Connect with us

Metro

Utang RI Meningkat, NCW Pertanyakan Kenapa Izin Usaha Pertambangan Jadi Bancakan Calon Penguasa?

Published

on

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasional Corruption Watch (NCW) kembali menggelar konfrensi pers di Kantor DPP NCW yang berada di bilangan Pancoran Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2023).

Kali ini NCW menyoroti rencana Presiden Jokowi menarik utang Rp 648,1 triliun pada tahun 2024. Tujuannya, untuk menekan defisit hingga membiayai investasi di Tanah Air.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2024, penarikan utang ini lebih tinggi dari outlook APBN 2023 yang sebesar Rp 406,4 triliun. Tetapi lebih rendah dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp 696 triliun.

Pinjaman utang luar negeri Indonesia pada saat Covid-19 melanda dunia belum dijelaskan dengan gamblang oleh Presiden Jokowi peruntukannya, hanya disampaikan saat pandemi (Covid-19) pendapatan kita turun, belanja pemerintah naik.

“Rakyat jika hanya dijelaskan saat pandemi Covid-19 melanda, pendapatan pemerintah turun dan pengeluaran pemerintah naik, maka dalam pikiran rakyat Indonesia pasti beragam-ragam muncul pertanyaan, berapa banyak yang digunakan untuk penanggulangan Covid-19 totalnya?” Kata Hanif Ketum DPP NCW.

Dari data yang NCW peroleh, pemerintah Jokowi melakukan penarikan utang pada tahun 2020 hingga Rp 1.229,6 triliun dan pada tahun 2021 sebesar Rp 870,5 triliun. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan meski sudah punya rencana menarik utang tahun 2024 sebesar Rp 648 triliun, pemerintah tak akan ugal-ugalan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dalam Buku APBN KiTA edisi Agustus, utang pemerintah pusat hingga 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp 7.855,53 triliun yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 6.985,2 triliun dan pinjaman sebesar Rp 870,33 triliun.

“Kami sangat paham apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, namun yang tidak bisa kami mengerti, kenapa mesti menambah utang sedemikian besar diakhir pemerintahan Jokowi ini? Apa tidak ada alternatif lain? “ujar Hanif mempertanyakan niat penambahan utang yang sedemikian besar.

Jika melihat dari sumber pendapatan negara dari pendapatan pajak dan PNBP dari bisnis pertambangan, semestinya pemerintahan Jokowi tidak akan mengalami defisit anggaran untuk membayar utang yang akan jatuh tempo tahun 2023 ini.

Kebijakan pemerintahan Jokowi terkait dengan Tax Holiday bagi investor hilirisasi mineral kelas A (emas, perak, tembaga, nikel dll) bagi sebagian kalangan dinilai tidak tepat sasaran, karena durasi pembebasan pajak yang terlalu panjang.

“Seandainya pemberian Tax Holiday pemilik smelter nikel bisa diperpendek menjadi 5 tahun saja, tidak akan sepusing ini Menteri Keuangan mencari pinjaman Luar Negeri. Bahkan menurut kami pemerintah harus segera merealisasikan pengambilalihan Freeport yang akan jatuh tempo tahun 2040 ini, bukan malah diperpanjang hingga 2061 dengan hanya imbalan tambahan 10% saham,” Ujar Hanif yang heran dengan sikap pemerintahan Presiden Jokowi.

Hal yang lebih mengejutkan lagi datang dari pernyataan capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto, bahwa jika menang nanti, akan diberikan makan siang gratis kepada anak-anak pada saat kunjungan ke pesantren di Malang.

Prabowo menyampaikan bahwa dananya berasal dari hasil pengelolaan tambang nikel dan batubara yang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) akan dibagi-bagikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh NCW, yang dimaksud IUP oleh Prabowo tersebut adalah 2000-an IUP yang sudah dicabut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kemudian dihidupkan kembali, lalu akan dibagi-bagikan kepada organisasi pendukung pemerintah Jokowi, seperti Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah (PPM). 

