BANDUNG,  – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., mendorong transformasi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) menjadi Sishankamrata Aktif sebagai strategi menghadapi dinamika lingkungan strategis, perkembangan geopolitik global, serta ancaman pertahanan yang semakin kompleks.

Gagasan tersebut disampaikan Kasad saat memberikan pembekalan kepada Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI dan Polri Tahun Anggaran 2026 di Sesko TNI, Bandung, Jawa Barat, Senin (20/7/2026).

Dalam pembekalannya, Kasad menjelaskan bahwa karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas, kondisi geografis yang menantang, serta keberagaman suku, agama, ras, dan budaya merupakan potensi strategis yang harus dioptimalkan dalam membangun sistem pertahanan negara. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut lahirnya inovasi, termasuk dalam pengembangan alat utama sistem senjata (Alutsista) yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah Indonesia.

“Sering disampaikan oleh Presiden bahwa Sishankamrata kita adalah strategi pertahanan yang terbaik. Indonesia memiliki keunggulan jumlah penduduk dan wilayah Nusantara yang luas. Di antara kerumitan-kerumitan itu, banyak potensi (sumber daya), yang bila kita kreatif bisa kita manfaatkan,” ujar Kasad.

Kasad menegaskan bahwa konsep Sishankamrata yang diwariskan para pendiri bangsa dan sesepuh TNI tetap relevan sebagai sistem pertahanan nasional. Namun, implementasinya perlu terus dikembangkan agar lebih aktif, adaptif, dan mampu menjawab berbagai tantangan pertahanan di masa depan. Karena itu, setiap perwira juga harus memahami sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai landasan dalam merumuskan strategi pertahanan yang tepat.

Selain membahas strategi pertahanan, Kasad menekankan pentingnya membangun karakter kepemimpinan yang visioner, adaptif, dan berintegritas. Menurutnya, seorang perwira tidak hanya dituntut menguasai aspek teknis dan taktis kemiliteran, tetapi juga memiliki wawasan strategis yang mampu mendukung terwujudnya kemandirian ekonomi dan industri pertahanan nasional melalui optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki bangsa.

Kasad juga mengingatkan pentingnya memperkuat sinergi antara TNI, Polri, dan seluruh komponen bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dinamika geopolitik, perkembangan teknologi, hingga berbagai bentuk ancaman multidimensi yang terus berkembang.

Pembekalan berlangsung secara interaktif melalui sesi dialog dan tanya jawab yang membahas berbagai isu strategis pertahanan nasional, transformasi TNI, serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses pembentukan calon pemimpin TNI dan Polri yang diharapkan memiliki cara berpikir strategis, adaptif, serta mampu menghadirkan solusi bagi kepentingan pertahanan negara di tengah perubahan lingkungan global yang semakin dinamis. *(Dispenad)*

Jakarta – Polda Metro Jaya menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan praperadilan kedua yang diajukan ARMT Roy Suryo Notodiprojo terkait perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Kabidkum Polda Metro Jaya Kombes Pol Abrianto Pardede mengatakan, putusan hakim tersebut menjadi dasar bagi seluruh pihak untuk menghormati dan melaksanakan proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami menghormati putusan hakim yang dengan tegas menolak praperadilan kedua dari Roy Suryo. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan materi yang diajukan sudah tidak relevan lagi,” ujar Kombes Abrianto, Senin (20/7/2026).

Kombes Abrianto mengatakan, dalam putusan tersebut hakim juga menilai permohonan praperadilan yang diajukan pemohon tidak lagi relevan karena dianggap sebagai upaya untuk menunda proses pemeriksaan pokok perkara.

“Hakim sudah mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut dinilai sebagai upaya menunda-nunda. Karena itu, putusan hakim wajib kita hormati dan laksanakan sesuai ketentuan hukum,” katanya.

Meski demikian, Kombes Abrianto menegaskan bahwa praperadilan merupakan hak hukum setiap warga negara. Menurutnya, setiap pihak yang merasa dirugikan dalam proses hukum memiliki hak untuk menempuh mekanisme praperadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Praperadilan itu hak setiap masyarakat yang merasa dirugikan secara hukum. Silakan diajukan sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, dalam perkara ini, hakim telah memutus bahwa permohonan tersebut tidak relevan lagi,” jelasnya.

Kombes Abrianto menyampaikan, setelah putusan praperadilan kedua tersebut, proses pemeriksaan pokok perkara tetap akan berjalan sesuai agenda persidangan. Polda Metro Jaya memastikan akan mengikuti seluruh tahapan hukum yang berlaku.

“Perkara pokok tetap berjalan. Kami akan hadir dan mengikuti proses persidangan sesuai ketentuan hukum,” ucapnya.

Kombes Abrianto juga menyampaikan, apabila ke depan terdapat permohonan praperadilan lanjutan, Polda Metro Jaya tetap siap menghadapi proses tersebut secara profesional.

“Kalau pun ada praperadilan berikutnya, kami tetap akan hadir untuk menghadapinya. Prinsipnya, kami menghormati seluruh proses hukum,” kata Kombes Abrianto.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan kedua yang diajukan Roy Suryo. Hakim menilai permohonan tersebut tidak relevan lagi karena perkara pokok telah masuk ke pengadilan dan forum pemeriksaan pokok perkara dinilai menjadi ruang yang lebih tepat untuk menguji dakwaan serta alat bukti.

Jakarta – Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono menekankan kepada seluruh personel agar mengedepankan pelayanan yang humanis, sabar, dan terukur dalam melayani kegiatan penyampaian pendapat di Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Polda Metro Jaya mengerahkan 4.839 personel gabungan untuk memastikan peserta dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib, sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, arahan tersebut disampaikan Wakapolda saat memimpin apel kesiapan personel.

“Bapak Wakapolda menekankan agar seluruh anggota menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, tidak mudah terpancing emosi, mampu mengendalikan diri, serta bertindak sesuai prosedur,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran personel bukan hanya untuk melayani peserta aksi, tetapi juga membantu masyarakat yang melintas dan beraktivitas di sekitar titik kegiatan.

“Personel hadir untuk memberikan rasa aman kepada peserta yang menyampaikan aspirasi serta menjaga kelancaran kegiatan masyarakat lainnya,” jelasnya.

Sebanyak 4.839 personel gabungan tersebut terdiri atas 3.728 personel Polda Metro Jaya, 340 personel Polres Metro Jakarta Pusat dan Polres Metro Jakarta Timur, 642 personel TNI, serta 129 personel Pemprov DKI Jakarta.

Unsur Pemprov DKI Jakarta yang dilibatkan meliputi Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Kombes Budi menambahkan, seluruh tindakan personel di lapangan harus berada dalam satu komando. Pemeriksaan perlengkapan juga dilakukan untuk memastikan tidak ada anggota yang membawa senjata api.

“Keselamatan peserta, masyarakat sekitar, dan petugas menjadi prioritas. Tidak ada personel yang membawa maupun menggunakan senjata api,” tegasnya.

Personel ditempatkan di sejumlah titik, antara lain Monas, Bundaran HI, Dukuh Atas, Patung Kuda, Harmoni, Tugu Tani, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Semanggi, hingga Bundaran Senayan.

Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional sesuai perkembangan di lapangan. Masyarakat diimbau mengikuti arahan petugas apabila terjadi pengalihan arus.

Polda Metro Jaya juga mengajak peserta menyampaikan aspirasi secara damai, menaati ketentuan, dan tidak mudah terprovokasi. Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian dapat menghubungi petugas terdekat atau layanan Polri 110.