Connect with us

Metro

Konferensi Pers INDUK KOPERASI TKBM Pelabuhan

Published

4 years ago

on

Jakarta – Masifnya rencana Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidan g Maritim dan Investasi untuk mencabut Kesepakatan Bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik lndonesia, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Negara Koperasi dan UKM Nomor : UM.008/41/2/DJPL11, Nomor : 93/DJPPK/Xll/2011 dan Nomor : 96/SKB/DEP.l/XIl/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan dinilai dipaksakan dan sarat dengan kepentingan.

Koperasi TKBM yang telah memberikan kontribusi positifterhadap negara dalam mendukung kelancaran arus bongkar muat di Pelabuhan selama 33 tahun tidak lagi dipandang sebagai lembaga usaha ekonomi rakyat yang dilindungi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperaasian yang semestinya dibina dan ditata bahkan dikembangkan sebagaimana semangat Presiden Jokowi melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang seharusnya diberikan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan namun sebaliknya kegiatan usaha Koperasi TKBM sebagai penyedia jasa TKBM di Pelabuhan semakin dimarginalkan dan bahkan “dimatikan” dengan “mengkambinghitamkan”. Koperasi TKBM penyebab tingginya biaya di Pelabuhan, penyebab dweling time, dan segala pennasalahan rendahnya produktifitas bongkar muat di Pelabuhan Padahal ,Koperasi TKBM hanyalah bagian dari stakeholder terkecil di Pelabuhan yang mengurus anak bangsa yang berprofesi buruh untuk “mencari makan” di Pelabuhan.

Berdasarkan kajian STRANAS PK pada periode tahun 2021-2022 sendiri, mengatakan bahwa tingginya biaya logistik di Indonesia dipicu oleh banyak faktor dan salah satunya di kawasan pelabuhan. Birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih termasuk banyaknya instansi pemerintah yang terlibat. Belum lagi hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) karena sistem yang masih manual pada beberapa titik.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sambutannya pada acara yang diselenggarakan oleh Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) dalam kegiatan “Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan” Tanggal 11 November 2021 menjelaskan empat permasalahan yang ditemukan oleh Tim STRANAS PK di Pelabuhan diantaranya;

1. Masih ditemukan Otoritas Pelabuhan dan Kesyahbandaran yang tidak menggunakan sistem aplikasi INAPORTNET dalam pemberian layanan, yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara bila proses layanan jasa kepelabuhanan tidak terlaporkan ke dalam sistem;

2. Masih ditemukan pemberian layanan jasa kepelabuhanan yang tidak direkam ke dalam sistem (manual) dan tidak sesuai yang dibayarkan oleh pengguna jasa;

3. Masih ditemukan ketidaksesuaian kebutuhan, kualifikasi, kelembagaan, dan proses implementasi kerja pada proses bongkar muat di pelabuhan. Hal ini tidak hanya merugikan pengguna jasa tetapi juga merugikan tenaga keija bongkar muat itu sendiri sebagai akibat dari panjangnya birokrasi dalam pemberian layanan jasa bongkar muat.

4. Masih ditemukan layanan jasa kepelabuhanan yang belum terintegrasi satu sama lain (seperti layanan karantina) dan belum tersedia 24/7 sebagai akibat dari keterbatasan SDM.

Pelabuhan yang produktif dan efisien dapat menjadi suatu keunggulan tersendin’ dalam menarik muatan internasional untuk singgah di Pelabuhan Sebut saja Singapura, dengan traffic peti kemas tahunan sekitar 37 juta TEUs, sekitar 80%-nya merupakan kargo transshipment dari negara-negara lain. Sebaliknya, Pelabuhan yang kurang produktif dan kurang efisien dapat menjadi suatu kelemahan yang signifikan bagi perekonomian suatu negara. Pemahaman yang dilontarkan Pemerintah melalui pejabat-pejabat Kementerian terkait dan STRANAS PK yang mengatakan bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 secara otomatis mencabut SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 dan selanjutnya badan usaha penyedian jasa TKBM di Pelabuhan yang selama ini hanya dikelola oleh Koperasi TKBM dibolehkan untuk dikelola oleh badan usaha lain selain Koperasi TKBM menurut kami hal ini bertentangan dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 7 T ahun 2021 itu sendiri.

