Connect with us

Metro

Roy Marten Hadiri Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi di Jakarta

Published

on

Jakarta, 24 Februari 2024 – Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi (FPRD) mengadakan press conference terkait penyelenggaran Pemilu dan menyelamatkan demokrasi di Indonesia yang diadakan di Ruang Janur Sari Klub Kelapa Gading Jakarta pada hari Sabtu, 24 Februari 2024.

 

Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi (FPRD) itu sendiri adalah komunitas warga bangsa yang peduli dengan tegaknya 4 pilar kebangsaan dan demokrasi di Indonesia yang terdiri Purnawirawan, Pati TNI/Polri, Akademisi dan tokoh masyarakat.

 

Roy Marten sebagai Artis Ibukota dan anggota FPRD, saat ditemui awak media online mengatakan ; “Ada sebuah pertandingan dimana para kontestan tidak sama karena panitia dan juri berpihak pada salah satu kontestan makanya kita pasti protes dan ingatkan sebagai bagian dari masyarakat akan konstitusi, masalahnya adalah ini sebuah virus prudensi kalau kita tidak gugat dan protes ini akan menjadi virus prudensi juga.

 

Para pemimpin yang akan datang akan menggunakan taktik yang sama itu yang berbahaya buat demokrasi Indonesia adapun pesan untuk masyarakat yang pertama tenang, jangan anarki, kompak tetap menyuarakan bahwa ada ketidakbenaran dan ketidakberesan dalam Pemilu yang sudah terjadi ini mari kita gugat bersama.

 

Setiap orang punya pendapat masing-masing apalagi dalam hal politik bisa berbeda makanya kalau teman-teman bersebrangan dengan kami silahkan berpihak tapi saya yakin dengan keyakinan saya bahwa kami dijalan yang tepat.

 

Hasil Pemilu adalah satu hal bagi kita semua, tapi diadakan Pemilu lagi itu hal yang berbeda. Jadi sebelum Pemilu ada hal-hal yang tidak benar yang sudah dilakukan sebelum dan sesudah pemilu, ada 3 bagian yaitu sebelum, ketika hari H dan sesudahnya dan yang kita gugat tidak hanya hasilnya tapi dari proses dari awalnya dan tahapan-tahapan tidak benar maka dari itu kami dorong untuk Hak Angket, dimana DPR akan mengadili atau memeriksa ketidakbenaran tersebut.

 

Harapannya adalah pembelajaran buat para penguasa siapa saja bahwa jangan main-main dengan hukum dan pemilu karena itu masa depan bangsa dan jangan KKN, jangan merasa benar sendiri tolong dengar suara rakyat,” tutupnya.

 

Dengan mempertimbangkan bahwa segala peristiwa di atas telah memicu munculnya kritikan dari guru besar, para pakar, para tokoh bangsa, akademisi serta gelombang demonstrasi masyarakat menolak hasil Pemilu, khususnya Pilpres 2024 yang dapat menimbulkan kontlik horisontal seperti yang sudah terjadi, yakni benturan antara masyarakat dengan ormas tertentu, namun Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan seolah-olah membiarkan serta mengabaikan hal-hal tersebut di atas, maka Kami Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi (FPRD) yang terdiri dari Purnawirawan TNI-Polri, Akademisi dan Tokoh-tokoh Masyarakat dengan tegas menyampaikan Petisi sebagai berikut:

 

1. Bahwa untuk mencegah terjadinya perpecahan dan/atau untuk menjaga keutuhan dalam berbangsa dan bernegara serta tidak menimbulkan kerusakan yang semakin parah dalam sistem ketatanegaraan, menghentikan atau setidaknya menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang berkelanjutan, KAMI MENDESAK Presiden Joko Widodo untuk secara sukarela mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia.

 

2. Apabila Presiden Joko Widodo tidak mengindahkan poin | di atas, maka KAMI MENDESAK kepada DPR RI untuk mengajukan Hak Angkat guna menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran negara oleh Presiden demi memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu dalam Pilpres 2024.

