Connect with us

Metro

Tony Maulana Nakhodai DPD FWJ Indonesia Prov Jawa Barat, Ini Pesan Ketua Umum

Published

on

BANDUNG – Bertempat di Gedung Indonesia Menggugat, yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Pengurus Forum Wartawan Jaya Indonesia DPD Jawa Barat masa bhakti 2024 – 2027 resmi dikukuhkan.

DPD FWJ Indonesia Provinsi Jawa Barat secara resmi dinakhodai oleh Toni Maulana. Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FWJ Indonesia nomor Nomor: 019.02A.9D/SK/DPP.FWJI/III/2024 yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2024 di Jakarta dan diserahkan langsung pada saat pengukuhan di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung Jawa Barat, Minggu (3/3/2024).

Pada kesempatannya, Tony Maulana selaku ketua terpilih dalam sambutannya mengucapkan,”terimakasih kepada jajaran DPP FWJ Indonesia yang telah mempercayakan kepadanya untuk mengibarkan bendera FWJ Indonesia di Jawa Barat.

“Ini tidak mudah, mengingat nama baik Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia yang telah berdiri 4 tahun silam di mata masyarakat maupun para stakeholder telah dibangun sedemikian rupa. FWJ Indonesia adalah organisasi paling mulia di mata para wartawan yang terdzolimi maupun dikriminalisasi, ” Terang Tony. 

Dia juga telah mempersiapkan jajaran yang tersusun sebagai pengurus strukturalnya maupun non struktural untuk maksimalkam dalam menjalankan roda organisasi sesuai dengan AD/ART yang telah ditetapkan oleh pimpinan pusat.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar FWJ Indonesia yang telah hadir dalam pengukuhan DPD Provinsi Jawa Barat serta jajaran TNI Polri, Pemerintah setempat, serta para pihak yang turut membantu hingga terlaksananya kegiatan tersebut.

“Saya minta dengan hadirnya FWJ Indonesia di Provinsi Jawa Barat bukan sebagai tandingan organisasi profesi lain, akan tetapi untuk satu muatan kita bersama-sama membangun bangsa, ” ucap Opan.

Lebih lanjut Opan mengatakan,”Artinya jangan ada satu hal gesekan dengan teman-teman lainnya. Mari kita bangun kekompakan, dan solidaritas karena itu yang menjadi kekuatan kita selama ini, “tegasnya.

Hal yang sama juga terlontar dari salah satu pembina DPD FWJ Indonesia Provinsi Jawa Barat yang juga sebagai Anggota DPRD Kota Bandung H. Erwin, S.E., M.Pd . Dia mengapresiasi dengan lahirnya FWJ Indonesia di Provinsi Jawa Barat. 

“Saya sangat mengapresiasi sekali acara ini karena bagaimanapun FWJ sebagai wadah yang bisa mengakomodir seluruh wartawan yang ada di Jawa Barat umumnya khususnya yang ada di Kota Bandung. “Kata Erwin. 

Erwin berharap dengan lahirnya FWJ Indonesia di Jawa Barat dapat menjadi kontrol publik tata kelola pemerintah, “Mudah-mudahan dengan lahirnya FWJ Indonesia di Jawa Barat bisa menjadi corong, dan bisa menjadi kontrol untuk pemerintahan di Kota Bandung khususnya, umumnya di Jawa Barat dan semoga  FWJ ini betul-betul bisa memberikan kebermanfaatan buat masyarakat dan bisa memberikan kemaslahatan untuk umatnya. Saya harapkan juga teman teman FWJ Indonesia menjadi salah satu organisasi yang mengawal demokrasi selain mengontrol kebijakan-kebijakan, baik itu yang sifatnya anggaran, maupun perda, ” Harapnya. 

Terpisah Ketua Dewan Pembina FWJ Indonesia, Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin berpesan melalui siaran videonya yang berdurasi singkat. Dia mengatakan ‘kepada anak – anakku FWJ Indonesia untuk terus berkarya dan jaga selalu kekompakan satu dengan lainnya. Negara membutuhkan para generasi seperti kalian FWJ Indonesia’.

