Connect with us

Metro

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Gelar Acara Malam Puncak Dies Natalis Ke 77 Tahun Dengan Tema “Bakti HMI Untuk Indonesia”

Published

2 years ago

on

Jakarta, 5 Maret 2024 – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Mengadakan acara Malam Puncak Dies Natalis Ke 77 Tahun Dengan Tema “Bakti HMI Untuk Indonesia” di Pos Bloc Pasar Baru Jakarta pada hari Selasa, 5 Maret 2024.

Ditemui awak media Bagas Kurniawan, lulusan cumlaude Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), sebagai Ketua Umum PB HMI periode 2023 – 2025 mengatakan ; “Satu bulan yang lalu kita baru merayakan ulang tahun ke-77 tahun HMI usia yang tidak bisa kita golongkan muda di usia baik yang kita kategorikan cukup senior ini tentu nama besar HMI jatuh kiprah dan gerakan HMI didorong dan ditempuh oleh kader-kader HMI dan juga oleh Senior-senior HMI, kata Bagas Kurniawan sebagai Ketum HMI.

Lebih lanjut, Bagas mengatakan,
“Senior yang dulu menjadi kader – kader HMI menjadikan momentum acara Dies Natalis kali ini adalah untuk kita terus, kita sebagai HMI dan juga Kader HMI untuk bisa menjadikan momentum atau rasa bagi sebagai organisasi internal faktual intelektual muslim harus bisa selalu adil meningkatkan aktivitas kreativitas dan inovasi,” sambung Bagas Kurniawan.

“Ketua HMI sebagai kader intelektual muslim harus bisa mendorong terus kader-kadernya arah ke depannya yang ikut menentukan, Seperti apa kualitas HMI, secara kita sebagai kader HMI,” ucapnya.

Kader – kader HMI, Izinkan saya, teman-teman sekalian mencibir sebuah pesan dari sebuah ayat suci Alquran surat Ar Ra’d ayat 11,
“QS. Ar-Ra’d Ayat 11 : لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْۗ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚوَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ

11. Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”, Adapun pesan dari ayat Alquran ini bisa menjadi motivasi – motivasi bagi kita semua kader – kader HMI untuk menjadi Garda terdepan dalam rangka meningkatkan inovasi untuk menjadikan kualitas kader yang lebih maju di masa yang akan datang,” tutur Ketua umum HMI.

“HMI dan HMI-wati yang saya banggakan, Cak Nur sebagai salah satu tokoh pembangunan HMI dan sebagai pembaharuan gerakan Islam yang ada di Indonesia serta yang saya kira, kita juga patut berbangga karena Beliau bukan hanya aset-aset HMI tetapi juga merupakan aset bangsa ini yang memberikan suatu dan rafikasi bagi kami, bagi HMI bahwa HMI yang bergerak pada intelektual yang berbasis keIslaman memberikan identitas keIslaman Nasionalisme dan Kemodernan yaitu perjuangannya untuk terus menjadi organisasi yang terus bergerak pada kemajuan.

Dimana saat ini kita memasuki suatu dekade dan suatu tantangan baru hari ini, di mana hari ini, Tentu berbeda dengan zaman senior Di mana mereka berjuang dengan mengangkat senjata dan hari ini tentu kita harus berbeda dengan zaman dulu yang harus berperang ideologi dengan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan hari ini kita sebagai anak muda dihadapkan dengan sebuah tantangan pada kompetisi bebas dan perjuangan untuk menjadikan bangsa yang lebih maju khususnya tahun 2045 bukan hanya diangkat tahun 2045 tetapi yang kita amanatkan sebagai bonus demografi adalah kondisi dimana usia produktif lebih besar daripada usia nonproduktif,” tutur Ketum HMI.

“Adapun 70 persen warga negara Indonesia adalah warga yang berusia produktif di mana peristiwa tersebut tentu menjadi pejuang perjuangan kita bersama untuk mencapai Indonesia lebih maju teman-teman sekalian HMI dan HMI-wati sebagai basis gerakan intelektual harus terus menjaga dan navigator HMI masa depan, demi masa depan HMI l,” jelas Ketum HMI.

