Jakarta – Law Firm Haposan Sihombing & Partners bersama Ny. Ratu Aghnia Fadilah mendatangin Gedung Polres Jakarta Barat untuk melaporkan Kekerasan Rumah Tangga yang dilakukan Suami Ratu Aghnia Fadilah (mantan pengacara Inara Rusli) pada hari Rabu, 5 Maret 2025.

Indra Haposan Sihombing., S.H., sebagai kuasa hukum Ny. Ratu Aghina Fadilah menyampaikan seusai berjumpa dengan penyidik Polres Jakarta Barat mengatakan ; “Kalo ternyata yang kita laporkan dari terlapor ini ada nganguan kesehatan kejiwaan, tetapi kita sendiri tidak percaya karena mana ada sih orang gila atau orang yang tidak sehat dalam kejiwaannya yang mampu memukuli terlapor dalam durasi 2 jam hingga membuat korban mengalami patah tulang tangannya bergeser hingga sempat dirawat dirumah sakit sampai 2 minggu.

Hal itu yang kami sayangkan yang juga disampaikan dari telapor dari keluarganya si pelapor termasuk orang tuanya terlapor malah memikirkan melaporkan balik korbannya dan seharusnya sebagai orang tua terlapor harusnya bisa menjembatani anaknya sebagai korban KDRT dengan suaminya agar bisa ada penyelesaian damai.

Setelah dalam laporannya ke penyedik Polres Jakarta Barat tadi, kita buat komitmen bersama yang nantinya akan ada progres pemanggilan Dokter dari Rumah Sakit Padang yang juga mengeluarkan surat kesehatan kejiwaan si pelapor tersebut dan kami juga sampaikan bilamana 3 kali dipanggil tidak datang si pelapor tersebut maka akan tetap lanjut pemeriksaannya ataupun dia datang akan kami serahkan ke rumah sakit Bayangkari Polri agar lebih indenpenden karena akan bisa dicek kembali si pelapor ini mengalami ngangguan jiwa atau tidak biar ketahuan dan juga siapapun yang menghalangin laporan si terlapor kami minta diproses juga.

Adapun juga dari keterangan terlapor bahwasannya si pelapor ini ternyata dititipkan rumah di Bandung dimana oleh pemilik rumahnya hanya foto pelaku yang lagi pakai sarung yang kemungkinan lagi santai dirumah tersebut dan ini menurut kami janggal karena setahu kami kalo orang gila itu lebih indentik ketawa sendiri, bicara sendiri, nangis sendiri bahkan ada sampai telanjang apalagi tidak ditemukan lagi penyidik dengan si pelapor apakah benar si pelapor tinggal di rumah tersebut yang ada di Bandung. Dan kami juga kepada penyidik agar jangan fokus terhadap keadaan si pelapor tetapi perbuatan yang membuat korban mengalami luka tulang tangannya korban agar tetap diproses hukum yang berharap dari kami melaporkan awal 3 Desember 2024 agar minggu depan Maret 2025 akan ada langkah-langkah hukum yang tetap harus ditempuh si pelapor.

Awal mula kejadiannya adanya KDRT dari si terlapor oleh pelapor karena si terlapor sempat mengecek hp dari telapor adanya pihak ketiga (perempuan lainnya) baik melalui chatinganya, foto, video yang setelah dikonfirmasi ke terlapor sekitar jam 3 pagi di apartemen si terlapor malah tidak terima dengan memukili pelapor dengan koper atau barang lainnya termasuk dilemparnya hp terlapor ke kepala pelapor walupun si pelapor udah sering diKDRT oleh pelapor hingga sampai patah tulang tangannya bergeser. Bahkan sampai saat ini laporan dari pelapor ada juga pengacaman dari salah satu keluargannya yang di wa “mau dimatiin” hingga sampai ada salah satu podcastnya salah satu artis ibukota melalui youtubenya seolah-olah bahwa terlapor malah menjadi dalangnya dan dari itulah yang membuat pelapor memberanikan diri melaporkan terlapor ke Polsek Jakarta Barat dengan dibantu oleh unit PPA DKI Jakarta dan Tim Lawyer Haposan Sihombing & Partners dan dukungan juga dari Polres Jakarta Barat sendiri.

