Connect with us

Metro

Jangan Salah Memilih Pemimpin

Published

on

Jakarta, – Waktu terus bergulir menyongsong perhelatan pesta demokrasi Indonesia 2024 dalam pemilihan wakil rakyat dan presiden serta wakilnya.

Konsolidasi parpol terus berlangsung untuk mendukung capres dan cawapres itu yang menjadi tontonan seluruh masyarakat.

Dari masing-masing kubu terus mengadakan konsolidasi serta dukungan terhadap masing-masing pasangan calonnya.

Selama proses pemilu, terdapat masa kampanye yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Melalui kampanye, calon pemimpin akan memberi tahu visi dan misi yang diusung. Lalu, ia juga akan memberi tahu program kerja yang akan ia jalankan jika memenangkan pemilu.

Pada intinya, segala kampanye yang dilakukan oleh kandidat bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya. Lantas, sebagai pemilih pun kita harus kita harus mempunyai pertimbangan dalam memilih calon pemimpin negara maupun calon wakil rakyat.

Pertimbangan dalam memilih calon pemimpin berguna agar kita tidak salah dalam memilih kandidat. Jika kita memilih wakil rakyat dengan tepat, maka kita dipimpin dengan baik. Sebaliknya, jika kita salah memilih, maka kita akan dirugikan.

Yang menjadi perhatian kita bersama sebagai masyarakat pemilih baik di dunia nyata maupun di dunia maya adalah saat para pendukung nya membranding para calonnya baik untuk menaikan elektabilitas dan lain-lain nya. Hal tersebut sah saja dilakukan oleh semua pendukung capres dan cawapres tetapi yang harus jadi perhatian kita bersama adalah, dalam membanding capres dan cawapres, namun harus sesuai fakta agar jelas kualitas seorang calon pemimpin negara dan pemerintahan Indonesia ke depan benar-benar lebih baik dari yang sudah baik.

Para pemilih juga harus hati-hati menentukan para calon wakil nya di parlemen dan juga calon presiden nya lima tahun mendatang agar negeri ini tidak jatuh ketangan pemimpin yang salah. Membrending seorang calon pemimpin harus sesuai fakta.

Pemimpin Berintegritas
Integritas harus benar-benar melekat dalam diri seorang calon pemimpin. Integritas merupakan atribut kepemimpinan yang paling fundamental. Mengapa demikian?

Karena integritas merupakan konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

Dalam memilih pemimpin, hal utama yang harus diperhatikan adalah integritas. Hal ini karena integritas menunjukan produktivitas yang tinggi. Jika calon pemimpin tidak memiliki integritas, maka ia tidak akan bisa memimpin dengan baik dan benar.

Pemimpin berintegritas tidak akan tergoyahkan oleh kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan asing, yang bisa menjerumuskan bangsa ini ke lembah kesengsaraan.
Selain memiliki integritas, seorang calon pemimpin harus memiliki empati .

Empati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan atau keadaan yang sama dengan orang lain. Ini adalah kemampuan dasar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.

Seorang pemimpin harus memiliki empati yang tinggi, agar bisa merasakan apa yang rakyat rasakan. Rakyat akan merasa diperhatikan dan disediakan kebutuhannya.

Dengan demikian, pemimpin bisa memimpin dengan baik. Bukan pemimpin pencitraan yang hanya berdasarkan polesan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Visi

Visi menjadi hal mutlak yang dimiliki seorang calon pemimpin. Visi yang baik, akan membawa persoalan bangsa ke arah yang lebih baik. Umumnya visi berkaitan dengan misi. Seorang pemimpin harus mempunyai visi misi dalam memimpin suatu wilayah. Dengan mempunyai visi misi, ia bisa memajukan wilayah dan dan rakyat yang ia pimpin.

Jadilah pemilih yang kritis. Pahami kandidat dengan baik. Pelajari visi misi dan program kerjanya. Evaluasi pula sepak terjangnya dalam berkarier di bidang politik. Jangan sampai terbuai dengan janji manis dan citra yang dibentuk sedemikian rupa.

Pemilih dalam melakukan penilaian terhadap kandidat harus memiliki informasi seputar `rekam jejak` kandidat di masa lalu dan memproyeksikannya di masa akan datang tentang apa saja kemungkinan besar yang dapat kandidat lakukan dan apakah itu membawa keuntungan bagi rakyat atau tidak.

Pilih seorang pemimpin yang mampu mempersatukan berbagai Kalangan, memiliki pemikiran yang terbuka, transparan membuat sosoknya begitu diterima masyarakat dari berbagai kalangan. Keberhasilan dalam menerapkan pluralisme tak lepas dari karakteristik kepemimpinannya yang menyejukkan.

Ini merupakan sosok pemimpin yang sangat dibutuhkan Indonesia.
Gaya kepemimpinan Pancasilais , yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, tidak bergaya militer, ekonom, maupun macam-macam gaya melainkan sederhana dan bersahaja, itulah sebagian apa yang dicontohkan dari pada tokoh pemimpin besar yang moderat, yang bisa menjadi contoh bagaimana menyikapi keberanekaragaman yang ada di Tanah Air.

Sosok gaya kepemimpinan yang moderat inilah yang mampu merawat kebhinekaan bangsa terjaga dengan baik. Ini salah satu formula, salah satu wasilah untuk mencerdaskan cara pandang meletakan pemahaman beragaman itu secara moderat. Jadi tidak terlalu mengklaim dia lah yang benar. Ajaran yang benar dan ini yang salah.

Ciri-ciri seorang pemimpin moderat, akan memiliki sikap terbuka,berpikir rasional, rendah hati, dan membawa manfaat.

Mari di perhelatan pesta demokrasi, kita memilih pemimpin yang mampu mendengar suara hati rakyat sesuai fakta.

Continue Reading

Metro

DPD ARUN DKI Jakarta Gelar Musda I, Tegaskan Komitmen Dukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045

Published

on

By

Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPD ARUN) DKI Jakarta menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I di Gren Alia Hotel, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, sebagai forum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan arah kebijakan kepengurusan masa bakti 2025–2030.

Musda mengusung tema “Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” dan menjadi forum untuk memperkuat struktur organisasi serta menyelaraskan program kerja daerah dengan visi pembangunan nasional.
Ketua DPD ARUN DKI Jakarta Faisal Sangadji mengatakan Musda I merupakan momentum strategis bagi organisasi dalam memperkuat peran advokasi dan penyaluran aspirasi masyarakat.

“ARUN harus hadir sebagai pilar penegak advokasi dan ruang aspirasi yang nyata bagi masyarakat Jakarta. Melalui kepengurusan masa bakti 2025–2030, kami siap menyongsong tantangan global serta mengawal realisasi Asta Cita demi tercapainya Indonesia Emas 2045,” kata Faisal.

Sementara itu, Ketua Panitia Musda I ARUN DKI Jakarta Deka, SE, menyampaikan pelaksanaan kegiatan berlangsung lancar dan menjadi cerminan soliditas organisasi.

Menurut dia, dinamika yang berkembang selama musyawarah menunjukkan komitmen para kader dalam memperkuat peran ARUN di wilayah DKI Jakarta.

Musda I turut dihadiri Ketua Umum DPP ARUN Bob Hasan, Bendahara Umum DPP ARUN Zaria Assegaf, jajaran pengurus DPD ARUN DKI Jakarta, serta perwakilan kader dari lima wilayah kota administrasi Jakarta.

Melalui Musda tersebut, DPD ARUN DKI Jakarta menargetkan penguatan program kerja di bidang advokasi hukum, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan pemuda sebagai bagian dari kontribusi organisasi dalam mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Continue Reading

Metro

GMKR Gelar Pernyataan Sikap: JANGAN BIARKAN JOKOWI & OLIGARKI MERAMPOK KEDAULATAN RAKYAT

Published

on

By

JAKARTA, 4 Juli 2026 –Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR)  menggelar aksi *Pernyataan Sikap Nasional* pada Sabtu, *11 Juli 2026* di *Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat*. Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi para aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan elemen perjuangan untuk menyuarakan keresahan atas kondisi demokrasi dan kedaulatan rakyat saat ini.