Dimana masa depan HMI harus bisa memiliki 5 knowledge dimension untuk bisa beradaptasi di tahun 2045 itu juga menjadi ujian bagi kita bersama. Apakah bisa akan terus mengalami zaman ataukah kita akan Tertinggal oleh zaman?

Pada Dimension yang pertama adalah individu seperti kita ini, Kader HMI untuk selalu melakukan navigasi perjuangan dalam arah kehidupannya individu masing-masing sebagai wujud tanggung jawab untuk bernafaskan Islam dan soleha Ilham yang ke dua dimensi organisasi sebagai Kader HMI kita dituntut untuk hidup secara zaman now di mana tuntutan zaman yang kita harus beradaptasi dengan modernitas dan yang ketiga knowledge Dimensions tetap lawan kedaerahan HMI cabang organisasi nasional di seluruh kota di Indonesia harus bisa menjadi tempat belajar tentang isu-isu kedaerahan perjuangan teman-teman kita diami itu sangat panjang mulai dari fasilitas kabupaten kota hingga ke pengurus besar dan yang keempat adalah dimensi keindonesiaan pada dimensi ini kayaknya Kayaknya harus di ujung tombak pada isu kebangsaan untuk menempatkan diri sebagai navigator peradaban bangsa dan yang kelima dimensi struktural pada dimensi ini merupakan pokok-pokok yang penting pada daerah jelasnya saat ini hari ini dan masa yang akan datang kitab baik disadari atau tidak Kita akan didorong pada suatu karakter paradigma Global subs dimensi intelektual ini yang harus kita rangkum dengan baik,” pungkas Ketum HMI.

Related Topics:
Continue Reading

Metro

Muhammad Tohar Ketua DPC Exco Partai Buruh Kabupaten Batanghari komitmen kuat kader daerah untuk mengawal keputusan Kongres Serta Perjuangkan Kepentingan Buruh dan Petani di Tingkat Lokal Maupun Nasional

Published

14 hours ago

on

January 22, 2026

By

Jakarta — Ketua DPC Exco Partai Buruh Kabupaten Batanghari, Muhammad Tohar, menghadiri penutupan Kongres Partai Buruh V yang mengusung tema “We Are Working Class Welfare State (Kami Kelas Pekerja Wujudkan Negara Sejahtera)”, bertempat di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Kamis (22/01/2026).

Kongres Partai Buruh V secara resmi kembali menetapkan Ir. H. Said Iqbal, M.E. sebagai Presiden Partai Buruh dan H. Ferri Nuzarli, S.E., S.H. sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh untuk masa jabatan periode 2026–2031. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang kongres di Ballroom Hotel Golden Boutique, Kemayoran, Jakarta Pusat, dan disambut antusias oleh peserta kongres dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam arahannya, Said Iqbal menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan militansi kader, serta menjadikan Partai Buruh sebagai kekuatan politik rakyat pekerja yang diperhitungkan di tingkat nasional.

Sementara itu, Ferri Nuzarli menekankan pentingnya penguatan administrasi partai, disiplin struktur, serta kerja kolektif seluruh jajaran dalam menghadapi agenda politik nasional, khususnya persiapan menuju Pemilu 2029.

Kongres ini menjadi momentum strategis bagi Partai Buruh untuk melakukan evaluasi perjalanan organisasi, menetapkan garis perjuangan politik, serta menyusun langkah-langkah pemenangan ke depan.

Usai penutupan kongres, Muhammad Tohar menyampaikan harapannya agar kepemimpinan Partai Buruh yang baru kembali terpilih dapat membawa semangat perjuangan yang semakin kuat, termasuk di daerah-daerah.

“Harapan kami, khususnya dari Provinsi Jambi, baik yang sudah terpilih maupun yang belum, semangat perjuangan Partai Buruh harus tetap sama dan semakin menguat,” ujar Tohar.