Kalo untuk saksi sendiri dimana si pelapor juga ada beberapa yang mau jadi saksi baik yang melihat langsung pelakuan KDRT yang dilakukan terlapor maupun termasuk satpam-satpam apartemen yang sempat membopong pelapor dibawah ke rumah sakit karena keadaan yang sangat prihatin dan saat ini pelapor menjalani fisioterapy diri akibat banyak tekanan hidup dari KDRT yang dialaminya.

Jakarta, – KONEKSI mengadakan diskusi bertajuk CONNECT! #6 dengan tema “Membangun Ekonomi Sirkular: Riset, Inovasi Dan Solusi Kebijakan” di Hotel Morrissey, Menteng, Jakarta Pusat. Jumat (28/2/2024)

Dimana acara ini membahas bagaimana sirkular ekonomi bukan sekadar tren, melainkan solusi untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan merancang sistem ulang, mengurangi limbah, dan memperpanjang siklus hidup produk, sirkular ekonomi diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya, mendorong inovasi, serta menciptakan peluang ekonomi baru.

Diskusi ini menghadirkan berbagai pembicara, baik secara langsung maupun berani. Beberapa narasumber yang hadir di antaranya: Andi Rizaldi, ST, MM, (Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian (Keynote Speaker), Tim Stapleton (Minister Counselor for Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia di Jakarta (Opening Remarks), Gita Syahrani, Ketua Earth Centered Economy Coalition (Moderator), Prof. Diego Ramirez (Profesor Arsitektur Fakultas Seni dan Desain, Monash University), Dr. Dwinanti Marthanty (Peneliti Utama di Fakultas Teknik, Universitas Indonesia), Priyanto Rohmattullah, SE, MA (Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas), Agus Rusly, S.PI., M.Si, (Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), CS Lestari (Pendiri Bersalingsilang)

Chintya Suci Lestari (Founder Bersalingsilang) mengatakan ; “Kami adalah komunitas yang mengajak masyarakat untuk bisa gaya hidup berkelanjutan maupun gaya hidup minimalis sejak tahun 2018, kalo berbicara masalah sampah itu yaitu dilihat dari sisi Pemerintah bahwasanya Pemerintah sendiri harus punya andil dalam bentuk kebijakan dan regulasi baik untuk industri maupun masyarakat kita sendiri hanya dalam membuat kebijakan.1

Pemerintah diharapkan dapat melibatkan komunitas-komunitas lokal agar kebijakan yang nantinya dibuat juga dapat sesuai dengan masalah dari masing-masing daerah karena disetiap daerah hanya berbeda kebutuhannya dan berbeda natrulisasinya agar kebijakannya lebih efektif.

Kemudian juga dari masyarakat itu sendiri karena itu tidak pernah selesai karena masyarakat sendiri juga didorong oleh industri yang cepat dan industri yang berkembang terus menerus sehingga menimbulkan namanya konsumsi yang cepat dan mungkin belum merata dari sampah-sampah tersebut yang merupakan tanggung jawab ketika masyarakat membeli barang maka bukan barangnya yang kita miliki tetapi tanggung jawab sampahnya adalah tanggung jawab kita semua untuk dikelola atau dipilih untuk diberikan kepada bank sampah terdekat dimana kalo di Kota Jakarta sudah ada peraturan untuk di setiap RW harus punya Bank Sampah.

Adapun untuk merealisasikan masalah sampah saya sendiri melihat adanya beberapa kemajuan dari Pemerintah terkait keinginan dimanapun untuk saat ini sudah mulai banyak kerjasama untuk membangkitkan kembali bank sampah meskipun ada di kota-kota besar seluruh Indonesia. Sedangkan untuk wilayah kota-kota kecil didaerah-daerah malah masih banyak permasalahan seperti belum dapat bank sampahnya bahkan belum dapat kesadaran masyarakat maupun edukasinya terkait dari pegolahan sampah itu sendiri hanya karena sekitar belum memahami akan dikemanakan lagi sampah-sampah tersebut, maka dari itu untuk di daerah-daerah kota tersebut perlu adanya kolaborasi pemda-pemda dengan masyarakat dan komunitas pemerhati sampah.