“Selamat dan sukses untuk pengurus DPD FWJ Indonesia Provinsi Jawa Barat. “Ucap mantan Jenderal Kopassus Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin.

Sementara, Waka Pendam III/Siliwangi Letkol Kavaleri Embi Triono dalam sambutannya diacara pengukuhan DPD FWJ Indonesia Provinsi Jawa Barat mewakili Pangdam III Siliwangi mengucapkan selamat kepada para pengurus Forum Wartawan Jaya Indonesia DPD Jawa Barat, dalam perjalanan nantinya agar dapat berkolaborasi dengan baik bersama Pangdam III Siliwangi dan jajaran TNI lainnya.

“Organisasi wartawan itu merupakan satu keluarga besar bagi kami dan wadah untuk silaturahmi. Yang terpenting adalah kita bisa saling menguatkan, “ungkapnya. 

Selian itu, Waka Pendam III Siliwangi juga menyampaikan keberadaan rekan – rekan FWJ Indonesia sangat penting untuk menjaga dinamisasi atau sinkronisasi dalam penataan informasi sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa.

“Terimakasih sampai detik ini kita bisa bekerjasama dengan baik, dengan demikian produktifitas wilayah bisa terjadi. Saya sangat berharap hal ini bisa terus kita jaga sehingga dapat bersama sama membangun bangsa, “Pungkas Wakapendam mengakhiri.

Acara yang dihadiri oleh Resmob Mabes Polri yang diwakili Sdr. Anshori, Kapolda Jabar diwakili Humas Polda Jabar, Perwakilan Kapolrestabes, PJ Gubernur Jawa Barat melalui Diskominfo dan Kesbangpol Jawa Barat, serta jajaran DPP FWJ Indonesia, dan berbagai perwakilan dari Korwil Karawang, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Tangerang Selatan, Tangerang Kabupaten, Wilsus Bogor Barat serta keluarga besar FWJ Indonesia yang tidak disebutkan satu persatu.

Untuk diketahui berikut pengurus Forum Wartawan Jaya Indonesia DPD Jawa Barat :

Dewan Pembina :
– H. Erwin, S.E., M.Pd.
– Hj. Anggra Putri Tania
– H. Abghari Agam

Dewan Penasehat :
– H. Geger Sultoni
– H. Dindin

Penasehat Hukum :
– Alman Adi, S.H., M.H.
– Galih Faisal, S.H.,M.H.
– Richard William

Ketua : Tony Maulana
Wakil Ketua : Teddy Supriatna
Sekretaris : Mustopa
Wakil Sekretaris : Iin Intriah
Bendahara : Dewi Hasnelliawaty

Ketua Divisi Humas : Hamdani Siahaan
Bid OKK : Asep Koswara
Ketua Divisi Investigasi : Tri Sunanto
Ketua Divisi Umum : Dadang Sujana, Burhannudin,

Ketua Litbang : Marshal Aulia Rahman

Continue Reading

Metro

PPPI Perkuat Kompetensi Perencana untuk Sinkronkan Perencanaan dan Penganggaran

Published

on

By

Jakarta – Ketua Umum Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Periode 2024–2027, Guspika, menegaskan komitmen organisasi untuk memperkuat kapasitas dan profesionalisme perencana pembangunan guna mendukung sistem perencanaan nasional yang semakin terintegrasi, efektif, dan berorientasi hasil.

Hal tersebut disampaikan Guspika usai Pengurus Nasional PPPI Periode 2024–2027 dikukuhkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Guspika mengatakan pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi PPPI untuk memperkuat peran sebagai organisasi profesi yang menaungi para perencana pembangunan di Indonesia.

“PPPI merupakan organisasi profesi bagi para perencana pembangunan. Harapan Bapak Menteri sangat jelas, yaitu agar organisasi ini dapat berjalan seiring dengan tugas dan fungsi Bappenas dalam mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, hingga jangka pendek, termasuk pengendalian, mitigasi risiko, dan evaluasi pembangunan,” ujarnya.

Menurut dia, PPPI akan memprioritaskan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) para perencana yang bekerja di Bappenas, kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah.

Penguatan kompetensi tersebut diperlukan karena tantangan pembangunan semakin kompleks, sehingga perencana dituntut tidak hanya mampu menyusun dokumen perencanaan, tetapi juga memahami keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan.

“Yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kapasitas para perencana sehingga mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang ada,” katanya.

Guspika menjelaskan, Pengurus Nasional PPPI yang baru dikukuhkan berjumlah sekitar 28 orang dan berasal dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Keberagaman latar belakang tersebut, kata dia, menjadi modal penting untuk membangun kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran
Guspika mengatakan salah satu pekerjaan rumah yang masih perlu mendapat perhatian serius adalah memastikan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran.

Ia menilai ketidaksesuaian antara perencanaan dan alokasi anggaran masih dapat ditemukan dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi tersebut berpotensi membuat program yang telah dirancang tidak dapat dijalankan secara optimal.

“Masih ada program yang telah direncanakan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya belum tersedia. Sebaliknya, terdapat pula penganggaran yang belum sepenuhnya mengacu pada dokumen perencanaan,” ujarnya.

Karena itu, PPPI akan mendorong penguatan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran sehingga setiap program yang ditetapkan memiliki dukungan pembiayaan yang memadai dan dapat dilaksanakan sesuai sasaran.

“Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran inilah yang harus terus kita dorong agar pembangunan berjalan lebih efektif,” katanya.

Selain sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, PPPI juga memandang penting harmonisasi antara pendekatan teknokratis dan pendekatan politik dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan.

Guspika menjelaskan pendekatan teknokratis diperlukan untuk memastikan kebijakan dibangun berdasarkan kajian, data, dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara pendekatan politik diperlukan untuk memastikan kebijakan sejalan dengan aspirasi masyarakat serta memiliki dukungan dalam proses pengambilan keputusan.

“Kedua pendekatan tersebut harus berjalan selaras agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, realistis, dan mudah diimplementasikan,” ujarnya.

Dorong Lahirnya Perencana Negara
Guspika menuturkan PPPI memiliki perjalanan panjang sebagai organisasi profesi. Organisasi tersebut didirikan pada 2005 dengan nama Asosiasi Perencana Indonesia dan kemudian pada 2017 berubah menjadi Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) sebagai bagian dari penguatan kelembagaan organisasi profesi.

Dalam kepengurusan periode 2024–2027, PPPI akan terus memperkuat perannya dalam meningkatkan kualitas perencana pembangunan di seluruh Indonesia.

Program penguatan kompetensi akan diarahkan kepada para perencana di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah agar mampu mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan.

Menurut Guspika, peningkatan kualitas perencana merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pembangunan nasional. Perencana dituntut memiliki kemampuan analitis, memahami kebijakan lintas sektor, serta mampu melihat pembangunan secara utuh dan tidak sektoral.
Ia berharap seluruh anggota PPPI pada akhirnya dapat berkembang menjadi

“perencana negara”, sebagaimana konsep yang diperkenalkan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menggambarkan posisi strategis para perencana dalam mendukung pembangunan nasional.

“Harapan kami, konsep perencana negara ini dapat diwujudkan melalui berbagai program yang nyata sehingga mampu memperkuat sistem perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” katanya.

Dengan penguatan kapasitas SDM, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, serta harmonisasi pendekatan teknokratis dan politik, Guspika berharap PPPI mampu memberikan kontribusi yang semakin besar bagi pembangunan Indonesia.

“Dengan demikian, PPPI dapat memberikan kontribusi yang semakin besar dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang terarah, efektif, dan berkelanjutan,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Andi Setyo Pambudi : PPPI Perkuat Kompetensi Perencana untuk Dorong Kualitas Pembangunan Nasional dan Daerah

Published

on

By

JAKARTA – Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) menempatkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme perencana pembangunan sebagai prioritas utama kepengurusan periode 2024–2027.

Sekretaris Jenderal PPPI periode 2024–2027, Andi Setyo Pambudi, mengatakan penguatan kapasitas perencana menjadi kebutuhan mendesak karena tantangan pembangunan tidak hanya semakin kompleks di tingkat nasional, tetapi juga di daerah.

Hal itu disampaikan Andi seusai pengukuhan Pengurus Nasional PPPI oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Jakarta, Senin (27/7/2026).

