Connect with us

TNI / Polri

Komandan Lanal Bandung Pimpin Upacara Harkitnas 2024 Serta Bacakan Amanat Menteri Kominfo

Published

2 tahun ago

on

TNI AL, Bandung,- Komandan Lanal Bandung Kolonel Laut (KH/W) Dr. Renny Setiowati, S.T., M.Sc.,M.Tr.,Hanla., bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) pada Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-116 Tahun 2024 dengan mengususng tema “Kebangkitan Kedua Menuju Indonesia Emas”, bertempat di Lapangan Apel Mako Lanal Bandung, Jalan Aria Jipang No. 8 Kota Bandung, Senin (20/05/2024).

 

Bertindak sebagai Komandan Upacara Paur BMN Lanal Bandung Lettu Laut (KH) Nutri Andrianto diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS Lanal Bandung.

 

Amanat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Arie Setiadi yang dibacakan Inspektur Upacara Kolonel Laut (KH/W) Dr. Renny Setiowati, S.T., M.Sc.,M.Tr.,Hanla., menyampaikan bahwa hari-hari ini kita dihadapkan pada suatu realitas yang terpampang terang yakni, kemajuan teknologi yang melesat cepat. Kita sudah memilih bukan hanya ikut serta, tetapi lebih daripada itu, menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Hari-hari ini hingga dua dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan itu semua.

 

Refleksi atas pilihan tersebut bisa kita rujuk dengan “berkunjung kembali” kepada gagasan awal menjadikan dan membentuk Indonesia. Bagaimana sejarah telah membentuk kebangsaan kita. Sejarah diperlukan bukan karena sensasi politiknya. Juga bukan sebagai sumber keteladanan nilai semata-mata. Tetapi pada percakapan terus menerus tentang kemajuan, kemanusiaan dan kesejahteraan. Keteladanan tidak harus diikatkan pada masa lalu. Namun dapat dikaitkan dengan masa depan, yaitu pada ide-ide yang membuka ruang imajinasi peradaban.

 

Boedi Oetomo menjadi awal mula tempat orang belajar dan berdebat tentang banyak hal, seperti pentingnya pendidikan barat bagi rakyat Hindia Belanda serta penyebaran pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang priayi atau bukan. Dari sana timbul pula pemikiran tentang pentingnya memperluas keanggotaan yang mencakup seluruh rakyat Hindia Belanda.

 

Kartini merupakan pembaharu dalam menggagas sebuah imajinasi mengenai sebuah tatanan masyarakat yang merdeka, dan sebuah cita-cita ideal baru tentang bangsa yang lebih besar dibandingkan asal-usul sosialnya sendiri. Apa yang digagas Kartini telah jauh melampaui kisah hidupnya sendiri. Ia telah memberikan inspirasi penting bagi sumbu-sumbu kecil, yakni para kaum muda “embrio bangsa”, yang perlahan menjadi nyala berkobar yang kemudian kita kenal sebagai pergerakan kebangkitan nasional.

 

Embrio Indonesia lahir dari kemajuan modern dan pencerahan, dari kaum muda berpendidikan yang tidak kehilangan identitas ke-Indonesiaannya. Embrio Indonesia lahir dari keragaman pikiran para “kaum muda” sebagai “embrio bangsa”. Di tangan kaum muda terdidik inilah cita-cita kemerdekaan dan kebebasan dirumuskan dan diperjuangkan. Alam kemerdekaan hanya bias dicapai jika manusia setara dan bebas. Manusia yang bebas dan setara hanya dimungkinkan jika manusia tersebut terpelajar dan berpendidikan. Dari merekalah semangat kebangkitan nasional lahir. Kebangkitan nasional adalah penanda lahirnya zaman baru. Pencetus cara berpikir baru.

 

Semangat kebangkitan nasional merumuskan kemerdekaan sebagai wahana memperjuangkan kedaulatan dan kemuliaan manusia. Apa yang digagas Boedi Oetomo, Kartini dan para embrio bangsa, kemudian dirumuskan Bung Karno sebagai “jembatan emas”. Kemerdekaan dibayangkan Bung Karno sebagai sebuah “jembatan emas” yang akan membawa bangsa Indonesia menikmati kehidupan sejahtera lahir dan batin di atas tanah sendiri. Bung Karno juga menekankan bahwa di ujung “jembatan emas” akan selalu ada kemungkinan yang dapat membawa Indonesia menuju kebaikan ataupun sebaliknya, yang dalam bahasa Bung Karno “bahagia bersama atau menangis bersama”. Di sinilah Bung Karno mengingatkan kita pentingnya “momen” agar kita mengambil keputusan yang tepat dan cermat untuk membawa kita pada jalan yang mengarah kepada kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Dengan pencanangan percepatan transformasi digital nasional oleh Presiden RI Joko Widodo yang dipacu beberapa tahun terakhir ini, tantangan demi tantangan dapat kita hadapi bersama. Kerja bersama dari seluruh komponen bangsa telah menggerakkan roda transformasi dengan pasti. Hasil demi hasil bisa mulai dinikmati, mulai dari kalangan perkotaan sampai dengan pedesaan, di seluruh penjuru tanah air. Kebangkitan kedua merupakan momen terpenting bagi kita hari ini. Kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. Kemajuan telah terpampang di depan mata. Momen ini mesti kita tangkap agar kita langgeng menuju mimpi sebagai bangsa. Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lamban, karena kita berkejaran dengan waktu. Dititik inilah, seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita, menjadi modal dasar menuju “Indonesia Emas 2045”.