Sebagai Ketua DPC Exco Partai Buruh Kabupaten Batanghari sekaligus Ketua Serikat Pertanian Indonesia (SPI) setempat, Tohar menegaskan bahwa isu utama yang akan terus diperjuangkan di daerah adalah reforma agraria, kesejahteraan petani, dan penyelesaian konflik tanah.

“Di Jambi, khususnya Batanghari, masih banyak konflik agraria. Ada ribuan hektare lahan yang menjadi persoalan. Perjuangan kami jelas, bagaimana petani bisa menguasai lahan, mengolahnya, dan memperoleh kesejahteraan,” tegasnya.

Selain isu agraria, Tohar juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di daerahnya. Ia menyebutkan bahwa kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Batanghari relatif minim, namun Partai Buruh tetap konsisten memperjuangkan kenaikan upah minimum sesuai tuntutan nasional, yakni sebesar 7,5 persen.

Kehadiran Muhammad Tohar dalam Kongres Partai Buruh V menegaskan komitmen kuat kader daerah untuk mengawal keputusan kongres serta memperjuangkan kepentingan buruh dan petani di tingkat lokal maupun nasional.

Continue Reading

Metro

M. Arman Alwi Wakil Direktur Badan Saksi Nasional Partai Golkar + Sekretaris Direktur Eksekutif DPP Partai Golkar : Menilai Pilkada Tidak Langsung Potensi Minimalisasi Praktik Klientelisme Politik

Published

15 hours ago

on

January 22, 2026

By

Jakarta — Wakil Direktur Badan Saksi Nasional Partai Golkar sekaligus Sekretaris Direktur Eksekutif DPP Partai Golkar, M. Arman Alwi, menjadi narasumber dalam Diskusi Publik bertajuk “Untung Rugi Pilkada Tidak Langsung” yang diselenggarakan oleh PerspektivX bersama Retorika Show, bertempat di Waroeng Sadjo, Jakarta, Kamis (22/01/26).

Dalam diskusi tersebut, Arman Alwi menekankan bahwa pilkada baik langsung maupun tidak langsung pada hakikatnya adalah mekanisme sosial dan konstitusional untuk mencari pemimpin daerah yang berkualitas, yang mampu menjalankan kedaulatan rakyat serta menghadirkan keadilan dan kesejahteraan.

“Pemilihan kepala daerah, baik sebelum maupun sesudahnya, adalah mekanisme sosial untuk mencari pemimpin yang lebih berkualitas dan langsung berfungsi ketika dia menjabat, menjalankan kedaulatan dan keutamaan rakyat,” ujar Arman.

Ia menyoroti semakin terkikisnya nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kerja sama, yang seharusnya menjadi fondasi dalam kehidupan demokrasi dan pemerintahan daerah. Menurutnya, kepala daerah memiliki mandat utama untuk berlaku adil terhadap institusi pemerintahan dan memastikan kesejahteraan seluruh warga di daerah yang dipimpinnya.

“Keadilan itu berarti semua rakyat diperlakukan secara adil oleh institusi pemerintahan daerah, dan kesejahteraan artinya seluruh warga di daerah harus sejahtera. Itulah tugas utama kepala daerah sesuai undang-undang,” jelasnya.

Arman juga mengakui adanya keluhan terkait tingginya biaya politik dalam pilkada langsung, yang disampaikan oleh sejumlah kepala daerah terpilih. Hal inilah yang mendorong perlunya kajian lebih mendalam terhadap opsi pilkada tidak langsung.

“Kita kaji lebih dalam, melibatkan peneliti, praktisi, dan akademisi untuk mendiskusikan apakah mekanisme ini bisa lebih efektif dalam menjaga stabilitas dan akuntabilitas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menilai pilkada tidak langsung berpotensi meminimalisasi praktik klientelisme politik, seperti keberadaan broker kampanye dan jaringan informal yang tidak sah secara kelembagaan.

“Selama pilkada langsung ada klientelisme yang bergerak menjadi semacam institusi tidak legal. Kita coba memindahkan proses itu ke institusi yang sah, yang diakui secara konstitusional,” tegas Arman.

