Connect with us

Metro

Barisan Soekarnois Ganjar For President DKI Jakarta Gelar Diskusi Publik Tema “Kenapa Anak Muda Harus Memilih Ganjar Mahfud Dalam Pilpres 2024”

Published

on

Jakarta, 21 Desember 2023 – Barisan Soekarnois Ganjar For President DKI Jakarta bersama Tim Pemenang Daerah Ganjar Mahfud DKI Jakarta Mengadakan Diskusi Publik dengan tema “Kenapa Anak Muda Harus Memilih Ganjar Mahfud Dalam Pilpres 2024” di Posko Pemenang Daerah Ganjar Mahfud DKI Jakarta pada hari Kamis, 21 Desember 2023.

Dalam acara diskusi publik ini hadir sebagai narasumber ; Fernando Yohanes (Ketua BSGP), M. Reza Zulfi (Sekretaris BSGP), A. Dhani Maulana (Pengurus BSGP Jakarta), Rommy Iwaperwira (Ketua DPC Repdem Jakarta Timur), A. Wibi Wibawanto (Wakil Ketua DPC PDIP Jakarta Pusat/Tim Pemenang Daerah Ganjar Majfud DKI Jakarta), Regina Vianney Ayudya (Ketua Bidang Luar Negeri Pemenang Daerah Ganjar Mahfud DKI Jakarta), Charles Nova (Bendahara DPD TMP Jakarta/Tim Pemenang Daerah Ganjar Mahfud DKI Jakarta).

Komjen (Purn) Gatot Eddy Pramono (Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud) saat ditemui awak Media Online mengatakan ; “Kenapa generasi muda itu harus ikut didalam pemilihan ini, kita tahu bahwa generasi muda khususnya gen z dan milenial jumlahnya hampir 56%. Lebih dari separuh jumlah pemilih yang ada. Kita tahu bahwa visi Indonesia kedepan itu adalah untuk Indonesia Emas tahun 2045 untuk menjadi negara maju. Sehingga generasi muda harus mengerti politik.

Kita mengetahui bahwa hampir 70% ini adalah bonus demografi buat Indonesia. Itu sebanyak generasi muda. Mereka harus kita aktifkan. Tentu dengan memberikan kesempatan kepada mereka meningkatkan kualitas mereka sehingga mereka betul-betul berdaya guna semuanya.

Inilah yang menjadikan kita nanti menjadi negara maju. Makanya dalam program Pak Ganjar-Mahfud diantaranya yang pertama menyiapkan lapangan kerja sebanyak 17 juta lapangan kerja. Ini untuk generasi z dan muda serta milenial beliau siapkan itu. Banyak lagi program beliau seperti program keluarga miskin siapkan 1 sarjana untuk keluarga itu.

Bahkan anak-anak TNI/Polri yang pangkat Tamtama dan Bintara yang di sekolah negeri itu diberi insentif beasiswa berupa gratis. Termasuk penegakan hukum tadi banyak programnya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud sangat serius sekali diantaranya beliau akan menguatkan KPK.

Juga dengan perampasan aset. Terkait hukuman mati tentunya itu harus bersama dengan DPR membuat undang-undang tentu tidak beliau sendiri. Tentu harus dibahas bersama DPR dan masukkan dari seluruh masyarakat,” tutupnya.

Rommy Iwaperwira (Ketua DPC Repdem Jakarta Timur) mengatakan dalam diskusinya ; “Kenapa pemuda itu harus memilih Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Pemuda itu jumlahnya 52-56% itu yang harus kita garuk semua suaranya minimal 3/4 suaranya.

Jika kita mau menggarap suara mereka kita juga harus tau naturenya mereka seperti apa kita harus berjuang. Taktik dan strategi nafas juang kita terhadap anak muda ini harus diatur dan dirancang sedemikian rupa. Hari-hari ini kita masih sibuk dengan narasi victim kemarin. Kita harus evaluasi, Alhamdulillah dari pimpinan sudah ada mengevaluasi.

Saya senang kita duduk disini untuk sekedar duduk berdiskusi dan berdialog konsolidasi baru kita rencanakan massa aksi. Anak-anak muda masa kini tidak peduli yang namanya dulu penjahat HAM, yang satu tukang kecap janji manis masih mending dosen kampus daripada beliau.

Kalau Ganjar-Mahfud kita sudah tidak ragu lagi semua jelas anti korupsi tidak pernah terlibat satu skandalpun. Tidak ada isu-isu negatif. Anak muda gak suka kekakuan.

Ketika kita ingin merangkul anak muda kita harus pahami mereka maunya apa. Mereka tidak akan suka dialog formal. Kita sebagai mesin penggerak pemenangan ini suatu keharusan.

Langkah gerak dan gimmick kita kebawah masih kurang. Kita harus kebawah bangun political awareness. Arahan Wakil Ketua TPN kita adalah canvasing jangan hanya sekedar canvasing.

Harus diikuti komunikasi tujuannya ikatan emosional psikologis dapat mengalahkan uang atau amplop politik transaksional yang dilakukan kubu sebelah.

Pemuda harus memilih Ganjar sebagai Presiden RI karena 2024 kita memilih calon presiden yang akan membawa kapal besar Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Satu keyakinan kita akan tolak karena Indonesia tidak butuh bayi sehat 2024 sebagai Presiden di 2024,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Ketua Umum PB PSUI Prof. Tubagus Bahrudin Sampaikan Duka Mendalam atas Wafatnya H. Rachmat Gobel

Published

on

By

Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Santri dan Ulama Indonesia (PB PSUI), Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin, S.E., M.M., menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya H. Rachmat Gobel. Menurutnya, kepergian almarhum merupakan duka bagi keluarga, sahabat, dan seluruh pihak yang mengenal dedikasi serta pengabdiannya.
“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Atas nama keluarga besar PB Persatuan Santri dan Ulama Indonesia, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya H. Rachmat Gobel. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa almarhum, menerima seluruh amal ibadahnya, melapangkan kuburnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya,” ujar Prof. Tubagus Bahrudin dalam keterangannya, Jumat.
Ia juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan tersebut.
Prof. Tubagus Bahrudin menilai setiap pengabdian yang telah diberikan almarhum selama hidup akan menjadi warisan keteladanan yang patut dikenang. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendoakan almarhum agar memperoleh husnul khatimah.
“Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan. Mari kita bersama-sama mengirimkan doa terbaik untuk almarhum. Semoga segala amal baiknya diterima Allah SWT dan menjadi amal jariyah yang terus mengalir,” tuturnya.
Ucapan belasungkawa tersebut menjadi bentuk empati dan solidaritas PB Persatuan Santri dan Ulama Indonesia kepada keluarga besar almarhum, seraya berharap seluruh pihak diberikan ketabahan dalam menghadapi kehilangan tersebut.

Continue Reading

Metro

Prof. Sofyan Sitompul: Integritas Moral Jadi Kunci Membangun Ekosistem Keadilan di Indonesia

Published

on

By

JAKARTA –  Mantan Hakim Agung yang juga mewakili Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Sofyan Sitompul, M.H., menegaskan bahwa pembenahan sistem hukum di Indonesia tidak cukup hanya melalui penyempurnaan regulasi. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia, terutama integritas moral para penegak hukum, menjadi faktor paling menentukan dalam mewujudkan keadilan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Simposium Nasional bertajuk “Membangun Ekosistem Keadilan: Integrasi Penegakan Hukum, Profesi Advokat, dan Perguruan Tinggi” yang diselenggarakan oleh PERADI Profesional bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas penguatan sistem penegakan hukum secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.

Dalam pemaparannya, Prof. Sofyan mengingatkan kembali pentingnya peran empat pilar Catur Wangsa Penegak Hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat. Ia menilai, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi sangat bergantung pada integritas dan karakter manusia yang menjalankan sistem tersebut.

Continue Reading

Metro

Korupsi adalah Pengkhianatan terhadap Amanah: Halaqoh BEM Pesantren Dukung Polri menegakan Hukum yang Adil, Tegas, dan Tanpa Tebang Pilih

Published

on

By

Jakarta – Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia menyatakan dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut secara profesional, transparan, independen, dan sesuai hukum setiap dugaan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk apabila terdapat laporan atau dugaan yang melibatkan Febrie Adriansyah.

Sebagai organisasi mahasiswa pesantren, “kami berpandangan bahwa korupsi bukan hanya merupakan kejahatan terhadap negara, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap amanah Allah SWT, amanah rakyat, dan amanah jabatan,”ungkap Ahmad Syamsul Munir selaku PRESNAS/koordinator pusat Bem Pesantren kepada media, Rabu (9/7/2026) di Jakarta.

Lebih lanjut, Koorpus BEM Pesantren menegaskan, bahwa korupsi merampas hak masyarakat, memperlebar kesenjangan sosial, menghambat pembangunan, serta mencederai nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syarī‘ah).

Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”
(QS. An-Nisa’ [4]: 58).

Firman Allah SWT:
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Rasulullah SAW bersabda: “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak beriman orang yang tidak dapat dipercaya (tidak amanah).” (HR. Ahmad).

PRESNAS/koorpus Bem Pesantren juga mengungkapkan, bahwa nilai-nilai tersebut menegaskan bahwa amanah dan kejujuran merupakan fondasi kepemimpinan dalam Islam.

“Setiap jabatan adalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan hukum negara, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

“Abu Hamid al-Ghazali dalam pemikirannya menjelaskan bahwa pemimpin adalah penjaga kemaslahatan umat,” sebut Ahmad Syamsul Munir

Dia menegaskan, penyalahgunaan kekuasaan dan harta publik merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang merusak tatanan masyarakat.

“Demikian pula Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan keadilan,” ucapnya.

Menurut beliau, keadilan merupakan dasar tegaknya negara, sedangkan kezaliman dan pengkhianatan terhadap amanah akan menghancurkan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mendukung Polri mengusut setiap dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU secara profesional, objektif, transparan, independen, dan tanpa pandang bulu.

2. Mengecam segala bentuk korupsi sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat, pelanggaran hukum negara, dan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

3. Mengajak seluruh penyelenggara negara untuk menjadikan kejujuran, amanah, dan integritas sebagai prinsip utama dalam menjalankan jabatan.

4. Mengimbau masyarakat untuk mengawal proses penegakan hukum secara objektif serta menghormati asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

5. Mendorong seluruh aparat penegak hukum agar bekerja secara adil, profesional, bebas dari intervensi, serta mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

“Kami meyakini bahwa Indonesia yang bersih dari korupsi hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen bangsa menjunjung tinggi nilai kejujuran, amanah, dan keadilan sebagaimana diajarkan oleh agama dan dijamin oleh konstitusi,” tegas Ahmad Syamsul Munir.

Dia tambahkan, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan merupakan ikhtiar bersama untuk menjaga kepercayaan rakyat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Amanah adalah kehormatan seorang pemimpin. Ketika amanah dikhianati, bukan hanya hukum yang dilukai, tetapi juga nilai agama, keadilan, dan harapan rakyat,” pungkas Ahmad Syamsul Munir, menutup. (Suharto)

Continue Reading

Trending