Connect with us

Metro

Utang RI Meningkat, NCW Pertanyakan Kenapa Izin Usaha Pertambangan Jadi Bancakan Calon Penguasa?

Published

on

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasional Corruption Watch (NCW) kembali menggelar konfrensi pers di Kantor DPP NCW yang berada di bilangan Pancoran Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2023).

Kali ini NCW menyoroti rencana Presiden Jokowi menarik utang Rp 648,1 triliun pada tahun 2024. Tujuannya, untuk menekan defisit hingga membiayai investasi di Tanah Air.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2024, penarikan utang ini lebih tinggi dari outlook APBN 2023 yang sebesar Rp 406,4 triliun. Tetapi lebih rendah dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp 696 triliun.

Pinjaman utang luar negeri Indonesia pada saat Covid-19 melanda dunia belum dijelaskan dengan gamblang oleh Presiden Jokowi peruntukannya, hanya disampaikan saat pandemi (Covid-19) pendapatan kita turun, belanja pemerintah naik.

“Rakyat jika hanya dijelaskan saat pandemi Covid-19 melanda, pendapatan pemerintah turun dan pengeluaran pemerintah naik, maka dalam pikiran rakyat Indonesia pasti beragam-ragam muncul pertanyaan, berapa banyak yang digunakan untuk penanggulangan Covid-19 totalnya?” Kata Hanif Ketum DPP NCW.

Dari data yang NCW peroleh, pemerintah Jokowi melakukan penarikan utang pada tahun 2020 hingga Rp 1.229,6 triliun dan pada tahun 2021 sebesar Rp 870,5 triliun. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan meski sudah punya rencana menarik utang tahun 2024 sebesar Rp 648 triliun, pemerintah tak akan ugal-ugalan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dalam Buku APBN KiTA edisi Agustus, utang pemerintah pusat hingga 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp 7.855,53 triliun yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 6.985,2 triliun dan pinjaman sebesar Rp 870,33 triliun.

“Kami sangat paham apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, namun yang tidak bisa kami mengerti, kenapa mesti menambah utang sedemikian besar diakhir pemerintahan Jokowi ini? Apa tidak ada alternatif lain? “ujar Hanif mempertanyakan niat penambahan utang yang sedemikian besar.

Jika melihat dari sumber pendapatan negara dari pendapatan pajak dan PNBP dari bisnis pertambangan, semestinya pemerintahan Jokowi tidak akan mengalami defisit anggaran untuk membayar utang yang akan jatuh tempo tahun 2023 ini.

Kebijakan pemerintahan Jokowi terkait dengan Tax Holiday bagi investor hilirisasi mineral kelas A (emas, perak, tembaga, nikel dll) bagi sebagian kalangan dinilai tidak tepat sasaran, karena durasi pembebasan pajak yang terlalu panjang.

“Seandainya pemberian Tax Holiday pemilik smelter nikel bisa diperpendek menjadi 5 tahun saja, tidak akan sepusing ini Menteri Keuangan mencari pinjaman Luar Negeri. Bahkan menurut kami pemerintah harus segera merealisasikan pengambilalihan Freeport yang akan jatuh tempo tahun 2040 ini, bukan malah diperpanjang hingga 2061 dengan hanya imbalan tambahan 10% saham,” Ujar Hanif yang heran dengan sikap pemerintahan Presiden Jokowi.

Hal yang lebih mengejutkan lagi datang dari pernyataan capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto, bahwa jika menang nanti, akan diberikan makan siang gratis kepada anak-anak pada saat kunjungan ke pesantren di Malang.

Prabowo menyampaikan bahwa dananya berasal dari hasil pengelolaan tambang nikel dan batubara yang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) akan dibagi-bagikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh NCW, yang dimaksud IUP oleh Prabowo tersebut adalah 2000-an IUP yang sudah dicabut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kemudian dihidupkan kembali, lalu akan dibagi-bagikan kepada organisasi pendukung pemerintah Jokowi, seperti Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah (PPM). 

“Negara ini seperti milik pribadi Prabowo Subianto dan Bahlil Lahadalia saja, seenak perutnya bagi-bagi IUP demi memperlancar upaya pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. 

