Connect with us

Metro

KONFERENSI TENURIAL 2023: KRISIS AGRARIA PERLU DIUPAYAKAN BERSAMA SELURUH ELEMEN

Published

2 tahun ago

on

Hanya satu persen (1%) kelompok pengusaha dan pemodal yang menguasai 68% kekayaan tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua SC Konferensi Tenurial, Dewi Kartika, dalam pidato pembukaan konferensi di Jakarta, 16 Oktober 2023.

Data-data penguasaan kekayaan produksi tersebut ditunjukkan oleh penguasaan sektor perkebunan sawit dikuasai kurang lebih 25 grup perusahaan dengan luas 16,3 juta hektar, penguasaan konsesi hutan seluas 30,7 juta hektar hanya dikuasai oleh 500 perusahaan dan perusahaan bisnis pertambangan mencapai 37 juta Ha. Sebaliknya, ada 15,8 juta rumah tangga petani hanya menguasai tanah seluas kurang dari 0,5 hektar.

“Semakin banyak jumlah orang tak bertanah dan tak memiliki rumah yang layak untuk hidup. Guremisasi petani tidak hanya gejala di Jawa, tetapi riset-riset dan data pemerintah sendiri telah menunjukkan fakta guremisasi dan ploletarisasi petani semakin meluas di Sumatera, Bali-Nusra, Sulawesi dan Kalimantan”, kata Dewi.

Ada masalah paradigmatik dalam pembangunan Indonesia, yang mengakibatkan kita hidup dalam kapitalisme. Indeks ketimpangan penguasaan tanah telah mencapai puncak ketimpangan yang tidak pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Model pembangunan telah diperkuat agar Indonesia dinilai ramah pada investor. Sayangnya itu dilakukan dengan cara melanggar Konstitusi dan mengkhianati UUPA 1960.

“Konsentrasi penguasaan tanah oleh segelintir kelompok, alias monopoli tanah oleh konglomerat, badan usaha swasta dan negara telah mengakibakan meletusnya berbagai konflik agraria di seluruh negeri”, ungkap Dewi.

Dalam kurun waktu kurang lebih satu dekade (2015-2023) telah terjadi 2.701 kejadian konflik agraria dimana masyarakat menjadi korbannya. Konflik agraria yang bersifat struktural ini berlangsung di seluruh sektor pembangunan. Konferensi telah mencatat situasi buruk agraria di lapangan selama 10 tahun terakhir. Kesaksian rakyat melalui konferensi regional tentang segala bentuk kekerasan aparat penegak hukum dan kepada masyarakat, kriminalisasi, intimidasi dan diskriminasi hak, penyempitan ruang demokrasi dan kebebasan untuk menyatakan pendapat kritis. Ribuan orang telah menjadi korban konflik agraria, kejahatan ekologis dan kekerasan.

Konferensi Tenure dihadiri lebih dari 700 orang, berasal dari masyarakat korban, pemimpin dan aktifis serikat tani, organisasi masyarakat adat, organisasi buruh, organisasi lingkungan dan sebagainya.

Dewi menjelaskan dan mengajak kepada peserta konferensi untuk merumuskan dan mendiskusikan kembali cita-citakan keadilan, kedaulatan dan keselamatan rakyat atas sumber-sumber agrarianya.

“Sudah saatnya kehidupan manusia beserta bumi, air dan kekayaan alam berada dalam tatanan agraria dan pengelolaan lingkungan yang adil dan beradab. Krisis agraria di pedesaan-perkotaan perlu diupayakan secara bersama-bersama oleh seluruh elemen gerakan rakyat, akademisi pro-reform, negarawan, pemuka agama serta dan calon pemimpin bangsa”, kata Dewi.

Related Topics:
Continue Reading

Metro

PGK DKI, MINTA GUBERNUR COPOT ASEP KUSWANTO KADIS LINGKUNGAN HIDUP.

Published

11 jam ago

on

Maret 10, 2026

By

Jakarta – Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Asep Kuswanto harus bertanggung jawab sebab Peristiwa Longsornya Gunung sampah di Bantar Gebang sebanyak 5 Korban Jiwa. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 8 Maret 2026 sekitar pukul 14.00 WIB. Insiden terjadi secara tiba-tiba, sampah runtuh dan menimbun warung hingga beberapa truk sampah.