“Perencanaan pembangunan masih memiliki pekerjaan rumah yang besar. Bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga di daerah. Karena itu organisasi profesi seperti PPPI menjadi sangat penting untuk mendukung peningkatan kapasitas para perencana,” ujar Andi.

Menurut dia, kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan sejak tahap awal. Karena itu, PPPI tidak hanya akan berfokus pada penguatan organisasi, tetapi juga memastikan para perencana memiliki kompetensi yang memadai untuk menyusun, mengawal, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan.

Salah satu agenda yang akan diperkuat adalah pendampingan bagi para perencana dalam menghadapi uji kompetensi. Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu para pejabat fungsional perencana meningkatkan kemampuan sekaligus memenuhi persyaratan pengembangan karier.

Andi mengatakan, tantangan pengembangan profesi perencana cukup besar, terutama ketika seorang perencana hendak meningkatkan jenjang karier dari tingkat pertama dan muda menuju madya maupun utama.

“Untuk naik ke jenjang madya dan utama diperlukan peningkatan kapasitas karena prosesnya harus melalui serangkaian uji kompetensi yang tidak mudah,” katanya.

Karena itu, PPPI akan mendorong sistem pembinaan yang lebih kuat agar para perencana tidak hanya siap menghadapi uji kompetensi, tetapi juga benar-benar memiliki kemampuan profesional yang dibutuhkan dalam pembangunan.

Jaringan PPPI yang telah menjangkau berbagai tingkatan menjadi modal penting untuk menjalankan agenda tersebut. Organisasi ini memiliki pengurus nasional, komisariat di kementerian dan lembaga, serta jaringan di tingkat pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

“Kami memiliki jaringan organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota. Ini menjadi kekuatan besar untuk bersama-sama meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di setiap daerah,” ujar Andi.

Dengan jaringan tersebut, PPPI berupaya memperkuat koordinasi antara perencana di pusat dan daerah. Pembinaan diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dengan kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah.

Dalam waktu dekat, pengurus nasional PPPI akan menyusun rencana kerja periode 2024–2027. Penyusunan program akan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pengurus komisariat agar agenda organisasi dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembangunan.

Selain kompetensi SDM, PPPI akan memberikan pendampingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Pendampingan tersebut mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.

Langkah ini dinilai penting karena tugas perencana tidak berhenti ketika sebuah dokumen selesai disusun. Para perencana juga dituntut mampu mengawal implementasi kebijakan serta memastikan program yang dirancang berjalan sesuai tujuan.

Andi menilai profesi perencana selama ini sering bekerja di balik layar. Masyarakat lebih banyak melihat hasil akhir pembangunan, sementara proses panjang yang menentukan keberhasilan sebuah program tidak selalu terlihat.

“Sering kali masyarakat hanya melihat hasil pembangunan secara fisik. Padahal di balik itu ada proses perencanaan yang sangat menentukan keberhasilan sebuah program. Perencana bekerja dalam senyap, tetapi dampaknya sangat besar bagi pembangunan,” ungkapnya.

Atas dasar itu, PPPI ingin memperkuat posisi perencana sebagai salah satu elemen penting dalam memastikan pembangunan berjalan efektif, terukur, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

Regenerasi Perencana
Selain meningkatkan kompetensi perencana yang sudah berada dalam sistem, PPPI juga memberi perhatian serius terhadap regenerasi profesi.

Andi mengatakan, jumlah perencana pada jenjang pertama dan muda saat ini cukup dominan. Kondisi tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan untuk menyiapkan generasi baru yang nantinya mampu mengisi jenjang madya dan utama.

“Regenerasi harus terus diperkuat agar para perencana muda memiliki kesempatan berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam proses perencanaan, pengawalan pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi pembangunan,” katanya.

Menurut Andi, regenerasi tidak sekadar berkaitan dengan penambahan jumlah perencana, tetapi juga bagaimana membangun kualitas dan kesinambungan kompetensi.

Para perencana muda perlu diberikan ruang untuk belajar, mendapatkan pendampingan, serta terlibat langsung dalam berbagai tahapan pembangunan. Dengan demikian, proses peningkatan kapasitas berlangsung secara berkelanjutan dan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif.