Permasalahan anggaran agar perlu adanya bank sampah disetiap daerah yang saya berharap dengan terkendala adanya efisiensi anggaran Pemerintah saat ini bisa mencakup yang benar-benar dibutuhkan, apalagi Pemerintah ingin adanya Net Zero menuju Indonesia Emas 2045 maupun bisa mencakup ke ranah persampahan yang sifatnya darurat dimana sekarangpun sampah di Indonesia sudah luar biasa banyak sekali yang tidak saya mungkin membutuhkan layanan sampah pemprov dalam pembersihan sampah juga di sungai atau kali dan kita juga membutuhkan kebijakan yang lebih digalakkan kembali baik untuk industri yang juga harus bertanggung jawab atas sampah masyarakatnya dalam memproduksi barang-barang dan konsumen tetapi harus sesuai dengan kebutuhannya masyarakat itu sendiri seperti salah satu Bank Sampah,” tutupnya.

Jakarta – KONEKSI menggelar diskusi bertajuk CONNECT Building a Circular Economy di Hotel Morrissey, Menteng, Jakarta Pusat. Jumat (28/2/2024)

Acara ini membahas bagaimana ekonomi sirkular bukan sekadar tren, melainkan solusi untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan merancang ulang sistem, mengurangi limbah, dan memperpanjang siklus hidup produk, ekonomi sirkular diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya, mendorong inovasi, serta menciptakan peluang ekonomi baru.

Diskusi ini menghadirkan berbagai pembicara, baik secara langsung maupun daring. Beberapa narasumber yang hadir di antaranya:
– Andi Rizaldi, S.T, M.M, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian (Keynote Speaker).
– Tim Stapleton, Minister Counsellor for Governance and Human Development, Kedutaan Besar Australia di Jakarta (Opening Remarks).
– Gita Syahrani, Ketua Earth Centered Economy Coalition (Moderator).
– Prof. Diego Ramirez, Profesor Arsitektur, Fakultas Seni dan Desain, Monash University.
– Dr. Dwinanti Marthanty, Peneliti Utama di Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.
– Priyanto Rohmattullah, SE, MA, Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
– Agus Rusly, S.PI., M.Si, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
– C.S Lestari, Pendiri Playlewithless dan pegiat keberlanjutan.

Dalam sesi diskusi, Agus Rusly dari KLHK menekankan bahwa pengelolaan sampah organik dan anorganik membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat.

“Tanah-tanah di TPA sekarang sudah tertutup sehingga proses dekomposisi bahan organik terhambat. Sebenarnya, pengolahan bahan organik bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi juga kewajiban pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan infrastruktur seperti pembangunan TPA menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya memanfaatkan sampah organik sebagai kompos dan pakan maggot (black soldier fly). Menurutnya, maggot bisa menjadi sumber protein untuk pakan ternak, sehingga sisa makanan dapat dikelola dengan lebih produktif.

“Kita harus mendorong masyarakat untuk memilah sampah organik agar bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, yang nantinya dapat digunakan untuk pertanian kota. Dengan demikian, masyarakat bisa menghasilkan ekonomi yang lebih baik, baik untuk konsumsi sendiri maupun peternakan,” tambahnya.

Selain itu, ia menyoroti potensi besar pengolahan sampah di Indonesia, terutama dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor tepung ikan untuk pakan ternak.

“Saat ini, Indonesia mengimpor tepung ikan senilai sekitar Rp350 miliar. Jika kita bisa mengolah limbah organik dengan baik, ini bisa menjadi alternatif sumber protein yang lebih murah sekaligus mengurangi volume sampah,” katanya.

Dalam diskusi, para panelis juga membahas tantangan dalam pengelolaan sampah, termasuk risiko pembakaran sampah yang tidak sempurna.

“Jika sampah dibakar dengan suhu yang tidak sesuai, dapat menghasilkan dioksin, yang merupakan zat berbahaya dan dapat memicu kanker. Oleh karena itu, jika ingin membakar sampah, suhunya harus mencapai tingkat tertentu agar tidak menghasilkan zat beracun,” ujar Agus Rusly

Selain itu, beberapa sampah anorganik juga masih memiliki nilai ekonomi, seperti kertas dan plastik yang dapat didaur ulang. Namun, tantangannya adalah memastikan sampah yang tidak bisa didaur ulang dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif atau produk yang lebih ramah lingkungan.

Diskusi ini menegaskan bahwa ekonomi sirkular harus didukung oleh kebijakan yang tepat, riset yang berkelanjutan, serta inovasi dalam pengolahan sampah. KONEKSI sendiri berencana untuk terus menggelar serial diskusi serupa guna memperdalam pemahaman dan mempercepat implementasi ekonomi sirkular di Indonesia.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, diharapkan konsep ekonomi sirkular dapat menjadi bagian integral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.