Connect with us

nasional

Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respoblika Gelar Jalan Sehat dan Senam Zumba Mendukung KTT G20

Published

3 tahun ago

on

Jakarta , Minggu ,06 November 2022 Pimpinan Pusat Kesatria Muda Republika menyelenggarakan giat Jalan Sehat
dan Senam Zumba dengan mengambil Tema ” Sapa Bali ; Bijak Menggunakan BBM , acara ini terselenggara dalam rangka menyambut perhelatan KTT G20 November 2022 yang di laksanakan di
Bali, 6 November 2022.

Adapun Dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk
mendistribusikan pemahaman kepada masyarakat agar bijak dalam menggunakan BBM serta
menumbuhkan rasa persatuan pada masyarakat khususnya masyarakat bali dalam
menyambut baik perlekatan KTT G20.

Kegiatan tersebut di ikuti oleh berbagai macam perwakilan mahasiswa yang berada di Bali,
kelompok cipayung serta partisipasi seluruh masyarakat bali.

Dalam kegiatan itu Iwan Bento Wijaya, S.H selaku Ketua Dewan Pembina Pimpinan Pusat Kesatria Muda
Republika mengatakan dalam pentingnya kegiatan ini di laksanakan untuk menumbuhkan nilai-nilai persatuan dan pemahaman dan pentingnya masyarakat
bijak dalam penggunaan BBM., Salah satu isu yang dibahas dalam KTT G20 November di Bali adalah isu energi serta mengajak masyarakat bali
bergembira bersama dalam menyambut terselenggaranya KTT G20.

“dalam KTT G20, energi adalah salah satu isu strategis pada pembahasan negara-
negara anggota G20. Kesatria Muda Respoblika menyadari jika dunia hingga hari ini
sedang menghadapi berbagai isu krisis salah satunya krisis energi. Krisis tersebut di
latar belakangi oleh berbagai faktor , dimulai dari Konflik Rusia-Ukraina yang
menimbulkan beberapa efek signifikan terhadap ekonomi dan kenaikan harga
komoditi energi serta sanksi Uni Eropa dan AS terhadap Rusia untuk melarang
pasokan minyak Rusia untuk masuk pada pasar dagang global serta menetapkan
harga batas oleh Amerika untuk pembelian minyak Rusia.

Kemudian Berkurangnya pasokan
minyak dunia dimana negara OPEC+ mengurangi produksi minyak mentah hingga
2 juta barel per hari pada bulan November 2022.

Adanya ketegangan Rusia-Ukraina
serta China-Taiwan membuat jalur distribusi komoditi minyak mentah mengalami
gangguan dalam pendistribusian komoditi. Gagalnya penambahan pasok minyak
dunia berasal dari Iran karena Amerika Serikat membatalkan renegosiasi perjanjian
nuklir. Selain itu, penyesuaian harga BBM juga dimaksudkan untuk mengurangi
beban APBN yang semakin berat.

Berdasarkan Perpres No. 98 tahun 2022, negara
memberikan subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp502,4 triliun, nilai yang
sangat besar jika dibandingkan dengan APBN tahun 2022 sebelumnya.

Penyesesuaian harga BBM yang di lakukan oleh pemerintah sudah melewati
berbagai pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk melihat situasi politik
internasional.”

“Untuk menjadi gambaran dan informasi pada masyarakat, cadangan minyak bumi kita
hanya tersisa hingga tahun 2030 ini, jika tidak ditemukannya sumber sumur minyak baru serta
produksi minyak mentah, Indonesia hanya mampu mencapai 700.000 barel per hari
(bph) sedangkan konsumsi mencapai 1,4 juta – 1,5 juta barel per hari (bph).

Hal
tersebut juga dapat menambah beban subsidi APBN Indonesia yang harus
melakukan impor minyak untuk menutupi kebutuhan nasional, sedangkan harga
minyak dalam pasar global sedang tidak stabil. Maka perlunya pemerintah untuk
melakukan langkah-langkah strategis dalam memenuhi ketahanan energi nasional
melalui progam transisi energi, dimana transisi energi menjadi isu central dalam KTT
G20.

