Connect with us

Metro

DKPP Akan Periksa Anggota KPU RI Terkait Verifikasi Partai Politik dan Dugaan Ancaman Kepada Penyelenggara

Published

on

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023 di Ruang Sidang DKPP RI di Jakarta pada Rabu (8/2/2023) pukul 10.00 WIB.

Perkara ini diadukan Jeck Stephen Seba yang memberikan kuasa kepada Alghiffari Aqsa, Fadli Ramadhanil, Ibnu Syamsu Hidayat, Imanuel Gulo, Airlangga Julio, Yokie Rahmad Isjchwansyah, Hilma Gita, dan Ikhsan L. Wibisono.

Jeck Stephen Seba mengadukan sepuluh penyelenggara pemilu, antara lain Meidy Yafeth Tinangon, Salman Saelangi, dan Lanny Anggriany Ointu (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara) sebagai Teradu I sampai III. Serta Lucky Firnando Majanto (Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara) dan Carles Y. Worotitjan (Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara) sebagai Teradu IV dan V.

Selain itu, diadukan juga Elysee Philby Sinadia, Tomy Mamuaya, dan Iklam Patonaung (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sangihe) sebagai Teradu VI sampai VIII. Serta Jelly Kantu (Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Sangihe) dan Idham Holik (Anggota KPU RI) sebagai Teradu IX dan X.

Teradu I sampai IX diduga mengubah status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) dari Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, dan Partai Buruh dalam proses verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual, dan verifikasi faktual perbaikan dengan cara mengubah data berita acara dalam SIPOL dalam kurun waktu 7 November s.d 10 Desember 2022.

Sedangkan Teradu X diduga menyampaikan ancaman di hadapan seluruh peserta Konsolidasi Nasional KPU se-Indonesia yang digelar di Convention Hall Beach City Entertaiment Center (BCEC), Ancol, Jakarta Utara. Ancaman tersebut adalah perintah harus tegak lurus, tidak boleh dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dimasukan ke rumah sakit.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin oleh Ketua dan Anggota DKPP.

Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Yudia.

Ia menambahkan, sidang kode etik ini bersifat terbuka untuk umum. Yudia juga mengungkapkan bahwa DKPP akan menyiarkan sidang ini melalui akun Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP.

“Sehingga masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan ini,” tutupnya. [Rilis Humas DKPP].

Continue Reading

Metro

Merespon Situasi Nasional Pasca Pelaksanaan Pilkada 2024

Published

on

By

Pilkada 2024 selesai digelar. Pilkada kali ini merupakan pilkada terbesar pertamakali yang digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia. Tentu banyak catatan baik permasalahan maupun capaian yang turut membayangi pilkada. Namun masih terdapat hal-hal yang tidak luput menjadi perhatikan adalah terkait kondusifitas pasca pilkada.

 

Sebelumnya JPPR turut menyoroti dengan serius catatan soal keamanan dalam penyelenggaraan pilkada. Sebab arena pilkada merupakan arena damai yang dipilih untuk menentukan kepimpinan secara konstitusional. JPPR juga turut memastikan bahwa narasi di ruang publik benar-benar murni merupakan narasi yang mencerdaskan atau mendidik bukan narasi pecah belah.

 

Dalam penyelenggaraan pilkada 2024, tercatat beberapa insiden yang melibatkan antar pendukung calon. Misalnya pengeroyokan dan pembacokan pendukung calon bupati di Sampang, Madura, Jawa Timur, yang berujung kematian. Kemudian tawuran antar pendukung di Parepare, bentrok antar pendukung di Jeneponto, ketegangan karena konvoi berujung saling kejar antar pendukung di Gowa, bentrok pendukung di Musi Rawas Utara, bentrok di Puncak Jaya, kerusuhan di Memberamo Tengah sampai Kapolres tertusuk panah, pembakaran kotak suara di Kota Sungai Penuh, dan penembakan Rumah Bupati di Solok Selatan.

 

Dari insiden-insiden ini, JPPR telah menyampaikan untuk memperkuat pendidikan politik untuk mencegah konflik sebelum pelaksanaan pilkada. JPPR mengingatkan semua pihak terutama bawaslu untuk mempeketat pengawasan dan mengutamakan upaya pencegahan. Selain itu mengingatkan pemerintah daerah, para calon, tim sukses, dan relawan pasangan calon bagaimana mewujudkan pilkada damai dan kondusif.

 

JPPR juga meminta seluruh pihak untuk melakukan upaya-upaya pendidikan politik kepada masyarakat di seluruh daerah, agar tak terjadi konflik horizontal atau kekerasan jelang hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024. Sebab upaya pendidikan politik atau pendidikan pemilih belum masif dilakukan. Pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah bagaimana menyerukan kepada masyarakat soal kedewasaan politik dan kesadaran berpolitik. Harus ditanamkan memang sejak dini di masyarakat, terkait perbedaan dukungan politik dan perbedaan pendapat merupakan keniscayaan. JPPR juga menyerukan upaya pencegahan dari pihak keamanan harus lebih ditingkatkan untuk mencegah

terjadinya konflik dalam proses Pilkada Serentak 2024.

 

Maka dari itu pasca pilkada 2024 isu soal kondusifitas sangat urgen untuk menjadi perhatian JPPR dan seluruh pihak. Hal ini dilakukan untuk menjaga potensi pengulangan konflik kembali pasca pilkada. JPPR bersama seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga demokrasi Indonesia dari rongrongan kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab yang bisa mengganggu stabilitas dan persatuan nasional.

