Connect with us

Metro

Yayasan Trisakti Disingkirkan Setelah 58 Tahun Mencerdaskan Putra Putri Bangsa

Published

on

 

Jakarta –  Puncak kesewenang-wenangan pemerintah terhadap Yayasan Trisakti, terjadi pada 20 Februari 2023, dimana Kemenkumham RI mengeluarkan Surat Keputusan No AHU-AH.01.06-0009012 tanggal 20 Februari 2023 yang mengesahkan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas “Yayasan Trisakti” versi Pemerintah berdasarkan Akte No. 03 tanggal 10 Februari 2023.

 

Padahal Yayasan Trisakti yang asli sudah berdiri sejak tahun 1966. “Inilah tindakan sewenang-wenang dan menyalahi segala perundang-undangan yang berlaku terhadap yayasan yang telah mengabdi lebih dari 5 dasawarsa,” kata Ketua Pembina Yayasan Trisakti, Prof. Dr. Anak Agung Gede Agung kepada puluhan wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (15/07/2024).

 

Surat Keputusan ini kata Anak Agung bertentangan dengan undang-undang RI No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

 

Sebagai akibat dari pengesahan Kemenkumham RI atas Akta No. 03 tersebut, selanjutnya Bank Negara Indonesia memblokir rekening Yayasan Trisakti yang sah berdasarkan Anggaran Dasar tahun 2005. “Ini mengakibatkan operasi Yayasan Trisakti terpuruk karena tidak lagi memiliki pendanaan yang diperlukan,” papar Anak Agung.

 

Menurut Anak Agung perubahan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) menjadi PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) merupakan tindakan melawan hukum. Apalagi dilakukan dengan cara paksa dan intimidasi. “Kami menolak dijadikan PTN BH, karena kami sudah mandiri sejak lama. Dan kami tidak pernah mengajukan diri untuk ikut program PTN BH. Teror terhadap pengurus Yayasan Trisakti yang asli adalah bentuk pemaksaan yang sangat radikal,” papar Menteri Sosial era Presiden Gus Dur tersebut.

 

Independensi Perguruan Tinggi Swasta lanjut Anak Agung jelas ada dasar hukumnya.

 

“Seperti tertera pada undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengakui adanya Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri masing-masing dengan kewenangannya sendiri,” jelasnya.

 

Anak Agung menegaskan, pihaknya tidak bersedia, tidak berminat dan tidak membutuhkan bantuan pemerintah untuk menjadi PTN BH.

 

“Yayasan Trisakti dan perguruan-perguruan tingginya menyatakan dengan tegas tidak bersedia, tidak berminat dan tidak membutuhkan bantuan pemerintah,” paparnya.

 

Anak Agung berkisah, sejak berdirinya, Yayasan Trisakti dan perguruan-perguruan tingginya sudah tegak mandiri. Fakta inilah yang melatarbelakangi Universitas Trisakti tidak berminat menjadi PTN BH.

 

Anak Agung menceritakan, rencana pengambilalihan Yayasan Trisakti dan aset-asetnya oleh oknum pemerintah bukan pertama kalinya dilakukan. Melainkan sudah sejak lama mereka bergerilya.

 

Namun naas bagi Universitas Trisakti, sejak tahun 1998, tepatnya ketika terjadi pengambilalihan Universitas Trisakti secara tidak sah oleh rektor Thoby Mutis. “Sejak saat itulah pemerintah tidak henti-hentinya melakukan berbagai rentetan usaha untuk mengambilalih Yayasan Trisakti,” kata Anak Agung.

 

Buntutnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim tanggal 25 Agustus 2022 mengeluarkan Kepmen No. 330/P/2022 yang mengangkat 9 Pejabat Pemerintah aktif menjadi anggota pembina Yayasan Trisakti Tandingan.

 

Padahal, Yayasan Trisakti yang lama masih ada berdiri kokoh.

 

Pengangkatan pejabat pemerintah aktif tersebut menurut

Anak Agung jelas bertentangan dengan Undang-undang RI No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang RI No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan.