Pemerintah melakukan pemetaan dari supply, demand dan rantai
pasok komoditi EBT serta melakukan penguatan hulu dan hilir komoditi mineral
penunjang EBT sehingga EBT merupakan komoditi yang efesien dan terjangkau
serta membumi untuk setiap warga negara.”

Lebih lanjut Iwan bento wijaya menjelaskan
mengenai berbagai macam potensi Indonesia dalam pengembangan EBT dengan
melakukan penguatan industri hulu dan hilir dalam pengembangan EBT.

Yang mana pengembangannya dimulai dari
industrial bahan baku EBT dan penunjang EBT hingga melakukan percepatan
infrastruktur hukum Transisi Energi guna memberikan kepastian hukum dalam
menciptakan iklim iventasi yang baik serta dilakukannya percepatan penerapan pajak
karbon hingga dibuatnya suatu pasar baru yaitu tranding karbon
,dalam percepatan transisi energi bukan hanya dalam sebuah ide tapi harus juga di
implementasikan dengan langkah-langkah yang tepat, cepat dan terukur, dimulai dari
pemetaan wilayah penghasil EBT dan wilayah-wilayah penghasil mineral
penunjang EBT”

“penguatan hulu dan hilir pada proses transisi energi harus berbanding lurus
dengan kepastian hukum, langkah pemerintah menerbitkan peraturan presiden No.112
tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk penyediaan
tenaga listrik adalah salah satu komitmen pemerintah dalam mencipkan kepastiaan
hukum pada proses transisi energi.

dimana terdapat pengaturan harga untuk tenaga
listrik bersumber dari energi baru dan terbarukan serta konversi energi dan pemerintah juga
sedang melakukan pembahasan untuk percepatan pengesahan Rancangan Undang – undang Energi Baru Energi Terbarukan dimana dalam RUU EBET merupakan tindak
lanjut dalam kepastian hukum”,
pada RUU EBET terdapat sebuah gagasan berupa power wheeling dimana power
wheeling merupakan bentuk kemajuan peradaban masyarakat, dengan gagasan tersebut
negara menciptakan rasa keadilan sosial kepada setiap warga negara dalam
memperoleh sumber energi, dimana negara hadir dalam mewujudkan serta memenuhi
kebutuhan energi pada setiap warga negara dengan di bukanya ruang akselerasi
kerjasama BUMN dengan badan usaha swasta.

Potensi energi baru dan terbarukan
yang di miliki oleh Indonesia sangatlah melimpah dimulai dengan tenaga surya,
tenaga angin, panas bumi, tenaga arus bawah laut hingga pada pengelolaan gas
methana batubara.

Potensi inilah yang harus dipetakan oleh pemerintah melihat
sumber EBT pada setiap wilayah Indonesia berbeda-berbeda sehingga terbuka
ruang investasi dalam pemenuhan energi kepada masyarakat dapat tercapai.”

“Pada KTT G20 isu menekan angka emisi global dibicarakan sangat serius hingga para
negara yang terlibat pada KTT G20 menerapkan pajak karbon termasuk Indonesia
dengan pengesahan UU Harmonisasi Perpajakan.

Pajak karbon adalah semangat
baru dalam menjaga kebersamaan antara pemerintah, pelaku usaha hingga
masyarakat dimana melalui pajak karbon akan adanya pergeseran budaya secara
signifikan dimana pelaku usaha dan masyarakat bersama-sama pemerintah
melalukan upaya atau sikap tindak usaha dan kesehariannya dengan mengurangi
aktifitas yang menimbulkan pembuangan karbon secara besar.

