Connect with us

Metro

Christian Rinaldi (Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dapil 2 Partai Amanat Nasional) Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat & Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat  yang Pro Rakyat Kecil di Jakarta

Published

on

Jakarta, 28 Januari 2024 –
Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) berkolaborasi dengan Navigasi, Forum Warga Kota (FAKTA), Forum Osis DKI Jakarta, dan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) menyelenggarakan Diskusi Publik Jakarta Tanpa Beban terkait isu kesehatan publik dan penanganan zat adiktif dengan tema “Youth Voices: Navigating the Health Landscape in Jakarta” pada 27 Januari 2024.

Diskusi ini mengundang calon legislatif DPRD DKI Jakarta untuk berdiskusi guna mencari solusi konkrit untuk menciptakan masa depan lebih sehat dan berkualitas untuk masyarakat, khususnya generasi muda, serta mendorong partisipasi kritis publik pada Pemilu 2024. 8 (delapan) calon anggota DPRD DKI Jakarta menjawab tantangan dan hadir dalam diskusi.

Orang muda akan menjadi pemeran krusial dalam pesta demokrasi 2024 yang berlangsung dalam waktu dekat. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (2023), sebanyak 33,60% dari total pemilih adalah generasi milenial yang lahir pada 1980 hingga 1994 dan 22,85% merupakan generasi Z yang lahir pada tahun 1995 hingga 2000an.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemilih orang muda akan mendominasi Pemilu 2024, yaitu mencapai 56,45%. Salah satu isu orang muda yang menjadi perhatian adalah isu kesehatan dan penanganan konsumsi zat adiktif di masyarakat, khususnya anak dan orang muda.

Masalah konsumsi rokok di Indonesia terus menunjukkan angka yang memprihatinkan.

Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2022 menunjukan jumlah perokok di Indonesia mencapai 70,2 juta atau sekitar 34,5% penduduk, 2 dari 3 laki-laki (65,5%) adalah perokok aktif.

Belum selesai Indonesia mengatasi rokok konvensional, saat ini pun kita juga dihadapkan dengan masalah baru dari rokok elektronik. Prevalensi perokok elektronik naik sepuluh kali lipat dalam satu dekade dari 2011 sebesar 0,3% menjadi 3% pada tahun 2021 (GATS, 2021).

Selain itu, terdapat masalah yang lebih krusial di Jakarta yaitu terkait stunting. Sepertiga anak usia di bawah lima tahun memiliki tinggi badan di bawah rata-rata.

Jumlah anak dengan stunting di Indonesia menempati kedudukan kelima besar dunia (Millennium Challenge, 2018). Aspek lainnya dalam faktor penyebab lain stunting, yaitu berhubungan dengan minuman berpemanis dalam kemasan yang cukup banyak dikonsumsi oleh anak-anak.

Survei yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Juni 2023 di sepuluh kota di Indonesia menunjukkan, 25,9 persen anak usia kurang dari 17 tahun setiap hari mengonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Selain itu, 31,6 persen anak setidaknya 2-6 kali dalam seminggu mengonsumsi MBDK (YLKI, 2023).

Christian Rinaldi (Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dapil 2 Partai Amanat Nasional) menjelaskan bahwa acara IYCTC ini bagus. Bahkan dari Utara jauh-jauh kesini lumayan jauh dari Utara ke Timur perjalanan 2 jam.

Memang kegiatan seperti ini harus lebih ditingkatkan agar masyarakat tahu ada Caleg-Caleg yang memang turun ke masyarakat dan terjun ke politik benar-benar untuk masyarakat bukan untuk kepentingan golongan maupun golongan tertentu.

Kebetulan saya ini pesulap, salah satu praktisi hipnotis. Banyak banget orang yang dulu datang ke saya untuk berhenti merokok. Kalau saran saya pribadi seharusnya pemerintah menggandeng seluruh praktisi-praktisi hypnoteraphy untuk menangani masyarakat yang mau berhenti merokok.

Karena harga untuk praktisi hypnotheraphy itu tidak murah. Masyarakat yang kekurangan ekonomi dia akan memilih untuk beli rokok dibanding dia harus berhenti merokok melalui praktisi hypnotheraphy.

Terutama di media sosial saya menegaskan bahwa tidak ada lagi Rumah Sakit yang menolak pasien dengan alasan apapun. Walaupun alasannya penuh, Rumah Sakit wajib untuk mencarikan Rumah Sakit pengganti agar pasien yang datang tetap mendapatkan pertolongan pertama.

