Connect with us

Metro

Komunitas Relawan Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung Gelar Conference

Published

on

JAKARTA – Komunitas Relawan Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung Menggelar Conference Pers di Sekretariat Barikade 98 Jl. Cimandiri No.7 Cikini Jakarta Pusat.

Ketua Umum Barikade 98 Benny Ramdhani menjelaskan bahwa kita berkumpul disini menamakan gerakan kita adalah Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Rocky Gerung musuh bersama bagi masyarakat yang sangat mencintai demokrasi dan mencintai keutuhan negara ini yang tidak mau bangsa ini terpecah belah.

Jadi apa yang dialami oleh Refly Harun dan Rocky Gerung itu bisa menjadi alat instropeksi bagi mereka berdua. Jika mereka selama ini atas nama demokrasi semangatnya adalah pecah belah, hasut, adu domba dan fitnah.

Maka yang akan dialami sebagai kualat politik bagi Rocky Gerung dan Refly Harun adalah info yang kemarin beredar di Grup WA. Jadi harusnya itu menjadi bahan instropeksi bagi Rocky Gerung. Jika mereka menjadi penganut demokrasi sebebas-bebasnya yang bisa melakukan apapun maka orang lain juga bisa melakukan apapun terhadap kepentingannya.

Kalau mereka bisa sebebas-bebasnya lalu kenapa dia merasa gerah dengan orang lain jika dia melakukan sebebas-bebasnya terhadap demokrasi,” ungkap Benny.

Terkait ancaman-ancaman kepada kita, kita ini urat takutnya sudah putus. Kita mayoritas, yang memilih Pak Jokowi 54% tapi kita tidak pernah melakukan tindakan aneh-aneh. Kapanpun mereka demo di Monas tidak kita tandingi dengan demo tandingan.

Mereka demo di Istana juga tidak kita tandingi. Sepanjang itu bagian dari demokrasi dan manifestasi dari demokrasi maka setiap orang berhak melakukan apapun atas nama kedewasaan bernegara di negara demokrasi.

Yang penting jangan hasut dan adu domba. Selalu saya katakan kami ini pendukung Jokowi, tidak ada pemerintahan yang sempurna di negara manapun. Pemerintahan butuh masukkan melalui kritik itu tidak apa-apa, kritik yang niatnya memberikan masukkan kepada pemerintah. Memberi peringatan kepada pejabat pemerintahan, yang penting jangan melakukan hasut, fitnah, penyebaran kebohongan, penyebaran kebencian dan adu domba. Itu bisa berpotensi menyebabkan pecahnya persatuan, rusaknya harmoni dan terjadinya segregasi sosial,” tegas Benny.

Selama Polri memperlakukan kasus ini dengan cara profesional dan upaya yang baik untuk menegakkan hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima maka kita tidak mengganggu langkah-langkah hukum. Kecuali jika yang kita ketahui bahwa sangat kuat pasal yang menjerat Rocky Gerung kemudian Mabes Polri tidak mengambil langkah maka kita tetap melakukan aksi secara nasional dari Sabang sampai Merauke.

Target kita jelas tidak ada Kompromi dan tawar menawar. Rocky Gerung harus diproses hukum, tangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Perjuangan ini saya nyatakan tidak hanya untuk memenjarakan Rocky Gerung. Bahwa Rocky Gerung menjadi bagian yang harus bertanggung jawab dan menjadi pembelajaran bagi siapapun.

Tidak boleh di negara yang masyarakatnya sangat beragam, mengedepankan budi luhur, budaya sebagai orang timur, menghargai satu sama lain, tidak ingin memecah belah antar masyarakat kemudian dengan sebebas-bebasnya dengan mengatasnamakan intelektualisme memanipulasi atas nama akademisi seolah-olah kita bisa mencacimaki siapapun itu tidak boleh.

Tidak hanya kepada Pak Jokowi, siapapun nanti yang menjadi Presiden tidak boleh ada satu manusiapun yang dengan sebebas-bebasnya bisa menghina siapapun pemimpin negara,” tutur Benny.

Saat ini masih ada 62 organ yang bergabung dengan Gerakan ini, belum ditambahkan organisasi daerah yang bergerak secara spontan.

Sementara itu Noviana Kurniati menjelaskan bahwa kita ini orang yang urat malunya sudah putus, jadi apapun orang lewat media sosial, editan foto itu tidak akan membuat saya mundur sedikitpun. Justru itu jadi motivasi buat saya untuk semakin terus bergerak dan berjuang mendesak pihak kepolisian agar segera menangkap Rocky Gerung.

Mau ancaman seperti apapun terserah karena umur saya bukan ditangan mereka. Ada yang mengancam santet, saya dibombardir melalui WA itu bisa ribuan yang masuk.

Ada yang edit foto saya bugil, foto saya dengan salah satu orang dari partai saya dan saya menggunakan pakaian dalam.