 

3. Dengan mempertimbangkan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), KAMI MENUNTUT pembatalan hasil Pilpres 2024 dan melaksanakan Pemilihan Presiden ulang dengan terlebih dahulu mengganti seluruh perangkat penyelenggara Pemilu, karena sudah terbukti bertindak tidak transparan, tidak profesional dan tidak amanah dalam menjalankan tugasnya.

 

4. Dengan mempertimbangkan hasil sidang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan hasil sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di mana pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka cacat etika, cacat moral, cacat prosedur dan ada benturan kepentingan (conflict of interest), KAMI MENDESAK agar Sdr. Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan tidak diperbolehkan mengikuti Pilpres ulangan yang akan diselenggarakan.

 

5. KAMI MENDESAK kepada Pimpinan TNI-Polri untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas institusi dengan tetap tegak lurus menjaga netralitasnya, dan tidak membuka peluang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk masuk dalam pusaran politik praktis.

 

6. KAMI MEMINTA kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokasi ancaman konflik horisontal, serta menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara.

Continue Reading

Metro

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila Gelar Pelantikan Pengurus dan Buka Bersama

Published

on

By

Jakarta, – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila resmi menggelar acara Pelantikan Pengurus dan Buka Bersama yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat.Sabtu (28 Februari 2026)

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan utama gerakan dalam membangun peradaban bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian sesuai semangat Trisakti.

Acara dihadiri oleh para pengurus pusat, tokoh masyarakat, akademisi, pemuda, serta tamu undangan dari berbagai elemen organisasi kemasyarakatan. Suasana kebersamaan semakin terasa hangat dengan rangkaian buka puasa bersama yang mempererat tali silaturahmi dan solidaritas antaranggota.

Dalam sambutannya, Dr. Antonius Manurung selaku Ketua Umum DPP Gerakan Pembumian Pancasila menegaskan bahwa organisasi ini hadir sebagai wadah perjuangan ideologis yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menyampaikan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol atau slogan, melainkan harus diwujudkan secara nyata dalam sikap, kebijakan, dan tindakan sosial.

“Pancasila harus menjadi pondasi organisasi sekaligus arah gerak perjuangan kita. Dengan menjadikan Trisakti sebagai jembatan, kita ingin memastikan bangsa ini mampu berdiri tegak secara politik, berdikari dalam ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi dan digitalisasi. Menurutnya, tantangan zaman menuntut organisasi untuk adaptif tanpa meninggalkan jati diri bangsa.

Pelantikan pengurus ditandai dengan pembacaan ikrar dan penyerahan mandat kepengurusan sebagai simbol dimulainya tanggung jawab baru dalam menjalankan roda organisasi. Para pengurus yang dilantik diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menyosialisasikan, mengedukasi, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.

Kegiatan ini ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah, menegaskan tekad seluruh jajaran untuk bersinergi membangun bangsa melalui gerakan ideologis yang konstruktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Continue Reading

Metro

JALAN RUSAK BELUM ADA PERBAIKAN DI TAMBAH POTENSI HUJAN DERAS SISA MATRIAL TERLIHAT MEMADATI AREA JALAN

Published

on

By

Kulon Progo ,27/2/2026 – Karya Post,
Ada tetembangan jawa begini sopo-sopo sing liwat mesti sambate dalan koyo ampyang aspalan kari brangkale mongko kono kene legok ilang aspale begitu disampaikan oleh Riyanto SH terkait kondisi jalan di wilayah dusun banaran lor, kelurahan banguncipto, kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo,Yogyakarta.

Riyanto SH Sekertaris DPC IP-KI Ikatan Pendukung kemerdekan Indonesia kabupaten kulon Progo menyampaikan keluhan warga terkait akses tersebut jika tidak ada potensi hujan kering gronjal – gronjal ujarnya karena aspalnya hilang tinggal batu koral yg tergerus air hujan, kemudian pada saat hujan lebat drainase pindah ke tengah jalan sampai menggenang dan air hujan mengalir begitu deras membawa sisa material split maupun tetelan aspal.

Mohon kiranya Dinas PU Kabupaten kulon Progo maupun anggota DPRD Kulon Progo berkenan kiranya memikirkan perbaikan jalan tersebut agar kembali normal untuk  kepentingan akses transportasi bagi masyarakat sekitarnya.

Riyanto SH menyampaikan sekitar 26 tahun yg lalu jalan tersebut setelah di aspal naik kelas menjadi jalan kabupaten, tetapi sekarang kurang lebih 3 tahun sudah rusak dan belum di perbaiki kemudian turun kelas jadi jalan lingkungan, sungguh berat masyarakat untuk memperbaiki secara swadaya gotong royong andai dulu sebelum rusak parah sudah di turunkan kelas mungkin masyarakat mampu gotong royong untuk perbaikan tapi sekarang kondisinya sudah rusak parah dan baru di turunkan kelas.

Riyanto SH menjelaskan bahwa jalan tersebut juga menghubungkan ke makam Ki Sorogeni yg oleh masyarakat sekitar di keramatkan dan setiap bulan tertentu diadakan upacara adat saparan oleh masyarakat banaran lor maka Riyanto SH menyampaikan harapannya supaya jalan yang rusak tersebut segera mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah khususnya dinas terkait yaitu PU kabupaten kulon Progo,begitu aspirasinya mewakili warga masyarakat disampaikan kepada awak media di lapangan.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Metro

Pelantikan Pengurus Pusat KAGAMAHUT UGM 2025–2028, Ir.K.R.T.H, Darori Wonodipuro M.M., IPU Tekankan Sinergi Atasi Persoalan Kehutanan Nasional

Published

on

By

Jakarta, — Pengurus Pusat KAGAMAHUT UGM masa bakti 2025–2028 resmi dilantik dalam sebuah seremoni khidmat yang digelar di Ruang Rimbawan, Gedung Manggala Wanabakti, kantor Kementerian Kehutanan, Palmerah, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional dan alumni kehutanan Universitas Gadjah Mada, di antaranya Dwi Januarto Nugroho selaku Ketua Umum KAGAMAHUT periode 2025–2028, Nezar Patria (Wakil Menteri Komunikasi dan Digital sekaligus Sekjen PP KAGAMA), Prasetyo Hadi (Menteri Sekretaris Negara dan Wakil Ketua Umum PP KAGAMA), serta Rohmat Marzuki (Wakil Menteri Kehutanan dan Dewan Penasehat PP KAGAMAHUT).

Turut hadir Darori Wonodipuro, Anggota DPR RI sekaligus Ketua Dewan Penasehat PP KAGAMAHUT, yang dalam keterangannya kepada awak media menekankan pentingnya soliditas pengurus baru dalam menghadapi persoalan kehutanan nasional yang kompleks.

“Pengurus sekarang menerima warisan persoalan yang cukup rumit, mulai dari banjir, longsor, kekeringan, hingga isu legalitas kawasan. Karena itu, kepengurusan baru harus mampu menghadirkan solusi nyata. Kita harus kompak dan tidak bisa bekerja sendiri. Dari Komisi IV kami siap mendukung program yang benar dan konstruktif,” ujarnya.

Darori menambahkan bahwa pengelolaan hutan harus dikembalikan pada fungsi ekologisnya. Ia menyoroti pentingnya pengembalian kawasan tertentu ke fungsi konservasi, termasuk kawasan yang menjadi habitat satwa dan tumbuhan dilindungi, serta penguatan kembali fungsi hutan lindung sebagai penyerap air alami.

Ia menjelaskan bahwa hutan yang sehat mampu menyerap sekitar 70 persen air hujan, sementara sisanya mengalir ke sungai. Hal ini menurutnya menjadi kunci mencegah bencana hidrologis sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.

Selain itu, Darori juga mendorong konsep pengelolaan hutan produksi berkelanjutan dengan sistem penanaman kembali minimal 30 persen jenis pohon kehutanan bernilai tinggi seperti meranti atau mahoni. Ia optimistis dalam 20 tahun mendatang kebijakan ini dapat menghasilkan jutaan tanaman produktif yang memberi manfaat ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja bagi generasi muda.

Pelantikan ini menjadi momentum strategis bagi KAGAMAHUT untuk memperkuat kontribusi alumni kehutanan dalam mendukung kebijakan negara, memperbaiki tata kelola hutan, serta menghadirkan solusi berkelanjutan bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending