Jakarta — Perayaan Natal Kerukunan Keluarga Papua (KK Papua) berlangsung dengan penuh sukacita dan semangat kebersamaan. Mengusung tema “Allah Hadir Untuk Menyelamatkan Keluarga” (bdk. Matius 1:21–24) serta subtema “Menghadirkan Kasih Allah Melalui Ketahanan Keluarga”, bertempat Gedung Graha Mariniri, Jakarta, acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat persaudaraan warga Papua diperantauan.Sabtu (13/12/2025)

Toni Miri, pensiunan DKI Jakarta, turut hadir dan menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya perayaan Natal tersebut. Ia menilai, meskipun persiapan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, panitia telah bekerja secara maksimal demi menghadirkan acara yang bermakna bagi seluruh jemaat dan keluarga besar KK Papua.

“Karena waktunya cukup mendadak, persiapan tentu tidak terlalu panjang. Namun menurut saya, seluruh panitia sudah berupaya maksimal. Secara keseluruhan acara ini berjalan dengan baik,” ujar Toni Miri.

Ia juga menyampaikan catatan evaluatif sebagai bagian dari masukan konstruktif ke depan. Menurutnya, terdapat beberapa kekurangan teknis, salah satunya pada pembawa acara yang masih anak-anak sehingga belum sepenuhnya mencerminkan nuansa gerejani. Namun hal tersebut tidak mengurangi makna utama perayaan Natal.

“Pada prinsipnya, pelaksanaan acara ini sudah berjalan dengan baik dan penuh kebersamaan. Yang terpenting adalah pesan Natal tentang kasih Allah dan ketahanan keluarga dapat dirasakan oleh semua yang hadir,” tambahnya.

Perayaan Natal KK Papua ini diharapkan dapat terus menjadi wadah pemersatu, memperkuat iman, serta menumbuhkan nilai-nilai kekeluargaan, toleransi, dan kasih di tengah keberagaman masyarakat Papua dan Indonesia secara umum.

Jakarta — Diskusi Publik Nasional bertajuk “Satu Tahun MBG & Peran Polri di SPPG” digelar sebagai ruang refleksi dan evaluasi atas implementasi program MBG selama satu tahun terakhir. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas capaian, tantangan, serta strategi penguatan sistem ke depan, khususnya dalam konteks keamanan, pengawasan, dan pelayanan publik, bertempat di Hotel 88 Fatmawati Jakarta.Senin (15/12/2025)

Dalam diskusi tersebut, para narasumber menegaskan bahwa satu tahun pelaksanaan MBG merupakan fondasi penting bagi perbaikan sistem secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar program ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menjamin kualitas, keamanan, dan keberlanjutan di lapangan.

Peran Polri dinilai strategis dalam mendukung pengawasan dan pengamanan di SPPG, terutama untuk memastikan standar operasional dijalankan dengan baik oleh seluruh mitra. Kehadiran Polri tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dalam pencegahan, pembinaan, dan penguatan sistem pengawasan terpadu.

H. Alven Stony S.IP, Ketua Umum GAPEMBI, hadir sebagai narasumber dalam Diskusi Publik Nasional “Satu Tahun MBG & Peran Polri di SPPG” yang membahas evaluasi implementasi program MBG sekaligus tantangan strategis ke depan dalam menjaga mutu dan keberlanjutan program.

Dalam wawancara awak media, H. Alven Stony menegaskan bahwa setelah satu tahun berjalan, fokus utama para mitra tidak lagi hanya pada kuantitas pelaksanaan, tetapi pada penjagaan kualitas secara konsisten. Menurutnya, tantangan ke depan justru akan semakin besar seiring meningkatnya cakupan dan ekspektasi publik terhadap program MBG.

“Sekarang mitra tinggal bagaimana menjaga kualitas ke depan. Tentunya tantangan akan jauh lebih besar lagi. Ini membutuhkan komitmen, pengawasan, dan sistem yang semakin kuat,” ujar H. Alven Stony.

Ia menilai, peran seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra pelaksana dan aparat penegak hukum, sangat krusial dalam memastikan standar pelaksanaan tetap terjaga. Dalam konteks ini, peran Polri di SPPG dipandang strategis sebagai bagian dari upaya pengawasan, pendampingan, serta pencegahan potensi penyimpangan di lapangan.

Lebih lanjut, Ketua Umum GAPEMBI tersebut mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor agar MBG tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, mitra, dan aparat menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan ke depan.

Diskusi Publik Nasional ini menjadi ruang refleksi bersama atas satu tahun perjalanan MBG, sekaligus momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menjaga kualitas, integritas, dan tujuan mulia program demi kepentingan masyarakat luas.

Jakarta — Ketua Umum Prabu Centre 08, Abednego Panjaitan, SH, menegaskan pentingnya peran strategis Polri dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Publik Nasional “Satu Tahun MBG & Peran Polri di SPPG” yang digelar di Hotel 88 Jakarta, Senin (15/12/25).

Abednego menilai MBG merupakan program fundamental yang bukan hanya menyentuh aspek kesejahteraan, tetapi juga investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan strategis negara. Karena menyentuh hajat hidup rakyat secara langsung, maka pengawasannya harus kuat, transparan, dan berintegritas. Di sinilah peran Polri menjadi sangat penting,” ujar Abednego.

Lebih dari itu sebenarnya MBG ini merupakan program Presiden Prabowo yang patut  didukung segenap masyarakat karena MBG mampu membuka pekerjaan baru. Kalau 32 ribu proyeksi SPPG yang akan dibangun, maka kalau kali 50 sudah 1,6 juta tenaga kerja yang dipekerjakan.

Kemudian juga mampu merangsang atau memotivasi masyarakat kita untuk bertani, bercocok tanam karena dengan adanya SPPG ini, maka hasil-hasil pertanian itu bisa dijual ke SPPG itu. Kemudian juga lahan-lahan kosong bisa dimanfaatkan menuju swasembada  pangan.  Sebenarnya program awalnya ini akan dibangun oleh negara tetapi faktanya saat ini  masyarakat kita lah yang mengeluarkan uang untuk membangun SPPG-SPPG ini.

Jadi belum ada uang negara, kecuali negara membayar dari makanan yang sudah diolah oleh dapur atau SPPG itu. Jadi sekarang sekitar ada 18 ribu dapur semuanya secara mandiri artinya dibiayai oleh masyarakat kita. Jadi negara belum terbebani dengan program ini, sebuah prestasi baru yang tidak pernah dibayangkan oleh Pak Prabowo.

Itulah kecintaan masyarakat kita, karena memang program MBG ini membuka peluang pemerataan ekonomi. Karena masyarakat dari daerah-daerah sekarang dengan dibayarnya 2 ribu sebagai uang sewa, semangat mereka untuk mendirikan SPPG sangat besar.

Menurut  Abednego menjadi sebuah rekor juga masyarakat bersama pemerintah bersama-sama berinvestasi untuk membangun SPPG  ini luar biasa.  Jadi kalau misalnya ada persoalan-persoalan seperti mungkin keracunan atau kesalahan seperti kemarin di SD Negeri Kali Baru Cilincing itu kan oknum. Kalau menurut saya sopir ini kelalaian dari mitra itu sendiri  jangan memilih sopir  yang masih baru. Dipilihlah sopir yang benar-benar sudah pengalaman.

Nah soal keracunan,  saya mau mengatakan keracunan ini juga saya pikir jangan ditimpakan kesalahan kepada mitra atau kepada pihak lain. Karena saya lihat BGN ini sudah bagus, tapi jangan membuang tanggung jawab.  Karena yang berhak di dapur itu cuma 3 orang:  Kepala SPPG,  accounting dan ahli gizi. 3 orang  ini yang bertanggung jawab ini di dalam,  mestinya kan kalau makanannya tidak layak dicoba dulu, terangnya.

Dia ahli gizi dan  tanggung jawab dalam SPPG.   Jangan dibangun image seolah-olah itu kesalahan dari mitra karena mitra itu tidak bisa langsung masuk ke dalam dapur itu. Tugas dia hanya 47 relawan dan bahan-bahan baku tadi.  Sementara bertanggung jawab penuh di dapur itu ya 3 orang ini.  Nah itu menjadi tambahan dan koreksi dari kami  supaya pihak BGN juga mulai memperbaiki  skema atau regulasinya, jelasnya.

Harapan kita satu tahun MBG ini kiranya Pak Prabowo panjang umur semakin sehat.  Karena beliau lah yang memulai MBG ini. Memang ini juga menjadi motor penggerak ekonomi kita.

Juga untuk mengatasi stunting karena selama ini puluhan triliun negara menggelontorkan uang untuk mengatasi stunting.  Tapi dengan adanya MBG ini tidak  perlu lagi dan banyak hal lain lagi.

Jadi marilah seluruh masyarakat  kita dukung MBG ini selain meningkatkan ekonomi juga untuk pemerataan ekonomi untuk seluruh industri.  Juga meningkatkan kecerdasan dan  kesehatan generasi penerus kita ke depan.

Ia juga menekankan bahwa MBG harus berpihak pada produk lokal dan UMKM, sehingga dampak ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Satu tahun MBG adalah momentum refleksi. Kita tidak hanya bicara keberhasilan, tetapi juga perbaikan. Prabu Centre 08 akan terus menjadi mitra kritis pemerintah agar program ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat,” tutup Abednego.

Diskusi publik ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional lintas sektor dan menjadi ruang strategis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat implementasi MBG ke depan, dengan tata kelola yang bersih, profesional, dan berkeadilan.