Connect with us

Metro

Jangan Salah Memilih Pemimpin

Published

on

Jakarta, – Waktu terus bergulir menyongsong perhelatan pesta demokrasi Indonesia 2024 dalam pemilihan wakil rakyat dan presiden serta wakilnya.

Konsolidasi parpol terus berlangsung untuk mendukung capres dan cawapres itu yang menjadi tontonan seluruh masyarakat.

Dari masing-masing kubu terus mengadakan konsolidasi serta dukungan terhadap masing-masing pasangan calonnya.

Selama proses pemilu, terdapat masa kampanye yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Melalui kampanye, calon pemimpin akan memberi tahu visi dan misi yang diusung. Lalu, ia juga akan memberi tahu program kerja yang akan ia jalankan jika memenangkan pemilu.

Pada intinya, segala kampanye yang dilakukan oleh kandidat bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya. Lantas, sebagai pemilih pun kita harus kita harus mempunyai pertimbangan dalam memilih calon pemimpin negara maupun calon wakil rakyat.

Pertimbangan dalam memilih calon pemimpin berguna agar kita tidak salah dalam memilih kandidat. Jika kita memilih wakil rakyat dengan tepat, maka kita dipimpin dengan baik. Sebaliknya, jika kita salah memilih, maka kita akan dirugikan.

Yang menjadi perhatian kita bersama sebagai masyarakat pemilih baik di dunia nyata maupun di dunia maya adalah saat para pendukung nya membranding para calonnya baik untuk menaikan elektabilitas dan lain-lain nya. Hal tersebut sah saja dilakukan oleh semua pendukung capres dan cawapres tetapi yang harus jadi perhatian kita bersama adalah, dalam membanding capres dan cawapres, namun harus sesuai fakta agar jelas kualitas seorang calon pemimpin negara dan pemerintahan Indonesia ke depan benar-benar lebih baik dari yang sudah baik.

Para pemilih juga harus hati-hati menentukan para calon wakil nya di parlemen dan juga calon presiden nya lima tahun mendatang agar negeri ini tidak jatuh ketangan pemimpin yang salah. Membrending seorang calon pemimpin harus sesuai fakta.

Pemimpin Berintegritas
Integritas harus benar-benar melekat dalam diri seorang calon pemimpin. Integritas merupakan atribut kepemimpinan yang paling fundamental. Mengapa demikian?

Karena integritas merupakan konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

Dalam memilih pemimpin, hal utama yang harus diperhatikan adalah integritas. Hal ini karena integritas menunjukan produktivitas yang tinggi. Jika calon pemimpin tidak memiliki integritas, maka ia tidak akan bisa memimpin dengan baik dan benar.

Pemimpin berintegritas tidak akan tergoyahkan oleh kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan asing, yang bisa menjerumuskan bangsa ini ke lembah kesengsaraan.
Selain memiliki integritas, seorang calon pemimpin harus memiliki empati .

Empati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan atau keadaan yang sama dengan orang lain. Ini adalah kemampuan dasar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.

Seorang pemimpin harus memiliki empati yang tinggi, agar bisa merasakan apa yang rakyat rasakan. Rakyat akan merasa diperhatikan dan disediakan kebutuhannya.

Dengan demikian, pemimpin bisa memimpin dengan baik. Bukan pemimpin pencitraan yang hanya berdasarkan polesan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Visi

Visi menjadi hal mutlak yang dimiliki seorang calon pemimpin. Visi yang baik, akan membawa persoalan bangsa ke arah yang lebih baik. Umumnya visi berkaitan dengan misi. Seorang pemimpin harus mempunyai visi misi dalam memimpin suatu wilayah. Dengan mempunyai visi misi, ia bisa memajukan wilayah dan dan rakyat yang ia pimpin.

Jadilah pemilih yang kritis. Pahami kandidat dengan baik. Pelajari visi misi dan program kerjanya. Evaluasi pula sepak terjangnya dalam berkarier di bidang politik. Jangan sampai terbuai dengan janji manis dan citra yang dibentuk sedemikian rupa.

Pemilih dalam melakukan penilaian terhadap kandidat harus memiliki informasi seputar `rekam jejak` kandidat di masa lalu dan memproyeksikannya di masa akan datang tentang apa saja kemungkinan besar yang dapat kandidat lakukan dan apakah itu membawa keuntungan bagi rakyat atau tidak.

Pilih seorang pemimpin yang mampu mempersatukan berbagai Kalangan, memiliki pemikiran yang terbuka, transparan membuat sosoknya begitu diterima masyarakat dari berbagai kalangan. Keberhasilan dalam menerapkan pluralisme tak lepas dari karakteristik kepemimpinannya yang menyejukkan.