Pemahaman yang harus diluruskan adalah bahwa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 diterbitkan, SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi itu adalah semangat atau cikal bakal lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Sebab, SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 itu telah melakukan fungsi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi TKBM di Pelabuhan. Dan ketika Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 diterbitkan bukan sebaliknya menghilangkan dan atau memarginalkan kegiatan usaha Koperasi TKBM. Terkait dengan tuduhan bahwa Koperasi TKBM dinilai Monopoli, barangkali kita harus membaca kembali; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 PAsal 63 angka (1) huruf (a) dan (b) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada pasal 50 huruf (i) secara arif dan bijaksana dengan tidak menghilangkan mindset kita bahwa Koperasi adalah soko guru ekonomi bangsa. Kami yakin dan bahwa bapak Presiden Jokowi memiliki cara pandang berbeda dengan para Menteri-menterinya yang terkait dengan persoalan Koperaasi TKBM di Pelabuhan. Karena beliau sangat menginginkan Koperasi dan UMKM dimudahkan, dilindungi dan diberdayakan bukan sebalinya dituduh sebagai penyebab biaya tinggi dan dimarginalkan.

Semoga Bapak Presiden Jokowi mendengar teriakan para buruh panggul di Pelabuhan.

Salam perjuangan !!! Hormat kami,
Induk Koperasi TKBM Pelabuhan
Jakarta 10/04/2022 Pengurus,

HM. Nasir. SE.
Ketua Umum

Agoes Budianto ,A. Md Ak. C.ME
Sekretaris Umum

Related Topics:
Continue Reading

Metro

Perayaan Natal 2025 Kementerian Agama Republik Indonesia Gelar “Festival Kasih Nusantara”

Published

1 day ago

on

December 29, 2025

By

Jakarta,29  Desember 2025 — Perayaan Natal 2025 Kementerian Agama Republik Indonesia berlangsung dalam suasana istimewa dan penuh kehangatan melalui rangkaian kegiatan bertajuk “Festival Kasih Nusantara”, yang dipimpin oleh Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th., M.Pd., Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kemenag RI.

Tahun ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kristen dan Katolik di lingkungan Kementerian Agama merayakan Natal secara bersama-sama.

Kehadiran Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama, serta para tamu kehormatan, semakin memperkuat makna kebersamaan dan persaudaraan dalam perayaan ini. Lebih dari 2.500 undangan hadir secara langsung, dan ribuan lainnya mengikuti secara daring.

Dalam sambutannya, Dr. Jeane Marie Tulung menyampaikan apresiasi mendalam kepada Menteri Agama atas dukungan penuh sejak peluncuran Festival Kasih Nusantara pada 3 November 2025 hingga puncak perayaan Natal hari ini.

“Festival Kasih Nusantara tidak dirancang sekadar sebagai perayaan seremonial, tetapi sebagai gerakan iman, kasih, dan kerukunan yang nyata serta berdampak bagi umat dan bangsa,” tegasnya.

Mengusung tema C-Light  “Christmas Love in God, Harmony Together”, rangkaian kegiatan ini menjadi panggilan bersama untuk menghadirkan Terang Kasih Tuhan yang mempersatukan, menguatkan solidaritas, dan meneguhkan harmoni kehidupan berbangsa. Program ini juga selaras dengan prioritas Kementerian Agama dalam memperkuat kerukunan, cinta kemanusiaan, layanan keagamaan berdampak, serta pengembangan ekoteologi.

Festival Kasih Nusantara 2025 mencakup berbagai kegiatan lintas iman dan lintas daerah, antara lain:

* Jalan Sehat Lintas Agama sekaligus launching kegiatan oleh Menteri Agama
* Aksi sosial dan bantuan sembako sebanyak 200 paket kepada panti asuhan Kristen, Katolik, Islam, Hindu, dan Buddha
* Pemeriksaan kesehatan gratis bekerja sama dengan RS Siloam
* Seminar nilai-nilai kebangsaan di Surabaya, Manado, dan Sorong
* Aksi kasih di Bandung melalui kegiatan bersih-bersih rumah ibadah dan berbagi kepada anak-anak panti asuhan

Tak hanya itu, Kemenag juga menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan total 3.300 paket bantuan berisi 15 jenis kebutuhan pokok, serta melakukan pendampingan pastoral di Tarutung.

“Kami percaya bahwa di tengah luka dan keterbatasan, kasih yang dihadirkan secara nyata akan menumbuhkan pengharapan dan kekuatan untuk bangkit kembali,” ujar Dr. Jeane.

*Puncak Perayaan: Simbol Harmoni dan Kolaborasi Bangsa*

Puncak perayaan Natal 2025 dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Kristen dan Ditjen Bimas Katolik Kemenag, menampilkan kolaborasi lintas budaya dan lintas generasi, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Momentum ini menjadi peneguhan bahwa Kementerian Agama akan terus menjadi teladan dalam membangun kerukunan, cinta kemanusiaan, dan harmoni kehidupan berbangsa.

Festival Kasih Nusantara 2025 menegaskan bahwa Natal bukan hanya perayaan iman, tetapi juga gerakan kasih yang hidup, menyentuh, dan membangun Indonesia yang lebih damai dan bersatu.

Continue Reading

Metro

PT Lima Dua Lima Tiga Tbk Gelar Public Expose, Optimis Tatap Tahun 2026

Published

2 days ago

on

December 29, 2025

By

Jakarta, – PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (kode saham: LUCY) sukses menggelar acara Public Expose tahunan pada hari Senin, 29 Desember 2025, di Hotel Lucky Senayan Park, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh para investor, analis, media, serta manajemen perusahaan.

Dalam Public Expose tersebut, Direktur Utama PT Lima Dua Lima Tiga Tbk, Direktur Utama Hermansyah  menyampaikan kinerja perusahaan sepanjang tahun 2025 serta proyeksi bisnis untuk tahun 2026. Perusahaan mencatatkan pertumbuhan positif di berbagai lini bisnis, didorong oleh  faktor-faktor pendorong pertumbuhan, misalnya: peningkatan penjualan, ekspansi pasar, inovasi produk,penambahan gerai di kota Purwokerto

mengenai pencapaian laba 41 % perusahaan di tahun 2025 dan target di tahun 2026 ,,” ujar nya dalam paparannya

Selain itu, manajemen juga memaparkan strategi perusahaan dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan persaingan bisnis yang semakin ketat. PT Lima Dua Lima Tiga Tbk berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasional guna memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham.

Acara Public Expose ini juga menjadi ajang bagi para investor dan analis untuk berinteraksi langsung dengan manajemen perusahaan. Sesi tanya jawab berlangsung interaktif, di mana para peserta dapat menggali lebih dalam mengenai kinerja keuangan, strategi bisnis, serta prospek perusahaan ke depan.

PT Lima Dua Lima Tiga Tbk optimis dapat terus mencatatkan kinerja positif di tahun 2026, didukung oleh tren pasar yang positif, investasi di teknologi, pengembangan sumber daya manusia Perusahaan juga berencana untuk [sebutkan rencana-rencana perusahaan di tahun 2026, misalnya: meluncurkan produk baru, memperluas jaringan distribusi, melakukan akuisisi.

Continue Reading

Metro

Public Expose PT Prasidha Aneka Niaga Tbk: Fokus Likuiditas dan Optimalisasi Aset

Published

2 days ago

on

December 29, 2025

By

Jakarta – PT. Prashida Aneka Niaga Tbk (PSDN) hari ini mengadakan Paparan Publik (Publik Expose) Tahun 2025, di Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin, (29/12/2025).

Paparan Publik ini diselenggarakan guna memenuhi ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia No I – E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf VI. Perihal kewajiban melakukan Public Expose Tahunan. Berikut beberapa catatan kinerja Perseroan sepanjang tahun 2025.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan melakukan aktivitas penjualan biji kopi yang berasal dari cabang Perseroan yang terletak di Lampung.

Kinerja penjualan biji kopi Perseroan belum optimal karena masih terbatasnya modal kerja Perseroan. Sepanjang tahun 2025 Perseroan mengambil “beberapa langkah untuk dapat meningkatkan kinerja operasionalnya sehingga diharapkan untuk ke depannya dapat diperoleh hasil yang lebih baik Beberapa tindakan yang dilakukan oleh Perseroan antara lain :
1. Perseroan masih terus berupaya mendapatkan tambahan modal kerja agar kinerja penjualan biji kopi sebagai komoditas utama Perseroan dapat berjalan secara optimal.
2. Perseroan akan tetap berusaha menjual beberapa aset yang tidak produktif agar hasil penjualannya dapat digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.

Perusahaan menghadapi tantangan pendanaan pasca-pandemi dan berencana menjual aset berupa tanah dan bangunan di Lampung senilai Rp67,1 miliar untuk mengatasi masalah tersebut dan membiayai pengolahan biji kopi.

Biji Kopi

Dan data realisasi penjualan akhir September 2025 dapat diperkirakan bahwa pencapaian penjualan komoditas biji kopi pada akhir tahun 2025 tidak akan dapat mencapai proyeksi penjualan yang telah dianggarkan sebelumnya. Pencapaian penjualan biji kopi tidak sesuai dengan proyeksi penjualan karena modal kerja Perseroan yang masih terbatas, Perseroan masih terus berusaha mendapatkan tambahan modal kerja sehingga kinerja penjualan biji kopi dapat lebih optimal.

Continue Reading

Trending