 

Untuk itu JPPR merekomendasikan:

 

   1. Mendorong pihak keamanan untuk meningkatkan kesiagaan dalam menjaga kondusifitas situasi pasca pilkada 2024, tentu dengan cara-cara humanis dan persuasif

 

   2. Meminta para calon dan seluruh pendukung di pilkada 2024 untuk dewasa menyikapi perbedaan pilihan politik, serta berbesar hati untuk bersatu padu membangun daerah agar lebih baik dan lebih maju.

 

   3. Mendorong KPU dan Bawaslu untuk mengevaluasi total pelaksanaan pilkada untuk mewujudkan pilkada yang damai dan kondusif dimasa yang akan datang.

Continue Reading

Metro

Kemenangan Pasangan Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Berdasarkan Hasil Hitung Cepat (Quick Count)

Published

on

By

Bekasi  – Ridwan Anthony Taufan, SH, MH, M.Kn, ketua umum Barisan Advokat Sahabat Tri Adhianto & Harris Bobihoe (BAS RIDHO) datang hadiri diacara tasyakuran kemenangan pasangan Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) dan hitung riil (real count).

 

Ketua umum BAS RIDHO H. Dato’ KMS Ridwan Anthony Taufan SH MH M.Kn MM M.Si, tampak hadir bersama pengurus BAS RIDHO, wasekjend BAS RIDHO Yogi Pajar Suprayogi SH MH, dan Bendum BAS RIDHO Rini Fitri Octa Amelia S.IKOM, SH serta waketum Teddy Irhansyah SH.di kawasan Kemang Regensi, Kota Bekasi,Senin (2/12/2024)

 

Ridwan Anthony Taufan SH MH M.Kn MM M.Si menyampaikan apresiasinya terhadap sosok Tri Adhianto yang dinilainya sebagai figur pemimpin yang amanah jujur, familiar, kebapakan dan mengayomi warganya.

 

“Ini kan proses masih berjalan, kami hadir malam ini untuk turut berbahagia. Kami ucapkan selamat kepada beliau, karena berdasarkan hasil quick count maupun real count, beliau dinyatakan sebagai pemenang,” ujarnya

 

Ridwan Anthony Taufan SH MH M.Kn MM M.Si juga berpendapat memberikan penilaian positif terhadap karakter dan kepemimpinan Tri Adhianto.

 

“Kalau menurut kami, beliau sangat amanah, jujur, sholeh, dan juga familiar. Beberapa kali saya bertemu beliau, kesan yang saya dapat sangat baik, dan sangat mengayomi…Jadi, wajar jika warga kota bekasi memilih beliau menjadi Wali Kota Bekasi 2024-2030,” tambahnya.

 

Ridwan Anthony Taufan SH MH M.Kn MM M.Si juga mengapresiasi program Tri Adhianto, untuk mewujudkan kota bekasi yang cerdas, kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan serta program RW berdaya nya. Ia juga menyoroti perhatian Tri pada pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang putus sekolah, dan yg belum bekerja.

 

“Beliau fokus pada pendidikan, terutama bagi warga yang putus sekolah dan belim bekerja.ditambah lagi dengan program kursus-kursus gratis. Ini patut diapresiasi, apalagi semua itu gratis. Bahkan, beliau berpesan kepada kami agar membantu mencarikan peluang kerja di luar negeri untuk mereka yang sudah selesai pendidikan tetapi belum bekerja,” jelasnya

 

Sebagai upaya mendukung program tersebut, Ridwan mencoba menawarkan bantuan melalui jejaring kliennya yang berada di luar negeri, seperti di Cina, Hong Kong, Malaysia, dan Thailand.

 

“Kami menawarkan dari beberapa klien kami di luar negeri untuk memanfaatkan tenaga kerja dari Indonesia, khususnya Bekasi, sehingga bisa membantu mengurangi pengangguran,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

erensi pers AMI Awards 2024

Published

on

By

JAKARTA – Dalam rangka menyambut malam puncak Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards ke-27, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi.Senin,(2/12/2024)

Adapun perhelatan tahun ini akan berlangsung di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada Rabu, 4 Desember. Malam puncak nanti diharap menjadi momentum penting untuk merayakan semangat muda, inovasi, dan keberagaman dalam industri musik Indonesia.

 

Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kementerian Kebudayaan hari ini, Senin, 2 Desember, Fadli menyoroti peranan AMI sebagai tonggak penting dalam perjalanan musik Tanah Air.

 

“Selama 27 tahun, AMI Awards telah menjadi penghormatan tertinggi kepada para musisi Indonesia yang terus berkontribusi pada industri musik Tanah Air.

 

Ajang ini juga konsisten membangun ekosistem musik yang inklusif, menggali potensi terbaik anak bangsa, serta mengukir identitas budaya melalui karya-karya mereka,” kata Fadli.

Keberagaman genre yang terus dihadirkan ajang ini dinilai sebagai bentuk perkembangan musik Indonesia.

 

“Kategori-kategori baru ini merupakan bentuk pengakuan atas kreativitas dan inovasi para musisi Indonesia yang terus menciptakan karya segar dan relevan dengan perkembangan zaman,” lanjut Fadli.

 

Komitmen Kementerian Kebudayaan untuk mendukung perkembangan ekosistem musik melalui fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi berbasis budaya.

Continue Reading

Trending