Connect with us

Metro

UOB Launching Finlab dan Sebagai Mitra APINDO Untuk Pengembangan UMKM

Published

on

JAKARTA – UOB Indonesia hari ini meluncurkan UOB FinLab, program unggulan akselerator inovasi bisnis untuk mengembangkan dan mendigitalisasi bisnis di Indonesia, Acara Di selenggarakan di Smesco Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan 19/9/23.

Peluncuran di Indonesia merupakan tonggak penting bagi UOB FinLab karena hal ini menandai regionalisasi UOB di lima pasar utama UOB di ASEAN. Hal ini juga merupakan upaya menumbuhkan jaringan ekosistem regional yang kuat untuk pengembangan kapasitas lintas negara guna dalam rangka mendigitalkan dan meningkatkan keterampilan bisnis.

Ketua Umum APINDO Shinta W Kamdani Mengatakan, Jadi pertama-tama didalam kepengurusan APINDO saat ini visi kami adalah bagaimana APINDO itu bisa mengaktifkan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, berkelanjutan dan untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi kuncinya visi APINDO untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kita tahu bahwa tidak cukup penciptaan lapangan pekerjaan melalui industri dan perusahaan-perusahaan besar. Oleh karenanya kita juga harus menciptakan lapangan kerja melalui penciptaan UMKM-UMKM.

Makanya didalam salah satu visi daripada APINDO selain juga ketenagakerjaan, investasi dan advokasi kebijakan. Kita memprioritaskan didalam misi APINDO adalah untuk pengembangan UMKM sehingga apa yang dilakukan APINDO saat ini kita menjadi ekosistem enabler untuk UMKM,” ujarnya.

Lebih lanjut Shinta W Kamdani menjelaskan, Jadi di APINDO sendiri sudah banyak program-program UMKM yang dikembangkan terutama juga untuk pelatihan, pendampingan maupun juga bantuan UMKM untuk akses ke market, untuk peningkatan kapasitas dan juga akses pembiayaan dimana bekerjasama dan menjalin kemitraan dengan organisasi-organisasi lain.

Salah satu yang kita lakukan hari ini dengan Launching Finlab oleh UOB adalah kita gandeng UOB. UOB menjadi salah satu mitra APINDO untuk pengembangan UMKM. Saya rasa ini inisiatif yang baik sekali walaupun tadi dikatakan Indonesia nomor 5 di Finlab ini, tapi dalam kenyataannya mereka mengakui bahwa Indonesia itu yang paling besar. Kelima itu bukan berarti mereka tidak memperhatikan, tapi ini justru kita gebernya disini karena Indonesia paling besar untuk negara-negara ASEAN yang ada UMKM kita juga paling besar.

Dengan digitalisasi ini sudah menjadi satu keniscayaan bahwa memang digitalisasi dari UMKM ini harus kita kedepankan. Selama masa pandemi kita melihat bahwa banyak UMKM kita ini terbantu dengan adanya digitalisasi dengan adanya pasar melalui ecommerce dan lain-lain,” ungkapnya.

Shinta W Kamdani lebih jauh Menambahkan, Jadi disini digitalisasi juga menjadi satu faktor bagaimana UMKM kita juga mendapatkan pelatihan dan bimbingan untuk digitalisasi, tapi juga digitalisasi sebagai platform untuk mereka bisa memasarkan produk-produknya. Termasuk juga sekarang tidak hanya memasarkan didalam negeri tapi bagaimana kita memanfaatkan UMKM kita agar Go Global. Ini juga sesuatu yang kita dukung.

APINDO selain memiliki APINDO Academy UMKM kita juga memiliki program UMKM Merdeka yang menjadi salah satu prioritas APINDO. UMKM Merdeka ini adalah program dimana kita bekerjasama dengan Universitas untuk masuk kedalam kurikulum mereka yaitu program pemagangan bagi para pelajar mereka,” ucapnya.

Jadi ini program satu semester untuk pemagangan dimana biasanya pelajar itu magang di perusahaan-perusahaan besar. Sekarang kesempatan mereka untuk juga bisa melakukan pemagangan di UMKM, bagaimana caranya agar para pelajar mau menjadi UMKM.

Sudah terbukti dibeberapa kota yang kita launch ternyata programnya bisa berhasil dengan baik karena pelajar dari bidang studi macam-macam bisa dari hukum, akuntansi dan pemasaran itu bisa membantu UMKM yang ada untuk berkembang. Untuk pelajar sendiri mereka terbantu dengan belajar menjadi UMKM. Pendampingan juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, mereka juga memberikan program pendampingan kepada UMKM.

Ini prioritas APINDO agar UMKM bisa scaling up dan naik kelas. Saya rasa aspek yang penting harus diperhatikan adalah kolaborasi, tadi disampaikan bahwa pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat dan akademi kita harus bisa menciptakan suatu ekosistem UMKM untuk mereka bisa naik kelas,” Jelas Shinta.

Harapannya adalah kongkrit UMKM bisa naik kelas. Dari segi lembaga perbankan yaitu UOB dari Singapore mereka sudah punya knowledge base tidak hanya di Singapore tapi juga di pasar-pasar ASEAN. Perbankan di Indonesia semua juga fokus di UMKM tapi Finlab ini adalah salah satu kesempatan selain Inkubator dan juga faktor pembiayaan untuk UMKM,” pungkas Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta W Kamdani.

Continue Reading

Metro

Sally Giovanny Owner Batik Trusmi : Pentingnya Kolaborasi Antara Entrepreneurship dan Filantropi Sebagai Motor Penggerak Pemberdayaan Generasi Muda

Published

on

By

Jakarta, 15 Juni 2026 — Owner Batik Trusmi, Sally Giovanny, menegaskan pentingnya kolaborasi antara entrepreneurship dan filantropi sebagai motor penggerak pemberdayaan generasi muda dalam acara Indonesia Humanitarian Summit: Empowerment to The Next Level yang diselenggarakan oleh Dompet Dhuafa bekerja sama dengan Nusantara TV, bertempat di Nusantara TV Tower, Jakarta, Senin (15/6).

Dalam sesi diskusi, Sally menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kesempatan menjadi narasumber dalam forum kemanusiaan yang dinilainya sangat bermanfaat dan relevan dengan tantangan masa kini.

“Hari ini saya sangat bersyukur bisa berbagi di acara yang luar biasa. Kita berdiskusi tentang bagaimana hubungan erat antara entrepreneurship dan filantropi, serta bagaimana keduanya bisa berjalan beriringan untuk menciptakan dampak yang luas,” ujar Sally Giovanny.

Sally menekankan bahwa filantropi tidak semata-mata soal donasi atau uang, melainkan tentang dedikasi, ide, waktu, dan pikiran. Menurutnya, anak muda memiliki potensi besar, kreativitas tinggi, dan gagasan segar yang perlu didorong untuk berani mengambil peran sejak dini.

“Banyak anak muda sebenarnya punya kreativitas luar biasa, tapi sering kali kurang percaya diri dan merasa tidak punya apa-apa. Padahal filantropi itu bukan hanya soal uang, tapi soal kontribusi apa pun yang bisa kita lakukan. Intinya, jangan menunda kebaikan—ambil aksi sekarang,” tegasnya.

Sally juga berharap pemerintah dapat berperan lebih sebagai support system bagi generasi muda dengan mempermudah akses, memfasilitasi ide-ide kreatif, serta mendukung kegiatan positif agar berjalan tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat. Ia menilai, visi Indonesia Emas hanya dapat terwujud jika anak muda diberi ruang untuk tumbuh dan berkontribusi secara nyata.

Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Sally turut memaparkan komitmen Batik Trusmi dalam pelestarian budaya melalui rencana pendirian Batik University. Program ini bertujuan mencetak regenerasi pembatik dan pengrajin batik agar warisan budaya bangsa tidak terputus.

“Bisnis batik bukan hanya soal profit, tapi tentang pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab melestarikan budaya. Kami ingin batik diminati generasi muda, sehingga regenerasi pengrajin terjaga dan budaya kita tidak hilang,” ungkapnya.

Melalui forum ini, Sally Giovanny berharap semakin banyak anak muda yang tergerak untuk berkolaborasi dalam bidang kewirausahaan dan filantropi demi menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan bagi Indonesia.

Continue Reading

Metro

Dr.dr. Andreasta Meliala., M.Kes.Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu UGM : Tanpa Tata Kelola Baik, Dana MBG Berisiko Tidak Tepat Sasaran

Published

on

By

Jakarta – Dr.dr. Andreasta Meliala., M.Kes.
Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu Universitas Gadjah Mada (UGM), menegaskan pentingnya regulasi yang kuat, tata kelola yang baik, serta evaluasi independen dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) agar benar-benar berdampak jangka panjang bagi masa depan gizi anak Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Andreasta Meliala dalam wawancara singkat dengan awak media usai menghadiri Diskusi Publik bertajuk *“MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia”* yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (14/1).

Menurut Andreasta, program makan bergizi bukanlah konsep baru dan telah banyak diterapkan di berbagai negara, bahkan di Indonesia sendiri sudah ada sejumlah contoh implementasi. Tantangan terbesarnya, kata dia, adalah bagaimana memilih dan menyesuaikan model yang paling tepat dengan konteks sosial, budaya, dan geografis masing-masing daerah.

“Program seperti ini sebenarnya sudah banyak dikerjakan di dunia dan juga di Indonesia. Jadi kita tidak memulai dari nol. Tinggal memilih model mana yang paling pas dengan konteks daerah masing-masing. Jakarta tentu berbeda dengan Maluku, dan daerah lain juga punya karakteristik sendiri,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keberlanjutan program MBG sangat bergantung pada regulasi yang jelas dan kuat. Tanpa payung kebijakan yang kokoh, program ini berisiko hanya menjadi program jangka pendek yang melekat pada rezim tertentu.

“Kalau tidak ada regulasi yang jelas, program ini bisa dianggap sekadar program rezim. Itu sangat merugikan, bukan hanya negara, tetapi juga anak-anak sebagai penerima manfaat dan rakyat secara keseluruhan, karena ini menggunakan uang pajak,” tegasnya.

Andreasta juga mengingatkan bahwa dampak program MBG bersifat jangka panjang sehingga hasilnya tidak bisa diukur secara instan. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan dalam tata kelola agar dana besar yang dialokasikan—yang disebut mencapai sekitar Rp90 triliun—tidak terbuang sia-sia.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan lebih dari satu tahun. Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat upaya identifikasi yang sistematis terhadap dapur-dapur penyedia makanan bergizi yang benar-benar berkualitas.

“Kita belum mulai mengidentifikasi mana dapur yang sudah bagus, mana yang masih standar. Itu harus direview secara independen, bukan self review. Harus ada tim khusus yang menilai secara objektif,” jelasnya.

Ia menambahkan, evaluasi tersebut harus mengacu pada prinsip *good governance*, dengan pembagian peran dan fungsi yang jelas antar pemangku kepentingan, termasuk yayasan pelaksana dan lembaga pengawas.

“Good governance itu harus jelas. Yayasan punya instrumen pengawasan apa, regulator seperti BGN harus punya mekanisme evaluasi seperti apa. Kalau evaluasinya ketat, akan ada warning bagi yang main-main,” katanya.

Andreasta menegaskan, ketidaktegasan dalam pengawasan justru akan menimbulkan efek berantai yang berbahaya dan berpotensi meningkatkan biaya program secara tidak terkendali.

“Kalau tidak tegas, itu akan menular. Itu yang berbahaya. Padahal perhitungan yang disiapkan sebenarnya sudah bagus, tinggal bagaimana kebijakan dan tata kelolanya diperkuat,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Dr. Agus Febrianto: MBG Bukan Sekadar Makan Gratis, tapi Investasi Kualitas SDM Indonesia

Published

on

By

Jakarta – Dr. Agus Febrianto, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu terobosan strategis pemerintah dalam menjawab persoalan gizi anak Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Dr. Agus Febrianto dalam wawancara singkat dengan awak media usai menghadiri Diskusi Publik bertajuk *“MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia”* yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (14/1).

Menurutnya, program MBG merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Program MBG ini memberikan harapan yang sangat besar. Ini bukan sekadar program makan gratis, tetapi upaya menyeluruh untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia. Program ini sangat luar biasa karena langsung menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Dr. Agus.

Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang masif dan berkelanjutan agar seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi dan pelaku usaha, memahami peran dan kontribusi masing-masing dalam menyukseskan program MBG.

“Kita semua harus turun tangan. Setiap pihak memiliki peran masing-masing. Sudah seharusnya kita memberikan dukungan penuh terhadap apa yang telah dirancang dan dijalankan pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dr. Agus Febrianto berharap agar program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

“Harapannya, pertama tentu program ini memberikan manfaat yang besar dan merata bagi masyarakat. Kedua, para pengusaha harus memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap program-program pemerintah seperti MBG ini,” katanya.

Terkait keterlibatan pengusaha di daerah, khususnya di wilayah Kalimantan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), Dr. Agus mengakui adanya tantangan tersendiri. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tantangan tersebut bukan hambatan, melainkan panggilan untuk berkontribusi lebih besar bagi masyarakat di wilayah terpencil.

“Kalau ditanya ada kesulitan atau tidak, tentu tantangan selalu ada, terutama di wilayah 3T. Tapi justru di situlah nilai pengabdian kita. Ini adalah upaya nyata untuk membantu masyarakat di daerah terpencil agar mendapatkan akses gizi yang layak,” jelasnya.

Sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi KADIN Kalimantan Selatan, Dr. Agus Febrianto menilai bahwa sinergi antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan gizi yang baik akan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.

Continue Reading

Trending