Connect with us

Metro

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Gelar Seminar Nasional “Menuju Papua Maju”

Published

on

KEMENKO PMK — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, potensi kecerdasan anak muda Papua harus diberdayakan dengan maksimal oleh pemerintah daerah untuk turut terlibat dalam membangun wilayahnya.

Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional dengan tema “Menuju Papua Maju” yang diselenggarakan dari hasil kerja sama Kedeputian Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK dan Kedeputian Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, di Aula Heritage Kemenko PMK, pada Rabu (18/10).

Muhadjir menambahkan, pemberdayaan generasi muda Papua ini diyakini dapat menjadi penggerak pembangunan untuk kemajuan Papua. Mengingat, terdapat banyak putra daerah Papua lulusan perguruan tinggi ternama di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk terlibat aktif dalam pembangunan wilayah tersebut.

“Potensi anak muda Papua harus diberdayakan, banyak sebetulnya anak-anak cerdas yang bisa diberdayakan oleh pemerintah daerah, mereka harus dilibatkan,” ujar Muhadjir.

Kalau para pimpinan di Papua mampu menguliahkan anak anak ke perguruan tinggi ternama atau akademi militer/kepolisian, maka harus mampu menguliahkan anak anak masyarakat juga. Dengan begitu manfaatnya bisa dirasakan banyak  masyarakat.

Muhadjir juga menjelaskan, terdapat tiga pendekatan penting yang harus dilakukan dalam mengatasi keterlambatan pembangunan di Papua, yakni pendekatan budaya, kesadaran, dan sosial. Tiga pendekatan ini menurutnya jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan ‘bunyi-bunyian’ (pendekatan keamanan) yang selama ini dilakukan.

Agenda diskusi yang dipandu oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kemenko PMK Ivan Syamsurizal itu menghadirkan Sekretaris Utama BPIP Adhianti, Pimpinan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua Petrus Waine, Anggota Komisi ASN Agustinus Fatem, perwakilan Akademisi Universitas YAPIS Jayapura Toni Wanggai, perwakilan Tokoh Agama Papua Leonardus Tumuka, perwakilan Tokoh Adat Papua Sergius Womsiwor, serta perwakilan Tokoh Pemuda Papua Yeri Kulua.

Dalam kesempatan yang sama, Didik Suhardi selaku Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK mengatakan, upaya memajukan Indonesia juga perlu dilihat di wilayah Papua. Papua memiliki hak yang sama untuk maju dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakatnya seperti daerah lain.

“Karena Indonesia didorong untuk maju, maka Papua juga harus maju,  sebagaimana kita berupaya memajukan daerah lainnya,” ujar Didik.

Untuk mengimplementasikan capaian itu, Didik menegaskan bahwa perlu semangat revolusi mental dalam membangun kebersamaan, gotong royong antar lintas lembaga, hingga pelibatan tokoh masyarakat, adat, dan pemuda Papua.

Menanggapi hal tersebut, Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyampaikan pihaknya menyambut baik upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka mendorong pembangunan wilayah Papua. Apolo mengakui, Papua memerlukan percepatan dalam melakukan pembangunan karena lambatnya pertumbuhan di banyak aspek.

“Perlu percepatan dalam melakukan pembangunan di Papua karena ada gap yang cukup jauh dari daerah lain,” kata Apolo.

Sebagaimana diketahui, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat pada tiga tahun terakhir merupakan yang terendah di Indonesia. Pada tahun 2022, IPM Papua berada di angka 61,39 dan IPM Papua Barat sebesar 65,89. Capaian ini masih jauh di bawah angka IPM nasional yang berada di angka 72,91.

