Connect with us

Metro

Menakar Kecurangan Pemilu Tahun 2024

Published

3 years ago

on

Jakarta – Menurut Sigit Widodo salah satunarasumber dalam diskusi, bahkan sekarang untuk mengantisipasi  bentuk kecurangan, yang mana  proses pemilu sudah berjalan pada seluruh  partai politik dan itu semua sudah mempersiapkan diri sesuai proporsional

tertentubmasing-masing, kalau tiba-tiba menjadi proporsional tertutup kan nanti strateginya akan beda sendiri, kalau kami sendiri dari PSI tidak ada masalah secara kepartaian baik terbuka maupun tertutup kami sudah siap akan tetapi kami harus tahu mengingat ini  akan mengebiri hak masyarakat untuk memilih wakilnya secara langsung artinya  itu hak masyarakat yang tadinya bisa memilih wakilnya secara langsung sekarang diserahkan kepada partai politik jadi jelas dan hal ini PSI akan menentang.

Untuk menjawab pertanyaan para wartawan PSI sangat yang sangat dekat dengan pemerintahan, penguasa, tentang beberapa perubahan undang-undang menurut kami artinya begini perpolitikan Indonesia saat ini melalui jalur sistem kemudian dari dalam sistem itu kami tentu saja perjuangannya akan lebih berat melawan orang-orang yang saat ini masih mempertahankan sistem lama, tetapi salah satu yang bisa kita lakukan adalah perubahan undang-undang, perubahan undang-undang tidak bisa dilakukan kalau kita tidak masuk ke parlemen,  artinya mau cari orang  kita harus berdemo untuk melawan undang-undang untuk bisa merubah  kita seharusnya masuk ke DPR memperbaiki dari dalam.

Menjawab pertanyaan media tentang kecurangan dalam pemilihan kita melihat sebetulnya  PSI lebih memilih dengan cara  PSI sendiri memilih untuk lebih percaya dengan namanya penyelenggara pemilu seperti tahun 2019 waktu itu kita sudah mendapatkan informasi bahwa kita tidak langsung menyatakan PSI akan mengambil sikap yang sama di pemilu 2024, artinya apapun keputusannya itu akan kita terima dengan lapang dada berarti independensi dari pemilu sangat berinntegritas tinggi. Saya mengakui independensi penyelenggara pemilu, saat ini lebih baik daripada pemilihan eksekutif dan parlemen,  problemnya adalah kalau misalnya orang-orang yang masuk ke dalamnya dianggap kurang baik itu akan problem juga,  ada pada efektif dan yang menunjuk orang-orang daerah pemilihnya,  artinya ya kita perbaiki dengan cara masuk ke dalam parlemen kalau kalau sekarang kita mengikuti aturan yang ada sekarang yang sudah Kita percaya kepada orang-orang yang sudah duduk di KPU, ya kita harus percaya kalau itu sekarang  terjadi maka tidak akan ada kesinambungan. Untuk politik penundaan pemilu di Indonesia dan pasangan yang menunjang.

Pemilu itu buat kami menakutkan apabila ditunda kemudian tidak ada pergantian pemerintah di bulan Oktober tahun 2024 maka setelah itu pemerintah menjadi irasional tidak ada legalitas baik dari Presiden maupun DPR tidak ada dasarnya mereka mewakili masyarakat yang mana artinya memang harus tetap ada presiden yang terpilih di akhir Oktober 2024 menjawab pertanyaan media apabila terjadi kecurangan kita harus melihat dulu kecurangannya seperti apa karena sekarang kecurangan itu juga tidak semudah zaman dulu menjawab pertanyaan  menurut partai-partai kecil yang tidak lolos lalu mereka membela diri lewat MK dan lain sebagainya seperti contohnya partai Umat akhirnya diloloskan Dan dilema untuk partai Prima sampai saat ini belum di-acc permasalahannya ada di DPR yang membikin undang-undang pemilu kemudian menyatakan bahwa partai politik yang belum masuk ke parlemen harus diverifikasi faktual sementara yang sudah masuk bebas KPU hanya pelaksana ketika DPR mengubah aturan KPU tidak mempermasalahkan dan menyalahkannya yang kami permasalahkan adalah aturan yang dibuat tidak adil aturannya tidak menciptakan sampling kepada partai-partai lama maupun partai-partai baru PSI yang notaben anak-anak milenial pasti menanyakan kemarin ada tokoh-tokoh senior yang masuk mereka sebetulnya intinya ingin mendukung anak-anak mereka tidak dalam posisi yang ingin maju tetapi beberapa juga ada yang sebagian yang senior juga menjadi tapi tidak semuanya beberapa yang memang cuma di layar para senior mendukung yang muda-muda yang memang benar-benar berjuang posisi mereka seperti itu jadi intinya kita sebagai pembina melihat anak-anaknya ini anak-anak yang sedang berjuang

Kebetulan saya menjadi Caleg di Dapil 6 Depok Bekasi dan bila saya terpilih saya akan sebenarnya background saya adalah IT sebelum digabung di PSI saya direktur operasional di pengelolaan amandemen internet Indonesia jadi saya punya konsep untuk memperbaiki tata kelola it sebetulnya di Indonesia termasuk misalnya tadi saya bicarakan tentang voting Indonesia itu harusnya sudah bisa importing secara teknologi enggak ada masalah dan itu lebih murah, kenapa paket-paket tidak bisa jadi tentang IT Saya bisa bicara dari a sampai z undang-undang telekomunikasi cara cari kita di internet di situ nggak ada itu jadi memang itu harus diadakan karena tidak ada itu harus direvisi dan DPR tidak paham bahwa itu harusnya direvisi sementara kalau kita bicara misalnya perbandingan sama IT-nya  contohnya Indonesia dan Korea,  sama pada tahun 1945 di Indonesia tidak merevisi sedangkan di Korea tahun 99 sudah memakai yang terbaru akhirnya koneksi internet di Korea paling cepat di dunia kita termasuk paling lambat di Asia Tenggara salah satunya karena aturannya pengelolaan pengelolaan apa frekuensi segala macam yaitu ada korupsi BTS kemarin itu kan sangat mengganggu.

Mungkin ada sedikit dari saya tentang perjalanan saya di Depok Bekasi kalau dari Depok kita sedang mendukung Kaesang sebagai walikota karena saya melihatnya masih berantakan banget sehingga perlu ada namanya perbaikan yang menyeluruh problemnya selama ini orang-orang yang harusnya melawan penguasa sekarang gitu ya PKS gitu cenderung tidak serius artinya kita memang butuh tokoh yang bisa mempersatukan semua kelompok nasionalis di Depok untuk melawan PKS dan itu kita melihat ada di sosok Kaesang kalau di Depok kita meminta masyarakat Depok warga Depok yuk kita bareng-bareng dukung Kaesang

Dan kalau di Bekasi masalahnya kalau menurut saya ada di masalah korupsi karena walikotanya berkali-kali kita ke ketangkap korupsi Bekasi dan warga Bekasi Jangan mau dibohongin sama partai-partai yang hanya buat korupsi saja Bekasi lebih berkembang daripada Depok kalau tidak korup saja pasti akan lebih maju jadi pilihlah figure yang membawa perubahan baik di Bekasi dan ini yang perlu diubah adalah kebiasaan korupsinya dikurangi di Bekasi kalau kita dapat satu fraksi ketua DPD nya akan maju mencalonkan begitu mengakhiri pembicaraan dengan para awak media.

Related Topics:
Continue Reading

Metro

Toni Miri Hadri Acara Perayaan Natal Kerukunan Keluarga Papua (KK Papua)

Published

1 day ago

on

December 15, 2025

By

Jakarta — Perayaan Natal Kerukunan Keluarga Papua (KK Papua) berlangsung dengan penuh sukacita dan semangat kebersamaan. Mengusung tema “Allah Hadir Untuk Menyelamatkan Keluarga” (bdk. Matius 1:21–24) serta subtema “Menghadirkan Kasih Allah Melalui Ketahanan Keluarga”, bertempat Gedung Graha Mariniri, Jakarta, acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat persaudaraan warga Papua diperantauan.Sabtu (13/12/2025)

Toni Miri, pensiunan DKI Jakarta, turut hadir dan menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya perayaan Natal tersebut. Ia menilai, meskipun persiapan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, panitia telah bekerja secara maksimal demi menghadirkan acara yang bermakna bagi seluruh jemaat dan keluarga besar KK Papua.

“Karena waktunya cukup mendadak, persiapan tentu tidak terlalu panjang. Namun menurut saya, seluruh panitia sudah berupaya maksimal. Secara keseluruhan acara ini berjalan dengan baik,” ujar Toni Miri.

Ia juga menyampaikan catatan evaluatif sebagai bagian dari masukan konstruktif ke depan. Menurutnya, terdapat beberapa kekurangan teknis, salah satunya pada pembawa acara yang masih anak-anak sehingga belum sepenuhnya mencerminkan nuansa gerejani. Namun hal tersebut tidak mengurangi makna utama perayaan Natal.