 

(Pen Lanal Bandung)

Related Topics:
Continue Reading

TNI / Polri

Polda Metro Jaya Siagakan 4.131 Personel Layani Aksi Penyampaian Pendapat di Jakarta

Published

7 jam ago

on

Juni 19, 2026

By

Jakarta,  – Polda Metro Jaya menyiapkan 4.131 personel gabungan untuk melayani aksi penyampaian pendapat sejumlah elemen masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Kamis (18/6/2026).

Personel akan ditempatkan di sejumlah titik kegiatan, antara lain area Monas, Bundaran HI/Dukuh Atas, Gedung DPR/MPR RI, serta Gedung Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif.

“Polda Metro Jaya menyiapkan 4.131 personel gabungan untuk melayani dan mengamankan kegiatan penyampaian pendapat masyarakat. Kehadiran personel di lapangan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” ujar Kombes Budi.

Adapun personel yang dilibatkan terdiri dari unsur Polda Metro Jaya sebanyak 2.359 personel, jajaran Polres sebanyak 372 personel, serta BKO sebanyak 1.400 personel. Unsur BKO tersebut meliputi TNI sebanyak 200 personel, Korbrimob sebanyak 900 personel, dan Korsabhara sebanyak 300 personel.

Sejumlah elemen masyarakat dijadwalkan menyampaikan aspirasi di beberapa lokasi. Di area Monas diperkirakan terdapat massa dari sejumlah organisasi kemahasiswaan dan masyarakat. Sementara itu, massa lainnya direncanakan berada di kawasan Bundaran HI/Dukuh Atas dan Gedung Kemenaker RI.

Lebih lanjut Kombes Budi menjelaskan, pola pelayanan dan pengamanan dilakukan secara preemtif, preventif, serta penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Petugas juga disiagakan untuk pengaturan arus lalu lintas, pengamanan objek, serta pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan.

“Kami mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Seluruh personel telah diingatkan untuk bertindak sesuai prosedur, tidak mudah terprovokasi, serta mengutamakan keselamatan masyarakat, peserta aksi, dan petugas,” katanya.

Kombes Budi menambahkan, rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional menyesuaikan perkembangan di lapangan. Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan yang menjadi titik kegiatan apabila tidak memiliki kepentingan mendesak.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Kepada peserta aksi, silakan menyampaikan pendapat secara tertib, damai, tidak melakukan tindakan anarkis, tidak merusak fasilitas umum, dan tetap menghormati hak masyarakat lainnya,” ujar Kombes Budi.

Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat segera melapor apabila melihat potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui layanan kepolisian terdekat atau Call Center 110.

Continue Reading

TNI / Polri

Pelayanan BPKB Polda Metro Jaya Dapat Apresiasi dari Masyarakat

Published

2 hari ago

on

Juni 17, 2026

By

Jakarta — Pelayanan BPKB Polda Metro Jaya kembali mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah satu warga, Ahmad, menyampaikan kepuasannya usai mengurus pembukaan blokir dan berkas kendaraan di layanan BPKB Polda Metro Jaya, Rabu (17/6/2026).

Ahmad mengaku pelayanan yang diberikan petugas berjalan dengan baik dan memuaskan. Menurutnya, proses pengurusan dapat dilakukan dengan lancar serta petugas memberikan pelayanan yang ramah.

“Ya baik, alhamdulillah. Pelayanannya cukup baik,” ujar Ahmad.

Saat ditanya mengenai saran atau masukan terhadap pelayanan yang diberikan, Ahmad mengaku sejauh ini tidak menemukan kendala yang berarti.

“Selama ini sih tidak ada, sudah cukup,” tambahnya.

Sementara itu, Pamin Seksi BPKB Polda Metro Jaya, Ipda Feri Prasetyo, mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan yang profesional, cepat, dan transparan kepada masyarakat.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan kepastian layanan, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan nyaman,” ujar Ipda Feri Prasetyo.

Continue Reading

TNI / Polri

Korlantas Tegaskan Hanya Polri Berwenang Terbitkan SIM

Published

5 hari ago

on

Juni 15, 2026

By

Jakarta – Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menegaskan bahwa hanya kepolisian yang berwenang menerbitkan surat izin mengemudi (SIM).

Penegasan ini ia sampaikan dalam rangka mencegah terjadinya pemalsuan SIM atau penerbitan SIM oleh pihak tertentu yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh Polri.

“Perlu kami tegaskan kepada masyarakat bahwa satu-satunya institusi yang berwenang menerbitkan SIM adalah Polri. Ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” jelas Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Pol. Wibowo dalam keterangan, Senin (15/6/26).

Ia menjelaskan, kewenangan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Selain itu, dalam Pasal 87 ayat (3) juga disebutkan bahwa Polri wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan SIM.

Brigjen Pol. Wibowo menekankan, SIM bukan sekadar kartu identitas pengemudi, melainkan juga dokumen negara yang menjadi bukti legitimasi kompetensi, registrasi, dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor yang diterbitkan berdasarkan proses verifikasi, pengujian, serta pencatatan dalam sistem informasi yang dikelola Polri.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi atau penawaran yang berpotensi menyesatkan terkait penerbitan SIM di luar mekanisme resmi Polri.

“Oleh karena itu, dokumen apa pun yang diterbitkan oleh pihak lain tidak dapat disamakan, menggantikan, ataupun dianggap sebagai SIM yang sah menurut hukum Indonesia,” ujarnya.

Continue Reading

Trending