Akmal, Ketua Bidang Lingkungan Hidup Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan berdasarkan data,
Jumlah sampah di DKI Jakarta mencapai sekitar 7.400 hingga 8.600 ton per hari. Sebagian besar sampah tersebut, atau sekitar 74%, diangkut ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Padahal pemerintah DKI Jakarta Sudah menggelontorkan anggaran 2.50 Triliyun untuk pengelolaan sampah. Namun Mandul dan Keruhnya Ide Gagasan Kepala Dinas untuk mengatasi persoalan sampah di DKI Jakarta.
Penyumbang sampat terbanyak di DKI Jakarta, Mulai dari Rumah Hiburan, Apartement, Hotel dan Restaurant.
Kami Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta, Meminta Para Penegak Hukum Baik Kepolisian Ataupun KPK untuk memeriksa dan mengaudit atas kejadian longsornya sampah yang menimbulkan korban jiwa. Tutup akmal

Continue Reading

Metro

PONPES AL-KAHFI SELENGGARAKAN ACARA BUKA BERSAMA DENGAN PARA SANTRINYA

Published

1 hari ago

on

Maret 9, 2026

By

Kulon progo, 9/3/2026/_Karyapost, Ponpes Al Kahfi pada kegiatan di bulan suci ramadhan tahun 2026 ini
pada hari senin tanggal 9 maret 2026 , pukul.16.30 wib -selesai , ponpes Al Kahfi melaksanakan rangkaian kegiatan buka bersama di isi acara tauizah dengan materi “membuka jalur rejeki” bersama para santrinya kemudian hadir tamu undangan bapak Kyi Daldiri dan ustadz Sarwono dari Yogyakarta.

Acara berjalan lancar dan di tutup dengan menikmati hidangan buka puasa bersama dan sholat magrib di ponpes Al Khafi.

Bapak Ngadiran selaku pendiri Ponpes Al Kahfi menjelaskan bahwa kegiatan di ponpes Al Kahfi di bulan suci Ramadhan tahun 2026 ini berjalan dengan baik memasuki hari ke dua puluh di bulan puasa ini khususnya kegiatan para santrinya dan setelah acara buka bersama selesai akan di lanjutkan dengan sholat Tarawih bersama di ponpes Al Kahfi di pimpin oleh ustad romadhon.

Ponpes Al-khafi beralamat di Desa Pandowan, kecamatan Galur kabupaten kulon Progo Yogyakarta, jumlah keseluruhan para santrinya sekitar ratusan orang meliputi sebagian besar wilayah di kabupaten kulon Progo.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Metro

Kadin DKI Jakarta Gelar Rapimprov II Tema “Pengusaha Lokal Sebagai Pilar Strategis Penggerak Ekonomi Provinsi DKI Jakarta”

Published

1 hari ago

on

Maret 9, 2026

By

Jakarta,  – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) II dengan tema “Pengusaha Lokal Sebagai Pilar Strategis Penggerak Ekonomi Provinsi DKI Jakarta” Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya N. Bakrie, sebagai simbol sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam memperkuat ekonomi Jakarta, diPark Hyatt Jakarta, Senin (09/03/26).

Forum ini menjadi momentum penting bagi dunia usaha untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jakarta.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengusaha lokal memiliki peran krusial sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

Menurutnya, Rapimprov II menjadi forum strategis untuk melakukan evaluasi program kerja organisasi sekaligus merumuskan langkah-langkah konkret dalam memperkuat peran dunia usaha di Jakarta.

“Rapimprov ini sangat strategis untuk mengevaluasi program kerja sebelumnya sekaligus menetapkan arah kebijakan dan program kerja tahun 2026. Kami ingin memastikan pengusaha lokal dapat menjadi motor penggerak ekonomi Jakarta secara berkelanjutan,” ujar Diana Dewi.

Dalam paparannya, Diana juga menyampaikan sejumlah capaian program kerja Kadin DKI Jakarta sepanjang 2025. Di antaranya peningkatan konsolidasi organisasi, dukungan terhadap program strategis nasional, hingga berbagai kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait dalam mendukung pengembangan dunia usaha.

Salah satu capaian penting adalah kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha, yang berhasil menerbitkan ribuan sertifikat halal bagi pelaku usaha di Jakarta.

Selain itu, Kadin DKI Jakarta juga aktif meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, serta menyelenggarakan berbagai pelatihan dan program pengembangan usaha bagi pelaku UMKM.

Tak hanya itu, Kadin DKI juga berperan dalam kegiatan sosial dan stabilisasi ekonomi, seperti penyaluran paket sembako Ramadan serta berbagai kegiatan business matching internasional guna membuka peluang investasi dan kerja sama bisnis bagi pengusaha Jakarta.

Melalui Rapimprov II ini, Kadin DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta secara berkelanjutan.

Ke depan, Kadin DKI Jakarta juga akan memfokuskan berbagai program kerja pada pemberdayaan pengusaha lokal agar dapat berperan lebih besar dalam berbagai proyek pembangunan dan sektor prioritas di ibu kota.

Continue Reading

Trending