Jakarta, – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) menggelar Kongres Nasional di sebuah hotel kawasan Rawamangun Jakarta Timur, pada Rabu (23/4/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus SBSI dari seluruh Indonesia, termasuk Ketua Umum SBSI Johannes Dartha Pakpahan, S.H., M.A., Sekretaris Jenderal Hendrik Hutagalung, S.M., Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli.

Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menegaskan pentingnya kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan serikat buruh dalam membangun kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja.

“Pertama, harus ada kepercayaan trush ada kerjasama antara kementerian dan lembaga untuk memberikan kebijakan untuk para pekerja dan sinergi dengan pemerintah daerah dari perwakilan SBSI di semua wilayah.

“Dari data kementerian investasi, perusahaan besar ada 77 ribu dan perusahaan sedang 30 ribu,selama mainsed perusahaan dengan visi profit maka akan terabaikan, di situlah perlunya kerjasama hingga ada titik temu, itu yang kita harapkan, jadi visi adalah membangun bangsa bersama , itu yang kita perjuangkan, tapi untuk mengubah mindset itu tidak mudah”

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas nasional. Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan sistem dan sertifikasi untuk meningkatkan keterampilan pekerja.

“Kita gerakkan produktivitas nasional, siapkan sistemnya, dan sertifikasi orang-orangnya. Namun, masih banyak industri yang hanya mengejar insentif finansial. Ini menjadi tantangan, maka kita harus memiliki skill dan kompetensi agar daya tawar (Baargening) kita makin kuat,” ujarnya.

Yassierli juga menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan siap menjadi rumah bagi seluruh buruh.

“Kantor kami adalah rumah bagi teman-teman buruh. Kita juga harus lebih kuat mengorkestrasi teman-teman di daerah. Kalau pengawasan ketenagakerjaan di provinsi lambat, kita diskusikan dan tindak lanjuti hingga ke jaksa dan Ditjen terkait,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa di masa depan, ketidakpastian akan terus ada, namun peran teknologi akan semakin besar.

“Dan yang ketiga tentu kita harus melihat masa depan. Ketidak pastian itu memang terjadi, tapi kedepan yang pasti terjadi adalah teknologi akan memiliki peran yang lebih. Apa respon dari temen – temen kita akan siap membangun ekosistem , dam kita ingin dari aspek skil dan ketrampilan temen – temen buruh itu maksimal agar relevan, ini yang akan kita siapkan,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum SBSI Johannes Dartha Pakpahan menyoroti ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang bisa mencapai 50 ribu buruh di wilayah Jawa, terutama di industri yang terdampak tarif global.

“Buat Indonesia dan saat ini kalau tidak salah ada ancaman PHK 50 ribu hanya untuk Jawa saja, dan industri – industri terkait yang tidak langsung dengan penetapan tarif.”

Kedepan kemungkinan itu akan lebih besar , kalau tidak terjadi penetapan tarif global yang gila – gilaan seperti sekarang, ” katanya

“Nah kalau itu sampai terjadi maka kami dari serikat buruh harus siap melakukan apapun caranya untuk mempertahankan jaminan pekerjaan seperti yang di cita – citakan , jika ini terjadi kita akan siapkan advokat, seperti apa yang pernah di sampaikan bang Iqbal, bahwa akan mempersiapkan satgas – satgas PHK yang sebenarnya bukan untuk mendukung PHK akan tetapi meminimalisir, jadi sebelum PHK itu terjadi harus diperiksa dulu apakah benar perlu di lakukan PHK, jangan gampang seperti yang di lakukan sekarang, ” tegasnya

Said Iqbal, yang juga hadir dalam kongres, usai acara turut memberikan pandangannya. Ia mengapresiasi keberadaan SBSI dan menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan pembentukan Satgas PHK.

“Pada kesempatan ini, kami mengucapkan hormat kepada Kongres KSBC yang didirikan oleh sahabat saya, yang juga kader beliau dan sekarang saya menduduki pimpinan Partai Buruh sekaligus Presiden KSP. Kita telah mengusulkan, termasuk KASBI, untuk membentuk Satgas PHK guna mengantisipasi dampak PHK akibat kebijakan tarif Donald Trump,”kata Iqbal

“Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan oleh pemerintah terkait kebijakan ini, seperti bagaimana pemerintah akan membantu perusahaan yang berpotensi terdampak oleh kebijakan tarif ini? Bagaimana pemerintah akan menangani kasus penggantian hak dan kehilangan pekerjaan akibat kebijakan ini,” tegasnya

“Kami juga ingin menawarkan beberapa solusi, seperti pembuatan aplikasi untuk mencari lowongan kerja baru. Satgas PHK nantinya dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang lowongan kerja yang tersedia,”

“Kita menunggu instruksi presiden dalam bentuk Inpres untuk menjalankan program ini. Saya telah bertemu dengan Sufmi Dasco, untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik.” tutupnya.**

Jakarta – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di kalangan anak muda. Hal ini disampaikan oleh Kepala FKPT Kalsel, Muhammad Fauzi M, saat ditemui di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKPT ke-XII di Hotel Vasaka Cawang, Jakarta, Sabtu (23/3/2024).

“Sebelum saya menjadi Ketua FKPT Kalsel, saya sempat menjabat sebagai Kabid Penelitian pada tahun 2019. Dari hasil penelitian yang kami lakukan saat itu, ternyata anak-anak muda sangat rentan terpapar paham radikal,” ujar Fauzi.

Ia menjelaskan bahwa peran media sosial menjadi perhatian penting dalam upaya pencegahan. “Kepala BNPT juga berpesan agar kita terus berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo, termasuk melibatkan peran orang tua dalam pengawasan penggunaan internet oleh anak-anak mereka. Dari penelitian kami, anak muda cenderung tidak menyaring informasi dari internet, dan langsung membagikannya ke media sosial maupun ke teman-temannya. Hal ini sangat perlu diwaspadai karena bisa menjadi bahaya besar di masa depan,” tambahnya.

Fauzi menyebutkan bahwa FKPT Kalsel sudah menjalin kerja sama dengan Kementerian Kominfo dalam pengawasan akun-akun media sosial. Selain itu, mereka juga berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PGRI, serta organisasi pendidikan lainnya untuk memberikan edukasi langsung ke sekolah-sekolah.

“Kita mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan arahan dan pencerahan kepada para siswa dan tenaga pendidik agar tetap waspada terhadap bibit-bibit terorisme,” jelasnya.

Tak hanya itu, FKPT Kalsel juga aktif menggandeng komunitas-komunitas anak muda seperti komunitas sepeda dan olahraga. “Anak-anak muda yang tergabung dalam komunitas ini rata-rata berusia 14 hingga 17 tahun, usia yang sangat rentan terpapar paham radikal jika tidak dibekali pengetahuan tentang isu-isu radikalisme,” ujar Fauzi.

• Ia juga mendorong adanya muatan khusus terkait penanganan terorisme dan radikalisme dalam mata pelajaran di sekolah. “Perlu ada kerja sama antara guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan daerah agar setiap mata pelajaran di sekolah dapat memasukkan materi mengenai pencegahan radikalisme dan terorisme, baik melalui media sosial maupun kegiatan ekstrakurikuler,” pungkasnya.

Jakarta – Majelis Tinggi Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia (FORKKABI), Mayjend (Purn) Nachrowi Ramli menegaskan bahwa ditengah situasi yang tidak menentu, FORKKABI harus bisa mendekatkan barisan untuk menjaga NKRI dan berkontribusi dalam mengatasi permasalahan bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikan Imam Nahrowi dalam acara Milad ke-24 FORKKABI dengan tema “Mengglobalkan Adat Betawi dan meng-Indonesia-kan FORKKABI”, Jumat (18/4/2025), di GOR Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Acara Milad FORKKABI ke-24 ini turut dihadiri oleh Ketum FORKKABI Mohammad Ihsan, Marsekal Muda TNI (Purn) Achmad Sajili, Ketua Bang Japar sekaligus Anggota DPD RI Fahira Idris, Dewan Pembina IKB & FBR, Desliana Desi, Ketua Bamus Betawi Eki Pitung, dan ketua ormas lainnya.

“Di usianya yang ke-24, saya mengingatkan bahwa FORKKABI merupakan bagian dari sejarah. Oleh karena itu kita harus menjaga Betawi diantaranya menjaga budaya Betawi dengan terus mengembangkannya. Kedua, kita harus menjaga keamanan Betawi dan menjaga NKRI,” ungkapnya.

Ketua Umum DPP FORKKABI, H. Mohammad Ihsan mengatakan, organisasi FORKKABI hadir dengan selalu ingin berkontribusi dan menjadi organisasi penyejuk, selalu melahirkan solusi baik di Pemerintahan, masyarakat maupun antar ormas.

“Saya lihat perwakilan dari berbagai ormas yang hadir dalam acara ini. Hal ini menjadi bagian dari konsolidasi untuk menghindari terjadinya antar ormas,” ujar Ihsan.

Melihat Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja akibat dimulainya perang dagang, Ia berharap agar langkah cerdas yang sedang dilakukan oleh pemerintah tersebut perlu didukung oleh masyarakat dan rakyat Indonesia.

“Pemerintah saat ini sedang mengatasi kondisi tersebut dengan mengambil langkah cerdas. Sekarang tugas ormas bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah harus kita dukung. Intinya FORKKABI harus sejalan dengan Pemerintah,” imbuhnya.