Connect with us

Metro

Gelar Aksi Turun ke Jalan, NCW Desak KPU Batalkan Pencalonan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Published

on

Jakarta – Puluhan massa yang tergabung dalam National Corruption Watch (NCW) melakukan aksi demo di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu, (13/11/2023). NCW mendesak KPU agar menolak penetapan Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran.

“Tolak proses pencalonan Prabowo-Gibran yang cacat hukum secara etika dan moral,” seru orator aksi yang disambut oleh teriakan massa.

Wasekjen NCW Yerikho Manurung mengatakan bahwa proses berdemokrasi di Republik Indonesia saat ini sedang dirusak oleh rezim Presiden Joko Widodo. Apalagi, menurutnya, putra Presiden Jokowi itu berpasangan dengan Capres yang terduga melakukan tindak pidana korupsi.

“Hari ini kita melihat sebuah tindakan yang merusak demokrasi di Indonesia. Bahwa sistem kolusi dan nepotisme sangat jelas dipertunjukkan oleh Presiden RI Joko Widodo.

Capres PS terduga Korupsi dan Belum dinaikkan statusnya sebagai tersangka, sementara Cawapresnya tidak melalui proses penjenjangan politik dan karena kuasa relasi Ayahnya dan Pamannya Usman,” ujar Yerikho kepada wartawan.

“Kehadiran NCW disini untuk menyampaikan ke KPU bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tidak pantas ditetapkan sebagai pasangan Capres dan Cawapres pada pilpres 2024 mendatang. Akan lebih baik dan lebih demokratis Pemilu 2024 Tanpa Jokowi” imbuhnya.

Yerikho mengatakan, dengan dicopotnya Anwar Usman dari jabatan Ketua MK, ini menunjukkan bahwa Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie telah menunjukkan integritasnya sebagai Hakim MKMK.

“Ada satu celah yang kemudian NCW mengkritisi. Apakah ruang intervensi ini selalu terbuka walaupun dia sudah tidak berada di dalam posisi pengambil kebijakan yakni sebagai Ketua MK,” kata Yerikho.

“Tapi ada celah yaitu ruang intervensi yang diberikan kepada Anwar Usman inikan kuasa relasi ataupun conflict of interest. Akan selalu bertumpu, bahkan sampai nanti setelah pilpres atau sebelum pilpres,” sambungnya.

Lebih lanjut, Yerikho meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak ikut campur dan menggunakan kekuasaannya dalam pilpres 2024 mendatang.

“Joko Widodo sudahlah, berhenti menginstruksikan instrumen negara untuk mensukseskan anakmu untuk mensuksesi salah satu partai agar melenggang mulus sampai ke legislatif. Yang kita antisipasi ini akan menjadi efek domino bagi rakyat Indonesia,” tegas Yerikho.

NCW pun mengutuk dan mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Jokowi. Lewat aksi ini, NCW menyampaikan mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi sebagai Panglima tertinggi di Republik ini.

“Tuntuntan kita secara holistik atau secara umum, kita tidak mengkritisi hanya di KPU, kita mengkritisi juga seluruh stakeholder yang bekerja untuk mensukseskan pemilu yang jujur, adil, terbuka dan rahasia,” ungkap Yerikho.

“Lalu kita meminta integritas para penyelenggara pemilu yang kemudian bisa dimaknai oleh rakyat Indonesia sebagai pemilu yang jujur, bebas, adil, umum dan rahasia,” sambungnya.

Sebagai LSM yang anti terhadap KKN, langkah dari NCW selalu tegas untuk mengawal dan menjaga iklim demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia agar terbebas dari praktik-praktik KKN.

“Sebagai lembaga anti rasuah dengan mitra KPK, Mabes Polri, KY dan Mahkamah Konstitusi, kita selalu berdiri tegak dalam Konstitusi RI dan sesuai dengan visi misi NCW menuju Indonesia bersih dan bebas dari KKN,” jelasnya.

“Kalau dari NCW beserta Civil Society lainnya kita akan melakukan konsolidasi yang masif, karena kita ini NCW saat ini berada di 28 Provinsi.

Kita akan mengkonsolidasikan lebih masif lagi sampai ke tingkat regional bahkan nasional seperti apa penetapan KPU dan para stakeholder dalam kontestasi politik 2024 nanti. Kita selalu hadir untuk mengkritisi,” tutup Yerikho.

