Connect with us

Metro

“Perempuan di Depan Panggung : Kadin Indonesia dan USAID KUAT Ajarkan Keberlanjutan UMKM”

Published

on

Jakarta, 31 Januari 2024 – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, bekerja sama dengan USAID KUAT dalam program Komunitas Perkotaan Untuk Aksi Tangguh (KUAT), menggelar workshop hari ini dengan topik “Peran Pelaku UMKM Perempuan dalam Pengurangan Risiko Bencana, Keberlanjutan Usaha, dan Ketangguhan Berkomunitas” di Wisma PMI Jakarta.

Acara ini menekankan pentingnya memastikan kelangsungan usaha para pelaku UMKM perempuan di wilayah yang rentan terhadap bencana. International Union for Conservation of Nature (IUCN) menyatakan bahwa perempuan dan anak-anak 14 kali lebih rentan saat bencana dibandingkan laki-laki (Peterson, 2007).

Kerentanan perempuan pelaku UMKM terhadap bencana dan perubahan iklim membutuhkan tindakan dan strategi yang efektif untuk menjamin keberlanjutan mereka dan meningkatkan kualitas hidup.

Yani Motik, Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Kadin Indonesia, menekankan signifikansi keterlibatan perempuan dalam kesiapsiagaan bencana, mengingat lokasi geografis Indonesia yang berada di cincin api.

“Kami berharap ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, terutama pelaku usaha, tentang situasi dan dampaknya, sehingga kesiapsiagaan terhadap bencana dapat lebih efektif,” tambah Yani.

Beliau juga berharap kegiatan ini dapat membangun komunitas inklusif dan tangguh terhadap bencana serta perubahan iklim sambil menciptakan lingkungan yang mendukung.

Tri Hanurita, Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan Kadin Indonesia, menambahkan bahwa pengetahuan, kapasitas, dan keterampilan perempuan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan. Pemberdayaan perempuan pelaku UMKM juga seharusnya melibatkan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas dan layanan pendukung.

“Bencana tidak mengenal waktu atau letak geografis, maka memiliki kesadaran akan pengetahuan, kesiapan, dan alur proteksi sangat penting. Kesadaran ini akan menciptakan sikap yang adaptif,” ujar Tri.

Eni Widiyanti, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, menyampaikan keprihatinan terhadap kerentanan ganda perempuan dan anak-anak dalam situasi bencana.

Beliau merujuk pada temuan International Union for Conservation of Nature yang menyatakan bahwa risiko ini jauh lebih tinggi bagi perempuan dan anak-anak dibandingkan dengan laki-laki.

Titi Moektijasih, Analis Urusan Kemanusiaan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), menekankan perlunya tindakan dan strategi yang efektif untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, terutama dalam konteks UMKM yang rentan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim. “Pemberdayaan perempuan pelaku UMKM harus dilakukan melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas,” pungkas Titi.

Pada sesi kedua workshop ini, peserta dari berbagai lembaga memetakan peran perempuan dalam penanganan bencana, dengan harapan dapat mendorong rencana aksi yang memperkuat perempuan dalam menghadapi bencana serta membangun sistem dukungan baik di wilayah domestik (dalam rumah tangga) maupun di wilayah publik melibatkan pemerintah, swasta, organisasi, dan pihak lainnya.

Melalui upaya kolaboratif ini, Kadin Indonesia dan USAID KUAT berharap tidak hanya meningkatkan ketahanan dan kemampuan adaptasi perempuan pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan yang dibawa oleh bencana dan perubahan iklim, tetapi juga untuk menginspirasi dan memotivasi seluruh masyarakat untuk mendukung dan menjadi bagian dari gerakan yang lebih besar dalam membangun komunitas yang lebih tangguh dan inklusif.

Bersama-sama, kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih cerah dan aman bagi semua, dengan perempuan di garis depan sebagai agen perubahan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Continue Reading

Metro

Abdul Mujibbb : PB Ekonomi Syariah Rakyat Indonesia Terus Sosialisasikan Ketahanan Ekonomi Nasional dari Sabang sampai Merauke

Published

on

By

Jakarta – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar (PB) Ekonomi Syariah Rakyat Indonesia (ESRA), Abdul Mujib, menegaskan komitmennya untuk terus menyosialisasikan pentingnya penguatan ketahanan ekonomi nasional kepada masyarakat di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

Menurut Abdul Mujib, pembangunan ekonomi yang kuat harus melibatkan seluruh elemen bangsa melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“PB Ekonomi Syariah Rakyat Indonesia akan terus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya ketahanan ekonomi nasional. Semangat kami adalah membangun Indonesia yang maju bersama ESRA melalui penguatan ekonomi rakyat,” ujar Abdul Mujib.

