Kukar – Komitmen membangun masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap berbagai ancaman kejahatan siber terus diperkuat oleh Sekolah Polisi Negara Polda Kalimantan Timur melalui pengembangan Program Cyber Resilient Community (CRC). Program yang diinisiasi Kepala SPN Polda Kaltim Kombes Pol Pepen Supena Wijaya, S.I.K., tersebut mendapat respons positif sekaligus dukungan luas dari berbagai instansi pemerintah, lembaga legislatif, regulator, dunia akademik, hingga tokoh masyarakat di Kalimantan Timur.

Sebagai langkah memperluas implementasi program, Kepala SPN Polda Kaltim melaksanakan serangkaian kegiatan silaturahmi, audiensi, dan studi banding dengan sejumlah stakeholder strategis, di antaranya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman, Universitas Balikpapan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur, serta sejumlah tokoh daerah seperti Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI Sultan H. Adji Muhammad Arifin, dan jajaran Kelurahan Damai Bahagia Kota Balikpapan.

Dalam berbagai pertemuan tersebut, Kombes Pol Pepen menyampaikan bahwa Program Cyber Resilient Community merupakan inovasi yang dirancang untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, memperkuat kesadaran terhadap keamanan siber, serta membangun kemampuan masyarakat dalam mengenali, mencegah, dan merespons berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk penipuan serta tindak kejahatan finansial berbasis teknologi.

Menurutnya, keberhasilan membangun ketahanan siber tidak dapat dilakukan oleh institusi kepolisian semata, tetapi membutuhkan kolaborasi aktif seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, regulator, dunia usaha, hingga masyarakat.

“Cyber Resilient Community merupakan gerakan bersama yang bertujuan membangun budaya sadar keamanan siber di tengah masyarakat. Dengan keterlibatan seluruh stakeholder, kami optimistis masyarakat akan semakin siap menghadapi tantangan di era digital,” ungkapnya.

Dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun DPRD Provinsi Kalimantan Timur menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung peningkatan kualitas literasi digital masyarakat. Kedua institusi tersebut menilai Program CRC sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman di ruang siber.

Di sisi lain, kolaborasi dengan Universitas Mulawarman, Universitas Balikpapan, dan OJK Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mampu memperkaya implementasi program melalui dukungan riset, pengembangan materi edukasi, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat, hingga peningkatan pemahaman terkait keamanan transaksi digital dan perlindungan sektor jasa keuangan.

Sementara itu, dukungan dari para tokoh daerah dinilai menjadi modal sosial yang sangat penting dalam memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Kehadiran para tokoh diharapkan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap keamanan digital serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan siber yang terus berkembang.

Ditempat terpisah, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Dr. Tedy Sopandi, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor yang dibangun SPN Polda Kaltim merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan keamanan di era transformasi digital.

“Keamanan siber saat ini menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, lembaga legislatif, dunia pendidikan, regulator, tokoh masyarakat, dan seluruh komponen bangsa menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap ancaman kejahatan digital,” ujar Kombes Pol Tedy.

Ia menambahkan, Program Cyber Resilient Community bukan sekadar program edukasi, melainkan gerakan kolaboratif yang bertujuan membangun budaya sadar keamanan siber secara berkelanjutan di tengah masyarakat.

“Melalui kolaborasi yang terus diperkuat ini, kami berharap Program Cyber Resilient Community mampu menjadi model penguatan ketahanan siber masyarakat yang dapat diterapkan secara luas. Semakin tinggi literasi digital masyarakat, maka semakin kuat pula kemampuan kita dalam mencegah berbagai bentuk kejahatan siber dan mewujudkan ruang digital yang aman, produktif, serta mendukung pembangunan nasional,” tuturnya.

Jakarta – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Ketua Umum Bhayangkari meninjau Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2026) malam.

Dalam peninjauan tersebut, Kapolri dan Ketua Umum Bhayangkari bersama-sama menyusuri area bazar serta melihat berbagai produk unggulan yang ditampilkan oleh para peserta. Kebersamaan keduanya mencerminkan kuatnya sinergi Polri dan Bhayangkari dalam memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkenalkan sekaligus mengembangkan produknya.

Kapolri menyampaikan bahwa pelaksanaan bazar tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian Polri dan Bhayangkari terhadap pertumbuhan UMKM dan penguatan perekonomian masyarakat.

“Bazar ini menjadi bukti nyata bahwa Polri dan Bhayangkari memiliki semangat yang sama dalam mendukung penguatan UMKM. Melalui kegiatan ini, kami ingin memperluas akses pemasaran produk lokal sekaligus mendorong para pelaku usaha agar semakin mandiri, kreatif, inovatif, dan mampu bersaing,” ujar Kapolri.

Sementara itu, Ketua Umum Bhayangkari berharap Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi para pelaku usaha maupun masyarakat secara luas.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang untuk memperkenalkan produk, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian, membuka peluang usaha baru, serta menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap produk-produk unggulan dalam negeri,” tutur Ketua Umum Bhayangkari.

Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 diselenggarakan pada 21 hingga 25 Juli 2026 dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-74. Mengusung tema “Nusantara Berdaya, Bhayangkari Berkarya”, kegiatan tersebut melibatkan 374 peserta dengan total 727 stan, yang terdiri atas 531 stan fesyen, 152 stan kuliner, dan 44 stan dapur bersama.