Continue Reading

Metro

Wujudkan Sekolah Unggul, SMP 2 Galur Bangun Kolaborasi Kuat Bersama Komite dan Paguyuban Orang Tua

Published

on

By

Kulon Progo, Karyapost.com ,Galur menjadi saksi lahirnya komitmen besar dalam dunia pendidikan selama tiga hari berturut-turut, mulai dari Rabu hingga Jumat, 15–17 Juli 2026.

Bertempat di Gedung Pertemuan Komplek Balai Kalurahan Nomporejo, SMP 2 Galur mengambil langkah strategis dengan menghadirkan seluruh elemen penting sekolah dalam satu forum besar. Kepala SMP 2 Galur, Fathkul Anshori, S.Pd., bersama jajaran perwakilan guru, Ketua Komite Sekolah, Priyo Santoso, S.H., M.H., serta seluruh orang tua siswa dan pengurus Paguyuban Orang Tua (POT), berkumpul untuk menyatukan visi. Pertemuan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya sadar untuk membangun komunikasi dua arah yang kolaboratif dan partisipatif sejak awal tahun ajaran, demi menciptakan kekuatan yang kompak dalam membangun pendidikan yang lebih baik.

Dalam suasana diskusi yang penuh keterbukaan, Ketua Komite, Priyo Santoso, S.H., M.H., menyampaikan pandangan yang tegas mengenai hakikat peran komite. Ia menekankan bahwa kemajuan sekolah bukanlah beban yang harus dipikul oleh pihak sekolah sendirian. Sebaliknya, pendidikan adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan pembagian tugas yang jelas.

Priyo menegaskan bahwa sinergi tripartit antara sekolah, komite, dan orang tua harus terbangun kokoh dari awal sebagai fondasi utama. Ia pun menyampaikan komitmen kuat komite untuk bekerja maksimal. Pihaknya menyatakan dengan lugas bahwa komite SMP 2 Galur tidak akan sekadar menjadi “stempel” bagi kebijakan sekolah, melainkan akan hadir sebagai mitra pendobrak kemajuan yang siap mengawal setiap langkah strategis sekolah ke depan.

Senada dengan semangat tersebut, pihak sekolah melalui Kepala Sekolah, Fathkul Anshori, S.Pd., memberikan pemaparan komprehensif mengenai strategi pengembangan sekolah, yang kemudian disandingkan dengan ruang partisipasi bagi wali murid dan POT. Pihak sekolah mengambil pendekatan yang demokratis dan memberdayakan; sekolah bertindak sebagai perancang konsep dan strategi kemajuan, namun untuk urusan eksekusi dan tindak lanjut di lapangan, sekolah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada POT. Pembagian peran ini dirancang sedemikian rupa agar setiap pihak merasa nyaman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing tanpa ada tumpang tindih.

Melalui sinergi yang terbangun di Nomporejo ini, SMP 2 Galur telah mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat. Sinergi antara kebijakan sekolah yang terarah dan dukungan orang tua yang aktif adalah kunci utama untuk melejitkan potensi pendidikan. Kini, dengan adanya keselarasan visi dan kekompakan langkah antara sekolah, komite, serta seluruh orang tua, SMP 2 Galur siap melangkah lebih jauh, menjadikan sekolah sebagai tempat yang benar-benar bisa diandalkan untuk mencetak generasi masa depan yang unggul dan berkarakter, sekaligus menumbuhkan keyakinan penuh masyarakat akan kualitas pendidikan di sekolah ini.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Metro

Komandan PP Barisan AMPG: Dedi Sitorus Harus Pertanggungjawabkan Pernyataannya, PP Barisan AMPG Siapkan Langkah Hukum

Published

on

By

Jakarta, 15 Juli 2026 – Komandan Pimpinan Pusat Barisan Angkatan Muda Partai Golkar (PP Barisan AMPG), Nuansa Rambe, menegaskan bahwa Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dedi Sitorus, harus mempertanggungjawabkan pernyataannya terkait Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang disampaikan di ruang publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Nuansa Rambe di sela-sela rapat pleno PP AMPG di Jakarta. Ia menilai setiap pernyataan yang disampaikan oleh pejabat publik, terlebih anggota DPR RI, harus didasarkan pada fakta dan menghormati asas praduga tak bersalah serta proses hukum yang berlaku.

“Dedi Sitorus harus mempertanggungjawabkan pernyataannya. Jangan sampai opini yang dibangun justru menyesatkan publik dan menghakimi seseorang sebelum adanya proses hukum yang jelas,” ujar Nuansa Rambe.

