Connect with us

Metro

Gibran Ditolak Masuk Madura dan Malang: Kami Tidak Butuh Anak Tak Punya Etika

Published

on

Jakarta – Masyarakat Madura, Jawa Timur tampaknya masih sangat kesal terhadap sikap kurang sopannya cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat tampil dalam debat cawapres, pekan lalu.

Gibran dicap tidak punya etika saat berhadapan dengan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Masyarakat Madura, kampung halaman Mahfud MD, merasa dilecehkan atas perbuatan tidak beradab dari Gibran.

Penolakan warga Madura terhadap Gibran kemudian terlihat dari maraknya spanduk dan baliho yang berisikan kalimat-kalimat yang isinya tidak menghendaki Gibran ke Madura untuk melakukan kampanye Pilpres.
Spanduk dan baliho penolakan itu tersebar di beberapa wilayah, seperti di Bangkalan Madura, Kota Malang, dan di Kabupaten Jember.

Narasi dalam spanduk tersebut beragam, tetapi mengarah kepada satu pernyataan yakni menolak Gibran karena perbuatannya yang dicap tidak punya etika.

Pemasangan spanduk dan baliho ini pun menjadi viral di tengah masyarakat meskipun belum diketahui secara pasti pihak mana yang memasang baliho itu.

“Ini akibat dari seseorang yang nggak punya etika dan merendahkan orang yang lebih tua. Inilah respons kami sebagai masyarakat,” ujar Sutomo, seorang pedagang di Kabupaten Bangkalan, Madura pada Jumat (26/1/2024) lalu.

Sehingga siapa pihak yang memasang spanduk dan baliho itu, sambung warga, menjadi tidak penting. Lantaran apa yang terjadi adalah sebuah kenyataan yang tidak perlu dibela.

Warga setempat menilai bahwa pemasangan spanduk dan baliho itu merupakan bentuk protes warga terhadap sikap dan kelakuan Gibran saat debat cawapres.

“Kepada Gibran, tidak usah nyari orang di balik pemasangan spanduk ini. Ini adalah suara kami, kalau kalian tangkap orang kami, maka kami akan lawan,” kata Sutomo.

Spanduk menolak Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka juga muncul di Kota Malang, Jawa Timur. Bawaslu akan melakukan kajian terkait keberadaan spanduk itu.

Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Malang Hasbi Ash Shiddiqy mengaku pihaknya telah menerima pengaduan soal adanya spanduk penolakan Gibran di Jalan Muharto, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, tersebut.

“Ada laporan masuk, ada yang menyampaikan kepada kita. Soal spanduk tolak Gibran. Kami akan melakukan kajian terkait spanduk itu. Apakah merupakan bentuk dari black campaign, dan berdampak mengganggu tahapan kampanye.

Belakangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang, Jawa Timur kini disibukkan dengan banyaknya spanduk penolakan terhadap cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal ini merupakan buntut dari aksi Gibran yang dinilai tidak punya etika saat acara debat cawapres pekan lalu.
Maraknya spanduk penolakan tersebut kini tengah dikaji pihak Bawaslu.

Yakni apakah pemasangan spanduk tersebut masuk dalam kategori kampanye hitam (black campaign) dan dapat mengganggu tahapan pemilu.
“Kami akan melakukan kajian terkait spanduk itu.

Apakah merupakan bentuk dari black campaign, dan berdampak mengganggu tahapan kampanye pemilu,” ujar Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Malang, Hasbi Ash Shiddiqy, Sabtu (27/1/2024).

Dijelaskan Hasbi, pihaknya berwenang mengawasi barang dari pemilu, antara lain alat peraga kampanye seperti spanduk dan lainnya. Wilayah Bawaslu adalah mengawasi barang dari pemilu, kalau sekarang masa kampanye.
“Yang kita awasi soal APK (alat peraga kampanye). Kalau yang ini (spanduk) bagaimana? Kalau ini bukan bahan kampanye.

Tetapi itu, ada potensi mengganggu berjalannya kampanye. Di Bawaslu tetap kita kaji, tapi tidak bisa sendiri (penertiban). Kita akan koordinasi dengan Pemkot Malang, dan pihak berwajib untuk penertiban,” kata Hasbi.