Acara yang berlangsung tertib dan damai ini dihadiri oleh Mayjen TNI (Purn.) Soenarko, Said Didu, Dr. Marwan Batubara, Muhammad Rizal Fadillah, S.H., Ahmad Khozinudin, Rustam Effendi, Laksma TNI (Purn.) drg. Moeryono Aladin, S.IP., M.M., serta berbagai tokoh masyarakat lainnya.

Dengan mengusung tema *“JANGAN BIARKAN JOKOWI & OLIGARKI MERAMPOK KEDAULATAN RAKYAT”*, GMKR menegaskan bahwa kedaulatan yang diamanatkan konstitusi harus kembali sepenuhnya ke tangan rakyat.

*1. Latar Belakang:
Kedaulatan Rakyat dalam Bahaya*GMKR menilai dalam beberapa tahun terakhir terjadi penyimpangan prinsip demokrasi. Kekuasaan negara dinilai semakin dikendalikan oleh kepentingan segelintir elite dan oligarki, sementara aspirasi rakyat dikesampingkan.

“Ini bukan soal individu. Ini soal sistem. Ketika kebijakan negara lebih berpihak pada kepentingan modal dan kekuasaan, maka rakyatlah yang dirugikan. Kami menyerukan agar seluruh elemen bangsa kembali merebut kedaulatan rakyat,” demikian pernyataan Panitia GMKR.
GMKR melihat momentum ini penting untuk menyatukan kembali gerakan civil society yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, agar memiliki satu sikap dan satu barisan perjuangan.

Kegiatan Pernyataan Sikap GMKR diikuti ratusan  anggota dan jaringan GMKR dari berbagai daerah. dengan kegiatan:1. *Orasi Kebangsaan* dari tokoh-tokoh civil society dan akademisi seperti Mayjen. Soenarko, Marwan Batubara, Said Didu.
2. *Pembacaan Pernyataan Sikap Nasional GMKR*
3. *Diskusi Terbuka* terkait strategi merebut kembali kedaulatan rakyat
4. *Deklarasi Komitmen Bersama* seluruh elemen yang hadir
*3. Ajakan untuk Seluruh Pejuang Civil Society*

GMKR berkomitmen mengawal 4 pilar: *Demokrasi, Keadilan Sosial, Kedaulatan Ekonomi, dan Penegakan Konstitusi*. Gerakan ini menolak segala bentuk monopoli kekuasaan, oligarki, dan kebijakan yang merugikan rakyat banyak.
*5. Harapan Pasca Kegiatan*Setelah Pernyataan Sikap di Gedung Joeang, GMKR akan menyusun langkah lanjutan berupa konsolidasi nasional, pendidikan politik kerakyatan, dan aksi-aksi damai di berbagai daerah. Tujuannya satu: memastikan suara rakyat kembali menjadi penentu arah bangsa.

Panitia berharap kegiatan ini menjadi titik awal kebangkitan gerakan rakyat yang lebih masif, tertib, dan konstitusional.

“Perjuangan ini panjang. Tapi kami yakin, jika rakyat bersatu, kedaulatan pasti bisa kita rebut kembali,” tutup Panitia GMKR.
Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) menggelar *Pernyataan Sikap Nasional* di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam forum yang dihadiri ratusan aktivis civil society, GMKR secara tegas menuntut *H. Joko Widodo diadili* dan *Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan* dari jabatan Wakil Presiden RI.
GMKR menilai proses demokrasi, konstitusi, dan kedaulatan rakyat telah dirusak secara sistematis oleh praktik kekuasaan dan oligarki.
*1. Dasar Tuntutan GMKR*Dalam pernyataan sikapnya, GMKR menyampaikan 3 poin utama tuntutan:
1. *Adili Jokowi*GMKR menuntut agar Joko Widodo diadili secara hukum atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan, intervensi politik, dan kebijakan yang dinilai menguntungkan kelompok oligarki serta merugikan kepentingan rakyat. GMKR mendorong DPR, KPK, dan lembaga hukum independen membentuk Tim Pencari Fakta dan mengusut dugaan pelanggaran konstitusi selama masa pemerintahan 10 tahun terakhir.2. *Makzulkan Gibran Rakabuming Raka*GMKR menuntut DPR RI segera memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Alasannya: proses pencalonan dinilai cacat konstitusi, melanggar etika, dan mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil. “Jabatan Wakil Presiden bukan warisan politik keluarga,” tegas GMKR.3. *Kembalikan Kedaulatan ke Rakyat*GMKR menuntut penghentian segala bentuk politik dinasti, intervensi kekuasaan terhadap lembaga negara, dan penguasaan sumber daya nasional oleh segelintir oligarki.
*2. Pernyataan GMKR*Koordinator GMKR dalam orasinya menyampaikan:“Kedaulatan ada di tangan rakyat. Hari ini kedaulatan itu dirampok. Kami tidak diam. Kami menuntut pertanggungjawaban hukum untuk Jokowi dan pemakzulan untuk Gibran. Ini bukan soal dendam pribadi. Ini soal menyelamatkan konstitusi dan masa depan demokrasi Indonesia.”

GMKR juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, buruh, petani, dan akademisi untuk bergabung dalam gerakan konstitusional merebut kembali kedaulatan rakyat.
*3. Langkah Lanjutan GMKR*Setelah Pernyataan Sikap di Gedung Joeang, GMKR akan:1. *Mengirimkan tuntutan resmi* ke DPR RI, MPR RI, dan Mahkamah Konstitusi2. *Melakukan konsolidasi nasional* di 20 provinsi untuk membangun barisan civil society3. *Menggelar aksi damai konstitusional* di berbagai daerah sebagai bentuk penolakan terhadap politik dinasti dan oligarki
*4. Seruan kepada DPR dan Penegak Hukum*GMKR mendesak DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dan menggunakan hak angket, hak interpelasi, serta proses pemakzulan sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Kepada aparat penegak hukum, GMKR menuntut proses hukum yang transparan, tanpa tebang pilih.
“Jika hukum tidak ditegakkan hari ini, maka besok anak cucu kita akan hidup di negara yang dikuasai keluarga dan oligarki, bukan oleh rakyat,” tutup pernyataan GMKR.

*Tentang GMKR*Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat adalah koalisi organisasi masyarakat sipil dan aktivis yang memperjuangkan demokrasi, keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, dan penegakan konstitusi. GMKR menolak politik dinasti, korupsi, dan segala bentuk perampasan hak rakyat.

Continue Reading

Metro

DPC MKGR Jakarta Timur Siap Sukseskan Mubeslub DPP ORMAS MKGR*

Published

on

By

Jakarta – Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Masyarakat Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (DPC ORMAS MKGR) Kota Jakarta Timur menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) Dewan Pimpinan Pusat ORMAS MKGR yang digelar Sabtu, 11 Juli 2026 di Jakarta.

Ketua DPC MKGR Jakarta Timur, Agus Harta, mengatakan Mubeslub merupakan forum tertinggi organisasi untuk memperkuat konsolidasi dan arah perjuangan MKGR ke depan. “Kami tegak lurus dengan keputusan DPP. Mubeslub ini jadi momentum MKGR untuk semakin relevan menjawab tantangan bonus demografi dan politik benefisial,” kata Agus Harta di Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Turut hadir dalam persiapan Mubeslub jajaran pengurus DPC MKGR Jaktim, Sekretaris Gorbiyan Khurmaini dan Bendahara Meta. DPC MKGR Jakarta Timur menegaskan komitmennya untuk terus menjadi pilar kaderisasi Partai Golkar berbasis kekaryaan dan gotong royong.

Continue Reading

Trending