Ketua Fraksi NasDem DPRD Kab. Maybrat Periode 2019-2024.
Maybrat, TN – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Maybrat mempertanyakan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 belum ada penyerapan anggaran baik Smester Pertama dan Smestar kedua bahkan masuk II smeseter 2 bulan belum ada.
” Penyerapan APBD.T.A.2022 belum ada, Pembagian DPA sdh lama, Penyerapan anggaran Smester I dan II bahkan Smester II masuk bulan Juli tahun 2022 belum ada penyerapan ini ada? ” ungkap Anggota Banggar DPRD Kab. Maybrat, Yonas Yewen.,A. Md. Tek., Kepada media ini, Kamis (07/07/2022).
Selama ini, Opini Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat memberikan penilaian Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sangat diragukan tidak cek and Balance di lapangan bahkan administrasi sesuai Pemerintah bersih dan berwibawa (God Clear and God Goverment).
” Pemda Maybrat mendapat Predikat Opini WTP, penyerapan anggaran rendah terus, ini ada apa. Semua ini, Penilaian BPK dari sisi apa? ” tanya ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Maybrat itu.
Lanjutkan Yonas Yewen memaparkan sesuai Hasil Pertemuan Banggar DPRD Maybrat mendapatkan Asesmen dari Dirjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta petunjuknya sangat jelas terkait SIPD dan SIMDA yang selalu menjadi alasan Eksekutif maupun Legeslatif.
” Asessment Dirjen Keuangan, OPD/SKPD terkait tdk perlu kaku dalam menerapakn Aplikasi SIPD, sekarang SIPD tdk secara otomatis dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota, ada beberapa faktor baik sisi Jaringan belum memadai dan faktor SDM yang belum memadai, bisa gunakan SIMDA sembari pelajari SIPD, sebab nanti tahun 2023 baru otomatis SIPD berlaku di seluruh Indonesia dan akan dilounching oleh Presiden, berarti ada kemudahan kenapa harus berputar-putar di SIPD dalam meperhambatan proses realisasi anggaran, akan berdampak pada perekonomian rakyat kita” jelasnya Wakil Ketua Komisi C DPRD itu.
Harpanya, Jika realisasi anggaran terlambat bagaimana kita Bahas APBD-P T. A. 20222.
“Kita berharap segera harus realisasi anggaran, sebab DPA sdh dibagi, jgn sampai penyerapan anggaran kita terlambat dan anggaran banyak disetor kembali ke kas Negara, akan berpengaruh pada APBD Induk Tahun 2023” ungkap Mantan Ketua Pansus COVID-19 itu.