Kekayaan mineral Indonesia jadi bancakan oknum-oknum menteri kabinet Jokowi guna memperkaya kelompok dan golongan tertentu, ini patut diduga upaya korupsi terselubung sedang berlangsung,” jelas hanif kepada awak media.

Paslon capres-cawapres Prabowo-Gibran seperti yang kita ketahui memberikan janji akan memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 

Dalam perjalanannya, NCW mendapatkan informasi dari internal Koalisi Indonesia Maju, bahwa dana untuk makan gratis bagi seluruh anak-anak tersebut rencananya berasal dari dana yang didapatkan atas pengelolaan IUP-IUP tambang yang akan dihidupkan kembali oleh Bahlil, bagi organisasi yang mendukung pencalonan Prabowo-Gibran akan dapat jatah IUP tambang.

Negeri pemilik mineral tanah jarang (Rare Earth Mineral) terbanyak di dunia, hanya kan menjadi bancakan bagi para oligarki penikmat kekuasaan.

“Rezim Jokowi ini harus segera disadarkan dan dihentikan jika memang sudah terlalu menggadaikan konstitusi dengan menghalalkan segala cara demi bisa menang di Pilpres 2024. 

Sudah benar mosi tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi kami nyatakan, tinggal menunggu waktu saja Civil Society terakumulasi untuk bergerak menentang arogansi Jokowi dan kroni-kroninya,” ujar Hanif.

Continue Reading

Metro

Mubes V PPK Kosgoro 1957 Tetapkan Ketua Umum Baru, Sari Yuliati Pimpin Periode 2026–2031

Published

on

By

Jakarta – Musyawarah Besar (Mubes) V PPK Kosgoro 1957 yang digelar di Hotel Merlynn Park secara resmi menetapkan Sari Yuliati sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 periode 2026–2031 melalui mekanisme aklamasi, Sabtu (6/6/2026).

Penetapan tersebut merupakan hasil kesepakatan bulat seluruh peserta Mubes yang berasal dari unsur Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 dari berbagai provinsi di Indonesia. Dukungan penuh yang diberikan peserta forum mencerminkan soliditas organisasi serta komitmen bersama untuk melanjutkan pembangunan dan penguatan Kosgoro 1957 dalam lima tahun mendatang.

Sidang Mubes V berlangsung secara demokratis, tertib, dan penuh semangat kekeluargaan. Forum yang menjadi agenda tertinggi organisasi itu membahas berbagai program strategis, evaluasi organisasi, serta arah perjuangan Kosgoro 1957 ke depan.

Puncak acara ditandai dengan penetapan resmi oleh Ketua Pimpinan Sidang Mubes V, Lamhot Sinaga, yang mengetuk palu sidang sebagai tanda sahnya keputusan forum menetapkan Sari Yuliati sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 periode 2026–2031.

Sebagai simbol estafet kepemimpinan dan amanah organisasi, Lamhot Sinaga kemudian menyerahkan Pataka Kosgoro 1957 kepada Sari Yuliati. Prosesi yang berlangsung khidmat tersebut disambut tepuk tangan meriah dari seluruh peserta Mubes sebagai bentuk dukungan terhadap kepemimpinan baru organisasi.

Penyerahan pataka menjadi penanda resmi dimulainya masa kepemimpinan Sari Yuliati yang akan memimpin organisasi selama lima tahun ke depan.

Dalam sambutannya usai terpilih, Sari Yuliati menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh keluarga besar Kosgoro 1957. Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, memperluas kaderisasi, serta meningkatkan kontribusi Kosgoro 1957 dalam pembangunan nasional.

“Kepercayaan yang diberikan kepada saya merupakan amanah besar yang akan dijalankan bersama seluruh kader Kosgoro 1957 di seluruh Indonesia. Mari kita perkuat persatuan, menjaga soliditas organisasi, dan terus menghadirkan karya serta pengabdian nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Menurutnya, Kosgoro 1957 harus terus menjadi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai perjuangan yang selama ini menjadi landasan organisasi. Penguatan kaderisasi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menjadi fokus utama kepemimpinannya.

Mubes V PPK Kosgoro 1957 juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi nasional sekaligus merumuskan program kerja dan arah perjuangan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan di masa depan.

Terpilihnya Sari Yuliati secara aklamasi menunjukkan kuatnya persatuan, soliditas, dan semangat kebersamaan di lingkungan Kosgoro 1957. Seluruh elemen organisasi menyatakan kesiapan untuk mendukung kepemimpinan baru demi mewujudkan organisasi yang semakin maju, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan kepemimpinan baru periode 2026–2031, Kosgoro 1957 diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai organisasi kader dan organisasi pengabdian yang berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional, berlandaskan nilai-nilai karya, kekaryaan, dan pengabdian.

Kosgoro 1957 Berkarya untuk Indonesia, Mengabdi untuk Negeri.

Continue Reading

Metro

Topindoku Perkuat Jaringan Layanan Digital dan UMKM Melalui Public Expose 2026

Published

on

By

Jakarta – PT Topindo Solusi Komunika Tbk menggelar Public Expose sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada para pemegang saham, investor, serta pemangku kepentingan. Kegiatan yang berlangsung di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026),

tersebut menjadi momentum bagi perseroan untuk memaparkan capaian kinerja perusahaan sekaligus strategi pengembangan bisnis yang akan dijalankan dalam menghadapi dinamika industri layanan digital yang terus berkembang.

Direktur Utama PT Topindo Solusi Komunika Tbk, Seiko Manito, menyampaikan bahwa perusahaan terus berupaya melakukan transformasi dan inovasi guna menjawab kebutuhan pasar yang semakin dinamis di era digital.

“Perusahaan berkomitmen menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta memperkuat ekosistem digital yang telah dibangun selama ini. Kami optimistis dapat terus tumbuh dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Seiko Manito dalam pemaparannya.

Seiko menjelaskan bahwa PT Topindo Solusi Komunika Tbk yang memulai usaha sebagai platform penjualan pulsa pada tahun 2009 kini telah berkembang menjadi penyedia berbagai layanan digital melalui platform Topindoku.

Beragam layanan yang tersedia mencakup penjualan pulsa, paket data, token listrik, pembayaran tagihan, voucher digital, hingga berbagai produk digital lainnya yang mendukung kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Dalam Public Expose tersebut, manajemen juga memaparkan kinerja keuangan perseroan. Sepanjang tahun 2025 hingga kuartal pertama tahun 2026, perusahaan tetap fokus menjaga pertumbuhan usaha melalui optimalisasi layanan digital, penguatan jaringan kemitraan, serta peningkatan efisiensi operasional.
Berdasarkan laporan yang disampaikan, pendapatan perseroan pada kuartal I tahun 2026 mencapai sekitar Rp416,3 miliar.

Kontribusi terbesar masih berasal dari lini usaha utama perusahaan, yaitu penjualan berbagai produk dan layanan digital yang terus mengalami peningkatan seiring pertumbuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi.

Selain berorientasi pada pertumbuhan bisnis, PT Topindo Solusi Komunika Tbk juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui platform Topindoku, perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi agen layanan digital dengan modal yang relatif terjangkau.

Program tersebut dinilai mampu membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekaligus memperluas akses layanan digital hingga ke berbagai daerah. Dengan semakin luasnya jaringan agen, perseroan berharap dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.

Manajemen perusahaan menilai prospek industri layanan digital di Indonesia masih sangat menjanjikan. Tingginya tingkat penetrasi internet, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan sektor tersebut.

Ke depan, perseroan akan terus fokus pada pengembangan inovasi layanan, peningkatan kualitas teknologi, serta perluasan jaringan kemitraan guna memperkuat daya saing perusahaan di tengah kompetisi industri yang semakin ketat.

Melalui Public Expose 2026 ini, PT Topindo Solusi Komunika Tbk juga mempertegas komitmennya dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), transparansi informasi, serta pengelolaan usaha yang berkelanjutan. Perseroan berharap langkah tersebut dapat semakin meningkatkan kepercayaan investor dan mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.