“Pada prinsipnya, pelaksanaan acara ini sudah berjalan dengan baik dan penuh kebersamaan. Yang terpenting adalah pesan Natal tentang kasih Allah dan ketahanan keluarga dapat dirasakan oleh semua yang hadir,” tambahnya.

Perayaan Natal KK Papua ini diharapkan dapat terus menjadi wadah pemersatu, memperkuat iman, serta menumbuhkan nilai-nilai kekeluargaan, toleransi, dan kasih di tengah keberagaman masyarakat Papua dan Indonesia secara umum.

Continue Reading

Metro

H. Alven Stony S.IP, Ketua Umum GAPEMBI, Hadir Sebagai NarasumberbDiskusi Publik Nasional “Satu Tahun MBG & Peran Polri di SPPG”

Published

1 day ago

on

December 15, 2025

By

 

Jakarta — Diskusi Publik Nasional bertajuk “Satu Tahun MBG & Peran Polri di SPPG” digelar sebagai ruang refleksi dan evaluasi atas implementasi program MBG selama satu tahun terakhir. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas capaian, tantangan, serta strategi penguatan sistem ke depan, khususnya dalam konteks keamanan, pengawasan, dan pelayanan publik, bertempat di Hotel 88 Fatmawati Jakarta.Senin (15/12/2025)

Dalam diskusi tersebut, para narasumber menegaskan bahwa satu tahun pelaksanaan MBG merupakan fondasi penting bagi perbaikan sistem secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar program ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menjamin kualitas, keamanan, dan keberlanjutan di lapangan.

Peran Polri dinilai strategis dalam mendukung pengawasan dan pengamanan di SPPG, terutama untuk memastikan standar operasional dijalankan dengan baik oleh seluruh mitra. Kehadiran Polri tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dalam pencegahan, pembinaan, dan penguatan sistem pengawasan terpadu.

H. Alven Stony S.IP, Ketua Umum GAPEMBI, hadir sebagai narasumber dalam Diskusi Publik Nasional “Satu Tahun MBG & Peran Polri di SPPG” yang membahas evaluasi implementasi program MBG sekaligus tantangan strategis ke depan dalam menjaga mutu dan keberlanjutan program.

Dalam wawancara awak media, H. Alven Stony menegaskan bahwa setelah satu tahun berjalan, fokus utama para mitra tidak lagi hanya pada kuantitas pelaksanaan, tetapi pada penjagaan kualitas secara konsisten. Menurutnya, tantangan ke depan justru akan semakin besar seiring meningkatnya cakupan dan ekspektasi publik terhadap program MBG.

“Sekarang mitra tinggal bagaimana menjaga kualitas ke depan. Tentunya tantangan akan jauh lebih besar lagi. Ini membutuhkan komitmen, pengawasan, dan sistem yang semakin kuat,” ujar H. Alven Stony.

Ia menilai, peran seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra pelaksana dan aparat penegak hukum, sangat krusial dalam memastikan standar pelaksanaan tetap terjaga. Dalam konteks ini, peran Polri di SPPG dipandang strategis sebagai bagian dari upaya pengawasan, pendampingan, serta pencegahan potensi penyimpangan di lapangan.

Lebih lanjut, Ketua Umum GAPEMBI tersebut mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor agar MBG tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, mitra, dan aparat menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan ke depan.

Diskusi Publik Nasional ini menjadi ruang refleksi bersama atas satu tahun perjalanan MBG, sekaligus momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menjaga kualitas, integritas, dan tujuan mulia program demi kepentingan masyarakat luas.

Continue Reading

Metro

Abednego Panjaitan, SH, Ketua Umum Prabu Centre 08 : Pentingnya Peran Strategis Polri Mengawal Pelaksanaan Program MBG Berjalan Tepat Sasaran Akuntabel dan Berkelanjutan

Published

1 day ago

on

December 15, 2025

By

Jakarta — Ketua Umum Prabu Centre 08, Abednego Panjaitan, SH, menegaskan pentingnya peran strategis Polri dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Publik Nasional “Satu Tahun MBG & Peran Polri di SPPG” yang digelar di Hotel 88 Jakarta, Senin (15/12/25).

Abednego menilai MBG merupakan program fundamental yang bukan hanya menyentuh aspek kesejahteraan, tetapi juga investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan strategis negara. Karena menyentuh hajat hidup rakyat secara langsung, maka pengawasannya harus kuat, transparan, dan berintegritas. Di sinilah peran Polri menjadi sangat penting,” ujar Abednego.