Kendati demikian, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 yang berisi tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua pada tahun 2022-2041. Regulasi itu memuat visi terwujudnya Papua mandiri, adil, dan sejahtera yang didalamnya tercantum tiga misi besar yang hendak dicapai, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

Continue Reading

Metro

Letkol Czi Wahyu: “Film Timur Bukan Hanya Aksi,Tapi Napas Nasionalisme dan Kebanggaan TNI”

Published

on

By

Jakarta, 5 Desember 2025 – Malam gala premiere film *Timur* di Epicentrum XXI, Jakarta, Kamis (5/12/2025), menjadi momen spesial bagi Letkol Czi Wahyu Wuhono Widhi Nugroho, S.H., M.Sc(IR)., M.SS. Kini menjabat Komandan Batalyon Zeni Tempur 5/ABW (Kodam V/Brawijaya, Jawa Timur), ia adalah salah satu sosok kunci di balik layar yang mendampingi produksi film ini sejak September hingga Desember 2024, saat masih berdinas di Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad).

Ditemui awak media usai pemutaran, Letkol Wahyu tak menyembunyikan kebanggaannya. Menurutnya, *Timur* bukan sekadar film laga, melainkan penghormatan nyata terhadap kisah heroik Satgas pasukan elite Kopassus dan Yonif 330/Tri Dharma Kostrad pada tahun 1996, saat masih dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto (kini Presiden Republik Indonesia).

“Saya mendukung penuh film ini karena mengangkat inspirasi dari operasi nyata pasukan khusus kita di tahun 1996. Ini kisah keberanian, pengorbanan, dan jiwa korsa yang patut terus dikenang generasi muda,” tegasnya.

Lebih dari itu, Letkol Wahyu menilai *Timur* berhasil membangkitkan semangat nasionalisme sekaligus kebanggaan terhadap institusi TNI, khususnya TNI Angkatan Darat dan satuan-satuan elitnya.

“Film ini diharapkan mampu menggugah rasa cinta tanah air, rasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dan rasa hormat kepada prajurit TNI yang setiap hari mengawal kedaulatan negara,” imbuhnya.

Ia juga menekankan peran penting pengangkatan pencak silat sebagai inti aksi dalam film arahan Iko Uwais ini.
“Pencak silat adalah warisan budaya luhur bangsa. Melalui *Timur*, kita ingin pencak silat tidak hanya dicintai di dalam negeri, tapi juga semakin mendunia sebagai identitas Indonesia yang otentik dan kuat.”

Bagi Letkol Wahyu, kolaborasi erat antara Uwais Pictures, para pekerja seni, dan TNI AD dalam proses produksi *Timur* menjadi bukti nyata bahwa pendekatan budaya lintas sektor mampu meningkatkan *soft power* Indonesia di mata dunia.

“Ini menunjukkan bahwa TNI tidak hanya hadir di medan tempur, tapi juga di ranah budaya. Kolaborasi seperti ini memperkaya khazanah nasional sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang modern, berbudaya, dan memiliki kekuatan militer yang disegani,” pungkasnya.

Film *Timur* yang didukung penuh BNI sebagai sponsor utama ini akan mulai tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia pada 18 Desember 2025 mendatang.

Continue Reading

Metro

Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H.Hadiri Acara Seminar Anti Korupsi Tema Satukan Aksi Basmi Koropsi

Published

on

By

Jakarta, 5 November 2025,– Dalam rangkaian Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025, tokoh antikorupsi Gandjar Laksmana hadir sebagai narasumber utama dalam diskusi publik yang mengangkat isu strategis mengenai gratifikasi dan dampaknya terhadap ekosistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam wawancara awak media Gandjar Laksmana menegaskan bahwa gratifikasi merupakan akar dari berbagai praktik korupsi, karena budaya memberi dan menerima sesuatu di luar ketentuan sering menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan.

“Gratifikasi itu akar masalah korupsi. Dan akar dari gratifikasi adalah diskriminasi. Salah satu penyebab diskriminasi adalah adanya benturan kepentingan, ketika seseorang lebih mengedepankan dirinya dan kelompoknya daripada kepentingan umum,” tegas Gandjar.

Ia menjelaskan, benturan kepentingan menjadi salah satu faktor paling berbahaya karena menciptakan ruang ketidakadilan, membuka celah manipulasi kebijakan, serta mengikis objektivitas pejabat publik.