Sebagai bentuk keseriusan menyikapi persoalan ini, PP Barisan AMPG tengah mempersiapkan langkah hukum yang diperlukan. Menurut Nuansa Rambe, tim hukum PP AMPG saat ini sedang mengumpulkan berbagai bukti dan melakukan kajian hukum atas pernyataan yang disampaikan Dedi Sitorus.

“Tim hukum PP AMPG sedang mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Kami siap menunggu perintah dari Ketua Umum PP AMPG untuk mengambil langkah-langkah hukum yang dianggap perlu,” tegasnya.

Nuansa Rambe menyebutkan bahwa langkah yang sedang dipertimbangkan antara lain melaporkan persoalan tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait aspek etik, serta menempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terdapat dasar hukum yang memadai.

Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak menghormati mekanisme hukum yang berlaku dan tidak menggiring opini publik melalui tuduhan yang belum diuji melalui proses yang berwenang.

“Indonesia adalah negara hukum. Jika ada dugaan pelanggaran, maka biarkan aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan independen. Jangan ada pihak yang membentuk persepsi publik seolah-olah seseorang telah bersalah sebelum adanya putusan dari lembaga yang berwenang,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PP AMPG, Ubaidillah, juga telah mengingatkan agar polemik yang berkembang tidak dimanfaatkan untuk menggiring opini publik. Ia menegaskan bahwa kritik merupakan hal yang sah dalam demokrasi, namun harus disampaikan berdasarkan data, fakta, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

PP Barisan AMPG menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum secara konstitusional dan mengajak seluruh elite politik untuk menjaga etika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik demi terciptanya demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Continue Reading

Metro

Gencarkan Edukasi Lalu Lintas, Dishub Hadirkan Program ‘Sahabat Transportasi Anak

Published

on

By

KULON PROGO — Karyapost.com, Dinas Perhubungan Kulon Progo terus menggencarkan edukasi ketertiban lalu lintas melalui program inovatif “Sahabat Transportasi Anak” (STA). Langkah nyata ini dilakukan sebagai upaya membangun budaya disiplin serta mengenalkan tata cara berkendara dan berlalu lintas yang benar kepada siswa sejak dini.

Sosialisasi program STA kali ini menyasar siswa di SLB Panjatan. Perwakilan Dinas Perhubungan Kulon Progo, Tejo Priyono dari Dishub kabupaten kulon Progo, hadir langsung memberikan edukasi yang didampingi oleh tenaga pendidik SLB Panjatan, Ibu Palupi.

Program ini diharapkan menjadi bekal penting bagi siswa agar mampu mendapatkan akses transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau.

Pihak sekolah menyambut positif inisiatif ini. Ibu Rr Palupi Budiastuti S.P d Waka Humas SLB Negeri 1 Kulon Progo menyatakan apresiasinya terhadap program tersebut dan berharap agar jangkauan sosialisasi STA dapat diperluas ke seluruh sekolah di wilayah Kulon Progo demi keselamatan bersama.

Advokasi Kebijakan Transportasi Berbasis Demografi

Dukungan penuh datang dari Lembaga Kajian dan Advokasi Pembangunan (LKAP). Direktur LKAP, Priyo Santoso, SH, MH, menegaskan bahwa program STA bukan sekadar edukasi biasa, melainkan langkah strategis yang harus dikembangkan lebih luas di Kulon Progo.

“Kami di LKAP memandang ide program ini sangat tepat dan mendesak. Mengingat kondisi demografi Kulon Progo yang sekitar 70 persen wilayahnya merupakan daerah dataran tinggi dan berbukit, akses mobilitas anak sekolah menjadi tantangan tersendiri,” ujar Priyo Santoso.

Menurut Priyo, pemerintah daerah perlu hadir dengan kebijakan yang lebih komprehensif terkait kemudahan transportasi sekolah.

“Edukasi tertib berlalu lintas adalah fondasi, namun harus dibarengi dengan kebijakan kemudahan transportasi yang mampu menjangkau siswa di wilayah perbukitan. LKAP siap terus mengawal dan mendukung langkah Dinas Perhubungan dalam mewujudkan sistem transportasi pelajar yang aman dan merata,” tegasnya.

Program ini diharapkan menjadi titik awal sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan institusi pendidikan dalam mewujudkan lingkungan transportasi yang lebih ramah anak di Kulon Progo.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Trending