kesehatan mental dan perlindungan generasi muda.

Di sisi lain, PW IPNU-IPPNU DKI Jakarta juga terus memperkuat jaringan organisasi hingga tingkat wilayah. Saat ini kader dan kepengurusan telah tersebar di puluhan kecamatan yang menjadi basis penggerak program pembinaan pelajar.

Pada akhir penyampaiannya, Fitri berharap generasi muda, khususnya pelajar di DKI Jakarta, tetap memegang teguh nilai-nilai keislaman Ahlussunnah Wal Jamaah serta menjaga budaya lokal sebagai identitas yang harus dirawat bersama.

“Kami berharap pelajar di DKI Jakarta tetap memegang teguh ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah dan tetap mengedepankan budaya Betawi agar nilai-nilai budaya kita tetap hidup dan dikenal masyarakat luas,” tutupnya.

Pelantikan PW IPNU-IPPNU DKI Jakarta masa khidmat 2026–2030 diharapkan menjadi awal penguatan gerakan pelajar yang adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berakar kuat pada nilai budaya, tradisi, dan karakter kebangsaan.

Continue Reading

Trending