“Negara ini seperti milik pribadi Prabowo Subianto dan Bahlil Lahadalia saja, seenak perutnya bagi-bagi IUP demi memperlancar upaya pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. 

Kekayaan mineral Indonesia jadi bancakan oknum-oknum menteri kabinet Jokowi guna memperkaya kelompok dan golongan tertentu, ini patut diduga upaya korupsi terselubung sedang berlangsung,” jelas hanif kepada awak media.

Paslon capres-cawapres Prabowo-Gibran seperti yang kita ketahui memberikan janji akan memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 

Dalam perjalanannya, NCW mendapatkan informasi dari internal Koalisi Indonesia Maju, bahwa dana untuk makan gratis bagi seluruh anak-anak tersebut rencananya berasal dari dana yang didapatkan atas pengelolaan IUP-IUP tambang yang akan dihidupkan kembali oleh Bahlil, bagi organisasi yang mendukung pencalonan Prabowo-Gibran akan dapat jatah IUP tambang.

Negeri pemilik mineral tanah jarang (Rare Earth Mineral) terbanyak di dunia, hanya kan menjadi bancakan bagi para oligarki penikmat kekuasaan.

“Rezim Jokowi ini harus segera disadarkan dan dihentikan jika memang sudah terlalu menggadaikan konstitusi dengan menghalalkan segala cara demi bisa menang di Pilpres 2024. 

Sudah benar mosi tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi kami nyatakan, tinggal menunggu waktu saja Civil Society terakumulasi untuk bergerak menentang arogansi Jokowi dan kroni-kroninya,” ujar Hanif.

Continue Reading

Metro

Adang Suharjo Aktivis Nasional Dan Dewan Pakar Partai Ummat Hadiri Acara Deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR)

Published

on

By

Jakarta — Aktivis nasional sekaligus Dewan Pakar Partai Ummat, Adang Suharjo, menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi “Darurat Kedaulatan” akibat kuatnya cengkeraman oligarki yang merusak sistem politik, ekonomi, hukum, hingga pengelolaan sumber daya alam. Pernyataan tersebut disampaikan Adang usai menghadiri Deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) di Gedung Joeang 45, Jakarta, Selasa (10/02/2026).

Deklarasi GMKR dihadiri para Jenderal Purnawirawan TNI, tokoh nasional, serta aktivis lintas generasi. GMKR dideklarasikan sebagai gerakan perjuangan bersama untuk merebut kembali kedaulatan politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam, dan wilayah negara dari tangan oligarki, baik melalui gerakan individu maupun organisasi di seluruh Indonesia.

Dalam wawancaranya, Adang Suharjo menilai kerusakan bangsa yang terjadi saat ini bukan persoalan satu figur semata, melainkan hasil dari sistem politik yang telah menyimpang dalam waktu lama.

“Negeri ini sudah dirusak selama 10 tahun dan semua lini rusak. Presiden bukan satu-satunya yang bisa disalahkan. Yang paling merusak justru partai politik,” tegas Adang.

Menurutnya, partai politik memegang peran sentral dalam lahirnya berbagai kebijakan dan undang-undang yang justru menjauh dari kepentingan rakyat. Ia juga mengkritik sikap partai politik yang dinilai abai saat rakyat menghadapi krisis dan bencana nasional.

“Undang-undang dibuat oleh partai politik. Tapi saat bencana nasional, mereka diam. Korupsinya luar biasa, sementara rakyat makin terpinggirkan,” ujarnya.

Adang mengingatkan, tanpa perlawanan dan kesadaran kolektif, rakyat Indonesia berpotensi kehilangan kedaulatan di negeri sendiri.

“Kalau kita tidak bergerak, kita hanya jadi penumpang di negeri ini. Bahkan bukan tidak mungkin negara ini terpecah-pecah,” katanya.

