Jakarta, — Ahmad Jazuri resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Wilayah Jakarta dalam Musyawarah Daerah (Musda) IPI DKI Jakarta yang digelar di Aula  PDS HB. Jassin Gedung Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (5/11).

Kepala Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Barat ini  menegaskan komitmennya untuk menjadikan pustakawan sebagai agen transformasi literasi digital dan kolaborasi lintas sektor. Ia menilai, di tengah percepatan teknologi dan arus informasi yang masif, pustakawan memiliki peran strategis untuk menumbuhkan budaya baca sekaligus meningkatkan kemampuan literasi masyarakat urban.

“Pustakawan bukan hanya penjaga buku, tetapi juga penggerak pengetahuan. Tugas kita hari ini adalah membawa perpustakaan hadir di ruang-ruang digital, agar literasi menjadi gaya hidup masyarakat Jakarta,” ujarnya.

Ahmad Jazuri juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara IPI dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, perguruan tinggi, serta komunitas literasi. Melalui kolaborasi tersebut, IPI Jakarta Barat diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan profesional pustakawan sekaligus motor penggerak inovasi di bidang perpustakaan.

Musda IPI DKI Jakarta tahun ini mengusung tema “Pustakawan Sebagai Agen Tranformasi  Perpustakaan Menuju Jakarta Kota Literasi.
Semangat pembaruan organisasi dan peningkatan kompetensi anggota di tengah tantangan digitalisasi. Sejumlah pustakawan  turut hadir menyuarakan ide-ide segar tentang masa depan perpustakaan yang inklusif dan adaptif.

“Kami ingin pustakawan menjadi figur yang inspiratif, yang tidak hanya melayani, tapi juga menciptakan perubahan sosial melalui literasi dan teknologi,” tambah Ahmad Jazuri.

Kehadiran Ahmad Jazuri sebagai ketua terpilih diharapkan membawa warna baru bagi gerakan literasi di wilayah Jakarta  sekaligus memperkuat posisi IPI sebagai organisasi profesi yang relevan dengan tuntutan zaman.

Tantangannya adalah sebuah ekosistem harus dibentuk, bukan cuma tentang perpustakaan tapi semua yang berhubungan dengan informasi, semua yang berhubungan dengan perpustakaan, semua yang berhubungan dengan pengetahuan, itu harus menjadi sebuah ekosistem, pungkasnya.

Jakarta, – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Nashruddin Djoko Surjono, menegaskan pentingnya peran pustakawan sebagai garda depan dalam membangun ekosistem literasi yang berdaya dan berkelanjutan di Ibu Kota.

Hal itu disampaikan dalam wawancara usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Wilayah Jakarta dan Talkshow ” Pustakawan Sebagai Agen Transformasi Perpustakaan Menuju Jakarta Kota Literasi Dunia” yang berlangsung di Aula PDS HB Jassin, Taman Ismail Marzuki Jakarta,  Rabu (05/11/25).

Dalam kesempatan tersebut, Nashruddin menyampaikan bahwa transformasi perpustakaan kini tidak hanya sebatas tempat penyimpanan buku, tetapi juga ruang inklusif yang menghidupkan literasi digital, sosial, dan budaya.

“Pustakawan hari ini harus adaptif terhadap perubahan zaman. Kolaborasi antara pustakawan, lembaga pendidikan, dan komunitas literasi sangat penting untuk menjadikan Jakarta sebagai kota literasi dunia,” ujarnya.

Peran Pustakawan memang saat ini dituntut tidak hanya dia tahu sejarah konvensional menjaga buku, tapi dia juga punya kreativitas untuk menggerakkan komunitas di perpustakaan tersebut. Tentunya  terkait dengan melek IT para Pustakawan itu sangat dibutuhkan.

Layanan perpustakaan diberikan juga sampai malam. Dan yang penting, kami juga menyadari pustakawan  menyentuh sampai masyarakat bawah dan di RPTRA minat pembaca supaya  tumbuh juga, imbuhnya.

“Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen memperluas layanan perpustakaan berbasis teknologi, agar masyarakat dapat belajar dengan mudah dan menyenangkan,” pungkasnya.

Jakarta,  — Seri Diskusi Kebangsaan Strategi Institute dengan tema “Skandal Whoosh Pintu Masuk Bongkar Korupsi Jokowi” di Gedung Gerakan Bhineka Nasionalis (GBN), Tanah Abang, Jakarta Pusat.(5/11/2025).

Pakar transportasi dan kebijakan publik, Agus Pambagio, menyoroti berbagai kejanggalan dan ketidakterbukaan informasi dalam proyek kereta cepat Whoosh yang baru diresmikan beberapa waktu lalu. Menurutnya, proyek tersebut menjadi “pintu masuk” untuk mengevaluasi tata kelola, akuntabilitas, dan potensi penyimpangan dalam proyek strategis nasional (PSN).

Agus menilai, proyek yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi modern itu justru menyisakan banyak tanda tanya, mulai dari pembengkakan biaya hingga kejelasan pengembalian investasi.

“Kita harus melihat ini bukan semata proyek infrastruktur, tetapi sebagai cermin dari bagaimana kebijakan publik dijalankan. Siapa yang mengambil keputusan, bagaimana prosesnya, dan siapa yang diuntungkan — semua harus transparan,” ujar Agus.

Ia menegaskan, pemerintah perlu membuka seluruh dokumen dan audit proyek kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan.

“Kalau semua transparan, tidak perlu takut. Justru ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa negara ini serius dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih,” tambahnya.

Lebih lanjut, Agus mendorong lembaga-lembaga pengawas seperti BPK dan KPK untuk turun tangan memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses pendanaan dan pengelolaan proyek Whoosh. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek besar lainnya agar kesalahan serupa tidak berulang.

“Momentum ini bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk membongkar sistem yang tidak transparan agar ke depan pembangunan bisa berjalan lebih akuntabel dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Dengan pernyataan ini, Agus berharap publik ikut mengawasi jalannya proyek-proyek strategis nasional dan mendorong pemerintah agar lebih terbuka terhadap kritik dan audit publik.