Ia menambahkan, program sosialisasi akan menjangkau berbagai daerah di Indonesia dengan menggandeng pelaku UMKM, tokoh masyarakat, akademisi, pemuda, serta berbagai organisasi kemasyarakatan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran ekonomi syariah sebagai salah satu pilar dalam memperkuat perekonomian nasional.

Abdul Mujib juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dalam membangun kemandirian ekonomi bangsa melalui peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan pengembangan usaha berbasis syariah.

Dengan semangat “Maju Bersama ESRA”, PB Ekonomi Syariah Rakyat Indonesia optimistis dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Continue Reading

Metro

Rakernas GP Al Washliyah 2026 Fokus Perkuat Kedaulatan Ekonomi dan Peran Strategis Pemuda

Published

on

By

Jakarta – Gerakan Pemuda (GP) Al Washliyah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 di Hotel Orchard, Jakarta, Minggu (12/7), dengan mengusung tema “Penguatan Peran Pemuda Al Washliyah dan Kedaulatan Ekonomi di Tengah Dinamika Politik Global”.

Ketua Umum PP GP Al Washliyah H. Aminullah Siagian mengatakan Rakernas menjadi momentum untuk memperkuat peran organisasi dalam pembangunan nasional, khususnya melalui pengembangan ekonomi, penguatan kaderisasi, dan peningkatan kontribusi sosial kemasyarakatan.

Menurut Aminullah, GP Al Washliyah kini mengarahkan fokus organisasi pada pengembangan sektor ekonomi riil sebagai langkah mewujudkan kemandirian organisasi.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pembentukan koperasi GP Al Washliyah yang telah memiliki badan hukum. Organisasi tersebut menargetkan berdirinya 41 unit usaha hingga tahun 2028, sesuai dengan tahun berdirinya GP Al Washliyah pada 1941.

“Pengembangan usaha akan dimulai dari pengelolaan sektor galian C dan batu di Konawe yang dipercayakan masyarakat kepada koperasi. Selanjutnya akan dikembangkan berbagai unit usaha lain seperti barbershop, pabrik roti, serta sektor produktif lainnya,” kata Aminullah.

Ia menegaskan seluruh kegiatan usaha harus dijalankan secara profesional dengan mematuhi seluruh ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku.

Di bidang hukum, Rakernas juga menegaskan penguatan fungsi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Al Washliyah untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat dan kader, sekaligus mendukung upaya penyelamatan aset-aset organisasi Al Washliyah di berbagai daerah.

Pada sektor kaderisasi, GP Al Washliyah berkomitmen menghidupkan kembali Brigade Hawari sebagai bagian dari pembinaan karakter dan disiplin kader. Program tersebut akan diwujudkan melalui pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) bekerja sama dengan Korps Brimob Polri di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam kesempatan itu, Aminullah juga menyatakan dukungan organisasi terhadap upaya pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas korupsi serta berbagai praktik mafia yang merugikan negara.

Ia berharap Rakernas menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat organisasi sekaligus memberikan kontribusi terhadap program-program prioritas pemerintah, termasuk peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Riduan Dalimunthe, S.H.I., M.H., mengatakan Rakernas merupakan forum strategis untuk merumuskan gagasan dan rekomendasi yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan bangsa.

Menurut dia, rekomendasi Rakernas akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan kementerian serta lembaga terkait sebagai bentuk kontribusi organisasi terhadap pembangunan nasional.

Rakernas GP Al Washliyah 2026 diikuti sekitar 300 peserta yang terdiri atas pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, unsur pemuda, mahasiswa, serta organisasi bagian Al Washliyah dari berbagai provinsi di Indonesia.

Continue Reading

Metro

Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin S.E., M.M. Ucapkan Selamat atas Penunjukan Rudi Margono sebagai Plt. Jampidsus RI

Published

on

By

Jakarta – Ketua Dewan Pembina Pengurus Besar Persatuan Pengacara Nasional (PB PPN), Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin, S.E., M.M., menyampaikan ucapan selamat kepada Rudi Margono atas penunjukannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Republik Indonesia.

Prof. Tubagus Bahrudin berharap amanah yang diemban Rudi Margono dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, serta komitmen dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan.

“Selamat kepada Bapak Rudi Margono atas kepercayaan yang diberikan sebagai Plt. Jampidsus RI. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam mengemban tugas serta mampu memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan demi kepentingan bangsa dan negara,” ujar Prof. Tubagus Bahrudin.

Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa kepemimpinan Rudi Margono akan semakin memperkuat kinerja institusi Kejaksaan, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Ucapan tersebut menjadi bentuk dukungan dan apresiasi PB Persatuan Pengacara Nasional terhadap upaya Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjaga supremasi hukum serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Continue Reading

Trending