Upaya-upaya pelaku
usaha dan masyarakat dalam mengurangi pembuangan karbon dalam sikap tindak usaha
dan keseharian menciptakan sebuah pasar baru yang merupakan tranding karbon, dan
Tranding karbon merupakan “new market” dalam sebuah negara memberikan
reward atau lisensi kepada pelaku usaha dalam menekan pembuangan karbon
dengan memberikan lisensi sehingga lisensi itu dapat di tranding kan di pasar
tranding lokal hingga pasar trading dunia kepada pelaku usaha yang sistem
produksi usahanya belum memenuhi ambang batas pembuangan emisi.”

Pada akhir penjelasannya Iwan bento wijaya menutup sambutannya pada acara tersebut dengan menjelaskan
mengenai transisi energi adalah sebuah keniscayaan, dunia saat ini sedang mengalami
krisis energi sehingga diperlukannya persatuan pada seluruh elemen masyarakat untuk
menghadapi krisis energi dan transisi energi guna menciptakan ketahanan energi

“Dunia yang saat ini dilanda berbagai macam krisis, salah satunya adalah krisis
energi, maka transisi energi masuk pada tahap keniscayaan, karena dalam pemenuhan energi nasional konsep transisi energi merupakan salah satu indikator
dalam menciptakan kedaulatan energi ditambah perlunya persatuan kepada
seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung pemerintah menghadapi krisis
yang akan datang dan kami PP KMR mengajak masyarakat bali menyambut dengan
gembira KTT G20 yang terselenggara di bali, ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah
dan negara-negara dunia kepada provinsi bali ”

Dalam kesempatan yang sama dalam sambutannya ketua pelaksana kegiatan Jalan sehat dan
senam zumba Rofi Alghifahri Lubis mengatakan bahwa acara ini adalah bentuk
memperkokoh persatuan masyarakat bali.

“kegiatan jalan sehat dan senam zumba ini terselenggara dengan maksud mengajak
masyarakat bali untuk bersama memperkokoh persatuan dan menyambut meriah
perhelatan KTT G20 pada November ini.”

Terima Kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb,” tutur Roffi di akhir sambutannya .

(Red)

Related Topics:
Continue Reading

nasional

Ristadi, S.T., S.H.Presiden KSPN : Komitmen Ngawal Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional Inklusif, Keadilan, dan Berpihak Pada Perlindungan Pekerja Indonesia

Published

3 hari ago

on

Februari 26, 2026

By

Jakarta – Ristadi, S.T., S.H.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menegaskan pentingnya pelibatan aktif kaum buruh dalam setiap proses legislasi ketenagakerjaan dan reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal tersebut disampaikan dalam acara Declaration of Trade Union Confederations Joint Commitment for National Social Security System Reform in Indonesia yang digelar di Le Meridien Jakarta, Kamis (26/02/26).

Dalam forum yang dihadiri 10 konfederasi serikat pekerja terbesar yang tergabung dalam Tripartit Nasional tersebut, Ristadi menekankan bahwa pengalaman masa lalu harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan DPR agar tidak lagi mengabaikan aspirasi buruh dalam penyusunan undang-undang.

“Pengalaman kurang baik kemarin harus diperbaiki. Soal partisipasi dan pelibatan buruh dalam penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu wajib. Kalau pemerintah dan DPR tidak ingin terjadi gelombang besar-besaran seperti sebelumnya, maka buruh harus dilibatkan dari awal,” tegas Ristadi.

Menurutnya, keterlibatan tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar membuka ruang dialog substantif dengan konfederasi yang memiliki basis anggota riil di lapangan. Dari 23 konfederasi yang tercatat di Indonesia, hanya 10 konfederasi yang memiliki keanggotaan terbesar dan terlibat dalam Tripartit Nasional, dan mereka hadir dalam deklarasi tersebut.

Soroti Ketimpangan Upah Antar Daerah

Dalam wawancara usai acara, Ristadi juga menyoroti persoalan ketimpangan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilainya semakin tidak rasional dan tidak adil.