Nantinya, setelah dikaji lebih lanjut, penertiban spanduk tersebut akan dilakukan jika memang memenuhi unsur dapat mengganggu tahapan pelaksanaan kampanye. Sedangkan penertiban akan dilakukan bersama dengan pihak berwajib.

“Kami akan koordinasikan juga dengan pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, Satpol PP dan KPU terkait masalah ini,” kata dia.

Dalam pelaksanaan pemilu, sambung Hasbi, sangat dilarang melakukan kampanye negatif atau black campaign. Namun adanya laporan spanduk penolakan Gibran tersebut belum dapat dipastikan, apakah masuk kategori black campaign.

“Yang itu masih dugaan, itu melanggar atau tidak. Kita akan kaji, karena tidak sendiri tidak boleh langsung ujug-ujug untuk menertibkan,” demikian Hasbi. (ant)

Continue Reading

Metro

Munas Aptrindo ke-3, Pemerintah Minta Sukseskan Zero Odol

Published

on

By

JAKARTA, – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) III di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 19-21 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis bagi para pelaku usaha angkutan barang, untuk memperkuat konsolidasi organisasi, sekaligus merumuskan arah baru penguatan sektor logistik nasional.

Sekretaris Jenderal APTRINDO, Wisnu W. Pettalolo mengatakan, Munas III merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi, yang mempertemukan seluruh pengurus dan anggota APTRINDO dari berbagai daerah di Indonesia.

“Musyawarah Nasional III APTRINDO Tahun 2026, merupakan agenda strategis organisasi sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, yang mempertemukan seluruh unsur kepengurusan dan anggota dari berbagai daerah,” kata Wisnu.

Menurutnya, forum tersebut bukan hanya agenda rutin organisasi, tetapi juga menjadi ruang evaluasi dan konsolidasi, menghadapi tantangan sektor angkutan barang yang semakin kompleks.

“Kegiatan ini menjadi sarana evaluasi menyeluruh atas perjalanan program, penajaman arah kebijakan, serta penguatan soliditas organisasi dalam menjawab tantangan sektor angkutan barang yang semakin dinamis, baik dari sisi regulasi, keselamatan operasional, transformasi digital, maupun tuntutan efisiensi logistik nasional,” jelasnya.

APTRINDO ingin mendorong terciptanya sistem logistik nasional yang lebih modern, efisien dan kompetitif melalui sinergi antara pengusaha, pemerintah dan stakeholder terkait.

“Melalui penyelenggaraan Munas III APTRINDO 2026, diharapkan terbangun kepemimpinan yang kuat, program kerja yang terukur, serta kemitraan yang lebih luas dengan pemerintah dan dunia usaha,” jelasnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut penting untuk mendukung terbentuknya ekosistem logistik nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan.

“Tujuan akhirnya adalah mendorong terciptanya ekosistem logistik nasional yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tambah Wisnu.

Munas III APTRINDO 2026 mengusung tema “Sinergi Pengusaha Truk Indonesia dalam Penguatan Ekosistem Logistik Cerdas: Inovasi dan Peremajaan Armada Berbasis Teknologi Guna Mewujudkan Ketahanan Logistik Nasional” dengan subtema “Akselerasi Logistik Nasional Berkeselamatan dan Berdaya Saing Global”.

Dalam pelaksanaannya, Munas dirangkaikan dengan sejumlah seminar nasional yang menghadirkan kementerian dan BUMN strategis sebagai pembicara utama.

Seminar Nasional I mengangkat topik “Zero ODOL sebagai Agenda Strategis Nasional: Orkestrasi Sinergi Regulator dan Pengusaha Truk dalam Mewujudkan Ekosistem Logistik Cerdas dan Berdaya Saing” dengan menghadirkan pembicara utama dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia.

Sementara Seminar Nasional II membahas “Digitalisasi Pelabuhan dan Integrasi Angkutan Barang: Sinergi Pelindo-Pengusaha Truk dalam Mewujudkan Ekosistem Logistik Cerdas Nasional” dengan menghadirkan narasumber dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Adapun Seminar Nasional III mengangkat tema “Reformasi Perizinan Logistik Nasional: Harmonisasi KBLI 2025 dan OSS RBA bagi Industri Angkutan Barang” dengan pembicara utama dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Selain agenda utama, Munas III APTRINDO juga menghadirkan otomotif dan finance/bank expo yang diikuti berbagai perusahaan otomotif dan lembaga pembiayaan. Kegiatan tersebut menjadi ruang promosi dan kolaborasi bisnis bagi pelaku industri logistik nasional.

Tak hanya itu, APTRINDO juga menggelar kegiatan golf bersama asosiasi dan relasi bisnis sebagai sarana mempererat hubungan dan memperkuat jaringan kemitraan antar pelaku usaha transportasi dan logistik di Indonesia.

Nanti  pada Kamis (21 Mei 2026) akan dilakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok, serta melakukan kegiatan networking Golf bareng Aptrindo bersama mitra kerja.

Sementara Ketua Panitia Munas ke 3 Aprindo, Gagan Gartika Eryana mengatakan, mengatakan Munas ini hadiri oleh 24 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan 42 DPC Aptrindo di Indonesia.

Continue Reading

Metro

Road to The 11th JIKF 2026, Lomba Layangan Tingkat Daerah Siap Meriahkan Kulon Progo dan Angkat Budaya Nusantara

Published

on

By

KULON PROGO — karyapost.com, Semangat pelestarian budaya tradisional kembali digaungkan melalui gelaran “Road to The 11th JIKF 2026” berupa Lomba Layangan Tingkat Daerah se-DIY dan sekitarnya yang akan berlangsung pada 4–5 Juli 2026 di Lapangan Tayuban, Panjatan, Kulon Progo.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian menuju Jogja International Kite Festival (JIKF) 2026 yang dikenal sebagai salah satu festival layangan bergengsi bertaraf internasional di Indonesia.

Ajang ini diharapkan mampu menjadi ruang kreatif bagi masyarakat, komunitas layangan, generasi muda, serta para pecinta seni budaya untuk menunjukkan kreativitas sekaligus mempererat persaudaraan antar daerah. Selain menjadi hiburan rakyat, festival layangan juga memiliki nilai budaya yang kuat karena mencerminkan semangat gotong royong, ketelitian, seni, dan sportivitas.

Panitia membuka beberapa kategori perlombaan untuk peserta dewasa, yakni kategori tradisional, kategori kreasi, dan kategori train naga.

Sementara untuk kategori anak, yang diperuntukkan maksimal kelas 3 SMP, akan diperlombakan kategori train naga.

Antusiasme masyarakat diperkirakan sangat tinggi mengingat festival layangan selalu menjadi tontonan menarik yang mampu menghadirkan suasana meriah dan penuh warna di langit Kulon Progo.
Biaya pendaftaran ditetapkan cukup terjangkau agar dapat diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat.

Untuk kategori dewasa, biaya pendaftaran sebesar Rp25.000 per layangan, sedangkan kategori anak sebesar Rp10.000 per layangan.

Panitia juga menyiapkan total hadiah lebih dari Rp15 juta yang terdiri dari Trophy Bupati Kulon Progo, sertifikat penghargaan,uang pembinaan,serta golden ticket menuju JIKF Parangkusumo.

Kehadiran hadiah tersebut menjadi bentuk apresiasi bagi para peserta yang mampu menampilkan kreativitas dan kemampuan terbaiknya selama perlombaan berlangsung.

Pendaftaran peserta dibuka mulai tanggal 20 Mei hingga 20 Juni 2026.

Masyarakat yang ingin mengikuti lomba dapat melakukan pembayaran melalui rekening resmi panitia:
BRI Nomor Rekening:
3008-01-777777-
53-9 a.n Pelayang Angkasa Satu
Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, masyarakat dapat menghubungi contact person panitia di nomor :
(+62) 856-4179-3219
atau melalui email: nusantarafamilykiteteam@gmail.com

Panitia juga menyediakan tautan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan guna mempermudah peserta memahami aturan perlombaan secara profesional dan tertib.

Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung promosi pariwisata Kulon Progo.

Dengan hadirnya peserta dan komunitas dari berbagai daerah, festival ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata sekaligus memperkenalkan potensi budaya lokal kepada masyarakat nasional maupun internasional.

Kegiatan ini turut mendapat dukungan dari berbagai pihak di antaranya Wonderful Indonesia,Visiting Jogja,Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Angkasa Satu, Generasi Muda Kulonprogo (GMK’2009 ),DPC IP-KI /Ikatan Pendukung Kemerdekaan indonesia Kabupaten Kulon Progo, KB-FKPPI /Forum komunikasi putra dan putri purnawirawan TNI-Polri PC.1204
Kulon progo & Media KaryaPost dari Jakarta, serta sejumlah komunitas dan mitra lainnya yang bersama-sama mendukung kemajuan seni budaya dan pariwisata daerah.

Melalui gelaran ini, Kulon Progo kembali menunjukkan komitmennya sebagai daerah yang aktif mengembangkan sektor budaya kreatif dan pariwisata berbasis masyarakat.

Festival layangan bukan hanya menjadi perlombaan semata, namun juga simbol kebersamaan, kreativitas, serta upaya menjaga warisan budaya Nusantara agar tetap hidup dan dikenal dunia internasional.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Metro

DPN PERMAHI 2026–2028 Resmi Dilantik, Azhar Sidiq Tegaskan PERMAHI Harus Hadir di Kancah Global

Published

on

By

Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) masa bakti 2026–2028 resmi dilantik dalam prosesi yang berlangsung di Graha Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (20/05/2026).

Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat arah gerak organisasi sekaligus menegaskan komitmen kader hukum untuk menjawab tantangan nasional maupun global di tengah dinamika zaman yang semakin kompleks.

Ketua Umum DPN PERMAHI periode 2026–2028, Azhar Sidiq S, dalam sambutannya menegaskan bahwa PERMAHI ke depan tidak hanya berfokus pada isu-isu nasional, tetapi juga harus mampu tampil sebagai organisasi mahasiswa hukum yang memiliki perspektif global.

Menurutnya, dunia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari krisis ekonomi global, dinamika geopolitik internasional, hingga persoalan keamanan negara yang membutuhkan kontribusi pemikiran hukum dari generasi muda.

“PERMAHI bukan hanya berada di Indonesia, tetapi harus hadir dalam kancah dunia. Saat ini kita menghadapi tantangan global, mulai dari krisis ekonomi hingga persoalan keamanan negara. Sebagai kader hukum, kita harus berperan aktif memberikan pandangan-pandangan hukum bagi Indonesia,” ujarnya.

Azhar juga menyoroti keberagaman kader PERMAHI yang hadir dari berbagai wilayah Indonesia. Ia menyebut kehadiran kader dari Aceh, Yogyakarta, Kendari, Ambon, Bau-Bau, hingga berbagai daerah lainnya menjadi bukti bahwa PERMAHI merupakan representasi mahasiswa hukum yang memiliki jangkauan nasional dan keberagaman latar belakang.

Menurutnya, keberagaman tersebut menjadi kekuatan organisasi dalam membangun perspektif hukum yang inklusif serta mampu memahami persoalan masyarakat dari berbagai sudut pandang daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Azhar menegaskan bahwa DPN PERMAHI siap mengawal berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menilai mahasiswa hukum tidak boleh bersikap pasif terhadap persoalan bangsa, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik dan keadilan sosial.

Bahkan, ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tetap menjadi bagian penting dalam perjuangan demokrasi apabila aspirasi rakyat tidak mendapatkan ruang.

“Jika aspirasi tidak didengar, jika suara rakyat tidak disampaikan, maka turun ke jalan menjadi pilihan perjuangan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelantikan, Lukman Papalia, menyampaikan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar agenda seremonial organisasi, melainkan penegasan terhadap komitmen ideologi dan keberlanjutan perjuangan intelektual kader PERMAHI.

Menurut Lukman, pergantian kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa hukum bukan hanya rotasi figur, tetapi juga manifestasi dari kesinambungan gagasan serta proses kaderisasi yang terus berjalan.

“Pelantikan hari ini merupakan langkah awal DPN dalam memformulasikan arah gerak organisasi yang responsif, progresif, serta berlandaskan nilai rule of law dan keadilan sosial,” kata Lukman.

Dalam laporannya, ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga kegiatan pelantikan dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

Meski demikian, Lukman mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh tamu undangan serta peserta yang hadir.

Menutup sambutannya, Lukman menekankan pentingnya integritas dalam dunia hukum serta peran para yuris dalam menjaga keadilan bagi masyarakat.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Keselamatan rakyat dicapai ketika keadilan ditegakkan oleh para yuris yang memiliki integritas ilmiah dan moralitas yang kokoh,” tutupnya.

Continue Reading

Trending