Ini merupakan sosok pemimpin yang sangat dibutuhkan Indonesia.
Gaya kepemimpinan Pancasilais , yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, tidak bergaya militer, ekonom, maupun macam-macam gaya melainkan sederhana dan bersahaja, itulah sebagian apa yang dicontohkan dari pada tokoh pemimpin besar yang moderat, yang bisa menjadi contoh bagaimana menyikapi keberanekaragaman yang ada di Tanah Air.

Sosok gaya kepemimpinan yang moderat inilah yang mampu merawat kebhinekaan bangsa terjaga dengan baik. Ini salah satu formula, salah satu wasilah untuk mencerdaskan cara pandang meletakan pemahaman beragaman itu secara moderat. Jadi tidak terlalu mengklaim dia lah yang benar. Ajaran yang benar dan ini yang salah.

Ciri-ciri seorang pemimpin moderat, akan memiliki sikap terbuka,berpikir rasional, rendah hati, dan membawa manfaat.

Mari di perhelatan pesta demokrasi, kita memilih pemimpin yang mampu mendengar suara hati rakyat sesuai fakta.

Continue Reading

Metro

Abdul Mujib : PB Ekonomi Syariah Rakyat Indonesia Terus Sosialisasikan Ketahanan Ekonomi Nasional dari Sabang sampai Merauke

Published

on

By

Jakarta – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar (PB) Ekonomi Syariah Rakyat Indonesia (ESRA), Abdul Mujib, menegaskan komitmennya untuk terus menyosialisasikan pentingnya penguatan ketahanan ekonomi nasional kepada masyarakat di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

Menurut Abdul Mujib, pembangunan ekonomi yang kuat harus melibatkan seluruh elemen bangsa melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“PB Ekonomi Syariah Rakyat Indonesia akan terus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya ketahanan ekonomi nasional. Semangat kami adalah membangun Indonesia yang maju bersama ESRA melalui penguatan ekonomi rakyat,” ujar Abdul Mujib.

Ia menambahkan, program sosialisasi akan menjangkau berbagai daerah di Indonesia dengan menggandeng pelaku UMKM, tokoh masyarakat, akademisi, pemuda, serta berbagai organisasi kemasyarakatan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran ekonomi syariah sebagai salah satu pilar dalam memperkuat perekonomian nasional.

Abdul Mujib juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dalam membangun kemandirian ekonomi bangsa melalui peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan pengembangan usaha berbasis syariah.

Dengan semangat “Maju Bersama ESRA”, PB Ekonomi Syariah Rakyat Indonesia optimistis dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Continue Reading

Metro

Said Iqbal Minta Penegakan Hukum Kasus Tewasnya Tiga Pekerja Proyek PT Moya, Soroti Dugaan Pelanggaran K3 dan BPJS

Published

on

By

Jakarta – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas insiden meninggalnya tiga pekerja proyek yang diduga terkait pekerjaan PT Moya Indonesia di kawasan depan Pintu III Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Said Iqbal usai melakukan pertemuan hampir satu jam dengan jajaran Direksi PT Moya Indonesia di Gedung Setiabudi Atrium, Kuningan, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Dalam konferensi pers seusai pertemuan, Said Iqbal mengatakan pihak perusahaan telah memberikan penjelasan mengenai kronologi kejadian serta penerapan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Namun demikian, menurutnya seluruh fakta di lapangan tetap harus diungkap melalui proses penyelidikan yang objektif dan profesional.

“Kami akan meminta pertemuan dengan para pemegang saham untuk mengetahui langkah yang akan diambil. Yang paling utama adalah hilangnya nyawa pekerja harus dipertanggungjawabkan. Keselamatan pekerja merupakan hal yang tidak bisa ditawar,” ujar Said Iqbal.

Ia menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterimanya, sekitar 95 persen saham PT Moya Indonesia dimiliki perusahaan asal Singapura, sementara sekitar 5 persen dimiliki PT Tamaris. Menurutnya, informasi mengenai afiliasi perusahaan juga masih perlu didalami.
Said Iqbal mengungkapkan adanya dugaan kelalaian dalam penerapan standar K3.

Berdasarkan informasi awal yang diperolehnya, para pekerja diduga memasuki saluran gorong-gorong sedalam sekitar tujuh meter tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai, padahal lokasi tersebut berpotensi mengandung gas beracun dan kekurangan oksigen.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, terdapat dugaan kelalaian dalam penerapan prosedur keselamatan kerja. Hal ini tentu menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan pembuktian lebih lanjut,” katanya.