Lebih dari itu sebenarnya MBG ini merupakan program Presiden Prabowo yang patut  didukung segenap masyarakat karena MBG mampu membuka pekerjaan baru. Kalau 32 ribu proyeksi SPPG yang akan dibangun, maka kalau kali 50 sudah 1,6 juta tenaga kerja yang dipekerjakan.

Kemudian juga mampu merangsang atau memotivasi masyarakat kita untuk bertani, bercocok tanam karena dengan adanya SPPG ini, maka hasil-hasil pertanian itu bisa dijual ke SPPG itu. Kemudian juga lahan-lahan kosong bisa dimanfaatkan menuju swasembada  pangan.  Sebenarnya program awalnya ini akan dibangun oleh negara tetapi faktanya saat ini  masyarakat kita lah yang mengeluarkan uang untuk membangun SPPG-SPPG ini.

Jadi belum ada uang negara, kecuali negara membayar dari makanan yang sudah diolah oleh dapur atau SPPG itu. Jadi sekarang sekitar ada 18 ribu dapur semuanya secara mandiri artinya dibiayai oleh masyarakat kita. Jadi negara belum terbebani dengan program ini, sebuah prestasi baru yang tidak pernah dibayangkan oleh Pak Prabowo.

Itulah kecintaan masyarakat kita, karena memang program MBG ini membuka peluang pemerataan ekonomi. Karena masyarakat dari daerah-daerah sekarang dengan dibayarnya 2 ribu sebagai uang sewa, semangat mereka untuk mendirikan SPPG sangat besar.

Menurut  Abednego menjadi sebuah rekor juga masyarakat bersama pemerintah bersama-sama berinvestasi untuk membangun SPPG  ini luar biasa.  Jadi kalau misalnya ada persoalan-persoalan seperti mungkin keracunan atau kesalahan seperti kemarin di SD Negeri Kali Baru Cilincing itu kan oknum. Kalau menurut saya sopir ini kelalaian dari mitra itu sendiri  jangan memilih sopir  yang masih baru. Dipilihlah sopir yang benar-benar sudah pengalaman.

Nah soal keracunan,  saya mau mengatakan keracunan ini juga saya pikir jangan ditimpakan kesalahan kepada mitra atau kepada pihak lain. Karena saya lihat BGN ini sudah bagus, tapi jangan membuang tanggung jawab.  Karena yang berhak di dapur itu cuma 3 orang:  Kepala SPPG,  accounting dan ahli gizi. 3 orang  ini yang bertanggung jawab ini di dalam,  mestinya kan kalau makanannya tidak layak dicoba dulu, terangnya.

Dia ahli gizi dan  tanggung jawab dalam SPPG.   Jangan dibangun image seolah-olah itu kesalahan dari mitra karena mitra itu tidak bisa langsung masuk ke dalam dapur itu. Tugas dia hanya 47 relawan dan bahan-bahan baku tadi.  Sementara bertanggung jawab penuh di dapur itu ya 3 orang ini.  Nah itu menjadi tambahan dan koreksi dari kami  supaya pihak BGN juga mulai memperbaiki  skema atau regulasinya, jelasnya.

Harapan kita satu tahun MBG ini kiranya Pak Prabowo panjang umur semakin sehat.  Karena beliau lah yang memulai MBG ini. Memang ini juga menjadi motor penggerak ekonomi kita.

Juga untuk mengatasi stunting karena selama ini puluhan triliun negara menggelontorkan uang untuk mengatasi stunting.  Tapi dengan adanya MBG ini tidak  perlu lagi dan banyak hal lain lagi.

Jadi marilah seluruh masyarakat  kita dukung MBG ini selain meningkatkan ekonomi juga untuk pemerataan ekonomi untuk seluruh industri.  Juga meningkatkan kecerdasan dan  kesehatan generasi penerus kita ke depan.

Ia juga menekankan bahwa MBG harus berpihak pada produk lokal dan UMKM, sehingga dampak ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Satu tahun MBG adalah momentum refleksi. Kita tidak hanya bicara keberhasilan, tetapi juga perbaikan. Prabu Centre 08 akan terus menjadi mitra kritis pemerintah agar program ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat,” tutup Abednego.

Diskusi publik ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional lintas sektor dan menjadi ruang strategis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat implementasi MBG ke depan, dengan tata kelola yang bersih, profesional, dan berkeadilan.

Continue Reading

Trending