Gandjar mengingatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan efektif apabila para pemangku kewenangan masih terbiasa menerima gratifikasi, baik dalam bentuk materi, fasilitas, maupun layanan khusus.

“Kenapa ini penting? Karena tidak mungkin korupsi bisa diberantas oleh pejabat atau orang-orang yang terbiasa menerima sesuatu, terlepas dari cukup atau tidak cukup gajinya,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Gandjar mendorong perlunya perubahan kultur birokrasi dan penguatan integritas, bukan hanya sekadar penindakan. Menurutnya, pemberantasan korupsi memerlukan komitmen kolektif, terutama dari mereka yang memiliki kewenangan dalam pelayanan publik, pengambilan keputusan, hingga proses perizinan.

Kegiatan Road to Hakordia 2025 menjadi momentum untuk menyatukan aksi dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menolak segala bentuk gratifikasi, diskriminasi, dan benturan kepentingan sebagai langkah awal membasmi korupsi dari hulu.

Dengan mengusung tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, acara ini diharapkan menjadi pemantik gerakan nasional yang konsisten, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Continue Reading

Metro

Fajar Aldila, S.H., M.Kn.Wakil Bupati Sumedang komitmennya untuk Percepat Pengembangan Minat dan Potensi Masyarakat di Kabupaten Sumedang Melalui Manfaat Teknologi Digital Terbaru

Published

on

By

Jakarta – M. Fajar Aldila, S.H., M.Kn. menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengembangan minat dan potensi masyarakat di Kabupaten Sumedang melalui pemanfaatan teknologi digital terbaru, khususnya implementasi IPv6 Enhanced dan Net 5.5G. Hal ini disampaikan dalam agenda IPv6 Enhanced Net5.5G Conference: Transformasi Digital, sebuah forum yang menghadirkan para pemimpin daerah, pakar teknologi, dan pelaku industri.Kamis (4/12/2025)

Dalam pernyataannya, Wakil Bupati menekankan bahwa Sumedang saat ini membutuhkan strategi konkret dan terukur untuk memastikan masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pelaku aktif yang memanfaatkan digitalisasi untuk pendidikan, ekonomi, dan inovasi lokal.

“Pengembangan minat masyarakat di Sumedang harus berbasis pada kemampuan digital. Dengan hadirnya teknologi IPv6 Enhanced dan Net5.5G, kita punya peluang besar untuk melahirkan talenta-talenta baru, UMKM digital, serta layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan inklusif,” ujar Fajar Aldila.

Fajar Aldila menegaskan beberapa langkah strategis untuk mendorong keterlibatan masyarakat menuju transformasi digital, antara lain:

1. Memperkuat literasi digital mulai dari desa hingga kota.
2. Membuka ruang pengembangan minat khusus seperti teknologi, seni digital, konten kreatif, dan kewirausahaan.
3. Mendorong UMKM lokal masuk ke ekosistem digital dengan akses konektivitas yang lebih cepat dan stabil.
4. Membangun infrastruktur jaringan yang modern berbasis IPv6 Enhanced sebagai tulang punggung smart city.
5. Kolaborasi dengan pemerintah pusat, operator telekomunikasi, dan pelaku industri untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas jaringan.

Dengan kehadiran teknologi Net5.5G, Kabupaten Sumedang berpotensi menjadi salah satu daerah dengan transformasi digital paling progresif di Jawa Barat. Teknologi tersebut memungkinkan:

* Koneksi internet ultra-responsif untuk pendidikan, layanan publik, hingga industri kreatif.
* Peningkatan efisiensi data untuk mendukung smart governance.
* Akselerasi inovasi di sektor pertanian, kesehatan, dan ekonomi kreatif.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat—khususnya generasi muda—mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan minat dan potensi mereka. Transformasi digital bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan masa depan Sumedang,” tambahnya.

Melalui konferensi ini, pemerintah daerah Sumedang menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem digital yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang memperluas kesempatan, memperkuat kreativitas, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending