Connect with us

Metro

Utang RI Meningkat, NCW Pertanyakan Kenapa Izin Usaha Pertambangan Jadi Bancakan Calon Penguasa?

Published

on

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasional Corruption Watch (NCW) kembali menggelar konfrensi pers di Kantor DPP NCW yang berada di bilangan Pancoran Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2023).

Kali ini NCW menyoroti rencana Presiden Jokowi menarik utang Rp 648,1 triliun pada tahun 2024. Tujuannya, untuk menekan defisit hingga membiayai investasi di Tanah Air.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2024, penarikan utang ini lebih tinggi dari outlook APBN 2023 yang sebesar Rp 406,4 triliun. Tetapi lebih rendah dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp 696 triliun.

Pinjaman utang luar negeri Indonesia pada saat Covid-19 melanda dunia belum dijelaskan dengan gamblang oleh Presiden Jokowi peruntukannya, hanya disampaikan saat pandemi (Covid-19) pendapatan kita turun, belanja pemerintah naik.

“Rakyat jika hanya dijelaskan saat pandemi Covid-19 melanda, pendapatan pemerintah turun dan pengeluaran pemerintah naik, maka dalam pikiran rakyat Indonesia pasti beragam-ragam muncul pertanyaan, berapa banyak yang digunakan untuk penanggulangan Covid-19 totalnya?” Kata Hanif Ketum DPP NCW.

Dari data yang NCW peroleh, pemerintah Jokowi melakukan penarikan utang pada tahun 2020 hingga Rp 1.229,6 triliun dan pada tahun 2021 sebesar Rp 870,5 triliun. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan meski sudah punya rencana menarik utang tahun 2024 sebesar Rp 648 triliun, pemerintah tak akan ugal-ugalan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dalam Buku APBN KiTA edisi Agustus, utang pemerintah pusat hingga 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp 7.855,53 triliun yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 6.985,2 triliun dan pinjaman sebesar Rp 870,33 triliun.

“Kami sangat paham apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, namun yang tidak bisa kami mengerti, kenapa mesti menambah utang sedemikian besar diakhir pemerintahan Jokowi ini? Apa tidak ada alternatif lain? “ujar Hanif mempertanyakan niat penambahan utang yang sedemikian besar.

Jika melihat dari sumber pendapatan negara dari pendapatan pajak dan PNBP dari bisnis pertambangan, semestinya pemerintahan Jokowi tidak akan mengalami defisit anggaran untuk membayar utang yang akan jatuh tempo tahun 2023 ini.

Kebijakan pemerintahan Jokowi terkait dengan Tax Holiday bagi investor hilirisasi mineral kelas A (emas, perak, tembaga, nikel dll) bagi sebagian kalangan dinilai tidak tepat sasaran, karena durasi pembebasan pajak yang terlalu panjang.

“Seandainya pemberian Tax Holiday pemilik smelter nikel bisa diperpendek menjadi 5 tahun saja, tidak akan sepusing ini Menteri Keuangan mencari pinjaman Luar Negeri. Bahkan menurut kami pemerintah harus segera merealisasikan pengambilalihan Freeport yang akan jatuh tempo tahun 2040 ini, bukan malah diperpanjang hingga 2061 dengan hanya imbalan tambahan 10% saham,” Ujar Hanif yang heran dengan sikap pemerintahan Presiden Jokowi.

Hal yang lebih mengejutkan lagi datang dari pernyataan capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto, bahwa jika menang nanti, akan diberikan makan siang gratis kepada anak-anak pada saat kunjungan ke pesantren di Malang.

Prabowo menyampaikan bahwa dananya berasal dari hasil pengelolaan tambang nikel dan batubara yang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) akan dibagi-bagikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh NCW, yang dimaksud IUP oleh Prabowo tersebut adalah 2000-an IUP yang sudah dicabut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kemudian dihidupkan kembali, lalu akan dibagi-bagikan kepada organisasi pendukung pemerintah Jokowi, seperti Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah (PPM). 

“Negara ini seperti milik pribadi Prabowo Subianto dan Bahlil Lahadalia saja, seenak perutnya bagi-bagi IUP demi memperlancar upaya pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. 

Kekayaan mineral Indonesia jadi bancakan oknum-oknum menteri kabinet Jokowi guna memperkaya kelompok dan golongan tertentu, ini patut diduga upaya korupsi terselubung sedang berlangsung,” jelas hanif kepada awak media.

Paslon capres-cawapres Prabowo-Gibran seperti yang kita ketahui memberikan janji akan memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 

Dalam perjalanannya, NCW mendapatkan informasi dari internal Koalisi Indonesia Maju, bahwa dana untuk makan gratis bagi seluruh anak-anak tersebut rencananya berasal dari dana yang didapatkan atas pengelolaan IUP-IUP tambang yang akan dihidupkan kembali oleh Bahlil, bagi organisasi yang mendukung pencalonan Prabowo-Gibran akan dapat jatah IUP tambang.