Tapi buat saya itu tidak ada masalah karena suatu perbuatan itu akan ada konsekuensi yang harus dihadapi. Itu akan saya hadapi dan tidak membuat saya gentar. Saya akan terus berjuang,” pungkas Novi.

Continue Reading

Metro

G. Borlak, S.Sos., M.M., Hadir Sebagai Narasumber Acara Seminar Nasional Refleksi Pemuda 2025 Tema “Rembuk Bersama Pemuda Hijau, Edukatif, Partisipatif, dan Berkelanjutan

Published

on

By

Jakarta, – Jaringan Nasional Pemuda Hijau berkolaborasi dengan Program Doktoral Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar Seminar Nasional Refleksi Pemuda 2025 dengan tema “Rembuk Bersama Pemuda Hijau, Edukatif, Partisipatif, dan Berkelanjutan”.

Acara yang berlangsung di Auditorium UNJ ini menjadi momentum konsolidasi pemuda lintas sektor untuk memperkuat peran generasi muda dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.Sabtu (20/12/2025)

Narasumber utama, G. Borlak, S.Sos., M.M., mahasiswa doktoral Kependudukan dan Lingkungan Hidup UNJ, menjelaskan bahwa seminar ini bukan sekadar agenda akademik, melainkan gerakan sosial berkelanjutan.

“Ini adalah agenda akhir tahun di program doktoral saya. Namun lebih dari itu, ini adalah awal gerakan bersama. Sebelumnya kami telah melakukan penanaman di Cirebon dan Sukabumi. Hari ini kami mensosialisasikan pentingnya perawatan lingkungan, penanaman, serta edukasi merawat bumi secara kolektif,” ujarnya.

Seminar melibatkan berbagai elemen, mulai dari LSM, organisasi kepemudaan, hingga lembaga mitra yang peduli lingkungan. Borlak menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar gerakan tidak berhenti pada seremonial. “Tujuan kami jelas, ini harus berkelanjutan. Ke depan kami berharap gerakan ini turun sampai ke tingkat kecamatan, desa, bahkan RT dan RW melalui kegiatan penanaman dan perawatan lingkungan secara rutin,” tambahnya.

Ia menekankan hubungan fundamental antara penduduk dan lingkungan: “Jika lingkungan dirawat dengan baik dan berkelanjutan, dampaknya akan langsung terasa pada kualitas kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan ini hanya ada dua hal utama: penduduk dan lingkungan. Jika lingkungannya rusak, maka semua sektor kehidupan akan bermasalah.”

Sebagai Ketua Pelaksana, Borlak menyampaikan amanat resmi dari Rektor UNJ untuk memastikan gerakan ini terus berlanjut hingga ke akar rumput. “Saat ini banyak orang berlomba‑lomba mengambil hasil dari lingkungan. Mari kita berlomba‑lomba merawat dan menanam. Ini adalah ikhtiar baik untuk menyelamatkan bangsa dan negara,” serunya.

Seminar nasional ini diikuti oleh sekitar 500–600 peserta dari berbagai daerah dan latar belakang, mencerminkan tingginya kesadaran pemuda terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. “Saya bangga diberi amanah untuk berkarya dan melayani. Melalui media dan pemberitaan ini, saya berharap pesan kepedulian lingkungan dapat sampai ke seluruh pelosok tanah air,” tutup Borlak.

Continue Reading

Metro

DPP IP-KI Tandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Bersama PMI Kota Jakarta Utara dan UNITI

Published

on

By

Jakarta, – Bencana alam yang melanda Pulau Sumatra sekitar tiga pekan lalu meninggalkan duka mendalam. Banjir besar disertai arus deras dan hantaman kayu gelondongan berdiameter besar menghanyutkan permukiman warga, memaksa ribuan masyarakat kehilangan tempat tinggal serta sumber penghidupan.

Tragedi kemanusiaan tersebut menggugah empati berbagai elemen bangsa. Gerakan solidaritas pun mengalir deras dari masyarakat, lembaga sosial, hingga organisasi kemasyarakatan yang berlomba menggalang bantuan bagi para korban bencana di Sumatra.
Sebagai bentuk nyata kepedulian, Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama PMI Kota Jakarta Utara dan UNITI (Uniti for Sustainable). Penandatanganan berlangsung di Markas PMI Jakarta Utara. Rabu (10/12/2025)

Ketua Umum DPP IP-KI, Baskara H. Sukarya, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar aksi sosial, melainkan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan nyata.

“DPP IP-KI senantiasa menjaga agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup di tengah gempuran berbagai nilai luar. Kepedulian terhadap sesama adalah wujud nyata pengamalan kemanusiaan yang adil dan beradab,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris PMI Jakarta Utara, Ramdansyah Bakir, yang mewakili PMI, menjelaskan bahwa kerja sama ini difokuskan pada penggalangan dan penyaluran bantuan bagi korban bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

“Kami optimistis, dengan bergandengan tangan bersama DPP IP-KI dan UNITI, distribusi logistik dapat dipercepat sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran,” tegas Ramdan.

Ketua Umum IP-KI, Baskara Harimukti Sukarya, kembali menekankan bahwa perjanjian bersama ini merupakan simbol kuat solidaritas kemanusiaan lintas sektor.

“Kolaborasi ini bertujuan menghimpun dana sekaligus menyalurkan bantuan langsung kepada saudara-saudara kita yang terdampak. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban para penyintas,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Managing Director Uniti for Sustainable, Ditya Afsari Ningrum Purba, menjelaskan peran UNITI sebagai pihak ketiga yang dipercaya untuk mengelola penggalangan dana.

“Kami bertugas menghimpun donasi dari masyarakat guna mendukung penanganan bencana banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut,” jelas Ditya.

Ia menambahkan, periode penggalangan dana akan berlangsung selama tiga bulan, mulai November 2025 hingga Januari 2026.

“Jenis dan skema bantuan akan disesuaikan dengan jumlah dana yang terkumpul serta kebutuhan di lapangan,” tegasnya.

Kolaborasi antara DPP IP-KI, PMI Jakarta Utara, dan UNITI diharapkan menjadi model kemitraan lintas sektor menghubungkan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemanusiaan, dan komunitas sosial yang efektif dalam merespons bencana di wilayah rawan seperti Pulau Sumatra.

PMI Jakarta Utara juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat, lembaga, maupun perusahaan untuk berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan ini. Donasi dapat disalurkan melalui Pusdatin PMI Jakarta Utara di Markas PMI Jalan Semper, Koja, Jakarta Utara, atau melalui Posko Donasi di nomor 089 8866 9000.

Continue Reading

Metro

SARBUMUSI Gelar Rapat Kerja Nasional

Published

on

By

Jakarta,  — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) resmi menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pertama, yang dirangkaikan dengan Pelantikan LBH DPW Konfederasi SARBUMUSI Jakarta. bertempat di Hotel Horison Ultima Menteng, Jakarta, Jumat (19/12/2025)

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh H. Lukman Sugiharto Wijaya, Wakil Direktur DPP LBH Federasi SARBUMUSI (K-SARBUMUSI), yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Rakernas menjadi momentum penting untuk merumuskan program kerja nyata dalam memperkuat advokasi dan pembelaan hukum bagi buruh di lingkungan besar SARBUMUSI.

“Rakernas pertama ini menjadi fondasi awal bagi LBH SARBUMUSI untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam melakukan advokasi pembelaan terhadap buruh. Kami ingin memastikan kerja-kerja LBH benar-benar menyentuh kebutuhan riil para buruh pencari keadilan,” ujar H. Lukman Sugiharto Wijaya.

Dalam Rakernas tersebut, LBH DPP SARBUMUSI menekankan empat bidang program prioritas, dengan fokus utama pada peningkatan kapasitas pengurus. Salah satu poin krusial adalah penguatan pemahaman pengurus LBH, DPP, DPW, hingga DPC terhadap ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang terus mengalami perubahan, termasuk dampak dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja beserta regulasi turunannya.

“Regulasi ketenagakerjaan terus berkembang. Karena itu, para pengurus harus selalu meng-update pengetahuan hukumnya agar advokasi yang dilakukan tepat, kuat, dan berpihak pada keadilan,” tegasnya.

Rakernas juga menyoroti isu strategis yang disampaikan oleh Presiden SARBUMUSI, Gus Irham Ali Saifuddin, khususnya terkait penentuan upah buruh. Menurut LBH SARBUMUSI, sistem penetapan upah sudah saatnya dikaji ulang agar tidak lagi berbasis kabupaten, kota, atau provinsi semata, melainkan berbasis sektoral.

“Upah sektoral lebih mencerminkan keadilan karena mempertimbangkan karakteristik industri, kemampuan pemberi kerja, serta kebutuhan riil pekerja. Ini penting agar upah yang ditetapkan benar-benar adil bagi kedua belah pihak,” jelas Lukman.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hasil Rakernas diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi buruh, khususnya mereka yang tengah mencari keadilan. LBH SARBUMUSI berkomitmen mengedepankan penyelesaian sengketa melalui pendampingan dan advokasi non-litigasi sebagai langkah utama, sebelum menempuh jalur hukum formal sebagai ultimum remedium.

“Jalur pengadilan adalah pilihan terakhir. Namun jika itu harus ditempuh, LBH SARBUMUSI siap berdiri di garda depan mendampingi buruh sampai mendapatkan keadilan,” pungkasnya.

Rakernas dan pelantikan ini menegaskan komitmen Konfederasi SARBUMUSI untuk memperkuat peran LBH sebagai instrumen perjuangan hukum buruh yang profesional, progresif, dan berkeadilan sosial.

Continue Reading

Trending