Connect with us

Metro

Press Conference Petisi Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi (FPRD)

Published

on

PETISI FORUM PENYELAMAT REFORMASI DAN DEMOKRASI (FPRD)

Dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa telah terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, baik sebelum hari H, pada hari H Rabu 14 Fabruari 2024 dan pasca-hari H, yang antara lain berupa terjadinya “abuse of power” (penyalahgunaan kekuasaan) sehingga patut diduga terjadi ketidaknetralan Presiden dengan melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bahkan melakukan pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan Perangkat Desa, di samping itu juga terjadi intimidasi dan pengarahan pilihan rakyat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah, kemudian melakukan politisasi Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta penyalahgunaan fasilitas negara untuk melakukan kampanye terselubung.

Dari berbagai peristiwa yang berkaitan dengan hasil perhitungan suara yang disajikan oleh KPU melalui aplikasi Sirekap dan peringatan serta anjuran dari Bawaslu, dan Keputusan DKPP, kami menilai telah terjadi ketidaknetralan KPU selaku penyelenggara Pemilu.

Dengan mempertimbangkan bahwa segala peristiwa di atas telah memicu munculnya kritikan dari guru besar, para pakar, para tokoh bangsa, akademisi serta gelombang demonstrasi masyarakat menolak hasil Pemilu, khususnya Pilpres 2024 yang dapat menimbulkan konflik horisontal seperti yang sudah terjadi, yakni benturan antara masyarakat dengan ormas tertentu, namun Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan seolah-olah membiarkan serta mengabaikan hal-hal tersebut di atas, maka Kami Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi (FPRD) yang terdiri dari Purnawirawan TNI-Polri, Akademisi dan Tokoh-tokoh Masyarakat dengan tegas menyampaikan Petisi sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mencegah terjadinya perpecahan dan/atau untuk menjaga keutuhan dalam berbangsa dan bernegara serta tidak menimbulkan kerusakan yang semakin parah dalam sistem ketatanegaraan, menghentikan atau setidaknya menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang berkelanjutan, KAMI MENDESAK Presiden Joko Widodo untuk secara sukarela mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia.

2. Apabila Presiden Joko Widodo tidak mengindahkan poin 1 di atas, maka KAMI MENDESAK kepada DPR RI untuk mengajukan Hak Angket guna menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran negara oleh Presiden demi memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu dalam Pilpres 2024.

3. Dengan mempertimbangkan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), KAMI MENUNTUT pembatalan hasil Pilpres 2024 dan melaksanakan Pemilihan Presiden ulang dengan terlebih dahulu mengganti seluruh perangkat penyelenggara Pemilu, karena sudah terbukti bertindak tidak transparan, tidak profesional dan tidak amanah dalam menjalankan tugasnya.

4. Dengan mempertimbangkan hasil sidang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan hasil sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di mana pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka cacat etika, cacat moral, cacat prosedur dan ada benturan kepentingan (conflict of interest), KAMI MENDESAK agar Sdr. Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan tidak diperbolehkan mengikuti Pilpres ulangan yang akan diselenggarakan.

5. KAMI MENDESAK kepada Pimpinan TNI-Polri untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas institusi dengan tetap tegak lurus menjaga netralitasnya, dan tidak membuka peluang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk masuk dalam pusaran politik praktis.

6. KAMI MEMINTA kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokasi ancaman konflik horisontal, serta menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara.

Jakarta, 24 Februari 2024

Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi

Continue Reading

Metro

Nickson Pampang Ketua Provinsi ORADO Papua Selatan : Siap Laksanakan Arahan dan Kebijakan Pusat Bangun Struktur Organisasi Tingkat Kabupaten

Published

on

By

Jakarta – Pengurus Besar Olahraga Domino Indonesia (ORADO) secara resmi mendeklarasikan komitmen untuk membawa domino masuk ke ranah olahraga prestasi.

Deklarasi ini menjadi tonggak sejarah bagi ORADO dalam mentransformasi domino. Dari yang semula sekadar permainan rakyat, kini diarahkan menjadi cabang olahraga (cabor) profesional yang menjunjung tinggi sportivitas dan berorientasi pada prestasi nasional.

Langkah ini diawali melalui Deklarasi Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 yang digelar di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (7/1/2026)

ORADO kini diproyeksikan menjadi induk organisasi resmi yang bertanggung jawab penuh atas pembinaan atlet, penegakan aturan, hingga penyelenggaraan kompetisi berjenjang di seluruh penjuru Tanah Air.

Dihadiri langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir. Turut hadir pula Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, serta jajaran pengurus pusat.

Nickson Pampang Ketua Provinsi ORADO Papua Selatan kesiapan Papua Selatan melaksanakan arahan dan kebijakan pusat dengan membangun struktur organisasi hingga tingkat kabupaten untuk mendukung pengembangan olahraga domino sebagai bagian dari pembinaan olahraga daerah.

Nickson Pampang Ketua Pengprov ORADO Papua Selatan akan memulai langkah pembinaan melalui penguatan organisasi, penjaringan atlet dari kampung dan distrik, pelaksanaan pelatihan pelatih serta wasit, serta penyelenggaraan kejuaraan berjenjang dari kabupaten hingga provinsi.Menurutnya, domino telah lama menjadi bagian dari aktivitas sosial dan kompetitif masyarakat Papua Selatan. Dengan sistem pembinaan resmi, domino diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan prestasi olahraga daerah.

Nickson menegaskan Papua Selatan siap menjadi salah satu daerah penopang pembinaan tidak lagi bersifat insidental. Kami menyiapkan kalender kejuaraan yang terstruktur dan berkelanjutan domino nasional.“Dengan semangat dari daerah,

kami berharap ORADO dapat tumbuh kuat dan memberi kontribusi nyata bagi olahraga nasional,” ungkapnya.

Continue Reading

Metro

NPC Resmi Launching LAZNAS, Perkuat Peran Nasional dalam Aksi Kemanusiaan Palestina

Published

on

By

Jakarta, — Nusantara Palestina Center (NPC) secara resmi melaksanakan Launching Ceremony Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) NPC dengan mengusung tema besar “Solid untuk Kemanusiaan, Khidmat untuk Keumatan.” bertempat di Hotel Grand Mercure, Jakarta. Selasa (06/01/2026)

Kegiatan ini menjadi momentum penting penguatan peran NPC sebagai lembaga nasional yang bergerak di bidang edukasi, advokasi, dan kemanusiaan.

Dalam wawancara awak media, Masri Udin selaku Direktur Eksekutif NPC menegaskan bahwa sejak awal berdiri, NPC memiliki visi besar untuk menjadi lembaga Nusantara yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

“Kehadiran Nusantara Palestina Center hari ini merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus mengabdi kepada persoalan kemanusiaan, khususnya bagi saudara-saudara kita di Palestina,” ujar Masri.

Masri Udin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para donatur, mitra kolaborasi, serta sahabat setia NPC yang selama ini menjadi kekuatan utama gerakan kemanusiaan NPC.

“Kami berdiri di atas kepercayaan para donatur. Sejak awal berdiri, NPC berfokus pada dua hal utama: edukasi dan kemanusiaan, yang menjadi filosofi perjuangan kami dalam memberikan khidmat bagi Palestina.”

Menurut Masri Udin, pemilihan Palestina sebagai fokus utama bukan tanpa alasan. Selain menjadi salah satu bangsa yang hingga kini belum merdeka, Palestina memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan Indonesia.

“Bangsa Indonesia memiliki hutang sejarah kepada Palestina. Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan pada tahun 1944, Mufti Amin al-Husseini telah aktif mengkampanyekan kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio dari Jerman, jauh sebelum Indonesia merdeka,” jelasnya.

NPC hadir sebagai jembatan komunikasi dan solidaritas antara bangsa Indonesia dan bangsa Palestina. Masri Udin juga menegaskan bahwa NPC merupakan lembaga kemanusiaan independen yang tidak berafiliasi dengan kepentingan politik manapun.

“Gerakan NPC sejalan dengan politik negara, namun kami tidak berafiliasi dengan gerakan politik di Palestina maupun di dalam negeri. Fokus kami murni pada kemanusiaan dan advokasi.”

Sejak tahun 2018, NPC telah mengelola dan mendistribusikan amanah dana kemanusiaan sebesar Rp380 miliar, yang dialokasikan melalui lima pilar program utama, yaitu:

1. Program Kesehatan
2. Program Pendidikan
3. Program Infrastruktur
4. Program Edukasi
5. Program Tanggap Darurat (Emergency)

Salah satu program unggulan NPC di Palestina adalah kepedulian terhadap anak-anak korban konflik, di antaranya melalui pendirian TK Nurani Indonesia, yang memberikan pendidikan dan dukungan moral bagi anak-anak yatim agar semangat hidup mereka tetap terjaga.

Selain itu, NPC juga secara rutin memberikan santunan kepada lebih dari 1.012 anak yatim Palestina setiap tahunnya, serta bantuan pendidikan bagi mahasiswa dan mahasiswi kedokteran yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pertolongan saat terjadi agresi kemanusiaan

Di akhir wawancara awak media, Masri Udin berharap NPC terus menjaga komitmen, konsistensi, serta semangat inovasi dalam menjalankan amanah sebagai penghubung kemanusiaan antara Indonesia dan Palestina.

“Semoga NPC senantiasa menjaga kepercayaan ini dan terus berinovasi sebagai jembatan amanah antara bangsa Indonesia dan bangsa Palestina,” tutupnya.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menghadiri secara langsung Launching Ceremony LAZNAS Nusantara Plus Center (NPC)

Kehadiran ini menjadi bentuk nyata dukungan parlemen terhadap penguatan peran lembaga zakat dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.

Dalam wawancara awak media , Syahrul Aidi Maazat memberikan apresiasi tinggi kepada NPC yang selama ini telah aktif sebagai organisasi kemanusiaan (NGO/INJIO) dalam menggalang dan menyalurkan bantuan, khususnya untuk rakyat Palestina. Kini, dengan perubahan status menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), peran NPC dinilai akan semakin strategis dan berdampak luas.

“NPC ini bukan lembaga baru. Mereka sudah lama berjuang mengumpulkan dana kemanusiaan, termasuk untuk Palestina. Selama menjadi NGO, mereka mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemeriksa keuangan. Sekarang statusnya menjadi LAZNAS, tentu potensi penghimpunan dana akan jauh lebih masif karena berbasis zakat dan kelembagaannya semakin kuat,” ujar Syahrul.

Ia menambahkan, keberadaan LAZNAS NPC diharapkan menjadi mitra strategis BKSAP dalam berbagai program kemanusiaan dan diplomasi parlementer, terutama yang berkaitan dengan isu Palestina dan kepentingan kemanusiaan global.

“Kami berharap LAZNAS NPC dapat terus bersinergi dan berkontribusi, tidak hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi juga untuk rakyat Palestina yang masih berjuang mempertahankan hak-haknya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syahrul Aidi Maazat juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat beberapa lembaga zakat di Indonesia yang aktif menyalurkan bantuan ke Palestina, di antaranya LAZNAS NPC, Rumah Zakat, Dana Tohid, dan sejumlah lembaga kemanusiaan serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Menurutnya, sinergi antar-lembaga tersebut menjadi kekuatan besar bangsa Indonesia dalam memperjuangkan nilai solidaritas global.

Launching Ceremony ini menjadi momentum penting bagi LAZNAS NPC untuk melangkah ke fase baru sebagai lembaga zakat nasional yang profesional, terpercaya, dan berdampak luas dalam memperjuangkan misi kemanusiaan dan keumatan.

Continue Reading

Metro

Belajar SDGs dari Lingkungan Terkecil: Kisah RT 08 Malaka Jaya Jakarta Timur

Published

on

By

Jakarta – Upaya menjaga lingkungan dan membangun kepedulian sosial tak selalu harus dimulai dari program besar. Di RT 08 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur, inisiatif warga justru berkembang menjadi media pembelajaran terbuka bagi berbagai pihak.

Dalam beberapa hari, lingkungan ini dikunjungi Yayasan Al Iman Cipinang Elok, komunitas disabilitas dari Precious One, hingga perwakilan Kementerian Perumahan Rakyat. Mereka belajar langsung bagaimana pengelolaan lingkungan dijalankan secara inklusif dan partisipatif.

Perwakilan Precious One, Ratnawati, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut memberikan perspektif baru tentang hubungan antara kepedulian lingkungan dan dukungan terhadap penyandang disabilitas.

Sementara itu, Ketua RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Taufiq, menegaskan bahwa perubahan sosial di tingkat lingkungan tidak bisa dipaksakan.

“Dalam masyarakat yang beragam, selalu ada warga yang belum memilih untuk terlibat. Itu adalah realitas demokrasi. Tugas kami bukan memaksa, melainkan memastikan keputusan warga yang memberi manfaat nyata bagi lingkungan tetap berjalan, sambil membuka ruang agar siapa pun bisa bergabung kapan saja,” katanya.

Ke depan, RT 08 Malaka Jaya menargetkan swasembada energi dan pangan berbasis komunitas sebagai bagian dari upaya mendukung SDGs, Asta Cita Pemerintah, serta gerakan menjaga lingkungan perkotaan

Continue Reading

Trending