 

“Dalam UU itu, yang dapat diangkat menjadi anggota pembina adalah orang perseorangan berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dan bukan oleh keputusan menteri,” ujarnya.

 

Anak Agung tidak diam, Yayasan Trisakti asli lantas menggugat Kepmen No. 330/P/2022 melalui PTUN dan memenangkan perkara tersebut dengan Putusan No. 407/G/2022/PTUN.JKT tanggal 16 Mei 2023 yang menyatakan Kepmen No. 330/P/2022 tidak sah demi hukum dan harus segera dicabut.

 

Namun oknum-oknum pemerintah tidak mengindahkan putusan PTUN tersebut. Mereka malah pada 10 Februari 2023, melalui akta No.03 yang dibuat oleh notaris membentuk Yayasan Trisakti versi pemerintah berikut susunan kepengurusannya yang didasari Kepmen No. 330/P/2022 yang sebelumnya dinyatakan tidak sah.

 

“Inilah yang saya katakan radikal sekali merebut Yayasan Trisakti,” jelas Anak Agung.

 

Sebagai warga negara yang taat hukum,  saat ini, pihaknya melakukan perlawanan kepada pemerintah untuk mengembalikan kembali Yayasan Trisakti untuk dikelola langsung oleh para pembina sebelumnya.

 

Kuasa Hukum Yayasan Trisakti, Nugraha Kusumah mengatakan langkah hukum baik di PTUN maupun di Mahkamah Agung sudah dimenangkannya.

 

Gugatan selanjutnya adalah pengajuan pembatalan akta nomor 3 tahun 2023 versi pemerintah sedang dibatalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

 

“Ada memang beberapa langkah yang kita lakukan tapi tidak kita sampaikan dulu, secara politis juga kita berharap Komisi X DPR RI dapat memantau juga kasus ini,” tegasnya.

 

Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tengah mempersiapkan perubahan perguruan tinggi menjadi PTN-BH untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Pemerintah juga memberi kesempatan kepada perguruan tinggi swasta untuk mengikuti program ini.

 

Namun kampus Universitas Trisakti tidak tertarik mengikuti program tersebut karena sejak puluhan tahun sudah terbukti kualitasnya.

 

Upaya paksa terhadap Universitas Trisakti, menurut Anak Agung, salah satu tujuannya adalah untuk mengambil seluruh aset milik yayasan.

 

Upaya yang mereka lakukan adalah pada tahun 2011, Yuswar Zainul Basri, salah satu termohon eksekusi, membuat laporan yang tidak benar ke Kemenkumham RI menyatakan bahwa Yayasan Trisakti tidak sah berdasarkan putusan pengadilan. Laporan ini berakibat dilakukannya pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Yayasan Trisakti, walaupun Menristekdikti melalui Surat No. B/124/M/HK.04.00/2009 tanggal 20 Maret 2019 menyatakan bahwa Kemenristekdikti tidak pernah mengajukan permohonan pemblokiran Yayasan Trisakti pada SABH.

 

Pemblokiran SABH ini kata Anak Agung mengakibatkan Yayasan Trisakti lumpuh.

 

“Kami tidak bisa melakukan tindakan-tindakan hukum sehari-hari seperti mengangkat dan memberhentikan kepengurusan universitas dan perguruan-perguruan tingginya, membuat kurikulum baru, bahkan tidak bisa membuka rekening bank,” paparnya.

 

Seperti diketahui, Yayasan Trisakti didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 27 Januari 1966 yang dibuat di hadapan Notaris Eliza Pondaag dengan disaksikan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia Dr. Sjarif Thayeb.

 

Pada tanggal 31 Desember 1979 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan SK No. 0281/U/1979 yang “Menyerahkan pembinaan dan pengelolaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti, seluruh harta benda bergerak maupun tak bergerak milik Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki dan semua harta benda bergerak maupun tak bergerak Universitas Trisakti menjadi milik dan tanggung jawab sepenuhnya Yayasan Trisakti”.

 

Pada  31 Januari 1992 dilakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Trisakti melalui Akta No. 152 tanggal 31 Januari 1991 dibuat di hadapan Notaris Achmad Abid, SH, yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 29, tanggal 9 Juli 1991 Tambahan No. 55.