Public Expose ini sekaligus menjadi sarana komunikasi yang efektif antara manajemen perusahaan dengan investor, pemegang saham, serta masyarakat luas dalam menyampaikan perkembangan dan arah strategis perusahaan menuju masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Continue Reading

Metro

Ketua Komisi III DPRD Kulon Progo Bapak Kartono Siap Kawal Aspirasi Warga Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Yang Tanahnya Terdampak Erosi Sungai Serang

Published

on

By

Kulon Progo – karyapost.com,Komitmen dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat kembali ditunjukkan oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kulon Progo Bapak Kartono dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan sendangsari bertempat di Aula Pendopo,pada pukul 13.00 WIB hingga selesai ( 5/6/2026 ).

Bapak Kartono Ketua Komisi III DPRD Kulon Progo dari Partai Kebangkitan Bangsa
menegaskan kesiapannya untuk mengawal aspirasi Pemerintah Kalurahan Sendangsari serta warga masyarakat yang terdampak abrasi dan penggerusan tanah akibat aliran Sungai serang yang semakin memprihatinkan terhadap tanah milik warga setempat yang terdampak langsung oleh perpindahan dari aliran sungai serang tersebut.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait antara lain Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo,Badan Pertanahan Nasional (BPN),Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo,Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kalurahan Sendangsari,warga yang terdampak langsung,tokoh masyarakat maupun beberapa Media.

Dalam pertemuan tersebut  warga Kalurahan Sendangsari menyampaikan kekhawatiran atas kondisi lahan pertanian dan tanah milik masyarakat yang terus tergerus oleh aliran Sungai Serang karena jika tidak segera ditangani maka kondisi tersebut dikhawatirkan akan semakin meluas dan berdampak pada infrastruktur penting  termasuk jalan usaha tani yang menjadi akses utama bagi aktivitas pertanian warga maupun masyarakat sekitarnya.

Menanggapi aspirasi tersebut Bapak Kartono Ketua komisi III DPRD Kulon progo menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal dan mendorong percepatan langkah penanganan dari pemerintah daerah maupun BBWSSO DIY agar upaya normalisasi sungai dapat segera direalisasikan karena menurutnya prioritas adalah keselamatan masyarakat, perlindungan lahan pertanian serta keberlangsungan aktivitas ekonomi warga harus menjadi perhatian bersama.

Bapak H Suradi ST MT Anggota DPRD kulon Progo dari Partai Amanat Nasional menyampaikan Kami akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan Pemerintah Kalurahan Sendangsari agar mendapatkan solusi yang terbaik maka sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait maupun masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan penanganan yang tepat dan berkelanjutan  ujarnya kepada awak media.

Kehadiran Bapak Kartono Ketua Komisi III DPRD kulon Progo dalam kegiatan tersebut menjadi bukti nyata peran aktif wakil rakyat yang senantiasa hadir di tengah masyarakat selain memenuhi undangan dari Pemerintah Kalurahan Sendangsari dan warga yang terdampak tanahnya karena erosi sungai serang beliau senantiasa mendengarkan keluhan dan kesulitan warga kemudian menunjukkan kepedulian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dengan menampung semua aspirasi yang lain agar menjadi perhatian pemerintah daerah kabupaten kulon Progo.

Budi Legowo Santoso Penasehat DPD PWMOI / Persatuan Wartawan Media online Indonesia kabupaten kulon Progo menambahkan dengan Musyawarah mufakat, semangat gotong royong,kepedulian sosial dan tanggung jawab moral bersama menjadi nilai penting kita untuk berbagi dan berbakti khususnya dalam upaya menjaga lingkungan serta melindungi hak-hak masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam yaitu menjaga kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya kerusakan merupakan bagian dari ikhtiar mulia yang harus terus diperjuangkan.

Bapak Jumono Jogoboyo Kalurahan Sendangsari berharap hasil rapat koordinasi ini dapat menjadi langkah awal percepatan penanganan normalisasi Sungai Serang sehingga lahan pertanian,aset warga, dan infrastruktur penunjang dapat terlindungi dengan baik demi kesejahteraan bersama.

Jurnalis Firmanda Dedi Wibowo

Continue Reading

Trending