Connect with us

Metro

KONFERENSI TENURIAL 2023: KRISIS AGRARIA PERLU DIUPAYAKAN BERSAMA SELURUH ELEMEN

Published

on

Hanya satu persen (1%) kelompok pengusaha dan pemodal yang menguasai 68% kekayaan tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua SC Konferensi Tenurial, Dewi Kartika, dalam pidato pembukaan konferensi di Jakarta, 16 Oktober 2023.

Data-data penguasaan kekayaan produksi tersebut ditunjukkan oleh penguasaan sektor perkebunan sawit dikuasai kurang lebih 25 grup perusahaan dengan luas 16,3 juta hektar, penguasaan konsesi hutan seluas 30,7 juta hektar hanya dikuasai oleh 500 perusahaan dan perusahaan bisnis pertambangan mencapai 37 juta Ha. Sebaliknya, ada 15,8 juta rumah tangga petani hanya menguasai tanah seluas kurang dari 0,5 hektar.

“Semakin banyak jumlah orang tak bertanah dan tak memiliki rumah yang layak untuk hidup. Guremisasi petani tidak hanya gejala di Jawa, tetapi riset-riset dan data pemerintah sendiri telah menunjukkan fakta guremisasi dan ploletarisasi petani semakin meluas di Sumatera, Bali-Nusra, Sulawesi dan Kalimantan”, kata Dewi.

Ada masalah paradigmatik dalam pembangunan Indonesia, yang mengakibatkan kita hidup dalam kapitalisme. Indeks ketimpangan penguasaan tanah telah mencapai puncak ketimpangan yang tidak pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Model pembangunan telah diperkuat agar Indonesia dinilai ramah pada investor. Sayangnya itu dilakukan dengan cara melanggar Konstitusi dan mengkhianati UUPA 1960.

“Konsentrasi penguasaan tanah oleh segelintir kelompok, alias monopoli tanah oleh konglomerat, badan usaha swasta dan negara telah mengakibakan meletusnya berbagai konflik agraria di seluruh negeri”, ungkap Dewi.

Dalam kurun waktu kurang lebih satu dekade (2015-2023) telah terjadi 2.701 kejadian konflik agraria dimana masyarakat menjadi korbannya. Konflik agraria yang bersifat struktural ini berlangsung di seluruh sektor pembangunan. Konferensi telah mencatat situasi buruk agraria di lapangan selama 10 tahun terakhir. Kesaksian rakyat melalui konferensi regional tentang segala bentuk kekerasan aparat penegak hukum dan kepada masyarakat, kriminalisasi, intimidasi dan diskriminasi hak, penyempitan ruang demokrasi dan kebebasan untuk menyatakan pendapat kritis. Ribuan orang telah menjadi korban konflik agraria, kejahatan ekologis dan kekerasan.

Konferensi Tenure dihadiri lebih dari 700 orang, berasal dari masyarakat korban, pemimpin dan aktifis serikat tani, organisasi masyarakat adat, organisasi buruh, organisasi lingkungan dan sebagainya.

Dewi menjelaskan dan mengajak kepada peserta konferensi untuk merumuskan dan mendiskusikan kembali cita-citakan keadilan, kedaulatan dan keselamatan rakyat atas sumber-sumber agrarianya.

“Sudah saatnya kehidupan manusia beserta bumi, air dan kekayaan alam berada dalam tatanan agraria dan pengelolaan lingkungan yang adil dan beradab. Krisis agraria di pedesaan-perkotaan perlu diupayakan secara bersama-bersama oleh seluruh elemen gerakan rakyat, akademisi pro-reform, negarawan, pemuka agama serta dan calon pemimpin bangsa”, kata Dewi.

Continue Reading

Metro

ASPEBINDO bersama Satgas Energi BPP HIPMI & Energy Hub Gelar ENERGY OUTLOOK 2026: “Perkuat Rantai Pasok Energi Nasional, Sinergi Pelaku Usaha dan Negara Jadi Kunci Transisi Energi”

Published

on

By

Jakarta, 17 Desember 2025 — Forum Energy Outlook: Strengthening Indonesia’s Energy Supply Chain menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan untuk membahas kesiapan Indonesia menghadapi tantangan sektor energi pada tahun 2026. pada hari Rabu, (17/12/2025) bertempat The  Westin Jakarta West Java Ballroom. Diskusi ini menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pemerintah dan strategi pelaku usaha dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Sekretaris Jenderal ASPEBINDO I Made Nugraha Jaya Wardana disampaikan bahwa ketahanan energi Indonesia tidak terlepas dari peran vital PT PLN (Persero) sebagai penyedia utama energi nasional. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami secara utuh domain dan arah kebijakan pemerintah, baik melalui BUMN maupun anak usaha PLN, agar langkah bisnis yang diambil sejalan dengan target besar negara.

Diskusi juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam rantai pasok energi, mulai dari kesiapan suplai, kompleksitas regulasi, hingga keterbatasan dukungan pembiayaan dari sektor perbankan. Salah satu isu utama adalah tingginya kebutuhan bahan baku dan infrastruktur untuk mendukung transisi energi, sementara kesiapan di sisi hulu dinilai belum sepenuhnya memadai.

I Made Nugraha Jaya Wardana juga menjelaskan dalam  peran strategis Energi Biomassa dalam mendukung target internal maupun eksternal sektor energi. Namun, keterbatasan suplai menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi melalui kolaborasi lintas sektor.