 

Pada tahun 1998, Rektor Universitas Trisakti Thoby Mutis merevisi Statuta yang pada hakikatnya mengambil alih Universitas Trisakti secara tidak sah.

 

Terakhir Anggaran Dasar Yayasan Trisakti diubah berdasarkan Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti dengan Akta No. 22 tanggal 7 September 2005 yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 21 tanggal 6 Januari 2006 dan dicatat dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Continue Reading

Metro

Hari Pelaut Sedunia 2026 Berakhir Meriah, Momentum Perkuat Sinergi Insan Maritim Nasional

Published

on

By

Jakarta – Rangkaian peringatan Day of the Seafarer (Hari Pelaut Sedunia) 2026 resmi ditutup melalui kegiatan Fun Walk dan Konser Rakyat Maritim yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (28/6/2026).

Acara penutupan berlangsung meriah dengan diikuti ribuan peserta yang terdiri dari pelaut, taruna, insan maritim, komunitas pelayaran, akademisi, hingga masyarakat umum sebagai wujud kebersamaan dalam mendukung kemajuan sektor kemaritiman Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut,

Muhammad Masyhud, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas suksesnya seluruh rangkaian kegiatan Day of the Seafarer 2026 yang telah berlangsung sejak 23 Juni 2026. Menurutnya, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi ajang perayaan bagi para pelaut, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di sektor maritim.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian Day of the Seafarer Tahun 2026 dapat terlaksana dengan sangat baik dan lancar. Hari ini bukan hanya menjadi penutup kegiatan, tetapi juga perayaan atas semangat kebersamaan seluruh insan maritim Indonesia,” ujar Muhammad Masyhud.

Ia menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan diawali dengan penyelenggaraan Maritime Expo pada 23–24 Juni 2026 yang menjadi wadah edukasi, promosi, dan kolaborasi berbagai pihak dalam sektor kemaritiman. Kegiatan tersebut menghadirkan beragam informasi terkait industri pelayaran, teknologi maritim, pendidikan pelaut, serta peluang pengembangan sektor maritim nasional.

Selanjutnya, pada 25 Juni 2026 digelar Strategic Maritime Forum yang mempertemukan regulator, pelaku industri, akademisi, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari peningkatan kesejahteraan pelaut, perlindungan tenaga kerja maritim, hingga penguatan daya saing pelaut Indonesia di tingkat internasional.

Pada malam harinya, panitia juga menyelenggarakan Gala Dinner dan Malam Apresiasi sebagai bentuk penghargaan kepada insan maritim yang telah menunjukkan dedikasi, prestasi, dan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan sektor kemaritiman nasional.

Puncak rangkaian kegiatan berlangsung melalui Fun Walk dan Konser Rakyat Maritim yang disambut antusias oleh peserta. Suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan terlihat sepanjang kegiatan, bahkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sempat mencairkan suasana dengan candaan yang disambut hangat oleh para peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Masyhud menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh panitia penyelenggara, Indonesia Maritime Community Forum, sponsor, mitra kerja, komunitas maritim, institusi pendidikan pelayaran, para pelaut, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan Day of the Seafarer 2026.

Ia berharap semangat kolaborasi yang telah terbangun selama penyelenggaraan kegiatan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan guna mewujudkan sektor maritim Indonesia yang semakin maju, aman, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menciptakan pelaut Indonesia yang profesional, sejahtera, dan semakin dihormati di tingkat global.

“Mari terus menggelorakan semangat Pelaut Hebat, Maritim Kuat sebagai komitmen bersama dalam membangun masa depan kemaritiman Indonesia yang lebih baik,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Muhammad Masyhud secara resmi menutup seluruh rangkaian Day of the Seafarer 2026 dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penutupan tersebut disambut tepuk tangan meriah dari ribuan peserta yang kemudian menikmati Konser Rakyat Maritim sebagai penutup perayaan.

Wakil Ketua panitia Capt. Andi Pakpahan sebagai pelaut Indonesia yang juga ber wiraswasta sangat mendukung acara ini dan berharap pelaut sebagai urat nadi industri ekonomi menjadi lebih baik dan lebih akrab lagi

Perayaan Day of the Seafarer 2026 menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas maritim, institusi pendidikan, dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh, maju, dan berdaya saing di kancah global. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia maritim yang unggul sekaligus memperkokoh jati dirinya sebagai poros maritim dunia.

Continue Reading

Metro

Hari Pelaut Sedunia 2026 Ditutup Meriah, Ribuan Peserta Ikuti Fun Walk dan Konser Rakyat

Published

on

By

JAKARTA – Rangkaian peringatan Hari Pelaut Sedunia (Day of the Seafarer) 2026 resmi ditutup dengan penuh kemeriahan melalui kegiatan Fun Walk dan Konser Rakyat yang berlangsung pada Minggu (28/6/2026).

Acara yang menjadi puncak peringatan tersebut berhasil menarik antusiasme ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelaut, taruna, civitas akademika, komunitas maritim, hingga masyarakat umum.

Ketua Umum Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran (KAAIP), Iko Johansyah, mengatakan bahwa kegiatan hari ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian acara Hari Pelaut Sedunia yang telah berlangsung selama beberapa hari sebelumnya.

“Agenda hari ini merupakan kelanjutan dari rangkaian Hari Pelaut Sedunia. Sebelumnya telah dilaksanakan Maritime Expo, Strategic Maritime Forum, hingga gala dinner. Hari ini menjadi penutup dengan Fun Walk dan Konser Rakyat yang diperuntukkan bagi para pelaut, civitas akademika, serta masyarakat luas,” ujar Iko Johansyah saat ditemui wartawan.

Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan yang terbuka bagi masyarakat umum merupakan bagian dari upaya memperkenalkan lebih dekat profesi pelaut yang selama ini memiliki peran sangat vital dalam kehidupan sehari-hari, namun sering kali luput dari perhatian publik.

Ia menjelaskan bahwa Hari Pelaut Sedunia merupakan peringatan internasional yang diprakarsai oleh International Maritime Organization (IMO) sejak tahun 2010 sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi para pelaut di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, peringatan tersebut mulai diselenggarakan secara lebih luas sejak tahun 2024 dan terus berkembang menjadi momentum penting bagi dunia kemaritiman nasional.

“Melalui kegiatan ini kami ingin mengenalkan kepada masyarakat bahwa profesi pelaut memiliki kontribusi yang sangat besar bagi Indonesia maupun dunia. Sekitar 80 persen perdagangan dunia berlangsung melalui jalur laut. Tanpa para pelaut, distribusi barang dan roda perekonomian global tentu akan mengalami kesulitan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Iko memperkirakan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penutupan Hari Pelaut Sedunia tahun ini mencapai lebih dari 3.000 orang.

Para peserta yang telah melakukan pendaftaran mendapatkan berbagai fasilitas seperti kaus resmi acara dan konsumsi, sementara masyarakat umum juga diperbolehkan hadir untuk menikmati seluruh rangkaian kegiatan secara gratis.

Selain menghadirkan hiburan dan kebersamaan, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya sektor transportasi laut dalam mendukung konektivitas antarwilayah, distribusi logistik nasional, serta perdagangan internasional.

Berbagai kegiatan yang telah digelar sepanjang rangkaian peringatan, mulai dari Maritime Expo, forum diskusi strategis kemaritiman, hingga konser rakyat, menunjukkan komitmen para pemangku kepentingan maritim untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap dunia pelayaran dan profesi pelaut.

Di akhir kegiatan, Iko Johansyah menyampaikan pesan kepada seluruh peserta agar menikmati momentum kebersamaan tersebut dengan penuh sukacita.

“Kami berharap seluruh peserta bisa menikmati acara ini bersama keluarga, teman, dan rekan-rekan. Mari kita rayakan Hari Pelaut Sedunia dengan penuh kebahagiaan, tetap menjaga kesehatan, berpikir positif, dan yang terpenting, mari bersenang-senang bersama,” tuturnya.

Peringatan Hari Pelaut Sedunia 2026 menjadi momentum penting untuk memberikan penghormatan kepada para pelaut atas dedikasi dan pengabdiannya dalam menjaga kelancaran transportasi laut, rantai pasok logistik, serta perdagangan global. Melalui rangkaian kegiatan yang edukatif, inspiratif, dan menghibur, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami besarnya peran pelaut sebagai pahlawan di balik konektivitas dunia dan kemajuan ekonomi maritim Indonesia.

Continue Reading

Metro

Puluhan Tahun Menanti Sentuhan Pemerintah, Jalan Masuk Boro 1 & 2 Tak Kunjung Dibangun

Published

on

By

KULON PROGO,27/6/2026, Karya post Akses jalan masuk sepanjang 300 meter menuju Padukuhan Boro 1 dan Boro 2, Kalurahan Karangsewu, Kapanewon Galur, hingga kini belum tersentuh pembangunan yang memadai.

Padahal, jalan tersebut merupakan urat nadi strategis yang menghubungkan aktivitas sosial, budaya, dan urat nadi perekonomian masyarakat setempat.

Saat ini, kondisi jalan penghubung tersebut memprihatinkan. Warga hanya mengandalkan jalan cor dua lajur yang merupakan sisa peninggalan era sebelum tahun 2000. Dengan kondisi yang mulai tergerus usia, jalan tersebut dinilai sudah tidak representatif lagi untuk menampung tingginya mobilitas masyarakat dan berbagai event regional yang kerap digelar di wilayah tersebut.

Pengurus Tuwanggana Karangsewu, Pujiyono, yang juga merupakan anggota TNI aktif sekaligus penggerak pemberdayaan masyarakat setempat, menegaskan bahwa perbaikan jalan ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Menurutnya, posisi Padukuhan Boro 1 dan 2 sangatlah strategis karena berada dekat dengan jalur sirip infrastruktur nasional.

“Jalan masuk sepanjang 300 meter ini adalah wajah depan wilayah kami. Lokasinya sangat dekat dan strategis dengan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) serta Jalan Daendels.

Terlebih lagi, wilayah ini merupakan akses utama menuju kawasan desa budaya dan pusat kegiatan sosial-ekonomi masyarakat. Sudah sepatutnya ada pembangunan jalan yang representatif untuk mendukung roda aktivitas di sini,” ujar Pujiyono.

Ia menambahkan, potensi sosial-budaya di Padukuhan Boro 1 dan 2 sangat tinggi, di mana berbagai event kemasyarakatan rutin digelar. Namun, keterbatasan infrastruktur jalan masuk sering kali menjadi kendala teknis di lapangan.

Senada dengan hal tersebut, Tokoh Masyarakat Kapanewon Galur, Priyo Santoso, S.H., M.H., ikut memberikan dorongan kuat agar usulan pembangunan jalan ini segera diakomodasi dan menjadi prioritas pemerintah daerah maupun pusat.

Priyo Santoso menekankan bahwa aspirasi warga Tuwanggana ini sangat segaris dengan visi besar jajaran pemerintahan di tingkat pusat dalam menggenjot infrastruktur penunjang daerah terdepan.

“Semangat Bapak Presiden sangat jelas, yaitu membangun wilayah pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat ketahanan pangan dari pinggiran. Usulan pembangunan jalan masuk Boro 1 dan 2 ini wajib didukung penuh oleh pemerintah. Mengapa? Karena selain sebagai akses budaya, kawasan Galur di sini juga merupakan daerah pertanian produktif yang menopang ketahanan pangan lokal. Akses jalan yang layak akan langsung memotong biaya logistik hasil tani warga,” tegas Priyo Santoso.

Melalui momentum ini, warga Tuwanggana Karangsewu berharap pemerintah tidak lagi menutup mata. Pembangunan jalan masuk sepanjang 300 meter ini diharapkan dapat segera terealisasi demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan mendukung kemajuan potensi lokal yang selama ini tertahan oleh keterbatasan akses.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Trending