Terkait pemerintahan baru, Adang menyebut Presiden Prabowo Subianto memikul beban yang sangat berat akibat kerusakan sistemik yang diwariskan sebelumnya. Namun ia menekankan pentingnya dukungan rakyat agar pemerintah mampu melakukan pembenahan menyeluruh.

“Prabowo menghadapi persoalan yang sangat rumit. Kita wajib mendoakan dan mendukung beliau. Kalau tidak mendukung Prabowo untuk menyelesaikan kerusakan bangsa ini, justru kita yang salah,” jelasnya.

Deklarasi GMKR, lanjut Adang, diharapkan menjadi momentum konsolidasi kekuatan rakyat untuk merebut kembali kedaulatan bangsa dan memastikan Indonesia tetap utuh, berdaulat, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Adang Suharjo dikenal sebagai aktivis nasional angkatan 1977–1978, saat ini aktif di berbagai forum kebangsaan, menjabat sebagai Dewan Pakar Partai Ummat, serta terlibat dalam sejumlah gerakan advokasi kedaulatan rakyat.

Continue Reading

Metro

Merry Riana, B.Eng Motivator Nasional dan Tokoh Inspiratif Resmi Nerima Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat

Published

on

By

Jakarta — Motivator nasional dan tokoh inspiratif Merry Riana, B.Eng, resmi menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat dalam acara penyerahan yang digelar di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (09/02/2026).

Penyerahan KTA dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Dr. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama puluhan kader baru dari komunitas Tionghoa.

Dalam suasana penuh kehangatan dan semangat kebersamaan, Merry Riana menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan. Momen ini juga bertepatan dengan Hari Pers Nasional, yang menurutnya menjadi pengingat penting akan peran pers dalam menyampaikan informasi yang benar dan membawa kebaikan bagi masyarakat.

“Hari ini adalah hari yang sangat baik. Sebuah permulaan yang baik, dengan niat yang baik dan tujuan yang baik untuk Indonesia yang lebih baik,” ujar Merry Riana kepada awak media.

Pada kesempatan tersebut, Merry Riana juga mengungkapkan amanah baru dari Ketua Umum Partai Demokrat untuk menjadi Ketua Panitia Imlek Demokrat 2026. Perayaan ini menjadi istimewa karena bertepatan dengan 25 tahun Partai Demokrat, sekaligus menjadi perayaan Imlek bersama pertama yang diselenggarakan partai berlambang bintang mercy tersebut.

Perayaan Imlek Demokrat 2026 direncanakan berlangsung pada 18 Februari 2026, atau hari kedua Imlek, tepat sehari sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Menurut Merry Riana, momentum ini mencerminkan wajah Indonesia yang penuh toleransi dan keberagaman.

“Keberagaman seperti inilah yang hanya bisa kita temukan di Indonesia. Bukan berarti kita harus sama, tapi kita harus selalu bersama,” tegasnya.

Menanggapi keputusannya terjun ke dunia politik, Merry Riana menekankan bahwa dunia edukasi tetap menjadi passion utamanya. Namun, ia melihat politik sebagai ruang baru untuk berkarya dan memberi kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Saya merasa menemukan rumah yang tepat. Ini hari pertama saya, dan saya datang dengan niat untuk belajar, membuka pikiran, dan berkontribusi sesuai kapasitas saya,” ungkapnya.

Saat ditanya mengenai rencana politik jangka panjang, Merry Riana memilih fokus pada tugas terdekat. “2029 masih jauh. Fokus saya sekarang adalah menjalankan amanah di depan mata dan memastikan perayaan Imlek Demokrat berjalan dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

GMK / GENERASI MUDA KULON PROGO JALIN SILATURAHMI KE PEMDA KULON PROGO DAN MENYERAHKAN BUKU KIDUNG PALENGKUNG SEJARAH RM BAGUS SINGLON ATAU KI SADEWA

Published

on

By

Kulon Progo – pada hari Senin 9 februari 2026 pukul.14.30 Wib , Budi Legowo Santoso Ketua GMK / Generasi muda kulon progo di dampingi sekretarisnya Ari Kurniawan kusmarjanto SE jalin silaturahmi dan kordinasi akhir diterima oleh Bapak Tri Wahyudi, S.IP ,MM Kabag pemerintahan Pemda kulon Progo terkait permohonan surat audensi ke Bupati kulon Progo sekaligus menyampaikan materi tujuan dari audensi tersebut sebagai persiapan akhir untuk menyampaikan aspirasi usulan Pahlawan Nasional RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa.

