Connect with us

TNI / Polri

Buat BPJS Wajib Punya SIM, Bikin SIM Wajib Seratakan Sertifikat Mengemudi

Published

on

Jakarta, – Peraturan di Indonesia semakin membingungkan. Pasalnya bikin BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) harus disertakan dengan surat izin mengemudi (SIM). Nah kalau mau buat SIM wajib menyerahkan syarat yang lebih lengkap, seperti  menyertakan sertifikat dari sekolah mengemudi saat pembuatan SIM baru.

 

Sementara kepolisian mulai menguji coba kepemilikan BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan SIM. Tak cuma BPJS, ada syarat lain yang harus dilengkapi untuk membuat SIM. Dalam tahap uji coba, harus memiliki BPJS untuk pengurusan SIM.

 

Penerapan tersebut akan dilakukan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur pada 1 Juli-30 September 2024. “Akan dilakukan uji coba implementasi mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024 di tujuh wilayah kepolisian daerah, yaitu Polda Aceh, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Metro Jaya, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Timur,” papar Kasi Binyan Subdit SIM Dit-Regident Korlantas Polri AKBP Faisal Andri Pratomo.

 

Kewajiban memiliki BPJS untuk pengurusan SIM juga sudah tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi pasal 9.

 

Syarat terbaru untuk membuat SIM harus menyertakan sertifikat dari sekolah mengemudi saat pembuatan SIM baru. Syarat ini sebetulnya sudah ada sejak lama, hanya penerapannya belum berjalan.

 

Aturan permohonan SIM harus menyertakan sertifikat mengemudi juga tertulis dalam Peraturan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

 

Pada pasal 9 tertulis beberapa syarat administrasi untuk pembuatan SIM, antara lain:

 

mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik;

melampirkan fotokopi dan memperlihatkan identitas diri Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi warga negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi warga negara asing melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi dengan memperlihatkan yang aslinya,

melampirkan surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi yang diterbitkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, bagi pemohon SIM perorangan yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi atau belajar sendiri melampirkan fotokopi surat izin kerja asli dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional dan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak

Continue Reading

TNI / Polri

Kasad Resmikan Jembatan Garuda di Lhokseumawe, Tandai Launching 200 Titik Jembatan di Indonesia

Published

on

By

LHOKSEUMAWE,  – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., meresmikan Jembatan Gantung Garuda di Kecamatan Sawang, Lhokseumawe, Aceh Utara, Senin (9/3/2026). Peresmian tersebut sekaligus menandai peluncuran 200 titik Jembatan Garuda di berbagai wilayah Indonesia yang telah selesai dibangun.

Pembangunan jembatan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan akses transportasi, khususnya saat melintasi sungai yang memisahkan sejumlah desa di wilayah tersebut.

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kasad yang disaksikan unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Kehadiran jembatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat, sekaligus membuka akses yang lebih aman dan cepat bagi mobilitas warga.

Dalam kesempatan tersebut, Kasad menyampaikan bahwa pembangunan jembatan di Aceh juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kunjungan Ramadan TNI AD sekaligus untuk meninjau langsung berbagai proyek yang telah dilaksanakan di daerah. “Kenapa saya pilih Aceh, sekalian kita Ramadan keliling, sekalian buka puasa di Aceh dan lihat _project_ nya di Aceh. Ini juga kami mendapat banyak masukan, bagaimana sekolah-sekolah, bagaimana sekarang jembatan ini, nanti kita coba diskusikan yang lalu lintasnya padat harus bukan jembatan gantung,” ujar Kasad.

Kasad juga mengungkap bahwa TNI AD memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah terdampak bencana. Hingga saat ini telah dilakukan survei terhadap sekitar 480 lokasi yang mencakup pembangunan atau peningkatan jembatan, sekolah, penyediaan air bersih, serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).

Menjelang Idul Fitri, TNI AD tetap fokus membantu penanggulangan dampak bencana melalui berbagai program pembangunan, termasuk pembangunan Jembatan Garuda. Jika infrastruktur yang telah dibangun kembali rusak akibat banjir besar atau bencana lainnya, TNI AD siap membantu membangun kembali. “Kami kebetulan mampu mengerjakan ya kami kerjakan. Ada keluarga besar kita mendapat bencana ya kita kerjakan,” imbuh Kasad.

Hingga saat ini TNI AD telah menyelesaikan 135 Jembatan Garuda di tiga wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Secara nasional, pembangunan lebih dari 6.000 Jembatan Garuda ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1,5 tahun.

Pada kesempatan tersebut, Kasad juga melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui _video conference_ terkait pembangunan jembatan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk pembangunan hunian sementara serta penyediaan sumur bor bagi masyarakat.

Usai peresmian, Kasad yang didampingi Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Ny. Uli Simanjuntak meninjau sekolah yang telah dibersihkan dan kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, serta menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat setempat. *(Dispenad)*

Continue Reading

TNI / Polri

Puslitbang Polri Lakukan Penelitian Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya

Published

on

By

Jakarta – Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri melaksanakan kegiatan penelitian terkait optimalisasi pelaksanaan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Polda Metro Jaya. Kegiatan ini berlangsung di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Senin (9/3/2026) dan diikuti oleh jajaran penyidik serta pejabat terkait yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian tersebut dipaparkan oleh Peneliti Ilmu Kepolisian Madya Tk. I Puslitbang Polri, Kombes Pol Yudi Chandra E. yang menjelaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, perkembangan modus operandi korupsi kini semakin kompleks, mulai dari penggunaan perusahaan fiktif hingga manipulasi dokumen elektronik.

“Kami melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana optimalisasi pelaksanaan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi di kewilayahan, khususnya dari aspek sumber daya, mindset personel, serta kelembagaan yang mendukung penanganan perkara,” ujar Kombes Pol Yudi Chandra dalam paparannya.

Ia menambahkan bahwa penelitian tersebut bertujuan merumuskan model kelembagaan yang lebih efektif dalam pelaksanaan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Polri, sehingga upaya pencegahan dan penindakan dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi.

Dalam penelitian ini, Puslitbang Polri menggunakan metode campuran (mixed method) melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur, forum diskusi kelompok (FGD), wawancara dengan para pemangku kebijakan, serta penyebaran kuesioner kepada personel di fungsi Ditreskrimsus dan Satreskrim jajaran.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis guna memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah sekaligus mendukung transformasi Polri menuju institusi yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat.

Continue Reading

TNI / Polri

Polda Metro Jaya Siapkan 6.802 Personel Amankan Mudik Lebaran dalam Operasi Ketupat Jaya 2026

Published

on

By

Jakarta – Polda Metro Jaya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral dalam rangka pengamanan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Jaya 2026 di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Senin (9/3/2026). Operasi tersebut akan berlangsung mulai 13 hingga 25 Maret 2026 untuk mengamankan arus mudik dan balik Lebaran. Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono, Pejabat Utama Polda Metro Jaya, serta para Kapolres jajaran.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan rapat koordinasi lintas sektoral tersebut merupakan bagian dari kesiapan pengamanan mudik agar berjalan aman, tertib, dan lancar. “Pada hari ini Polda Metro Jaya melaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka pengamanan Operasi Ketupat Jaya 2026 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai dengan 25 Maret,” ujar Kombes Budi Hermanto.

Dalam operasi tersebut, sebanyak 6.802 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Pemerintah Daerah serta berbagai unsur potensi masyarakat akan diterjunkan. Personel akan disiagakan di 68 Pos Pengamanan, 22 Pos Pelayanan, dan 5 Pos Terpadu yang tersebar di sejumlah titik strategis wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Komarudin mengatakan pengamanan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi guna memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman. “Tidak kurang dari 6.802 personel gabungan Polri, TNI dan instansi terkait akan tergelar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan mudik Lebaran hingga arus balik nanti,” kata Kombes Komarudin.

Ia menjelaskan, berdasarkan prediksi Kementerian Perhubungan, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 16 hingga 18 Maret 2026. DKI Jakarta menjadi salah satu daerah asal pemudik terbesar yang akan menuju berbagai wilayah seperti Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur.

“Kami mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik agar memastikan kondisi kesehatan dalam keadaan fit, kendaraan dalam kondisi baik, serta merencanakan perjalanan dengan baik agar tidak bersamaan dengan puncak arus mudik,” tambahnya.

Selain pengamanan arus mudik dan balik, kepolisian juga mengantisipasi berbagai aktivitas masyarakat selama periode libur Lebaran, termasuk pengamanan malam takbir, pelaksanaan salat Idul Fitri, hingga kegiatan masyarakat di sejumlah tempat wisata.

Polda Metro Jaya juga mengoptimalkan layanan Call Center 110 serta menyiapkan berbagai skenario rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi potensi kepadatan maupun kondisi darurat selama periode mudik Lebaran.

Continue Reading

Trending