Connect with us

Metro

Menakar Kecurangan Pemilu Tahun 2024

Published

on

Jakarta – Menurut Sigit Widodo salah satunarasumber dalam diskusi, bahkan sekarang untuk mengantisipasi  bentuk kecurangan, yang mana  proses pemilu sudah berjalan pada seluruh  partai politik dan itu semua sudah mempersiapkan diri sesuai proporsional

tertentubmasing-masing, kalau tiba-tiba menjadi proporsional tertutup kan nanti strateginya akan beda sendiri, kalau kami sendiri dari PSI tidak ada masalah secara kepartaian baik terbuka maupun tertutup kami sudah siap akan tetapi kami harus tahu mengingat ini  akan mengebiri hak masyarakat untuk memilih wakilnya secara langsung artinya  itu hak masyarakat yang tadinya bisa memilih wakilnya secara langsung sekarang diserahkan kepada partai politik jadi jelas dan hal ini PSI akan menentang.

Untuk menjawab pertanyaan para wartawan PSI sangat yang sangat dekat dengan pemerintahan, penguasa, tentang beberapa perubahan undang-undang menurut kami artinya begini perpolitikan Indonesia saat ini melalui jalur sistem kemudian dari dalam sistem itu kami tentu saja perjuangannya akan lebih berat melawan orang-orang yang saat ini masih mempertahankan sistem lama, tetapi salah satu yang bisa kita lakukan adalah perubahan undang-undang, perubahan undang-undang tidak bisa dilakukan kalau kita tidak masuk ke parlemen,  artinya mau cari orang  kita harus berdemo untuk melawan undang-undang untuk bisa merubah  kita seharusnya masuk ke DPR memperbaiki dari dalam.

Menjawab pertanyaan media tentang kecurangan dalam pemilihan kita melihat sebetulnya  PSI lebih memilih dengan cara  PSI sendiri memilih untuk lebih percaya dengan namanya penyelenggara pemilu seperti tahun 2019 waktu itu kita sudah mendapatkan informasi bahwa kita tidak langsung menyatakan PSI akan mengambil sikap yang sama di pemilu 2024, artinya apapun keputusannya itu akan kita terima dengan lapang dada berarti independensi dari pemilu sangat berinntegritas tinggi. Saya mengakui independensi penyelenggara pemilu, saat ini lebih baik daripada pemilihan eksekutif dan parlemen,  problemnya adalah kalau misalnya orang-orang yang masuk ke dalamnya dianggap kurang baik itu akan problem juga,  ada pada efektif dan yang menunjuk orang-orang daerah pemilihnya,  artinya ya kita perbaiki dengan cara masuk ke dalam parlemen kalau kalau sekarang kita mengikuti aturan yang ada sekarang yang sudah Kita percaya kepada orang-orang yang sudah duduk di KPU, ya kita harus percaya kalau itu sekarang  terjadi maka tidak akan ada kesinambungan. Untuk politik penundaan pemilu di Indonesia dan pasangan yang menunjang.

Pemilu itu buat kami menakutkan apabila ditunda kemudian tidak ada pergantian pemerintah di bulan Oktober tahun 2024 maka setelah itu pemerintah menjadi irasional tidak ada legalitas baik dari Presiden maupun DPR tidak ada dasarnya mereka mewakili masyarakat yang mana artinya memang harus tetap ada presiden yang terpilih di akhir Oktober 2024 menjawab pertanyaan media apabila terjadi kecurangan kita harus melihat dulu kecurangannya seperti apa karena sekarang kecurangan itu juga tidak semudah zaman dulu menjawab pertanyaan  menurut partai-partai kecil yang tidak lolos lalu mereka membela diri lewat MK dan lain sebagainya seperti contohnya partai Umat akhirnya diloloskan Dan dilema untuk partai Prima sampai saat ini belum di-acc permasalahannya ada di DPR yang membikin undang-undang pemilu kemudian menyatakan bahwa partai politik yang belum masuk ke parlemen harus diverifikasi faktual sementara yang sudah masuk bebas KPU hanya pelaksana ketika DPR mengubah aturan KPU tidak mempermasalahkan dan menyalahkannya yang kami permasalahkan adalah aturan yang dibuat tidak adil aturannya tidak menciptakan sampling kepada partai-partai lama maupun partai-partai baru PSI yang notaben anak-anak milenial pasti menanyakan kemarin ada tokoh-tokoh senior yang masuk mereka sebetulnya intinya ingin mendukung anak-anak mereka tidak dalam posisi yang ingin maju tetapi beberapa juga ada yang sebagian yang senior juga menjadi tapi tidak semuanya beberapa yang memang cuma di layar para senior mendukung yang muda-muda yang memang benar-benar berjuang posisi mereka seperti itu jadi intinya kita sebagai pembina melihat anak-anaknya ini anak-anak yang sedang berjuang