Yang kedua untuk masalah ijazah, saya turun ke lapangan masih banyak masalah ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah. Di DKI Jakarta ini sudah ada, di Permendikbud dan Dinas terkait sudah ada pasal-pasal dan undang-undangnya. Tapi sekolah sejauh ini tidak menghiraukan. Bahkan masalah swasta yang masyarakat tau adalah ijazah ditahan karena soal ekonomi.

Permendikbud menjelaskan disitu bahwa aturan itu dibuat untuk seluruh sekolah dan organisasi pendidikan. Mau itu negeri maupun swasta itu sama tidak boleh menahan ijazah dari siswa-siswanya.

“Semoga diskusi hari ini bukan hanya warga yang datang saja. Tapi omongan-omongan hari ini bisa meluas dan diketahui oleh masyarakat banyak,” harapnya Rinaldi.

“Saya Siap memperjuangkan Aspirasi Masyarakat & Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat  yang Pro Rakyat Kecil di Jakarta,”mengakhiri wawancara dengan para awak media

Continue Reading

Metro

Letkol Czi Wahyu: “Film Timur Bukan Hanya Aksi,Tapi Napas Nasionalisme dan Kebanggaan TNI”

Published

on

By

Jakarta, 5 Desember 2025 – Malam gala premiere film *Timur* di Epicentrum XXI, Jakarta, Kamis (5/12/2025), menjadi momen spesial bagi Letkol Czi Wahyu Wuhono Widhi Nugroho, S.H., M.Sc(IR)., M.SS. Kini menjabat Komandan Batalyon Zeni Tempur 5/ABW (Kodam V/Brawijaya, Jawa Timur), ia adalah salah satu sosok kunci di balik layar yang mendampingi produksi film ini sejak September hingga Desember 2024, saat masih berdinas di Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad).

Ditemui awak media usai pemutaran, Letkol Wahyu tak menyembunyikan kebanggaannya. Menurutnya, *Timur* bukan sekadar film laga, melainkan penghormatan nyata terhadap kisah heroik Satgas pasukan elite Kopassus dan Yonif 330/Tri Dharma Kostrad pada tahun 1996, saat masih dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto (kini Presiden Republik Indonesia).

“Saya mendukung penuh film ini karena mengangkat inspirasi dari operasi nyata pasukan khusus kita di tahun 1996. Ini kisah keberanian, pengorbanan, dan jiwa korsa yang patut terus dikenang generasi muda,” tegasnya.

Lebih dari itu, Letkol Wahyu menilai *Timur* berhasil membangkitkan semangat nasionalisme sekaligus kebanggaan terhadap institusi TNI, khususnya TNI Angkatan Darat dan satuan-satuan elitnya.

“Film ini diharapkan mampu menggugah rasa cinta tanah air, rasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dan rasa hormat kepada prajurit TNI yang setiap hari mengawal kedaulatan negara,” imbuhnya.

Ia juga menekankan peran penting pengangkatan pencak silat sebagai inti aksi dalam film arahan Iko Uwais ini.
“Pencak silat adalah warisan budaya luhur bangsa. Melalui *Timur*, kita ingin pencak silat tidak hanya dicintai di dalam negeri, tapi juga semakin mendunia sebagai identitas Indonesia yang otentik dan kuat.”

Bagi Letkol Wahyu, kolaborasi erat antara Uwais Pictures, para pekerja seni, dan TNI AD dalam proses produksi *Timur* menjadi bukti nyata bahwa pendekatan budaya lintas sektor mampu meningkatkan *soft power* Indonesia di mata dunia.

“Ini menunjukkan bahwa TNI tidak hanya hadir di medan tempur, tapi juga di ranah budaya. Kolaborasi seperti ini memperkaya khazanah nasional sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang modern, berbudaya, dan memiliki kekuatan militer yang disegani,” pungkasnya.

Film *Timur* yang didukung penuh BNI sebagai sponsor utama ini akan mulai tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia pada 18 Desember 2025 mendatang.

Continue Reading

Metro

Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H.Hadiri Acara Seminar Anti Korupsi Tema Satukan Aksi Basmi Koropsi

Published

on

By

Jakarta, 5 November 2025,– Dalam rangkaian Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025, tokoh antikorupsi Gandjar Laksmana hadir sebagai narasumber utama dalam diskusi publik yang mengangkat isu strategis mengenai gratifikasi dan dampaknya terhadap ekosistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam wawancara awak media Gandjar Laksmana menegaskan bahwa gratifikasi merupakan akar dari berbagai praktik korupsi, karena budaya memberi dan menerima sesuatu di luar ketentuan sering menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan.

“Gratifikasi itu akar masalah korupsi. Dan akar dari gratifikasi adalah diskriminasi. Salah satu penyebab diskriminasi adalah adanya benturan kepentingan, ketika seseorang lebih mengedepankan dirinya dan kelompoknya daripada kepentingan umum,” tegas Gandjar.

Ia menjelaskan, benturan kepentingan menjadi salah satu faktor paling berbahaya karena menciptakan ruang ketidakadilan, membuka celah manipulasi kebijakan, serta mengikis objektivitas pejabat publik.

Gandjar mengingatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan efektif apabila para pemangku kewenangan masih terbiasa menerima gratifikasi, baik dalam bentuk materi, fasilitas, maupun layanan khusus.

“Kenapa ini penting? Karena tidak mungkin korupsi bisa diberantas oleh pejabat atau orang-orang yang terbiasa menerima sesuatu, terlepas dari cukup atau tidak cukup gajinya,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Gandjar mendorong perlunya perubahan kultur birokrasi dan penguatan integritas, bukan hanya sekadar penindakan. Menurutnya, pemberantasan korupsi memerlukan komitmen kolektif, terutama dari mereka yang memiliki kewenangan dalam pelayanan publik, pengambilan keputusan, hingga proses perizinan.

Kegiatan Road to Hakordia 2025 menjadi momentum untuk menyatukan aksi dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menolak segala bentuk gratifikasi, diskriminasi, dan benturan kepentingan sebagai langkah awal membasmi korupsi dari hulu.

Dengan mengusung tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, acara ini diharapkan menjadi pemantik gerakan nasional yang konsisten, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Continue Reading

Metro

Fajar Aldila, S.H., M.Kn.Wakil Bupati Sumedang komitmennya untuk Percepat Pengembangan Minat dan Potensi Masyarakat di Kabupaten Sumedang Melalui Manfaat Teknologi Digital Terbaru

Published

on

By

Jakarta – M. Fajar Aldila, S.H., M.Kn. menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengembangan minat dan potensi masyarakat di Kabupaten Sumedang melalui pemanfaatan teknologi digital terbaru, khususnya implementasi IPv6 Enhanced dan Net 5.5G. Hal ini disampaikan dalam agenda IPv6 Enhanced Net5.5G Conference: Transformasi Digital, sebuah forum yang menghadirkan para pemimpin daerah, pakar teknologi, dan pelaku industri.Kamis (4/12/2025)

Dalam pernyataannya, Wakil Bupati menekankan bahwa Sumedang saat ini membutuhkan strategi konkret dan terukur untuk memastikan masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pelaku aktif yang memanfaatkan digitalisasi untuk pendidikan, ekonomi, dan inovasi lokal.

“Pengembangan minat masyarakat di Sumedang harus berbasis pada kemampuan digital. Dengan hadirnya teknologi IPv6 Enhanced dan Net5.5G, kita punya peluang besar untuk melahirkan talenta-talenta baru, UMKM digital, serta layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan inklusif,” ujar Fajar Aldila.

Fajar Aldila menegaskan beberapa langkah strategis untuk mendorong keterlibatan masyarakat menuju transformasi digital, antara lain:

1. Memperkuat literasi digital mulai dari desa hingga kota.
2. Membuka ruang pengembangan minat khusus seperti teknologi, seni digital, konten kreatif, dan kewirausahaan.
3. Mendorong UMKM lokal masuk ke ekosistem digital dengan akses konektivitas yang lebih cepat dan stabil.
4. Membangun infrastruktur jaringan yang modern berbasis IPv6 Enhanced sebagai tulang punggung smart city.
5. Kolaborasi dengan pemerintah pusat, operator telekomunikasi, dan pelaku industri untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas jaringan.

Dengan kehadiran teknologi Net5.5G, Kabupaten Sumedang berpotensi menjadi salah satu daerah dengan transformasi digital paling progresif di Jawa Barat. Teknologi tersebut memungkinkan:

* Koneksi internet ultra-responsif untuk pendidikan, layanan publik, hingga industri kreatif.
* Peningkatan efisiensi data untuk mendukung smart governance.
* Akselerasi inovasi di sektor pertanian, kesehatan, dan ekonomi kreatif.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat—khususnya generasi muda—mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan minat dan potensi mereka. Transformasi digital bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan masa depan Sumedang,” tambahnya.

Melalui konferensi ini, pemerintah daerah Sumedang menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem digital yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang memperluas kesempatan, memperkuat kreativitas, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending