Jakarta,- Ketua Perkumpulan Wredatama Kelautan dan Perikanan (PWKP), Dr. Aji Sularso, menegaskan perlunya penguatan sistem pengawasan laut nasional dalam Diskusi Publik Hari Nusantara 2025 yang diselenggarakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Jakarta, Kamis (11/12/25).

Dr. Aji Sularso menyampaikan bahwa Hari Nusantara adalah momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkokoh kembali identitasnya sebagai negara kepulauan.

“Sebagai bangsa maritim, kita  memiliki potensi laut yang besar, tetapi juga tanggung jawab besar untuk menjaganya. Pengawasan yang kuat adalah kunci keberlanjutan dan kedaulatan sumber daya kelautan kita,” ujar Dr. Aji

Mantan Dirjen Pengawasan SDA KKP ini menyampaikan keprihatinan lain: merosotnya peran asosiasi kelautan dalam pengambilan kebijakan. Ia menyebut pada masa lalu asosiasi seperti MPN dan PWKP justru aktif mendorong lahirnya berbagai regulasi kelautan.

“Kini organisasi profesi lebih banyak menunggu, bukan memperjuangkan,” ujarnya.

Dengan momentum Hari Nusantara, Aji menekankan pentingnya menghidupkan kembali semangat maritim bangsa melalui tiga pilar: kedaulatan, kesejahteraan, dan kelestarian. Ketiga pilar ini, menurutnya, harus menjadi dasar kebijakan kelautan Indonesia ke depan.

Ia merangkum empat tugas besar bagi asosiasi kelautan: memperkuat kelembagaan, mendorong pembangunan infrastruktur, memperbaiki tata kelola laut, dan menjadi mitra aktif pemerintah dalam penyusunan kebijakan.

“Hari Nusantara harus menjadi pengingat bahwa laut bukan pinggiran. Laut adalah pusat masa depan Indonesia. Kebangkitan maritim harus dimulai dari sekarang,” ujarnya.

“Kedaulatan maritim tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi laut, tetapi oleh seberapa kuat kita menjaga, mengawasi, dan mengelola sumber daya tersebut. Hari Nusantara harus menjadi titik balik untuk memperkuat integritas pengawasan kita,” ungkap Dr. Aji.

Lebih jauh, Dr. Aji menyampaikan bahwa PWKP sebagai organisasi yang beranggotakan para senior dan purnabakti KKP memiliki komitmen kuat untuk terus memberikan pemikiran strategis dan pengalaman praktis guna memperkuat kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan.

“PWKP siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal arah pembangunan kelautan, terutama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya dan memastikan kesejahteraan masyarakat pesisir,” pungkasnya.

Jakarta, 11 Desember 2025 – Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) & Perkumpulan Wredatama Kelautan Dan Perikanan Bersama Kementerian Kelautan & Perikanan RI dan Kemenko Kementerian Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Republik Indonesia menggelar Dikusi Publik Hari Nusantara 2025 dengan tema ” Road Map Pembagunan Infrastruktur Kelautan Dan Perikanan Menuju Indonesia Emas 2045″ di Gedung Mina Bahari 3 KKP Jakarta pada hari Kamis, 11 Desember 2025.

Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Dr. Ir. Herman Khaeron, M.Si, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kunci dalam mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya ikan hingga petambak garam. Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Publik & Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar MPN bekerja sama dengan Forum Pensiunan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sekaligus memperingati Hari Nusantara 13 Desember 2025.

Dalam wawancara bersama awak media , Herman Khaeron , M.Si Ketua Umum MPN  menyampaikan bahwa MPN sejak awal telah menjadi bagian dari perjalanan perkembangan sektor kelautan dan perikanan nasional, termasuk ketika turut mendorong berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Transformasi terus dilakukan hingga kini ia memimpin organisasi tersebut sebagai Ketua Umum.

“Refleksi akhir tahun ini penting untuk melihat kembali bagaimana infrastruktur menjadi penopang utama peningkatan sektor kelautan dan perikanan. Akses jalan yang terkoneksi, sarana prasarana yang lengkap, hingga fasilitas pendukung lainnya adalah syarat agar masyarakat pesisir dapat berusaha lebih produktif dan sejahtera,” ujar Herman.

*AHY Hadir sebagai Narasumber Kunci*

Diskusi publik ini menghadirkan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pembicara utama. Menurut Herman, AHY adalah sosok yang tepat untuk membahas arah pembangunan infrastruktur nasional.

“Roadmap Kemenko Infrastruktur memuat skema peningkatan infrastruktur dasar hingga perumahan. Karena itu sangat tepat bila Menko AHY menjadi narasumber, dan Alhamdulillah beliau merespon dengan sangat baik,” katanya.

Dalam paparan AHY dinilai selaras dengan kebutuhan sektor kelautan dan perikanan, terutama terkait konektivitas, penyediaan fasilitas pendukung, serta pembangunan kawasan yang menunjang aktivitas ekonomi maritim.

*Sinergi Kemenko Infrastruktur & KKP Diharapkan Semakin Menguat*

Selain Menko AHY, hadir pula Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang memberikan pemaparan terkait urgensi pemenuhan kebutuhan pangan nasional sesuai amanat UU Pangan No. 18 Tahun 2012. Herman mengingatkan bahwa sebagai mantan Ketua Panitia Kerja UU tersebut, ia mendorong integrasi penuh sektor kelautan dan perikanan dalam rezim pangan nasional.

“Sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Untuk itu infrastruktur dasar seperti akses air minum, akses pasar, fasilitas konstruksi hingga jaringan jalan harus terorkestrasi dengan baik. Di sinilah titik temu antara Kemenko Infrastruktur dan KKP,” jelasnya.

Herman menegaskan bahwa kolaborasi antara dua kementerian strategis ini akan sangat menentukan masa depan ekonomi maritim Indonesia.

*Optimisme untuk Masa Depan Perikanan Nusantara*

Melalui forum refleksi ini, MPN melihat semakin kuatnya jalinan koordinasi lintas sektor sebagai peluang besar untuk mempercepat pembangunan nasional di wilayah pesisir dan sentra perikanan.

“Kami optimis ke depan akan terbangun kolaborasi yang semakin solid antara Kemenko Infrastruktur di bawah pimpinan Pak AHY dan KKP yang dipimpin Pak Trenggono. Inilah momentum untuk memastikan masyarakat perikanan Nusantara memperoleh dukungan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan,” tutup Herman.

Jakarta, 11 Desember 2025 — Ketua Forum Budaya Jakarta Pesisir (FBJP), Muhammad Husin Munir, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan tidak dapat dilepaskan dari penguatan budaya pesisir sebagai identitas, nilai sosial, dan kekuatan ekonomi masyarakat.

Hal ini disampaikan Husin Munir  usai menghadiri acara Diskusi Publik Hari Nusantara 2025 bertema “Road Map Pembangunan Infrastruktur Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Emas 2045” di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (11/12/25).

Lebih lanjut Husin mengatakan FBJP adalah organisasi yang berkomitmen untuk mengembangkan, merevitalisasi, dan menyosialisasikan budaya pesisir Jakarta, termasuk tradisi maritim, kuliner, seni, sejarah, hingga kearifan lokal masyarakat pesisir.

Dalam pernyataannya, Husin Munir menekankan bahwa pembangunan fisik seperti pelabuhan, pusat logistik ikan, maupun kawasan wisata bahari harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya lokal.

“Ketika kita bicara Indonesia Emas 2045 di sektor kelautan, jangan hanya melihat aspek ekonomi dan infrastruktur. Budaya adalah fondasi mental dan identitas masyarakat pesisir. Tanpa itu, pembangunan tidak punya akar,” ujar Husin Munir.

Ia mencontohkan bahwa masyarakat pesisir Jakarta memiliki kekayaan budaya seperti tradisi pelayaran, kuliner khas, seni musik gambang kromong pesisir, hingga ritual-ritual laut yang selama ini menjadi bagian dari sejarah kota dan wilayah utara Jakarta.

Husin Munir menilai bahwa KKP dan pemerintah daerah dapat memasukkan elemen budaya pesisir sebagai bagian dari pengembangan kawasan wisata berbasis sejarah dan budaya maritim

Program edukasi kelautan untuk generasi muda
revitalisasi kampung-kampung nelayan sebagai pusat ekonomi kreatif dan  pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan pembangunan pesisir.

“Road map Indonesia Emas harus menempatkan masyarakat pesisir sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Budaya bukan sekadar warisan, tetapi modal sosial yang memperkuat keberlanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, Hari Nusantara setiap 13 Desember bukan hanya seremonial, tetapi pengingat bahwa Indonesia adalah negara maritim dengan karakter pesisir yang kuat. Dengan revitalisasi budaya pesisir, Indonesia dapat menumbuhkan generasi baru yang mencintai laut, menjaga lingkungan, dan berdaya secara ekonomi.

“FBJP siap menjadi mitra strategis pemerintah untuk memastikan budaya pesisir Jakarta tetap hidup, modern, dan relevan dengan tantangan masa depan,” tutupnya.