Negeri pemilik mineral tanah jarang (Rare Earth Mineral) terbanyak di dunia, hanya kan menjadi bancakan bagi para oligarki penikmat kekuasaan.

“Rezim Jokowi ini harus segera disadarkan dan dihentikan jika memang sudah terlalu menggadaikan konstitusi dengan menghalalkan segala cara demi bisa menang di Pilpres 2024. 

Sudah benar mosi tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi kami nyatakan, tinggal menunggu waktu saja Civil Society terakumulasi untuk bergerak menentang arogansi Jokowi dan kroni-kroninya,” ujar Hanif.

Continue Reading

Metro

Sally Giovanny Owner Batik Trusmi : Pentingnya Kolaborasi Antara Entrepreneurship dan Filantropi Sebagai Motor Penggerak Pemberdayaan Generasi Muda

Published

on

By

Jakarta, 15 Juni 2026 — Owner Batik Trusmi, Sally Giovanny, menegaskan pentingnya kolaborasi antara entrepreneurship dan filantropi sebagai motor penggerak pemberdayaan generasi muda dalam acara Indonesia Humanitarian Summit: Empowerment to The Next Level yang diselenggarakan oleh Dompet Dhuafa bekerja sama dengan Nusantara TV, bertempat di Nusantara TV Tower, Jakarta, Senin (15/6).

Dalam sesi diskusi, Sally menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kesempatan menjadi narasumber dalam forum kemanusiaan yang dinilainya sangat bermanfaat dan relevan dengan tantangan masa kini.

“Hari ini saya sangat bersyukur bisa berbagi di acara yang luar biasa. Kita berdiskusi tentang bagaimana hubungan erat antara entrepreneurship dan filantropi, serta bagaimana keduanya bisa berjalan beriringan untuk menciptakan dampak yang luas,” ujar Sally Giovanny.

Sally menekankan bahwa filantropi tidak semata-mata soal donasi atau uang, melainkan tentang dedikasi, ide, waktu, dan pikiran. Menurutnya, anak muda memiliki potensi besar, kreativitas tinggi, dan gagasan segar yang perlu didorong untuk berani mengambil peran sejak dini.

“Banyak anak muda sebenarnya punya kreativitas luar biasa, tapi sering kali kurang percaya diri dan merasa tidak punya apa-apa. Padahal filantropi itu bukan hanya soal uang, tapi soal kontribusi apa pun yang bisa kita lakukan. Intinya, jangan menunda kebaikan—ambil aksi sekarang,” tegasnya.

Sally juga berharap pemerintah dapat berperan lebih sebagai support system bagi generasi muda dengan mempermudah akses, memfasilitasi ide-ide kreatif, serta mendukung kegiatan positif agar berjalan tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat. Ia menilai, visi Indonesia Emas hanya dapat terwujud jika anak muda diberi ruang untuk tumbuh dan berkontribusi secara nyata.

Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Sally turut memaparkan komitmen Batik Trusmi dalam pelestarian budaya melalui rencana pendirian Batik University. Program ini bertujuan mencetak regenerasi pembatik dan pengrajin batik agar warisan budaya bangsa tidak terputus.

“Bisnis batik bukan hanya soal profit, tapi tentang pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab melestarikan budaya. Kami ingin batik diminati generasi muda, sehingga regenerasi pengrajin terjaga dan budaya kita tidak hilang,” ungkapnya.

Melalui forum ini, Sally Giovanny berharap semakin banyak anak muda yang tergerak untuk berkolaborasi dalam bidang kewirausahaan dan filantropi demi menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan bagi Indonesia.

Continue Reading

Metro

Dr.dr. Andreasta Meliala., M.Kes.Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu UGM : Tanpa Tata Kelola Baik, Dana MBG Berisiko Tidak Tepat Sasaran

Published

on

By

Jakarta – Dr.dr. Andreasta Meliala., M.Kes.
Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu Universitas Gadjah Mada (UGM), menegaskan pentingnya regulasi yang kuat, tata kelola yang baik, serta evaluasi independen dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) agar benar-benar berdampak jangka panjang bagi masa depan gizi anak Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Andreasta Meliala dalam wawancara singkat dengan awak media usai menghadiri Diskusi Publik bertajuk *“MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia”* yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (14/1).