Kebetulan saya menjadi Caleg di Dapil 6 Depok Bekasi dan bila saya terpilih saya akan sebenarnya background saya adalah IT sebelum digabung di PSI saya direktur operasional di pengelolaan amandemen internet Indonesia jadi saya punya konsep untuk memperbaiki tata kelola it sebetulnya di Indonesia termasuk misalnya tadi saya bicarakan tentang voting Indonesia itu harusnya sudah bisa importing secara teknologi enggak ada masalah dan itu lebih murah, kenapa paket-paket tidak bisa jadi tentang IT Saya bisa bicara dari a sampai z undang-undang telekomunikasi cara cari kita di internet di situ nggak ada itu jadi memang itu harus diadakan karena tidak ada itu harus direvisi dan DPR tidak paham bahwa itu harusnya direvisi sementara kalau kita bicara misalnya perbandingan sama IT-nya  contohnya Indonesia dan Korea,  sama pada tahun 1945 di Indonesia tidak merevisi sedangkan di Korea tahun 99 sudah memakai yang terbaru akhirnya koneksi internet di Korea paling cepat di dunia kita termasuk paling lambat di Asia Tenggara salah satunya karena aturannya pengelolaan pengelolaan apa frekuensi segala macam yaitu ada korupsi BTS kemarin itu kan sangat mengganggu.

Mungkin ada sedikit dari saya tentang perjalanan saya di Depok Bekasi kalau dari Depok kita sedang mendukung Kaesang sebagai walikota karena saya melihatnya masih berantakan banget sehingga perlu ada namanya perbaikan yang menyeluruh problemnya selama ini orang-orang yang harusnya melawan penguasa sekarang gitu ya PKS gitu cenderung tidak serius artinya kita memang butuh tokoh yang bisa mempersatukan semua kelompok nasionalis di Depok untuk melawan PKS dan itu kita melihat ada di sosok Kaesang kalau di Depok kita meminta masyarakat Depok warga Depok yuk kita bareng-bareng dukung Kaesang

Dan kalau di Bekasi masalahnya kalau menurut saya ada di masalah korupsi karena walikotanya berkali-kali kita ke ketangkap korupsi Bekasi dan warga Bekasi Jangan mau dibohongin sama partai-partai yang hanya buat korupsi saja Bekasi lebih berkembang daripada Depok kalau tidak korup saja pasti akan lebih maju jadi pilihlah figure yang membawa perubahan baik di Bekasi dan ini yang perlu diubah adalah kebiasaan korupsinya dikurangi di Bekasi kalau kita dapat satu fraksi ketua DPD nya akan maju mencalonkan begitu mengakhiri pembicaraan dengan para awak media.

Continue Reading

Metro

konferensi Pers Pembukaan Kongres V Partai Buruh Tolak Pilkada Lewat DPRD dan Upah Jakarta Harus Rp5,89 Juta

Published

on

By

Jakarta — Presiden Partai Buruh, Ir. H. Said Iqbal, memberikan kata sambutan penuh semangat dalam Deklarasi Perjuangan HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) & RUU Ketenagakerjaan sekaligus Pembukaan Kongres Partai Buruh Ke-5, yang digelar di Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta, Senin (19/01/2026).

Di hadapan ribuan kader dan delegasi buruh dari 38 provinsi, 462 kabupaten/kota, serta puluhan federasi dan konfederasi serikat buruh, Said Iqbal menegaskan bahwa perjuangan buruh bukan sekadar soal upah, tetapi perjuangan melawan ketidakadilan struktural yang menindas kelas pekerja, petani, nelayan, guru honorer, dan rakyat kecil.

“Manusia tidak boleh tunduk kepada manusia. Manusia hanya tunduk kepada Tuhan. Karena itu, tugas Partai Buruh adalah membebaskan dan memanusiakan manusia,” tegas Said Iqbal disambut gemuruh massa.

Said Iqbal mengingatkan bahwa Partai Buruh lahir dari sejarah panjang perlawanan kelas pekerja, yang berakar dari tragedi Chicago Massacre pada abad ke-19, perjuangan delapan jam kerja, hingga penindasan buruh global. Ia menyebut pendiri Partai Buruh Indonesia, almarhum Muchtar Pakpahan, Tony Budi Sasono, serta peran Gus Dur dalam memperjuangkan politik buruh yang berkeadilan dan humanis.

Dalam pidatonya, Said Iqbal juga mengkritik keras perampasan tanah petani, eksploitasi sumber daya alam, dan ketimpangan di wilayah kaya sumber daya seperti Kalimantan, Papua, Sumatera, dan Sulawesi, di mana rakyatnya justru hidup dalam kemiskinan.

“Tanah kaya, emas hitam melimpah, tapi rakyat tinggal di rumah reot. Ini bukan takdir, ini ketidakadilan sistemik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa upah murah bukan hanya menyengsarakan buruh, tetapi mematikan daya beli rakyat dan menghancurkan ekonomi nasional, termasuk sektor pertanian dan UMKM. Karena itu, Partai Buruh konsisten menuntut upah layak, jaminan sosial, pendidikan gratis, reforma agraria, dan jaminan kebutuhan dasar rakyat.

Said Iqbal juga menyoroti pengalaman internasional, dengan mencontohkan keberhasilan partai buruh dan sosial demokrat di berbagai negara seperti Brasil, Inggris, Australia, dan negara-negara Skandinavia, yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa menghancurkan investasi.

“Buruh memimpin negara tidak menghancurkan ekonomi. Justru ketidakadilanlah yang menghancurkan bangsa,” tegasnya.

Menutup pidatonya, Said Iqbal mengajak seluruh kader untuk tetap bersatu, tidak putus asa, dan menjadikan Kongres Partai Buruh V sebagai momentum konsolidasi besar menuju kemenangan politik Partai Buruh 2029.

“We are the working class. Jangan pernah malu menjadi buruh. Indonesia hanya bisa adil jika kelas pekerja berdaulat,” pungkasnya.,

Continue Reading

Metro

Prof. Ir. Bambang Susantono, M.C.P., M.S.C.E., Ph.D Pakar Transportasi dan Perkotaan Hadiri Acara Dialog Refleksi 21 Tahun Transjakarta

Published

on

By

Jakarta — Angkutan umum bus perkotaan Transjakarta dinilai telah menjadi tulang punggung mobilitas warga Jakarta selama lebih dari dua dekade. Memasuki usia ke-22 tahun, tantangan utama Transjakarta ke depan bukan hanya memperluas jaringan, tetapi memastikan kualitas layanan yang benar-benar mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Hal tersebut disampaikan Pakar Transportasi dan Perkotaan Prof. Ir. Bambang Susantono, M.C.P., M.S.C.E., Ph.D. dalam acara Dialog Refleksi 21 Tahun Transjakarta yang diselenggarakan oleh Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN) bersama MTI Wilayah Jakarta, KPBB, dan Suara Transjakarta, di Aula Pertemuan KPBB, Skyline Building Lantai 16, Jakarta Pusat, Senin (19/01/26).

Menurut Bambang, kunci keberhasilan sistem transportasi massal kelas dunia terletak pada integrasi menyeluruh, khususnya pada layanan first mile dan last mile.

“Transportasi publik yang benar-benar efisien itu bukan hanya soal bus utama, tetapi bagaimana perjalanan dari rumah ke halte, dari halte ke tempat kerja, semuanya terintegrasi,” ujarnya.

Ia mencontohkan kota-kota seperti Bogota yang berhasil membangun sistem Bus Rapid Transit (BRT) berkelas dunia dengan memastikan keterpaduan antarmoda serta kemudahan akses bagi pengguna.

Lebih lanjut, Bambang menekankan lima pilar utama yang harus menjadi prioritas Transjakarta agar semakin diminati masyarakat. Pilar pertama adalah keselamatan dan keamanan, yang menurutnya menjadi alasan utama seseorang mau beralih ke angkutan umum.

“Kita tidak ingin ada cerita pelecehan seksual atau gangguan keamanan lainnya. Itu harus nol. Kalau itu bisa dijamin, Transjakarta bisa menjadi bus kelas dunia,” tegasnya.

Pilar kedua adalah keandalan layanan, yakni kepastian waktu kedatangan dan keberangkatan armada yang dapat dipantau secara real time. Dengan sistem yang andal, pengguna dapat merencanakan perjalanan secara presisi dan efisien.
“Kalau kita tahu jam berapa bus datang, jam berapa sampai, orang bisa mengatur hidupnya,” jelas Bambang.

Pilar ketiga menyangkut keterjangkauan tarif. Menurutnya, tarif yang terjangkau akan sangat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum, karena langsung berdampak pada biaya perjalanan sehari-hari. Pilar keempat dan kelima kemudian dilengkapi oleh kenyamanan layanan, yang hanya bisa dirasakan optimal jika empat pilar sebelumnya sudah terpenuhi.