Beragam produk ditampilkan dalam bazar tersebut, mulai dari batik, tenun, songket, ulos, kebaya, tas, aksesori, perhiasan, kain tradisional, kerajinan daerah, produk rumah tangga, kosmetik, hingga berbagai kuliner dan minuman khas Nusantara. Keragaman tersebut sekaligus menunjukkan besarnya potensi ekonomi kreatif dan produk lokal dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain pameran produk, rangkaian kegiatan juga diisi dengan enam sesi gelar wicara yang membahas pengembangan UMKM, pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan untuk promosi, legalitas usaha, hak kekayaan intelektual, serta penguatan kapasitas pelaku usaha. Nuansa kebudayaan Nusantara turut dihadirkan melalui 29 penampilan seni, tari, musik, peragaan busana, serta parade wastra dan produk unggulan UMKM Bhayangkari.

Melalui penyelenggaraan Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026, Polri bersama Bhayangkari menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemberdayaan masyarakat, memperluas pasar produk lokal, serta mendorong UMKM agar semakin berkembang dan berdaya saing.

Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026 – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Meresmikan Kantor Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Jakarta, Jumat (24/7/2026). Peresmian tersebut menjadi momentum bersejarah bagi penyatuan perjuangan berbagai konfederasi buruh di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh konfederasi buruh yang telah bergabung dan mempersatukan perjuangan melalui Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia.

“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh konfederasi yang sudah tergabung untuk mempersatukan perjuangan teman-teman buruh dalam Sekretariat Bersama Perjuangan Koalisi Besar Buruh Indonesia,” kata Sigit.

Kapolri menegaskan, perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan buruh harus terus dijaga. Namun, pada saat yang sama, seluruh elemen juga perlu bersama-sama menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.

Menurutnya, persatuan dan kekuatan buruh memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai tantangan global sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional.

“Kita sedang menghadapi situasi global yang mau tidak mau kita semua harus bersatu untuk bersama-sama menghadapi eskalasi yang ada. Kita yakin dengan bersatu, dengan perjuangan bersama, maka Indonesia bisa terus terjaga dan harapan kita bisa melampaui semua potensi tekanan yang ada,” ujarnya.

Kapolri menyebut kondisi geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, turut memberikan dampak terhadap perekonomian dunia, salah satunya melalui kenaikan harga minyak yang berpotensi memengaruhi berbagai sektor dan sendi kehidupan masyarakat.

Menghadapi situasi tersebut, pemerintah terus mendorong berbagai program strategis untuk menjaga ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain melalui hilirisasi, swasembada pangan, dan swasembada energi.

Kapolri juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi agar pembukaan lapangan kerja dapat terus berlangsung. Ia menyebut program hilirisasi memiliki potensi menyerap hingga 1,4 juta tenaga kerja di Indonesia.

“Perjuangan untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh dan memperjuangkan kesejahteraan buruh di satu sisi harus tetap dijaga, namun di sisi lain kita juga harus menjaga agar iklim investasi tetap kondusif,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menegaskan komitmen Polri untuk terus melindungi hak-hak buruh dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja. Ia menyebut berbagai langkah telah dilakukan, termasuk pembentukan Satgas PHK, upaya memperjuangkan perlindungan bagi pekerja ojek online, serta mendorong penguatan Desk Ketenagakerjaan.

“Bagi saya, buruh adalah pahlawan devisa. Saya akan terus berada pada garda terdepan untuk memperjuangkan hak-hak buruh,” tegas Sigit.

Kapolri menjelaskan, keberadaan Desk Ketenagakerjaan merupakan wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan dan membantu penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan. Hingga saat ini, Desk Ketenagakerjaan telah menangani 291 perkara dan memfasilitasi 4.505 orang untuk menjadi pegawai tetap di perusahaan.

Selain itu, Desk Ketenagakerjaan juga turut membantu menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan di PT Amos yang menghasilkan kesepakatan pembayaran kompensasi sebesar Rp12,7 miliar.

Kapolri meminta Desk Ketenagakerjaan untuk terus bekerja secara optimal dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi pekerja dan buruh, baik melalui pelayanan, pendampingan maupun mediasi.

“Desk Ketenagakerjaan, berikan pelayanan yang lebih optimal sehingga kemudian apa yang dikeluhkan, apa yang dilaporkan, apa yang harus kita bantu untuk kita mediasi dan sebagainya, semuanya bisa berjalan dengan lebih baik,” ucapnya.

Ia menegaskan, Desk Ketenagakerjaan harus terus bekerja secara berkelanjutan dan tidak bergantung pada siapa pun yang menjabat sebagai Kapolri. Hal tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri untuk memastikan persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani secara optimal.

“Desk Ketenagakerjaan harus terus bekerja siapa pun Kapolrinya,” tegas Kapolri.

Kapolri berharap peresmian Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia dapat semakin memperkuat persatuan dan semangat perjuangan buruh. Ia juga mengajak seluruh elemen buruh untuk bersama-sama mengawal berbagai kebijakan dan program pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

“Mari kita kawal bersama perjuangan teman-teman buruh. Namun sekali lagi, saya pesan tetap jaga kondusivitas,” pungkasnya.