Acara Jalin silaturahmi GMK  selesai Budi Legowo Santoso Ketua GMK / Generasi muda kulon Progo menyerahkan buku sejarah Kepahlawanan RM Bagus Singlon atau Ki Sadewa putra kandung Pangeran Diponegoro yang gugur melawan penjajah kolonial belanda di wilayah kabupaten kulon Progo Yogyakarta mewakili dari Paguyuban Trah HB III Dewa Daru Kabupaten kulon Progo bapak KRT Sarwanto Hadi.

GMK / Generasi muda kulon Progo berdiri pada tanggal 10 Februari tahun 2009 dengan acara deklarasi bersama melalui kegiatan pentas seni apresiasi musik dengan tema SATUKAN HATI UNTUK BERBAGI DAN BERBAKTI yang di ikuti oleh perwakilan grub band musik dari pelajar sekolah yang ada di kabupaten kulon Progo bersama segenap pengurus GMK / Generasi muda kulon Progo dari perwakilan 12 kecamatan.

Acara deklarasi berdirinya GMK / Generasi muda kulon Progo di laksanakan pada waktu itu bertempat di Gazebo pojok alun-alun Wates depan cafe dan resto Pring petung kemudian pelaksanaan acara deklarasi GMK / Generasi muda kulon Progo mendapatkan apresiasi serta sambutan oleh bapak Wakil Bupati kulon Progo Drs H Mulyono dan Wakil ketua DPRD kabupaten kulon Progo Drs Sarwidi kemudian hadir pula beberapa anggota DPRD KP ,DPRD Provinsi DIY dll.

GMK / Generasi muda kulon Progo adalah orang-orang yang terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda tapi mempunyai kesamaan misi dalam menggali jati diri sebagai generasi muda kulon Progo yang mempunyai tekad bersama untuk membangun potensi lokal daerahnya sendiri melalui karya ide yang di dukung melalui sebuah aksi sosial pemuda dengan menyampaikan pesan moral sebagai bentuk peran aktif generasi mudanya dalam membangun kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan khususnya terhadap kabupaten kulon Progo pada umumnya.

Kegiatan GMK / Generasi muda kulon Progo sudah berlangsung pada tahun 2009 sebagai gagasan ide bersama untuk mengembangkan daya kreativitas maupun potensi yang ada di kalangan pemuda serta remajanya sebagai media pembelajaran untuk berekspresi dan berkreasi melalui kegiatan-kegiatan positif untuk menanamkan rasa cinta pada tanah air dalam mengemban cita-cita pahlawan bangsa, membentuk mental generasi mudanya dalam membangun jati diri agar berdaya guna bagi bangsa dan negara.

Berjiwa sosial peduli terhadap lingkungan dengan membangun semangat gotong royong dalam kegiatan kegiatan yang bersifat edukatif dan berperilaku tanggung jawab dengan semangat kearifan lokal.

Mungkin ini hanyalah sebuah aksi kecil yang di lakukan oleh anak bangsa yang mencoba memberikan andil dalam mengisi pembangunan di suatu wilayah yang kecil pula akan tetapi hal itu akan menjadi besar manakala  di lakukan dalam waktu dan tempat yang tepat.

Kebersamaan dan tetap menjaga api semangat adalah kunci dari tercapainya cita-cita yang kami perjuangkan dan jangan pernah rela jika orang menggangab kita tidak pernah ada sebab dari kulon Progo kita tunjukkan pada dunia bahwa kita ada.

Jurnalis Ari Kurniawan kusmarjanto SE

Continue Reading

Trending