Connect with us

Metro

*Urgensi Perubahan RUU Kepailitan dan PKPU Agar Segera Disahkan DPR*

Published

on

Jakarta – Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), Ojak, S.H., M.H., berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepailitan dan PKPU yang saat ini sedang dibahas di DPR RI dapat segera disahkan. Harapan tersebut disampaikan dalam acara Halal Bi Halal IKAPI yang digelar di Tiara Ballroom, Hotel Artotel Mangkuluhur, Gatot Subroto, Jakarta, pada Kamis, 24 April 2025.

Acara yang berlangsung dalam suasana Idulfitri 1446 H tersebut mengusung tema “Silaturahmi Memperkuat Kebersamaan dalam IKAPI”* dan dihadiri oleh jajaran pengurus, ratusan anggota IKAPI, para undangan, serta para profesional di bidang hukum kepailitan.

Ketua Umum IKAPI, Oscar Sagita, S.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan rutin tahunan ini bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi dan mempererat rasa kekeluargaan antaranggota IKAPI.

“Pada kesempatan ini, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin serta terima kasih kepada para anggota yang hadir dalam acara ini. Jagalah selalu kebersamaan dan hubungan baik sesama anggota agar nama baik profesi dan organisasi ini tetap terjaga, mengingat saat ini profesi kurator dan pengurus semakin besar peranannya dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam dunia PKPU dan kepailitan,” ujar Oscar Sagita, S.H.

Sementara itu, Ojak Situmeang juga menekankan pentingnya acara Halal Bi Halal sebagai momentum untuk mempererat hubungan antaranggota organisasi.

“Halal Bihalal IKAPI ini semoga mempererat tali silaturahmi antara anggota IKAPI. Dan seperti yang dikatakan oleh Ketum, ini merupakan tradisi yang harus diteruskan. Agar sesama anggota IKAPI tetap solid,” ujar Ojak Situmeang, .S.H., M.H. yang merupakan Kurator & Pengurus dan Sekertaris Angkatan 13 IKAPI kepada media usai acara.

Menanggapi proses pembahasan RUU Kurator dan Pengurus di DPR, Ojak menyampaikan harapannya agar regulasi tersebut bisa segera rampung dan diberlakukan.

“Terkait kebijakan pemerintah, ini lagi disusun Undang-Undang Kurator dan Pengurus yang sedang berproses di DPR. Adapun urgensi dari RUU Kepailitan dan PKPU diharapkan menjadi jawaban dan pembaruan yang komprehensif agar benar-benar menjadi instrumen hukum yang efektif menyelesaikan utang-piutang secara adil, seimbang dan bermanfaat bagi industri bisnis serta masyarakat pada umumnya”, tandas Ojak yang juga merupakan Managing Partners OARC Consultant

Continue Reading

Metro

Program KITA SEHAT Diluncurkan, NTT Perkuat Puskeswan demi Pertahankan Status Bebas PMK dan LSD

Published

on

By

Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama Pemerintah Australia resmi meluncurkan Program Kemitraan Indonesia–Australia untuk Transformasi Kesehatan (KITA SEHAT) di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Program kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat layanan kesehatan hewan melalui Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), sekaligus menjaga status Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD).

Peluncuran program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan kesehatan hewan nasional melalui peningkatan kapasitas layanan veteriner di daerah, khususnya wilayah yang menjadi sentra produksi ternak.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, drh. Melky Angsar, M.Sc., menyambut baik hadirnya Program KITA SEHAT. Menurutnya, program tersebut menjawab kebutuhan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan dasar kesehatan hewan, mulai dari penanganan kasus penyakit hingga penguatan fasilitas laboratorium.

“Layanan dasar yang dimaksud adalah penguatan pelayanan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Seluruh Puskeswan di NTT memang perlu ditingkatkan kapasitasnya, baik dalam penanganan kasus penyakit maupun pemeriksaan laboratorium sehingga setiap kasus dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terukur,” ujar Melky usai peluncuran program.

Ia menegaskan, keberhasilan mempertahankan status bebas PMK dan LSD memiliki arti strategis bagi perekonomian daerah. Selama ini NTT merupakan salah satu daerah pemasok utama ternak sapi ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatra.

“Status bebas PMK dan LSD harus terus dipertahankan karena menjadi modal penting bagi NTT sebagai daerah pemasok ternak nasional. Kepercayaan pasar terhadap sapi asal NTT harus terus dijaga,” katanya.

Sebagai tindak lanjut peluncuran program, pemerintah daerah bersama para mitra telah menggelar rapat awal pelaksanaan. Tahap pertama akan difokuskan pada tiga kabupaten, yakni Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sikka.

Di tiga wilayah tersebut akan dilakukan penguatan layanan Puskeswan melalui pelatihan petugas kesehatan hewan, peningkatan kompetensi tenaga veteriner, serta perbaikan fasilitas laboratorium kesehatan hewan.

“Kami akan melaksanakan berbagai kegiatan di tiga kabupaten lokus, yaitu Belu, Sumba Barat Daya, dan Sikka, untuk memperkuat layanan dasar kesehatan hewan, meningkatkan kapasitas petugas Puskeswan, serta memperbaiki laboratorium kesehatan hewan,” ujar Melky.

Selain penguatan sumber daya manusia dan sarana laboratorium, Program KITA SEHAT juga akan mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) sebagai sistem pelaporan digital penyakit hewan.

Menurut Melky, percepatan pelaporan melalui iSIKHNAS akan mempercepat proses diagnosis dan respons terhadap munculnya penyakit, sehingga potensi penyebaran wabah dapat ditekan sejak dini.

“iSIKHNAS akan diperkuat agar pelaporan kasus menjadi lebih cepat. Dengan laporan yang lebih cepat, diagnosis juga lebih cepat sehingga penanganan bisa segera dilakukan dan penyebaran penyakit dapat dicegah,” ujarnya.

Melalui kolaborasi Pemerintah Indonesia dan Australia ini, diharapkan sistem layanan kesehatan hewan di daerah semakin tangguh, mampu mendeteksi penyakit secara dini, menjaga kesehatan ternak, serta mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan peternak di Nusa Tenggara Timur maupun wilayah Indonesia lainnya.

Continue Reading

Metro

PREDIKSI ARGENTINA MENANG, INI KATA KETUA BIDANG PEMUDA OLAHRAGA PP AMPG.

Published

on

By

Jakarts – Agus Harta Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG),  memprediksikan Argentina menang melawan spanyol. Messi dan Kawan-kawan punya mental juara, ini bukan sekedar bola, tapi soal semangat pantang menyerah.

Bicara sejarah, Argentina telah memenangkan 3 gelar juara Piala Dunia FIFA sepanjang sejarahnya, yaitu pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Tim nasional yang dijuluki La Albiceleste ini merupakan salah satu kekuatan sepak bola terbesar di dunia.
Semoga saja prediksi ini benar dan Menang Argentina Dengan Skor angka diatas 2 . Insya Allah.

Continue Reading

Metro

FORMASI Akan Gelar Aksi Jika KPK Tidak Segera Periksa Bupati Gowa Terkait Dugaan Gratifikasi dan Korupsi

Published

on

By

JAKARTA, 19 Juli 2026 – Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindaklanjuti berbagai dugaan yang mencuat dalam proses penyelidikan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, usai bertemu dengan sejumlah aktivis antikorupsi yang terdiri dari Aliansi Mahasiswa Hukum, Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah, serta insan pers Jakarta yang hadir di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

Dalam keterangannya, Jalih Pitoeng meminta KPK segera melakukan telaah dan penyelidikan terhadap seluruh dugaan yang berkembang dalam proses Pansus Hak Angket DPRD Gowa.

“Kami meminta KPK segera melakukan penyelidikan, dan pemeriksaan serta langkah hukum sesuai kewenangannya terhadap seluruh dugaan yang berkembang dalam proses Pansus Hak Angket DPRD Gowa.

FORMASI menilai seluruh dugaan yang berkembang dalam forum Pansus perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan ketentuan yang berlaku agar masyarakat tahu karena merupakan hak konstitusional mereka.

Selain itu, FORMASI menegaskan akan terus mengawal proses tersebut. Apabila dalam waktu 7 x 24 jam sejak penyampaian laporan desakan ini belum ditindak lanjuti oleh KPK, maka FORMASI berencana menggelar aksi unjuk rasa secara damai di depan Gedung Merah Putih KPK.

“Kami ingin mengembalikan Marwah KPK sebagai pengemban amanat reformasi, dimana KPK dibentuk sebagai jawaban atas amanat TAP MPR No 11 tahun 1998 tentang KKN,” tegas Jalih Pitoeng mengingatkan.

“Jika KPK mengabaikannya, maka kita akan menggelar aksi Akbar di gedung KPK,” ungkap Jalih Pitoeng.

Melalui aksi tersebut, FORMASI menyatakan akan mendesak KPK untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Gowa Husniah Talenrang.

Continue Reading

Trending