Menurut Andreasta, program makan bergizi bukanlah konsep baru dan telah banyak diterapkan di berbagai negara, bahkan di Indonesia sendiri sudah ada sejumlah contoh implementasi. Tantangan terbesarnya, kata dia, adalah bagaimana memilih dan menyesuaikan model yang paling tepat dengan konteks sosial, budaya, dan geografis masing-masing daerah.

“Program seperti ini sebenarnya sudah banyak dikerjakan di dunia dan juga di Indonesia. Jadi kita tidak memulai dari nol. Tinggal memilih model mana yang paling pas dengan konteks daerah masing-masing. Jakarta tentu berbeda dengan Maluku, dan daerah lain juga punya karakteristik sendiri,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keberlanjutan program MBG sangat bergantung pada regulasi yang jelas dan kuat. Tanpa payung kebijakan yang kokoh, program ini berisiko hanya menjadi program jangka pendek yang melekat pada rezim tertentu.

“Kalau tidak ada regulasi yang jelas, program ini bisa dianggap sekadar program rezim. Itu sangat merugikan, bukan hanya negara, tetapi juga anak-anak sebagai penerima manfaat dan rakyat secara keseluruhan, karena ini menggunakan uang pajak,” tegasnya.

Andreasta juga mengingatkan bahwa dampak program MBG bersifat jangka panjang sehingga hasilnya tidak bisa diukur secara instan. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan dalam tata kelola agar dana besar yang dialokasikan—yang disebut mencapai sekitar Rp90 triliun—tidak terbuang sia-sia.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan lebih dari satu tahun. Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat upaya identifikasi yang sistematis terhadap dapur-dapur penyedia makanan bergizi yang benar-benar berkualitas.

“Kita belum mulai mengidentifikasi mana dapur yang sudah bagus, mana yang masih standar. Itu harus direview secara independen, bukan self review. Harus ada tim khusus yang menilai secara objektif,” jelasnya.

Ia menambahkan, evaluasi tersebut harus mengacu pada prinsip *good governance*, dengan pembagian peran dan fungsi yang jelas antar pemangku kepentingan, termasuk yayasan pelaksana dan lembaga pengawas.

“Good governance itu harus jelas. Yayasan punya instrumen pengawasan apa, regulator seperti BGN harus punya mekanisme evaluasi seperti apa. Kalau evaluasinya ketat, akan ada warning bagi yang main-main,” katanya.

Andreasta menegaskan, ketidaktegasan dalam pengawasan justru akan menimbulkan efek berantai yang berbahaya dan berpotensi meningkatkan biaya program secara tidak terkendali.

“Kalau tidak tegas, itu akan menular. Itu yang berbahaya. Padahal perhitungan yang disiapkan sebenarnya sudah bagus, tinggal bagaimana kebijakan dan tata kelolanya diperkuat,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Dr. Agus Febrianto: MBG Bukan Sekadar Makan Gratis, tapi Investasi Kualitas SDM Indonesia

Published

on

By

Jakarta – Dr. Agus Febrianto, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu terobosan strategis pemerintah dalam menjawab persoalan gizi anak Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Dr. Agus Febrianto dalam wawancara singkat dengan awak media usai menghadiri Diskusi Publik bertajuk *“MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia”* yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (14/1).

Menurutnya, program MBG merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Program MBG ini memberikan harapan yang sangat besar. Ini bukan sekadar program makan gratis, tetapi upaya menyeluruh untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia. Program ini sangat luar biasa karena langsung menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Dr. Agus.

Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang masif dan berkelanjutan agar seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi dan pelaku usaha, memahami peran dan kontribusi masing-masing dalam menyukseskan program MBG.

“Kita semua harus turun tangan. Setiap pihak memiliki peran masing-masing. Sudah seharusnya kita memberikan dukungan penuh terhadap apa yang telah dirancang dan dijalankan pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dr. Agus Febrianto berharap agar program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

“Harapannya, pertama tentu program ini memberikan manfaat yang besar dan merata bagi masyarakat. Kedua, para pengusaha harus memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap program-program pemerintah seperti MBG ini,” katanya.

Terkait keterlibatan pengusaha di daerah, khususnya di wilayah Kalimantan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), Dr. Agus mengakui adanya tantangan tersendiri. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tantangan tersebut bukan hambatan, melainkan panggilan untuk berkontribusi lebih besar bagi masyarakat di wilayah terpencil.

“Kalau ditanya ada kesulitan atau tidak, tentu tantangan selalu ada, terutama di wilayah 3T. Tapi justru di situlah nilai pengabdian kita. Ini adalah upaya nyata untuk membantu masyarakat di daerah terpencil agar mendapatkan akses gizi yang layak,” jelasnya.

Sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi KADIN Kalimantan Selatan, Dr. Agus Febrianto menilai bahwa sinergi antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan gizi yang baik akan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.

Continue Reading

Trending