Menurutnya, baik pilkada langsung maupun tidak langsung tetap demokratis dan konstitusional, karena keduanya diatur dalam kerangka Undang-Undang Dasar dan nilai-nilai Pancasila. Yang terpenting adalah bagaimana partai politik menjaga marwah suara rakyat dalam setiap sistem yang digunakan.

Diskusi publik ini diharapkan dapat memperkaya perspektif masyarakat sekaligus menjadi bahan refleksi bersama dalam merumuskan sistem demokrasi lokal yang lebih efektif, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Continue Reading

Metro

Ketua Exco Partai Buruh Nusa Tenggara Timur : Perlindungan Masyarakat dari Praktik Tambang Ilegal dan Eksploitasi Oleh Investor Yang Merugikan Rakyat

Published

15 hours ago

on

January 22, 2026

By

Jakarta — Ketua Exco Partai Buruh Nusa Tenggara Timur (NTT), Sarlina M. Asbanu, menghadiri penutupan Kongres Partai Buruh V yang digelar di Ballroom Hotel Golden Boutique, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/01/2026).

Kongres Partai Buruh V mengusung tema “We Are Working Class Welfare State (Kami Klas Pekerja Wujudkan Negara Sejahtera)”, yang menegaskan komitmen Partai Buruh sebagai kekuatan politik kaum pekerja dan rakyat kecil di Indonesia.

Dalam kongres tersebut, secara resmi kembali ditetapkan Ir. H. Said Iqbal, M.E. sebagai Presiden Partai Buruh dan H. Ferri Nuzarli, S.E., S.H. sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh untuk masa jabatan 2026–2031. Penetapan ini berlangsung dalam sidang kongres dan disambut antusias oleh seluruh peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Presiden Partai Buruh terpilih, Said Iqbal, menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan militansi kader, serta menjadikan Partai Buruh sebagai kekuatan politik rakyat pekerja yang diperhitungkan di tingkat nasional.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferri Nuzarli menekankan pentingnya penguatan administrasi partai, disiplin struktur, serta kerja kolektif seluruh jajaran dalam menghadapi agenda politik nasional, khususnya menuju Pemilu 2029.

Kongres Partai Buruh V menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, menetapkan garis perjuangan, serta menyusun langkah-langkah pemenangan politik ke depan. Terpilihnya kembali Said Iqbal dan Ferri Nuzarli diharapkan mampu menjaga soliditas partai dan memperkuat peran Partai Buruh sebagai wadah perjuangan kaum buruh dan rakyat kecil.

Dalam sesi wawancara usai penutupan kongres, Ketua Exco Partai Buruh NTT Sarlina M. Asbanu menyampaikan harapannya kepada Presiden Partai Buruh terpilih, khususnya terkait penguatan Partai Buruh di wilayah NTT.

Ia berharap Presiden Partai Buruh dapat membantu mensosialisasikan Partai Buruh di NTT melalui 11 inisiator yang telah ada, serta mendorong seluruh elemen tersebut untuk bergabung dan memperkuat kerja organisasi di daerah.

Selain itu, Sarlina juga menyampaikan sejumlah program prioritas yang ingin diperjuangkan Partai Buruh di NTT, antara lain pembangunan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan olahraga, serta penguatan ekonomi kerakyatan.

Sarlina menyoroti tingginya angka stunting dan kekurangan gizi di NTT sebagai persoalan serius yang harus menjadi perhatian nasional. Ia juga menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat kecil, khususnya di wilayah pesisir dan daerah tertinggal.

Lebih lanjut, ia mengangkat persoalan pengelolaan sumber daya alam di NTT, mulai dari garam di Rote Ndao dan Kupang, rumput laut, pariwisata di Alor dan wilayah lainnya, hingga persoalan tambang mangan. Sarlina menegaskan perlunya perlindungan terhadap masyarakat dari praktik tambang ilegal dan eksploitasi oleh investor yang merugikan rakyat.

Ia berharap melalui kepemimpinan Partai Buruh di tingkat nasional, dapat dibangun komunikasi yang lebih kuat dengan kementerian terkait agar kekayaan alam NTT benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat setempat.

Continue Reading

Trending