Masalah pembiayaan juga menjadi sorotan utama. Banyak penyedia yang siap menyuplai kebutuhan energi, namun belum mendapatkan dukungan optimal dari perbankan. Padahal, transisi energi membutuhkan investasi besar dan skema pembiayaan yang adaptif agar dapat berjalan berkelanjutan.

Sebagai solusi, forum ini turut menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM. Perwakilan kementerian, Defi, menegaskan bahwa dukungan pendanaan pada dasarnya sudah tersedia, namun masih diperlukan penguatan pada sisi kesiapan dan kapasitas pelaku usaha. Ibarat memiliki banyak pintu peluang, namun belum semua pelaku usaha mengetahui jalur yang tepat untuk mengaksesnya.

Melalui forum Energy Outlook ini, para peserta diharapkan memperoleh guidance yang jelas agar langkah pelaku usaha sejalan dengan arah kebijakan negara. Harapannya, target besar pemerintah di sektor energi dapat tercapai tanpa adanya ketimpangan arah antara kepentingan negara dan strategi dunia usaha.

Kegiatan ini menjadi komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi, menyamakan persepsi, serta membangun ekosistem energi yang tangguh demi mendukung transisi energi Indonesia pada tahun 2026 dan seterusnya

Continue Reading

Metro

DE-CIX Indonesia Raih Dua Penghargaan Bergensi di TOP DIGITAL AWARDS 2025 Pengakuan atas Implementasi Kelas Digital Dunia untuk Ekosistem Teknologi Indonesia

Published

on

By

DE-CIX Indonesia meraih dua penghargaan prestisius pada ajang TOP DIGITAL AWARDS 2025, yaitu TOP Leader on Digital Implementation 2025 dan TOP DIGITAL #Stars 5 (2025). Penghargaan ini diberikan kepada organisasi yang dinilai berhasil mengimplementasikan teknologi digital secara unggul, efektif, dan berkontribusi pada kemajuan ekosistem digital nasional.4 Desember 2025

TOP DIGITAL AWARDS 2025, yang diselenggarakan oleh IT Works, merupakan salah satu ajang penghargaan ICT terbesar di Indonesia. Acara ini dihadiri oleh perwakilan menteri, lembaga pemerintah, asosiasi industri, dan para pemimpin transformasi digital dari berbagai sektor. Tahun ini, Ilham Habibie, Ketua Dewan TIK Nasional (Wantiknas), hadir sebagai Keynote Speaker.

Dalam keynote-nya, Ilham menekankan pentingnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi percepatan teknologi disruptif:
“AI akan semakin kokoh di industri teknologi dunia pada tahun 2024 dan diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2025 dan seterusnya.

Teknologi-teknologi game changer seperti AI, quantum computing, cybersecurity, robotics, 5G, IoT, AR, blockchain, dan cloud computing akan menjadi fondasi utama ekonomi digital.” jelas Ilham Habibie, Ketua Wantiknas
Dua penghargaan yang diterima DE-CIX merupakan apresiasi atas keberhasilan perusahaan dalam menghadirkan layanan interkoneksi berstandar global yang mendukung transformasi digital berbagai sektor di Indonesia.

Sebagai Internet Exchange dengan platform berteknologi tinggi, DE-CIX dinilai telah memberikan kontribusi nyata melalui implementasi digital yang stabil, aman, dan scalable, yang penting bagi pertumbuhan layanan digital modern.

Dalam kesempatan penerimaan penghargaan, Thomas Dragono, Direktur DE-CIX Indonesia, menyampaikan penghargaan dan komitmen perusahaan:
“Penghargaan ini adalah kehormatan bagi DE-CIX dan menjadi bukti nyata

Continue Reading

Metro

Prof. Dr. Aris Badara, S.Pd., M.Hum., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Warisan Budaya Takbenda Diusulkan dan Ditetapkan Dapat Terus Bertambah Sesuai Dengan Arahan Pemerintah Pusat

Published

on

By

Jakarta, 15 Desember 2025, —  Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih Penghargaan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2025. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga, melestarikan, serta mengembangkan kekayaan budaya lokal yang menjadi identitas daerah.

Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa berbagai tradisi, pengetahuan, serta ekspresi budaya yang hidup di tengah masyarakat Sulawesi Tenggara masih terawat dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Upaya pelestarian ini dinilai sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat kebudayaan nasional di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi.

Dalam wawancara awak media Prof. Dr. Aris Badara, S.Pd., M.Hum., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan harapan agar ke depan jumlah Warisan Budaya Takbenda yang diusulkan dan ditetapkan dapat terus bertambah, sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Lebih dari sekadar angka, proses ini dipandang sebagai bagian penting dalam mengingatkan seluruh elemen masyarakat akan nilai dan jati diri budayanya sendiri.

“Budaya lokal harus terus dijaga agar tidak tergerus oleh perkembangan teknologi. Kemajuan zaman memang penting, namun budaya memiliki peran yang tidak kalah penting sebagai fondasi karakter, identitas, dan kebanggaan daerah,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus mendorong berbagai program pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Warisan Budaya Takbenda, termasuk menjadikannya sebagai potensi penguatan ekonomi budaya dan daya tarik pariwisata berbasis kearifan lokal.

Penghargaan ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi seluruh pemangku kepentingan pemerintah, komunitas budaya, akademisi, dan generasi muda—untuk bersama-sama menjaga warisan leluhur agar tetap hidup, relevan, dan berkelanjutan di masa depan.

Continue Reading

Trending