Selain persoalan K3, Said Iqbal juga menyoroti dugaan belum didaftarkannya para pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Informasi tersebut, menurutnya, diperoleh dari hasil koordinasi dengan Direktorat Bina Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta yang saat ini tengah melakukan pemeriksaan.

Apabila dugaan tersebut terbukti, kata dia, perusahaan dapat dinilai melanggar ketentuan perlindungan ketenagakerjaan yang berlaku.

Said Iqbal menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia agar proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan menyeluruh sehingga pihak yang bertanggung jawab dapat ditetapkan berdasarkan alat bukti yang sah.

Menurutnya, jajaran pimpinan PT Moya Indonesia yang hadir dalam pertemuan menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memenuhi hak-hak keluarga korban.

Ia juga menegaskan bahwa pemberian santunan kepada keluarga korban tidak menghapus tanggung jawab hukum perusahaan apabila nantinya ditemukan adanya unsur pidana maupun pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, Said Iqbal mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek PT Moya Indonesia, khususnya terkait implementasi standar K3, kepatuhan terhadap kewajiban BPJS Ketenagakerjaan, serta mekanisme pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah.

Ia menambahkan, setelah hasil pemeriksaan Direktorat Bina Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta diterbitkan, pihaknya akan mengusulkan pembentukan Tim Pencari Fakta untuk memastikan seluruh aspek kasus terungkap secara komprehensif.

“Tugas kami adalah memastikan hukum ditegakkan, hak-hak pekerja dipenuhi, dan kejadian serupa tidak kembali terulang. Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas dalam setiap proyek,” tegas Said Iqbal.

Continue Reading

Metro

Rakernas GP Al Washliyah 2026 Fokus Perkuat Kedaulatan Ekonomi dan Peran Strategis Pemuda

Published

on

By

Jakarta – Gerakan Pemuda (GP) Al Washliyah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 di Hotel Orchard, Jakarta, Minggu (12/7), dengan mengusung tema “Penguatan Peran Pemuda Al Washliyah dan Kedaulatan Ekonomi di Tengah Dinamika Politik Global”.

Ketua Umum PP GP Al Washliyah H. Aminullah Siagian mengatakan Rakernas menjadi momentum untuk memperkuat peran organisasi dalam pembangunan nasional, khususnya melalui pengembangan ekonomi, penguatan kaderisasi, dan peningkatan kontribusi sosial kemasyarakatan.

Menurut Aminullah, GP Al Washliyah kini mengarahkan fokus organisasi pada pengembangan sektor ekonomi riil sebagai langkah mewujudkan kemandirian organisasi.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pembentukan koperasi GP Al Washliyah yang telah memiliki badan hukum. Organisasi tersebut menargetkan berdirinya 41 unit usaha hingga tahun 2028, sesuai dengan tahun berdirinya GP Al Washliyah pada 1941.

“Pengembangan usaha akan dimulai dari pengelolaan sektor galian C dan batu di Konawe yang dipercayakan masyarakat kepada koperasi. Selanjutnya akan dikembangkan berbagai unit usaha lain seperti barbershop, pabrik roti, serta sektor produktif lainnya,” kata Aminullah.

Ia menegaskan seluruh kegiatan usaha harus dijalankan secara profesional dengan mematuhi seluruh ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku.

Di bidang hukum, Rakernas juga menegaskan penguatan fungsi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Al Washliyah untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat dan kader, sekaligus mendukung upaya penyelamatan aset-aset organisasi Al Washliyah di berbagai daerah.

Pada sektor kaderisasi, GP Al Washliyah berkomitmen menghidupkan kembali Brigade Hawari sebagai bagian dari pembinaan karakter dan disiplin kader. Program tersebut akan diwujudkan melalui pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) bekerja sama dengan Korps Brimob Polri di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam kesempatan itu, Aminullah juga menyatakan dukungan organisasi terhadap upaya pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas korupsi serta berbagai praktik mafia yang merugikan negara.

Ia berharap Rakernas menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat organisasi sekaligus memberikan kontribusi terhadap program-program prioritas pemerintah, termasuk peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Riduan Dalimunthe, S.H.I., M.H., mengatakan Rakernas merupakan forum strategis untuk merumuskan gagasan dan rekomendasi yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan bangsa.

Menurut dia, rekomendasi Rakernas akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan kementerian serta lembaga terkait sebagai bentuk kontribusi organisasi terhadap pembangunan nasional.

Rakernas GP Al Washliyah 2026 diikuti sekitar 300 peserta yang terdiri atas pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, unsur pemuda, mahasiswa, serta organisasi bagian Al Washliyah dari berbagai provinsi di Indonesia.

Continue Reading

Trending