“Jogjakarta sekitar Rp2 juta, sementara Karawang sudah lebih dari Rp5 juta. Selisihnya 2,5 kali lipat. Jam kerja sama, kompetensi sama, tapi upah berbeda jauh. Ini tidak adil bagi pekerja, juga tidak adil bagi pengusaha,” ujarnya.

Ia mempertanyakan dasar penetapan upah yang terlalu bertumpu pada dinamika tekanan industrial di masing-masing daerah, bukan pada standar kebutuhan hidup yang objektif.

“Kalau alasannya kebutuhan hidup layak, mari kita cek. Apakah biaya hidup di Karawang 2,5 kali lebih mahal dari Jogja? Harga kos, beras, BBM tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanya tekanan,” tegasnya.

KSPN mendorong agar regulasi sistem pengupahan nasional direvisi dan dimasukkan dalam pembahasan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, sehingga tercipta sistem yang lebih adil dan proporsional antar wilayah.

Tolak Outsourcing dan Impor Ilegal

Sebagai Presiden KSPN, Ristadi juga konsisten menyuarakan penolakan terhadap sistem kerja outsourcing yang dinilai merugikan pekerja serta mendesak penindakan tegas terhadap praktik impor ilegal yang berdampak langsung pada gelombang PHK massal, khususnya di sektor tekstil dan garmen.

“Kita ingin industri dalam negeri dilindungi. Kalau impor ilegal terus dibiarkan, yang jadi korban adalah buruh. PHK terjadi di mana-mana,” katanya.

Melalui deklarasi bersama ini, konfederasi serikat pekerja berkomitmen mengawal reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional agar lebih inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada perlindungan pekerja Indonesia.

Ristadi berharap proses politik yang saat ini berjalan di DPR dapat benar-benar menyerap aspirasi buruh dan tidak mengulang kesalahan masa lalu.

“Reformasi jaminan sosial dan ketenagakerjaan harus menjadi momentum memperbaiki hubungan industrial nasional. Libatkan buruh secara nyata, bukan sekadar simbolik,” pungkasnya.

Continue Reading

nasional

Resmi Dibuka Pertama Kali Sejarah Perayaan Imlek Festival 2026 Nasional di Lapangan Banteng Tema “Rayakam Keberagaman Dalam Harmoni Nusatara”

Published

1 minggu ago

on

Februari 22, 2026

By

Jakarta – Semarak perayaan Tahun Baru Imlek Kembali terasa meriah dalam gelaran Imlek Festival 2026 yang berlangsung di Lapangan Banteng, mulai 22 Februari hingga 3 Maret 2026 di hadiri oleh Irene Umar (Ketum Imlek Nasional) & Veronica Tan (Waketum Imlek Nasional), Muhammad Qodari (Kepala Staf Kepresidenan), Maruawar Sirait (Menteri Perumahan), Rudi Hartono (Pengusaha), Elizabeth Ratu (Kadis UMKM DKI Jakarta), Tommy Winata (Pegusaha). Abraham Rudi
Ketua Dewan Penyantun Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI),l

“Imlek adalah bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Festival ini menjadi bukti bahwa keberagaman bukan untuk dipertentangkan, melainkan dirayakan bersama dalam harmoni,” ujarnya di hadapan para pengunjung, Minggu (22/2/2026).

Mengusung tema “Rayakan Keberagaman dalam Harmoni Imlek Nusantara”, festival ini menjadi ruang temu budaya yang memadukan tradisi Tionghoa dengan semangat kebhinekaan Indonesia.‎Acara yang terbuka untuk umum dan tanpa biaya ini diadakan setiap hari pukul 15.00 hingga 22.00 WIB.

Ribuan pengunjung memadati area festival untuk menyaksikan beragam pertunjukan seni, mulai dari barongsai, tari naga, hingga penampilan musik dan budaya lintas etnis yang menampilkan kekayaan Nusantara.

‎Nuansa merah khas Imlek mendominasi lokasi acara. Deretan lampion yang menggantung indah berpadu dengan dekorasi ornamen tradisional, menciptakan suasana hangat dan penuh suka cita. Atraksi tari naga menjadi salah satu penampilan yang paling menyedot perhatian.

Gerakan lincah para pemain dengan kostum naga berwarna emas dan merah menampilkan penonton, disambut tepuk tangan meriah.‎Kehadiran Wakil Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Ketua Umum Imlek Nasional, Irene Umar, turut menambah semarak perhelatan ini.

Dalam berbagai hal, Irene menegaskan bahwa Festival Imlek bukan sekadar perayaan budaya, melainkan juga momentum memperkuat persatuan bangsa melalui kreativitas.

Irene Umar, Ketua Umum Imlek Nasional dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif‎Ia juga menekankan pentingnya sektor ekonomi kreatif dalam mendukung kegiatan berbasis budaya. Menurutnya, festival seperti ini mampu mendorong pertumbuhan pelaku UMKM, industri kreatif, serta pariwisata perkotaan.‎Beragam stan kuliner, kriya, hingga produk fesyen bernuansa Tionghoa dan Nusantara juga meramaikan area festival, memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang.

Festival ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait, sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas budaya nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Melalui perayaan yang inklusif, masyarakat diajak untuk memahami dan menghargai tradisi sebagai bagian dari perjalanan panjang bangsa.

Sejumlah pengunjung mengaku antusias dengan penyelenggaraan festival yang dinilai semakin tertata dan meriah dari tahun ke tahun. Selain menjadi ajang hiburan keluarga, Imlek Festival 2026 juga dinilai sebagai sarana edukasi budaya bagi generasi muda.

Dengan semangat kebersamaan yang kental, Festival Imlek 2026 di Lapangan Banteng tak hanya menjadi perayaan Tahun Baru Imlek, tetapi juga simbol kuat bahwa Jakarta—dan Indonesia—tumbuh dalam keberagaman yang harmonis.

Continue Reading

nasional

KPPG / KESATUAN PEREMPUAN PARTAI GOLKAR KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO YOGYAKARTA

Published

2 minggu ago

on

Februari 17, 2026

By

Kulon Progo, – 17/2/2026 – Karya Pos, KPPG / Kesatuan Perempuan Partai Golkar Kecamatan Galur, Kabupaten kulon Progo Yogyakarta , melaksanakan kegiatan rutin pertemuan segenap pengurus maupun anggota diawali dengan pengajian Tadarus Al-Qur’an setelah itu kegiatan simpan pinjam khusus anggota KPPG yang hadir, keanggotaan KPPG kurang lebih 100 orang kemudian KPPG Galur mendapatkan perhatian bantuan dana hibah dari Agus Supriyanto anggota DPRD kabupaten kulon Progo untuk mendorong kemajuan anggota KPPG secara menyeluruh.

Ketua KPPG Kecamatan Galur Retno Jumilah menyampaikan terkait bantuan dana hibah dari anggota DPRD kulon Progo Agus Supriyanto sangat bermanfaat untuk kemajuan KPPG Galur , selain kegiatan pertemuan simpan pinjam khusus anggota KPPG Galur salah satunya kegiatan yang lain berbagi karya ide seperti pengembangan kuliner jajanan makanan tradisional sebagai kearifan lokal daerahnya untuk sarana pembelajaran dan pemberdayaan bagi pengembangan SDM anggota KPPG Galur kemudian gotong royong dalam kegiatan sosial seperti agenda baksos dengan tujuan membangun kepedulian terhadap lingkungannya.

Agus Supriyanto anggota DPRD Kabupaten kulon Progo menjelaskan bahwa KPPG Galur kabupaten kulon Progo akan terus berkarya memajukan semua potensi yang ada agar berdaya guna serta memberikan manfaat  khususnya kepada masyarakat di wilayah kecamatan Galur pada umumnya begitu disampaikan kepada awak media.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Trending