PPPI berharap penguatan kompetensi, pendampingan uji kompetensi, pembinaan berjenjang, serta regenerasi profesi dapat melahirkan perencana pembangunan yang semakin profesional dan adaptif terhadap perubahan.

Pada akhirnya, kata Andi, perencana bukan sekadar profesi yang bekerja menyusun dokumen, melainkan bagian penting dari proses memastikan arah pembangunan Indonesia berjalan sesuai target dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Continue Reading

Metro

Sebagai Wujud Syukur Atas Hasil Bumi Warga Kelurahan Tuksono Gelar Tradisi Baritan di komplek area Sendang Klampok di Dusun Gunung Duk

Published

on

By

KULON PROGO — Karya post.com Suasana kebersamaan dan rasa syukur menyelimuti Kelurahan Tuksono pada Minggu (26/7/2026) karena ratusan warga berkumpul bersama para tokoh masyarakat untuk menggelar Tradisi Baritan, sebuah ritual adat warisan leluhur yang diselenggarakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur yang mendalam atas limpahan rahmat, keselamatan, dan hasil pertanian yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Kegiatan yang berlangsung khidmat sekaligus semarak ini turut dihadiri pula yaitu Kartono Ketua Komisi III DPRD Kulon Progo,Panewu, Lurah,Dukuh,Babinsa, Babinkamtibmas beserta jajaran tokoh masyarakat setempat yang membaur bersama warga di halaman sendang Klampok Gunung Duk Tuksono Sentolo Kulon Progo Yogyakarta

Bagi masyarakat Gunung Duk Tuksono,Sentolo acara Baritan bukan sekadar rutinitas tahunan namun tradisi yang telah dilestarikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi ini sebagai ritual adat merti bumi atau sedekah bumi kemudian istilah Baritan sendiri secara historis lekat dengan makna ngabarake atau membebaskan diri dari marabahaya sekaligus simbol keharmonisan antara manusia, alam dan Sang Pencipta.

Melalui tradisi ini warga membawa aneka hasil panen seperti padi,sayur-mayur, buah-buahan hingga olahan makanan tradisional untuk didoakan bersama setelah usai doa dipanjatkan maka warga maupun para tamu undangan menikmati sajian tersebut secara makan bersama (kembul bujana) artinya menyimbolkan pemerataan rezeki dan tidak adanya sekat sosial di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya
Lurah Tuksono Zaenuri menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh warga yang terus konsisten merawat tradisi luhur ini sebagai tanggung jawab moral bersama dalam menjaga kearifan lokal maupun budaya yang telah ditinggalkan oleh leluhurnya bagi generasi selanjutnya.

Bapak Bakri Ketua Panitia menjelaskan bahwa fondasi penting dalam menjaga ketahanan budaya sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga merupakan wujud kecintaan terhadap nilai pemahaman moral maupun kebijaksaanan dalam menempatkan kehidupan bermasyarakat yang penuh rasa berbagi kepada orang-orang disekelilingnya dalam orientasi mewujudkan semangat gotong royong yang kuat untuk membangun jati diri maupun indentitas di lingkungannya begitu disampaikan kepada awak media.

Senada dengan hal tersebut Kartono Anggota DPRD Kabupaten kulon Progo dari Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir di tengah-tengah warga ikut mengapresiasi semangat gotong royong  masyarakat Tuksono dan beliau menekankan bahwa tradisi lokal seperti Baritan ini memiliki nilai strategis tidak hanya dalam merawat identitas budaya tetapi juga memupuk kebersamaan antar warga dalam mendukung pembangunan serta kesejahteraan terutama dalam sektor pertanian daerah.

Acara yang berlangsung sejak pagi dari pukul.08.00 wib sampai mendekati mendekati pukul 12.00 wib ditutup dengan kehangatan ramah tamah antar warga kemudian kesenian Karawitan Gending Jawa yang menjadi suasana dalam  rangkaian dari acara ritual Baritan tahun 2026 ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah arus modernisasi masyarakat Tuksono Sentolo kulon Progo Yogyakarta tetap teguh menggenggam erat tradisi, merawat bumi dan melangitkan syukur.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Trending