Dalam konteks evaluasi dan pengembangan layanan, Bambang juga menyoroti pentingnya pengelola Transjakarta untuk terus menyerap masukan publik. Di era media sosial, suara pengguna dinilai mudah dipantau dan diukur.

“Sekarang pertanyaannya bukan ada atau tidaknya masukan, tapi apakah ditindaklanjuti atau tidak. Itu bisa dilihat dan dinilai publik,” katanya.

Terkait integrasi lintas wilayah, Bambang menilai pekerjaan rumah terbesar justru berada di tingkat pemerintah daerah.
“Integrasi Jakarta dengan wilayah penyangga seperti Bodetabek bukan hanya tugas Transjakarta, tapi tanggung jawab Pemprov Jakarta untuk membangun sistem transportasi terpadu busway, subway, waterway, apa pun modanya agar masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri,” tutupnya.

Saat ini, Transjakarta telah mengoperasikan 232 rute, mencakup 14 koridor utama, layanan non-koridor, serta angkutan pengumpan yang menjangkau berbagai wilayah Jakarta hingga Bodetabek. Refleksi 21 tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat arah kebijakan menuju sistem transportasi publik yang aman, terintegrasi, andal, dan berkelanjutan.

Continue Reading

Metro

David Tjahjana Koordinator Komunitas Pengguna Transjakarta Suara Transjakarta Hadiri Acara Dialog Refleksi 21 Tahun Transjakarta

Published

on

By

Jakarta, 19 Januari 2026 — Memasuki 21 tahun pelayanan angkutan umum bus perkotaan, Transjakarta dinilai telah menunjukkan capaian positif dalam menyediakan layanan transportasi massal bagi warga Ibu Kota. Namun demikian, sejumlah pekerjaan rumah (PR) masih perlu diselesaikan, terutama terkait aksesibilitas dan integrasi layanan agar benar-benar dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan David Tjahjana, Koordinator Komunitas Pengguna Transjakarta Suara Transjakarta, saat menjadi narasumber dalam Dialog Refleksi 21 Tahun Transjakarta yang diselenggarakan oleh Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN) bersama MTI Wilayah Jakarta, KPBB, dan Suara Transjakarta, di Aula Pertemuan KPBB, Skyline Building Lantai 16, Jakarta Pusat, Senin (19/1/26)..

Menurut David, secara umum layanan Transjakarta sudah berada di jalur yang cukup baik sejak mulai beroperasi pada 15 Januari 2004. Hingga kini, Transjakarta telah memiliki 232 rute yang mencakup 14 koridor utama, layanan non-koridor, angkutan pengumpan, serta menjangkau wilayah Bodetabek. Namun, ia menegaskan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan semua kelompok pengguna.

“Masih ada PR besar, salah satunya soal aksesibilitas. Transjakarta harus benar-benar bisa dipakai oleh semua masyarakat, mulai dari lansia, penyandang disabilitas, perempuan hamil, hingga anak-anak,” ujar David.

Ia menilai rendahnya peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum tidak semata-mata disebabkan oleh jumlah rute. Menurutnya, integrasi dari titik asal hingga tujuan akhir menjadi faktor krusial yang menentukan kenyamanan dan keberlanjutan penggunaan Transjakarta.

“Pengguna itu merasakan perjalanan dari awal sampai akhir. Kalau di tengah ada satu titik yang tidak bisa dilalui, misalnya karena akses yang tidak ramah, maka sistem itu tidak terkoneksi secara utuh,” jelasnya.

David menekankan bahwa kekuatan sebuah sistem transportasi ditentukan oleh titik yang paling lemah. Variasi kualitas fasilitas di berbagai titik layanan justru dapat melemahkan keseluruhan sistem apabila tidak ditangani secara serius.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya penelitian yang lebih mendalam terkait penempatan rute dan titik layanan, agar cakupan Transjakarta yang telah mencapai sekitar 90 persen wilayah Jakarta dapat benar-benar mengangkut mayoritas penduduk secara efektif.

“Jangan sampai sumber daya mubazir. Bus harus tepat sasaran dan optimal. Ada rute yang pagi penuh, siang kosong, atau sebaliknya. Ini perlu pengaturan berbasis data agar layanannya efisien dan tepat guna,” tambahnya.

Ke depan, David berharap Transjakarta tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah penumpang, tetapi juga pada siapa saja yang bisa mengakses dan menggunakan layanan tersebut secara aman, nyaman, dan setara.

“Harapannya Transjakarta terus berkembang dan memperbaiki diri. Bukan hanya soal angka pengguna, tapi juga inklusivitas. Itu yang paling penting,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending